Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) bekerja sama dengan International Tropical Seaweed Research Center (ITSRC) Universitas Mataram (Unram) secara resmi menyelenggarakan lokakarya nasional bertajuk National Workshop on Strengthening Sustainable Seaweed Value Chains and Downstream Development. Acara strategis ini dilangsungkan di AONE Hotel Jakarta pada Kamis (4/6) dengan tujuan utama memetakan ulang strategi penguatan rantai nilai serta mempercepat proses hilirisasi industri rumput laut di Indonesia. Forum ini menjadi titik temu krusial bagi regulator, akademisi, dan pelaku industri untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan pasar global yang semakin menuntut aspek keberlanjutan dan ketertelusuran produk. Pertemuan yang berlangsung sepanjang hari, mulai pukul 08.30 hingga 17.00 WIB ini, dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan tingkat tinggi. Di antaranya adalah perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI). Kehadiran para pakar dan pengambil kebijakan ini menggarisbawahi urgensi rumput laut sebagai komoditas unggulan dalam kerangka ekonomi biru (Blue Economy) Indonesia. Konteks Strategis: Indonesia sebagai Raksasa Rumput Laut Dunia Indonesia saat ini menempati posisi sebagai produsen rumput laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi rumput laut nasional terus menunjukkan tren positif, namun sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan baku kering (raw dried seaweed). Kondisi ini menyebabkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan belum optimal bagi perekonomian nasional, khususnya bagi kesejahteraan pembudidaya di tingkat akar rumput. Workshop nasional ini hadir di tengah upaya pemerintah dalam mendorong program hilirisasi industri. Pemerintah menargetkan transformasi ekonomi dari berbasis komoditas mentah menjadi produk olahan bernilai tinggi seperti karagenan, agar, hingga produk turunan lainnya untuk industri kosmetik, farmasi, dan bioplastik. Kemitraan antara FAO dan ITSRC Universitas Mataram diharapkan mampu menjembatani kesenjangan teknis dan data yang selama ini menjadi kendala dalam akselerasi industri ini. Komitmen Internasional dan Penguatan Kapasitas Teknis Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal, dalam pidato pembukaannya menekankan bahwa dukungan FAO terhadap sektor ini bersifat komprehensif. Aryal menyoroti bahwa rumput laut bukan sekadar komoditas dagang, melainkan instrumen penting untuk ketahanan pangan dan adaptasi perubahan iklim. Menurutnya, sektor perikanan budidaya Indonesia, khususnya rumput laut, memiliki potensi luar biasa untuk menjadi lebih inklusif dan kompetitif di pasar internasional jika dikelola dengan standar keberlanjutan yang ketat. Dukungan FAO difokuskan pada penguatan kapasitas teknis bagi para pembudidaya dan peningkatan kelembagaan. Hal ini mencakup penerapan praktik budidaya yang baik (Good Aquaculture Practices) serta memastikan bahwa seluruh rantai pasok memenuhi standar lingkungan dan sosial. Aryal menegaskan bahwa tanpa rantai nilai yang kuat dan berkelanjutan, posisi Indonesia di pasar global dapat terancam oleh negara-negara pesaing yang mulai menerapkan standar hijau yang ketat. Peran Akademis: Kajian Mendalam ITSRC Universitas Mataram Sebagai mitra teknis utama, ITSRC Universitas Mataram memainkan peran sentral dalam menyediakan basis data ilmiah. Dr. Eka Sunarwidhi Prasedya, peneliti utama di ITSRC, memaparkan temuan awal mengenai pemetaan rantai nilai rumput laut di Indonesia. Kajian ini menyoroti perjalanan komoditas mulai dari bibit di tangan petani, peran pengepul lokal, hingga proses di pabrik pengolahan. Salah satu poin krusial yang diangkat oleh Dr. Eka adalah sistem keterlacakan (traceability). Di era perdagangan modern, konsumen global menuntut informasi detail mengenai asal-usul produk, metode budidaya yang digunakan, hingga dampak sosial terhadap masyarakat pesisir. "Kami sedang menyusun kerangka kerja yang memungkinkan produk rumput laut Indonesia memiliki rekam jejak digital yang jelas. Ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menembus pasar Uni Eropa dan Amerika Serikat," ujar Dr. Eka dalam sesi pemaparannya. Selain Dr. Eka, Dr. Nunik Cokrowati yang juga merupakan peneliti senior dari Universitas Mataram, berbagi wawasan mengenai inovasi budidaya rumput laut tropis. Ia menekankan pentingnya diversifikasi jenis rumput laut yang dibudidayakan agar petani tidak hanya bergantung pada satu jenis, sehingga lebih tahan terhadap fluktuasi harga pasar dan perubahan kondisi lingkungan laut. Sinergi Pemerintah dan Visi Hilirisasi Nasional Pemerintah melalui Bappenas dan Kemenko Pangan menegaskan bahwa pengembangan industri rumput laut telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perwakilan Bappenas menyatakan bahwa hilirisasi rumput laut adalah salah satu "game changer" dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Dukungan pemerintah tidak hanya berupa regulasi, tetapi juga penyediaan infrastruktur pendukung di sentra-sentra produksi. Direktorat Rumput Laut dari KKP menambahkan bahwa fokus saat ini adalah pada pembentukan "Seaweed Estate" atau kawasan budidaya rumput laut terintegrasi. Dengan model ini, diharapkan efisiensi logistik dapat ditingkatkan dan kontrol kualitas dapat dilakukan secara lebih terpusat. KKP juga berkomitmen untuk mempermudah akses permodalan bagi para petani melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) yang dikhususkan untuk sektor perikanan. Perspektif Industri: Tantangan di Lapangan dan Peluang Investasi Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Safari Aziz, memimpin sesi diskusi yang sangat dinamis mengenai realitas industri. Dari perspektif pelaku usaha, tantangan utama yang dihadapi adalah fluktuasi harga yang tajam dan tingginya biaya logistik antar-pulau. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi kendala pengiriman bahan baku dari wilayah timur (seperti NTT dan Maluku) ke pabrik pengolahan yang mayoritas berada di wilayah barat. Safari Aziz menekankan bahwa hilirisasi memerlukan investasi besar dalam teknologi pengolahan. "Kita membutuhkan kemitraan strategis antara pengusaha lokal dengan investor global untuk membawa teknologi terkini ke Indonesia. Namun, iklim investasi tersebut harus didukung oleh kepastian hukum dan standarisasi kualitas bahan baku yang konsisten," tegasnya. Diskusi ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan antara hasil riset akademis dengan kebutuhan praktis industri. Oleh karena itu, forum ini merekomendasikan pembentukan platform komunikasi rutin antara universitas seperti Unram dengan asosiasi industri untuk memastikan riset yang dilakukan dapat langsung diaplikasikan (applied research). Keberlanjutan Lingkungan dan Dampak Sosial Salah satu aspek yang menjadi sorotan dalam workshop ini adalah peran rumput laut dalam mitigasi perubahan iklim. Rumput laut dikenal sebagai penyerap karbon (carbon sink) yang sangat efektif. Pengembangan industri ini secara masif diyakini dapat membantu Indonesia mencapai target Net Zero Emission. Secara sosial, industri rumput laut merupakan sektor padat karya yang melibatkan ratusan ribu rumah tangga pesisir. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan riil para petani. Dalam sesi validasi data, terungkap bahwa selama ini sebagian besar keuntungan rantai nilai masih berpusat pada tingkat eksportir dan pengolah luar negeri. Dengan memindahkan proses pengolahan ke dalam negeri, diharapkan redistribusi kesejahteraan dapat terjadi secara lebih adil. Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Strategis ke Depan Sebagai penutup dari rangkaian kegiatan, para peserta workshop berhasil menyusun draf rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada kementerian terkait. Beberapa poin utama rekomendasi tersebut meliputi: Pengembangan Bibit Unggul: Mendorong riset dan pengembangan bibit rumput laut yang tahan terhadap penyakit "ice-ice" dan perubahan suhu laut ekstrem. Standardisasi Nasional (SNI): Memperketat implementasi SNI untuk produk rumput laut guna menjamin kualitas yang konsisten di pasar internasional. Insentif Hilirisasi: Pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang membangun pabrik pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut. Digitalisasi Rantai Pasok: Pengembangan platform digital untuk memantau harga pasar secara real-time dan memastikan transparansi dalam transaksi antara petani dan pengumpul. Penguatan Koperasi: Mendorong pembentukan koperasi pembudidaya yang kuat agar memiliki daya tawar yang lebih baik dalam menentukan harga. Dr. Eka Sunarwidhi Prasedya menyatakan rasa syukurnya atas kolaborasi lintas sektor yang terjalin. Ia berharap hasil diskusi tersebut tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi segera diimplementasikan dalam bentuk program nyata. "Sinergi antara FAO, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha hari ini adalah modal besar bagi Indonesia untuk benar-benar berdaulat atas kekayaan lautnya sendiri," tutupnya. Hasil dari lokakarya ini akan dikompilasi menjadi dokumen strategis yang akan berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) bagi pengembangan sektor rumput laut nasional dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Dengan dukungan teknis dari FAO dan kepakaran akademis dari ITSRC Universitas Mataram, industri rumput laut Indonesia kini menatap masa depan yang lebih cerah, berkelanjutan, dan berdaya saing global. (rat) Post navigation UNIZAR Perkuat Sinergi Pendidikan dengan Polda NTB Melalui Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 15 Santri Penghafal Alquran SMPIT BQN Mataram Ikuti OSN Tingkat Kota