DPRD NTB Dukung Aspirasi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa di Tengah Tantangan Moratorium Pemekaran Wilayah

Aksi massa yang dilakukan oleh Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, kembali menegaskan urgensi aspirasi masyarakat di wilayah timur Nusa Tenggara Barat terkait pemekaran daerah. Gerakan ini mendapatkan atensi serius dari berbagai kalangan, termasuk dari legislatif di tingkat provinsi. Akhdiansyah, anggota DPRD NTB dari Dapil VI yang mencakup wilayah Bima, Kota Bima, dan Dompu, menyatakan dukungannya terhadap langkah masyarakat tersebut selama dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku.

Menurut Akhdiansyah, menyampaikan aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Ia mengimbau agar para peserta aksi tetap menjaga ketertiban umum dan kedamaian selama proses penyampaian tuntutan berlangsung. Fokus utama dari aksi ini adalah mendesak pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang selama ini menjadi penghalang utama bagi realisasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Akar Sejarah dan Perjuangan Panjang PPS

Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukanlah isu yang muncul secara mendadak. Gagasan ini telah mengakar kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat di Pulau Sumbawa sejak bertahun-tahun silam. Secara geografis dan administratif, Pulau Sumbawa terdiri dari lima entitas pemerintahan, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Keinginan untuk membentuk provinsi sendiri dipicu oleh kebutuhan akan percepatan pembangunan, pemerataan ekonomi, dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang selama ini dirasa masih terpusat di Pulau Lombok.

Dalam catatan sejarahnya, perjuangan pembentukan PPS pernah memasuki babak krusial pada era pemerintahan Gubernur TGH M. Zainul Majdi (TGB). Kala itu, usulan pemekaran tersebut telah masuk ke dalam agenda pembahasan di Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri. Proses tersebut sempat memberikan optimisme bagi masyarakat bahwa mimpi memiliki provinsi mandiri akan segera terwujud. Namun, harapan tersebut kandas seiring dengan pemberlakuan kebijakan moratorium DOB yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan terus berlanjut hingga saat ini.

Kebijakan Moratorium: Penghalang Utama Pemekaran

Kebijakan moratorium pemekaran wilayah yang diterapkan pemerintah pusat didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis. Pemerintah pusat menilai bahwa sebagian besar DOB yang terbentuk sebelum masa moratorium justru membebani APBN karena ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Selain itu, banyak daerah baru yang belum mampu mandiri secara finansial maupun birokrasi, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali tidak tercapai secara optimal.

Namun, di sisi lain, bagi para pengusul PPS, argumen mengenai kemandirian fiskal ini dinilai perlu dipandang secara lebih luas. Pulau Sumbawa memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor pertambangan, pertanian, peternakan, hingga pariwisata. Dengan pengelolaan yang lebih fokus dan otonom, para pendukung pemekaran yakin bahwa PPS dapat menjadi provinsi yang mandiri dan tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat. Oleh karena itu, tuntutan masyarakat saat ini bukan sekadar pemekaran administratif, melainkan sebuah strategi besar untuk mengelola kekayaan daerah bagi kemakmuran rakyat setempat.

Perspektif Legislatif Terhadap Kebijakan Pusat

Akhdiansyah, dalam tanggapannya, menekankan perlunya pemerintah pusat melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan moratorium tersebut. Ia berargumen bahwa kebutuhan akan pemekaran wilayah harus dilihat sebagai dinamika pembangunan yang berkembang. Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga kebijakan yang bersifat kaku (general) perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspirasi yang rasional dan didukung oleh data empiris.

Politisi PKB ini menegaskan bahwa langkah-langkah evaluatif sangat diperlukan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap aspirasi daerah. Menurutnya, pemerintah pusat perlu membuka ruang dialog untuk melihat sejauh mana kesiapan administratif dan ekonomi Pulau Sumbawa. Jika syarat-syarat teknis dan substantif telah terpenuhi, maka moratorium seharusnya tidak menjadi tembok penghalang yang mutlak. Pendekatan yang lebih akomodatif diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi kebuntuan politik terkait pemekaran wilayah di Indonesia.

