Ketua PW SEMMI NTB Desak Pemprov dan DPRD Tanggung Jawab Atasi Dampak Banjir Wera–Ambalawi

Bima, 25 September 2025 – Tujuh bulan pasca-bencana banjir bandang yang meluluhlantakkan Kecamatan Wera dan Ambalawi di Kabupaten Bima pada 2 Februari 2025, kondisi para korban hingga kini dilaporkan masih sangat memprihatinkan. Kekecewaan mendalam diungkapkan oleh Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Nusa Tenggara Barat (NTB), yang secara tegas mengecam apa yang mereka nilai sebagai minimnya kepedulian dan respons yang lamban dari Pemerintah Provinsi NTB serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB.

Banjir bandang yang dipicu oleh intensitas curah hujan ekstrem tersebut tidak hanya merenggut tujuh nyawa berharga, tetapi juga meninggalkan jejak kehancuran yang parah. Infrastruktur vital yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, seperti jembatan penghubung antar desa, jalan provinsi, dan puluhan rumah warga, hanyut tak bersisa diterjang arus deras. Keadaan ini menciptakan krisis kemanusiaan yang berkelanjutan bagi ribuan warga yang kehilangan segalanya.

Kondisi Korban yang Masih Memprihatinkan: Hidup dalam Ketidakpastian

Muhammad Rizal Ansari, Ketua PW SEMMI NTB, dalam pernyataannya menegaskan bahwa situasi di lokasi bencana masih jauh dari kata pulih. "Hingga kini, kondisi korban di lokasi banjir di Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, masih sangat memprihatinkan," ujar Rizal Ansari. Ia menambahkan bahwa banyak warga yang terpaksa bertahan di tenda-tenda darurat yang didirikan seadanya atau di puing-puing bangunan yang rusak. Situasi ini diperparah dengan minimnya bantuan yang memadai dari pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten.

"Sudah lebih dari tujuh bulan sejak bencana itu terjadi, namun tak terlihat keseriusan dari Pemprov NTB maupun DPRD NTB untuk memberikan solusi nyata bagi korban," tegas Rizal Ansari. Ia menyuarakan keprihatinan mendalam atas sikap yang terkesan abai dari para pemangku kebijakan. "Mereka seolah menutup mata terhadap penderitaan warga Wera dan Ambalawi yang masih berjuang untuk bangkit dari keterpurukan."

Lambannya Rehabilitasi Infrastruktur: Menghambat Pemulihan dan Aksesibilitas

Selain penanganan korban, PW SEMMI NTB juga menyoroti kelambanan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak parah. Jembatan penghubung antar desa, yang merupakan akses krusial bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi warga, hingga kini dilaporkan belum tersentuh perbaikan. Demikian pula, jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah masih menghambat distribusi logistik dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

"Kami sangat menyesalkan lambannya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak," ungkap Rizal Ansari. Ia menekankan betapa vitalnya infrastruktur tersebut bagi kelangsungan hidup dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca-bencana. Tanpa akses yang memadai, upaya pemulihan akan berjalan semakin terhambat, dan warga akan terus terisolasi dari bantuan dan peluang pemulihan.

Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah

PW SEMMI NTB secara tegas menyampaikan tuntutannya kepada Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB agar segera menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pasca-bencana. "Kami menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah," ujar Rizal Ansari. Ia mengkritik pola pendekatan pemerintah yang dinilainya hanya hadir saat momentum politik seperti kampanye, namun menghilang saat rakyat benar-benar membutuhkan bantuan dan solusi konkret.

"Jangan hanya hadir saat kampanye, tapi menghilang saat rakyat butuh bantuan," sindirnya. Sikap ini, menurut SEMMI NTB, menunjukkan kurangnya empati dan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan warganya.

Desakan Aksi Nyata: Peninjauan Langsung, Percepatan Infrastruktur, dan Bantuan Merata

Menyikapi kondisi yang memprihatinkan tersebut, PW SEMMI NTB mendesak agar Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB segera mengambil langkah-langkah konkret. Tuntutan utama meliputi:

1. Peninjauan Langsung ke Lokasi Bencana: Para pejabat dari Pemprov NTB dan DPRD NTB diminta untuk turun langsung ke Wera dan Ambalawi, melihat kondisi riil para korban, dan mendengarkan keluhan serta kebutuhan mereka secara langsung.
2. Percepatan Pemulihan Infrastruktur: Program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, terutama jembatan penghubung dan jalan provinsi, harus dipercepat secara signifikan. Hal ini krusial untuk memulihkan aksesibilitas, mobilitas, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
3. Penyaluran Bantuan yang Memadai dan Merata: Pemerintah daerah diharapkan memastikan penyaluran bantuan logistik, sandang, pangan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi seluruh warga terdampak secara adil dan tepat sasaran. Bantuan harus berkelanjutan dan mampu mengatasi kebutuhan jangka panjang para korban.
4. Transparansi Penggunaan Anggaran Bencana: SEMMI NTB juga menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana, baik dari APBD Provinsi maupun sumber dana lainnya.

