Tiongkok Tegaskan Kebebasan Beribadah Umat Islam, Jalin Silaturahmi dengan Ormas Islam NTB

BEIJING – Wakil Ketua Umum Asosiasi Agama Islam Tiongkok, Jin Rubin, membantah keras adanya praktik diskriminasi terhadap umat Islam dalam menjalankan ibadah di negaranya. Pernyataan ini disampaikan dalam forum dialog yang hangat dengan rombongan Muhibah Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan Nusa Tenggara Barat (NTB) di kantor pusat asosiasi di Beijing, Jumat (18/9/2026). Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Dr. TGH. Badrun, ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) NTB, Pengurus Wilayah Muhammadiyah NTB, Nahdlatul Wathan (NW), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), serta Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) NTB.

Jin Rubin menegaskan komitmen Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mendukung kegiatan keagamaan dan memelihara keharmonisan antarumat beragama. "Kami dapat menjalankan ibadah dengan baik. Jadi, kami di sini baik-baik saja," ujar Jin Rubin, menekankan bahwa kebebasan beragama adalah hak yang dijamin dan telah berlangsung secara turun-temurun. Ia menambahkan bahwa pemerintah Tiongkok mengakui keberagaman dan mendorong pengembangan seluruh agama, termasuk Islam, secara harmonis.

Berbeda dengan sistem pengakuan agama resmi di Indonesia yang mengakui enam agama, Tiongkok mengadopsi pendekatan yang memberikan jaminan perwakilan bagi setiap kelompok agama untuk berdialog dan hidup berdampingan secara harmonis. Struktur pemerintahan Tiongkok mencakup komite khusus di bawah Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC) yang secara spesifik menangani urusan etnis dan agama. Komite ini melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan pemimpin agama, termasuk perwakilan umat Islam, dalam merumuskan kebijakan negara dan memberikan masukan kepada pemerintah.

Posisi strategis tokoh agama dalam pemerintahan Tiongkok juga terlihat dari beberapa pimpinan organisasi keagamaan yang menjabat sebagai wakil ketua komite atau anggota Kongres Rakyat Nasional (NPC). Jin Rubin sendiri saat ini tercatat sebagai anggota Kongres Rakyat Nasional ke-14, sebuah posisi yang menunjukkan pengakuan dan peran aktif komunitas Muslim dalam kehidupan politik negara.

Asosiasi Agama Islam Tiongkok, sebagai satu-satunya organisasi Islam yang diakui oleh negara, memiliki peran sentral dalam membimbing umat Islam. Organisasi ini secara konsisten mengajak anggotanya untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, mendukung sistem politik negara, serta menjadi warga negara yang baik demi menjaga kedamaian dan ketertiban bersama. "Kami senantiasa mengimbau dan mendidik umat Muslim lokal untuk memegang teguh prinsip mencintai negara sekaligus menjalankan ajaran agama (Hubbul Wathan minal Iman)," jelas Jin Rubin, mengutip sebuah prinsip Islam yang mengaitkan cinta tanah air dengan keimanan.

Sejarah Panjang Islam di Tiongkok dan Dukungan Negara

Jin Rubin turut memaparkan sejarah panjang kehadiran Islam di Tiongkok, yang diperkirakan dimulai pada tahun 651 Masehi, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, melalui utusan yang dikirim ke Tiongkok. Perkembangan komunitas Muslim semakin pesat dengan kedatangan para pedagang Arab dan Persia melalui Jalur Sutra dan Jalur Rempah Maritim. Para pedagang ini kemudian menetap, menikah dengan penduduk lokal, dan menjadi cikal bakal populasi Muslim Tiongkok.

Saat ini, diperkirakan terdapat sekitar 20 juta Muslim di Tiongkok, yang tersebar di antara 10 suku minoritas Islam, termasuk Hui, Uighur, Kazakh, Tatar, Uzbek, dan Salar. Prinsip utama yang dipegang teguh oleh komunitas Muslim di Tiongkok adalah lokalisasi Islam dan integrasi dengan budaya Tiongkok.

Asosiasi Agama Islam Tiongkok mencatat jumlah yang signifikan dari fasilitas keagamaan dan pendidikan, meliputi sekitar 35.000 masjid dan lebih dari 57.000 imam. Terdapat pula 10 institusi pendidikan tinggi Islam di berbagai kota seperti Beijing, Urumqi (Xinjiang), dan Kunming, yang berfungsi untuk membina tokoh agama dan tenaga pengajar.

