Pembangunan Jalur Dua Gerung-Kuripan: Kolaborasi Krusial Pemkab Lobar dan Pemprov NTB Menuju Konektivitas Optimal

GIRI MENANG – Ambisi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pelebaran Jalan jalur dua Baital Atiq Gerung-Kuripan kini semakin mendekati kenyataan. Proyek strategis yang telah lama diagendakan ini melibatkan kolaborasi erat antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan masing-masing pihak memegang peran krusial dalam mewujudkan infrastruktur vital ini. Saat ini, fokus utama adalah pada tahapan pembebasan lahan yang sedang gencar dilakukan oleh Pemkab Lobar, membentang dari simpang Masjid Baital Atiq Gerung hingga kawasan Sulin di Kuripan.

Latar Belakang dan Urgensi Proyek Pembangunan Jalur Dua

Wacana pembangunan jalur dua yang menghubungkan Gerung, sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, dengan Kuripan telah bergulir sejak beberapa tahun silam. Urgensi proyek ini didasari oleh beberapa faktor fundamental. Pertama, pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi di Lombok Barat telah menyebabkan peningkatan volume lalu lintas yang signifikan, khususnya di koridor Gerung-Kuripan. Jalan eksisting yang sempit seringkali menjadi penyebab kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Pelebaran jalan menjadi jalur dua diharapkan dapat mengurai kemacetan, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Kedua, jalur Gerung-Kuripan merupakan arteri penting yang menghubungkan pusat kota dengan wilayah selatan Lombok Barat yang memiliki potensi pariwisata dan pertanian yang besar. Dengan adanya jalur dua yang memadai, aksesibilitas menuju destinasi wisata seperti Pantai Sekotong dan kawasan pengembangan ekonomi lainnya akan semakin mudah, yang pada gilirannya dapat mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Infrastruktur jalan yang representatif juga menjadi cerminan kemajuan suatu daerah dan daya tarik bagi calon investor.

Ketiga, proyek ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat yang menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur dasar sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan. Pembangunan jalur dua ini tidak hanya sekadar pelebaran jalan, melainkan bagian integral dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, dan mendukung visi pembangunan NTB sebagai provinsi yang maju dan berdaya saing.

Peran Krusial Pembebasan Lahan oleh Pemkab Lombok Barat

Berdasarkan kesepakatan kolaborasi, tanggung jawab utama untuk pembebasan lahan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Proses pembebasan lahan adalah tahapan yang paling kompleks dan seringkali menjadi hambatan utama dalam proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Hal ini melibatkan identifikasi bidang tanah yang terdampak, pendataan pemilik, penilaian harga tanah oleh tim appraisal independen, musyawarah dengan masyarakat, hingga pembayaran ganti rugi dan sertifikasi lahan.

Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat, Fauzi, menegaskan bahwa Pemkab Lombok Barat telah menunjukkan komitmen kuat dengan menyiapkan anggaran khusus untuk proses pembebasan lahan proyek ini. "Kami meminta ke DPRD Provinsi, khususnya Komisi IV, agar segera membahas anggaran pembangunan jalannya untuk tahun 2027 nanti. Karena tugas kabupaten untuk pembebasan lahan dan anggarannya sudah ada, maka provinsi diharapkan membahas anggaran kelanjutannya," ungkap Fauzi, menggambarkan kesiapan Pemkab Lobar dan harapan mereka terhadap Pemprov NTB.

Proses pembebasan lahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tahapan yang dilalui meliputi:

1. Perencanaan: Penetapan lokasi dan kebutuhan tanah.
2. Persiapan: Pembentukan tim persiapan, sosialisasi, pendataan awal, konsultasi publik, dan penetapan lokasi.
3. Pelaksanaan: Penilaian ganti kerugian oleh penilai publik, musyawarah penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian, pembayaran ganti kerugian, dan pelepasan hak atas tanah.
4. Penyerahan Hasil: Penyerahan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan.

Tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses ini meliputi perbedaan persepsi nilai tanah antara pemilik dan tim penilai, sengketa kepemilikan, atau penolakan warga yang lahan dan bangunannya terdampak. Oleh karena itu, pendekatan yang humanis, transparan, dan sesuai dengan regulasi menjadi kunci keberhasilan tahapan ini. Data pendukung yang relevan, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam artikel asli, biasanya mencakup perkiraan jumlah bidang tanah yang harus dibebaskan (misalnya, puluhan hingga ratusan bidang), jenis tanah (misalnya, sawah, kebun, permukiman, atau lahan komersial), dan perkiraan nilai total ganti rugi. Keberhasilan Pemkab Lobar dalam menyelesaikan tahapan ini secara tuntas dan 100 persen menjadi prasyarat mutlak bagi dimulainya pekerjaan konstruksi.

Komitmen Pemprov NTB dan Anggaran Pembangunan Infrastruktur

Setelah tahapan pembebasan lahan rampung, giliran Pemerintah Provinsi NTB yang akan mengambil alih tanggung jawab pembangunan fisik jalan. Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis, menyatakan kesiapan dewan untuk mengawal komitmen Pemprov NTB dalam merealisasikan proyek ini. "Jika pembebasan lahan dari Gerung hingga kantor Bupati sudah klir 100 persen, kami di provinsi akan segera mendorong anggarannya. Karena pengerjaan infrastrukturnya adalah tanggung jawab provinsi, sedangkan pembebasan lahannya merupakan kewenangan kabupaten," tegas Hasbullah. Pernyataan ini menegaskan adanya sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif di tingkat provinsi untuk mendukung proyek ini.

Anggaran pembangunan jalan provinsi biasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, bisa juga diperkuat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, atau skema pembiayaan lainnya. Pembangunan jalur dua ini akan mencakup aspek-aspek teknis seperti pengerasan jalan, pembangunan drainase, median jalan, marka jalan, penerangan jalan umum, serta rambu-rambu lalu lintas untuk menjamin kualitas dan keamanan jalan.

DPRD NTB, khususnya Komisi IV yang membidangi infrastruktur, memiliki peran penting dalam memastikan alokasi anggaran yang memadai dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek. Dorongan dari DPRD NTB untuk segera membahas anggaran pembangunan jalan untuk tahun 2027 menunjukkan adanya keseriusan dan jadwal yang terencana. Ini juga mengindikasikan bahwa proses konstruksi diperkirakan akan dimulai setelah tahun anggaran 2026, menunggu penyelesaian final pembebasan lahan di tahun-tahun sebelumnya.

Kronologi dan Tahapan Proyek yang Direncanakan

Proyek pelebaran jalan Gerung-Kuripan memiliki garis waktu yang cukup panjang, mencerminkan kompleksitas dan skala pekerjaan.

• Wacana Awal (Beberapa Tahun Lalu): Gagasan pelebaran jalan menjadi jalur dua ini telah muncul dan didiskusikan sejak beberapa tahun silam, namun terhambat oleh berbagai kendala, terutama terkait pembebasan lahan.
• Perencanaan dan Pengajuan (Tahun-tahun Sebelumnya): Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Provinsi NTB kemungkinan telah melakukan studi kelayakan, perencanaan teknis awal, dan pengajuan anggaran untuk proyek ini.
• Komitmen Pembebasan Lahan (Saat Ini): Pemkab Lombok Barat secara aktif memulai dan melanjutkan proses pembebasan lahan dari simpang Masjid Baital Atiq Gerung hingga Sulin Kuripan. Anggaran untuk pembebasan lahan telah disiapkan.
• Penyelesaian Pembebasan Lahan (Target): Pemkab Lobar berupaya menuntaskan pembebasan lahan 100 persen dalam waktu dekat agar tahap konstruksi bisa segera dimulai.
• Pembahasan Anggaran Konstruksi (Tahun 2027): Komisi IV DPRD NTB didorong untuk segera membahas dan mengalokasikan anggaran pembangunan jalan fisik di APBD Provinsi NTB untuk tahun anggaran 2027.
• Pelaksanaan Konstruksi (Pasca 2027): Setelah anggaran disetujui dan proses lelang selesai, pembangunan fisik jalur dua akan dimulai, dengan perkiraan waktu pengerjaan beberapa tahun tergantung pada skala proyek.
• Operasionalisasi dan Pemanfaatan: Setelah pembangunan selesai, jalan akan dibuka untuk umum, dan diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Dampak Lebih Luas dan Implikasi Regional

Pembangunan jalur dua Gerung-Kuripan diproyeksikan akan membawa dampak positif yang signifikan, tidak hanya bagi masyarakat di sepanjang koridor jalan, tetapi juga bagi pembangunan regional secara keseluruhan.

• Peningkatan Ekonomi: Dengan akses jalan yang lebih baik, distribusi barang dan jasa dari pusat produksi ke pasar akan lebih efisien. Ini akan menekan biaya logistik, mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, serta menarik investasi baru ke wilayah Lombok Barat. Potensi pertanian dan perikanan di wilayah selatan juga akan lebih mudah diakses ke pasar-pasar besar.
• Pengembangan Pariwisata: Jalur ini akan menjadi akses vital menuju berbagai destinasi wisata di Sekotong dan sekitarnya. Kemudahan akses akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, yang pada gilirannya akan menggerakkan sektor perhotelan, restoran, UMKM lokal, dan menciptakan peluang kerja di sektor pariwisata.
• Kualitas Hidup Masyarakat: Pengurangan waktu tempuh, peningkatan keselamatan lalu lintas, dan kemudahan akses ke fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan akan secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
• Perencanaan Tata Ruang: Pembangunan jalan baru seringkali memicu perkembangan kawasan di sekitarnya. Pemerintah daerah perlu memiliki rencana tata ruang yang matang untuk mengarahkan pertumbuhan ini agar tetap berkelanjutan dan teratur.

Sorotan Terhadap Infrastruktur Provinsi Lain: Kasus Sekotong

Selain fokus pada jalur Gerung-Kuripan, DPRD NTB juga memberikan atensi khusus terhadap perbaikan sejumlah jalur jalan provinsi di kawasan Sekotong. Kawasan ini sebelumnya sempat terdampak, kemungkinan oleh bencana alam atau faktor lainnya, yang mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur jalan. Pentingnya perbaikan di Sekotong tidak dapat dipandang remeh, mengingat potensi pariwisatanya yang besar dan perannya sebagai penghubung ke wilayah pesisir selatan Lombok Barat.

DPRD NTB memastikan bahwa peninjauan lapangan telah dilakukan langsung oleh Gubernur, menunjukkan tingkat kepedulian dan komitmen pimpinan daerah terhadap pemulihan infrastruktur. Saat ini, pemerintah provinsi tengah menunggu konsep penanganan lebih lanjut agar seluruh fasilitas jalan yang menjadi kewenangan provinsi dapat segera rampung. Ini mencerminkan pendekatan holistik pemerintah provinsi dalam mengelola dan memelihara seluruh jaringan jalan strategisnya, tidak hanya terfokus pada satu proyek, melainkan memastikan seluruh wilayah terlayani dengan infrastruktur yang memadai.

Harapan dan Proyeksi Masa Depan

Pembangunan jalur dua Gerung-Kuripan merupakan representasi nyata dari sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mewujudkan visi pembangunan yang lebih baik. Meskipun prosesnya panjang dan penuh tantangan, terutama dalam tahapan pembebasan lahan, komitmen yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak, didukung oleh pengawasan dan dorongan dari DPRD, memberikan optimisme terhadap keberhasilan proyek ini.

Ke depan, koordinasi yang intensif antara Pemkab Lombok Barat dan Pemprov NTB akan menjadi kunci utama. Pelaporan progres pembebasan lahan yang transparan dan tepat waktu kepada Pemprov NTB akan mempercepat proses pengalokasian anggaran konstruksi. Setelah proyek ini selesai, diharapkan akan tercipta sebuah koridor jalan yang tidak hanya memperlancar lalu lintas, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi, pengembangan pariwisata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat secara berkelanjutan. Proyek ini bukan hanya tentang aspal dan beton, melainkan tentang membangun masa depan yang lebih cerah bagi seluruh warga Nusa Tenggara Barat.