"Kami mendesak agar Pemprov NTB dan DPRD NTB segera turun langsung meninjau lokasi, mempercepat pemulihan infrastruktur, serta menyalurkan bantuan bagi warga terdampak agar tidak terus-menerus hidup dalam ketidakpastian," pungkas Rizal Ansari. Ia berharap desakan ini dapat memicu respons positif dan tindakan nyata dari pemerintah demi meringankan beban para korban banjir bandang Bima.

Konteks Latar Belakang: Ancaman Bencana Hidrometeorologi di NTB

Peristiwa banjir bandang di Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, pada Februari 2025, merupakan pengingat pahit akan kerentanan wilayah Nusa Tenggara Barat terhadap bencana hidrometeorologi. Provinsi NTB, dengan topografi yang bervariasi mulai dari dataran rendah pesisir hingga pegunungan, kerap menjadi sasaran hujan ekstrem yang dapat memicu banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang, terutama selama musim hujan.

Kabupaten Bima, dengan sebagian wilayahnya yang terletak di dataran rendah dan berdekatan dengan aliran sungai serta pesisir, memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap banjir. Intensitas hujan yang tinggi dalam periode singkat, ditambah dengan faktor-faktor seperti degradasi lingkungan, tutupan lahan yang berkurang, dan drainase yang buruk, dapat memperparah dampak bencana.

Catatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan adanya tren peningkatan intensitas curah hujan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk NTB, yang diduga berkaitan dengan perubahan iklim global. Fenomena ini semakin meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi, sehingga memerlukan kesiapsiagaan dan mitigasi yang lebih matang dari pemerintah dan masyarakat.

Garis Waktu Peristiwa dan Penanganan Awal

• 2 Februari 2025: Banjir bandang menerjang Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Tujuh korban jiwa dilaporkan meninggal dunia, dan ribuan warga terdampak. Infrastruktur penting seperti jembatan dan jalan rusak parah, serta puluhan rumah hanyut.
• Minggu-minggu Awal Pasca-Bencana: Tim SAR gabungan, relawan, dan aparat pemerintah daerah segera melakukan evakuasi, pencarian korban, dan penyaluran bantuan darurat awal. Posko pengungsian didirikan, dan bantuan logistik mulai didistribusikan.
• Beberapa Bulan Pasca-Bencana (Maret – Agustus 2025): Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur mulai digulirkan, namun dilaporkan berjalan lambat. Bantuan logistik dan pemulihan ekonomi belum sepenuhnya menjangkau seluruh korban secara merata.
• September 2025: PW SEMMI NTB mengeluarkan pernyataan keras mengecam lambannya respons pemerintah provinsi dan DPRD NTB, menyoroti kondisi korban yang masih memprihatinkan dan mendesak tindakan nyata.

Implikasi dan Dampak Jangka Panjang

Lambannya penanganan pasca-bencana seperti yang dikeluhkan oleh SEMMI NTB dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif jangka panjang. Pertama, kondisi psikologis para korban yang terus menerus hidup dalam ketidakpastian dan keterbatasan dapat memicu trauma berkepanjangan serta masalah kesehatan mental. Kedua, terhambatnya pemulihan ekonomi akibat rusaknya infrastruktur akan memperlambat proses bangkitnya mata pencaharian warga, yang berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah terdampak.

Ketiga, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat mengikis legitimasi dan partisipasi publik dalam program-program pembangunan di masa depan. Keempat, jika infrastruktur vital seperti jembatan tidak segera diperbaiki, akses terhadap layanan publik dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga akan terus terganggu.

Oleh karena itu, desakan dari SEMMI NTB bukan sekadar kritik, melainkan panggilan untuk segera dilakukan tindakan korektif demi memastikan bahwa hak-hak dasar para korban bencana terpenuhi dan proses pemulihan dapat berjalan optimal. Respons yang cepat, transparan, dan akuntabel dari pemerintah adalah kunci utama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketangguhan masyarakat pasca-bencana.