Implikasi Sosial dan Politik

Aksi massa di Pelabuhan Poto Tano mencerminkan betapa tingginya ekspektasi publik terhadap perubahan status wilayah mereka. Secara sosial, gerakan ini mengonsolidasikan berbagai elemen masyarakat di Pulau Sumbawa, mulai dari tokoh adat, akademisi, hingga elemen pemuda. Jika tidak segera direspon melalui saluran dialog yang produktif, akumulasi kekecewaan masyarakat dapat berdampak pada stabilitas sosial di wilayah tersebut.

Secara politik, isu pembentukan PPS selalu menjadi instrumen penting dalam setiap kontestasi politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Para politisi yang mampu membawa isu ini ke panggung nasional secara efektif biasanya mendapatkan dukungan yang signifikan dari masyarakat Pulau Sumbawa. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana menerjemahkan dukungan politik tersebut menjadi kebijakan nyata di Jakarta.

Analisis Kesiapan Daerah dan Tantangan Kedepan

Dalam teori administrasi publik, pemekaran wilayah harus memenuhi syarat kapasitas fiskal, kemampuan manajerial, serta kesiapan infrastruktur. Pulau Sumbawa saat ini memang telah memiliki basis ekonomi yang cukup kuat dibandingkan dengan banyak daerah lainnya di Indonesia. Dengan adanya perusahaan tambang berskala internasional dan sektor agraris yang masif, basis ekonomi PPS dinilai cukup stabil.

Namun, tantangan utama yang sering disoroti oleh pemerintah pusat adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan efisiensi birokrasi. Membentuk sebuah provinsi baru membutuhkan struktur pemerintahan yang ramping, bersih, dan melayani. Oleh karena itu, gerakan PPS ke depan tidak hanya harus fokus pada lobi politik ke pusat, tetapi juga harus terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota yang akan bergabung, agar ketika provinsi tersebut resmi terbentuk, ia sudah dalam kondisi siap beroperasi dengan standar pelayanan yang prima.

Langkah Strategis Menuju Harapan

Menanggapi dinamika yang terus berlangsung, beberapa poin strategis perlu diperhatikan oleh para pengusul PPS:

1. Penguatan Data Teknis: Melakukan studi kelayakan (feasibility study) yang diperbarui secara berkala mengenai potensi ekonomi dan kesiapan administrasi wilayah. Data ini sangat penting untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa PPS adalah usulan yang rasional dan bukan beban bagi negara.
2. Diplomasi Politik yang Intensif: Membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri. Diplomasi yang santun namun tegas akan memberikan kesan positif di mata pengambil kebijakan.
3. Menjaga Narasi Positif: Penting bagi gerakan untuk tetap berada dalam koridor kedamaian. Kekerasan atau tindakan anarkis justru akan mendelegitimasi perjuangan di mata publik nasional. Sebagaimana ditegaskan oleh Akhdiansyah, cara-cara yang santun dan elegan merupakan kekuatan utama masyarakat Pulau Sumbawa dalam memperjuangkan haknya.
4. Sinergi Antar-Pemerintah Daerah: Kelima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa harus memiliki visi yang selaras. Tanpa kesatuan suara dari tingkat bawah, perjuangan di tingkat pusat akan sulit mendapatkan legitimasi yang kuat.

Kesimpulan

Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa merupakan bagian dari aspirasi pembangunan daerah yang panjang dan penuh dinamika. Dukungan dari anggota DPRD NTB seperti Akhdiansyah menunjukkan bahwa isu ini memiliki resonansi politik yang kuat di tingkat provinsi. Meskipun kebijakan moratorium DOB masih menjadi penghalang utama, dorongan untuk melakukan evaluasi kebijakan adalah langkah logis yang harus direspon oleh pemerintah pusat.

Pada akhirnya, keberhasilan perjuangan ini akan sangat bergantung pada bagaimana para tokoh penggerak PPS mampu mengkombinasikan antara tekanan aspirasi publik dengan argumen data yang akurat. Masyarakat Pulau Sumbawa berharap bahwa pemerintah pusat akan memberikan perhatian khusus dan tidak hanya terpaku pada aturan lama, melainkan melihat kebutuhan mendesak untuk percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Stabilitas yang terjaga selama aksi berlangsung menjadi bukti kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi, yang diharapkan dapat menjadi modal berharga bagi terwujudnya aspirasi mereka di masa depan.