Keberadaan masjid-masjid bersejarah yang terpelihara dengan baik menjadi bukti nyata perhatian terhadap warisan Islam. Masjid Niujie di Beijing, yang berusia sekitar 1.026 tahun, Masjid Huaisheng di Guangzhou, dan Masjid Agung Xian adalah beberapa contoh masjid bersejarah yang masih menjadi pusat kegiatan keagamaan dan dijaga kelestariannya.

Dukungan pemerintah Tiongkok terhadap pembangunan tempat ibadah dan lembaga pendidikan Islam sangat signifikan. Pemerintah mengalokasikan dana yang besar untuk fasilitas keagamaan, termasuk pemeliharaan dan perbaikan masjid bersejarah serta fasilitas ibadah lainnya. Lebih jauh lagi, pembangunan gedung perkantoran, perpustakaan, institut keagamaan, hingga asrama mahasiswa turut didukung penuh oleh anggaran pemerintah yang mencapai ratusan juta yuan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kelangsungan dan pengembangan komunitas Muslim di Tiongkok.

Jejak Sejarah dan Penguatan Hubungan Indonesia-Tiongkok

Jin Rubin juga menyoroti hubungan historis dan persahabatan yang erat antara umat Islam di Tiongkok dan Indonesia. Hubungan ini berakar dari jalur perdagangan maritim kuno dan semakin menguat pasca-Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. Pada momen bersejarah tersebut, Wakil Ketua Asosiasi Agama Islam Tiongkok saat itu, Imam Da Pusheng, hadir sebagai penasihat urusan Islam mendampingi Perdana Menteri Zhou Enlai. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam meletakkan dasar bagi pertukaran resmi antar kedua negara.

Sejak saat itu, hubungan antara komunitas Muslim kedua negara terus berkembang. Asosiasi Agama Islam Tiongkok aktif menjalin kerja sama dengan organisasi Islam terkemuka di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Delegasi dari organisasi-organisasi Islam Indonesia secara berkala melakukan kunjungan ke Tiongkok, dan sebaliknya.

Tokoh penting Indonesia seperti almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga tercatat pernah beberapa kali mengunjungi Tiongkok dan disambut hangat di kantor asosiasi. Kunjungan-kunjungan ini menjadi bukti nyata adanya ikatan emosional dan spiritual yang kuat di antara umat Islam kedua negara.

Dialog Lintas Budaya dan Potensi Kerja Sama NTB-Tiongkok

Dalam kesempatan dialog, Ketua MUI NTB, Dr. TGH. Badrun, memperkenalkan kehidupan beragama di Provinsi NTB. Ia menjelaskan bahwa meskipun mayoritas penduduk NTB beragama Islam dengan persentase mencapai 90,87%, hak-hak dan ritual ibadah umat beragama lainnya tetap terlindungi dan terjamin. Semangat toleransi ini sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk menjalin komunikasi, persatuan, dan persaudaraan dalam membangun bangsa.

Badrun menyampaikan harapan untuk penguatan kerja sama internasional antara umat Islam di Tiongkok dan di NTB. Ia mengusulkan agar perguruan tinggi Islam di NTB, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dapat menjalin kerja sama dengan Institut Islam Tiongkok. Bentuk kerja sama ini dapat meliputi pertukaran mahasiswa, dosen, serta kolaborasi penelitian bersama. "Hubungan baik antar-sesama ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, serta kami mengundang saudara-saudara di sini untuk berkunjung ke Nusa Tenggara Barat," ujar Badrun, mengakhiri harapannya akan terjalinnya sinergi yang lebih erat.

Sebelum sesi dialog, rombongan Muhibah Ormas Keagamaan NTB berkesempatan mengunjungi Institut Islam Tiongkok (China Islamic Institute), yang terletak dalam satu kompleks dengan Asosiasi Agama Islam Tiongkok di Distrik Xicheng, Beijing. Rombongan diajak berkeliling kampus dan menyaksikan suasana perkuliahan mahasiswa. Institut ini saat ini memiliki sekitar 300 mahasiswa yang menempuh pendidikan dalam kurikulum yang komprehensif, meliputi Studi Al-Qur’an, Hadis, Fiqih, Bahasa Arab, Sejarah Islam, pendidikan umum dan kebangsaan, serta penyelarasan budaya. Kunjungan ini memberikan gambaran langsung mengenai sistem pendidikan keagamaan yang dijalankan di Tiongkok, memperkaya pemahaman kedua belah pihak tentang praktik keislaman di masing-masing negara.

Dialog ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mutual, menghilangkan potensi kesalahpahaman, dan membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih luas di masa depan, tidak hanya dalam bidang keagamaan tetapi juga dalam aspek budaya dan sosial ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok.