Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) telah memasuki usia tiga dekade. Mengenang lembaran kelam sejarah politik Indonesia tersebut, DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rangkaian peringatan reflektif di Kantor DPD PDIP NTB, Mataram, pada Ahad (26/7). Acara yang dihadiri oleh jajaran pengurus partai, aktivis mahasiswa, akademisi, serta budayawan ini bukan sekadar seremoni formalitas, melainkan upaya kolektif untuk merawat ingatan bangsa terhadap harga mahal yang harus dibayar demi tegaknya demokrasi. Kudatuli merupakan babak krusial dalam sejarah politik Indonesia modern. Peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, oleh massa yang didukung aparat keamanan, menjadi titik balik yang memicu delegitimasi kekuasaan Orde Baru. Di NTB, peringatan ini menjadi momentum untuk meninjau kembali bagaimana tekanan otoriter pada masa itu tidak hanya terjadi di pusat kekuasaan, tetapi juga merembes hingga ke daerah, membelenggu hak-hak politik warga dan kader partai di akar rumput. Akar Sejarah dan Kronologi Konflik Kudatuli Untuk memahami Kudatuli, publik harus melihatnya sebagai akumulasi dari friksi politik yang sistematis. Akar konflik ini bermula dari intervensi pemerintah Orde Baru terhadap kedaulatan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Secara kronologis, ketegangan mulai memuncak pada Kongres IV PDI di Medan tahun 1993. Dalam forum tersebut, terjadi dualisme kepemimpinan yang dipicu oleh campur tangan eksternal yang ingin menjegal posisi Megawati Soekarnoputri. Ketegangan mencapai titik didih pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya tahun 1996, di mana Megawati secara de facto dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI. Menanggapi hal tersebut, pihak pemerintah melalui rekayasa politik kembali menggelar KLB tandingan di Medan yang menghasilkan kepengurusan tandingan di bawah Soerjadi. Puncak dari skenario penggulingan ini adalah penyerbuan fisik terhadap kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro pada Sabtu pagi, 27 Juli 1996. Bentrokan tersebut memicu kerusuhan meluas di Jakarta, yang dikenal dengan kerusuhan "Sabtu Kelabu". Catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa peristiwa ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka, hingga hilangnya sejumlah aktivis yang hingga hari ini masih menyisakan duka bagi keluarga korban dan tanda tanya besar bagi penegakan hukum di Indonesia. Refleksi Politik: Demokrasi Bukanlah Hadiah Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, dalam pidatonya menegaskan bahwa Kudatuli adalah puncak dari represi panjang Orde Baru. Menurut Rachmat, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI, peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dari narasi panjang perlawanan rakyat terhadap kesewenang-wenangan. Ia menuturkan pengalaman pribadinya saat berada di tengah dinamika tersebut, di mana kader-kader PDI di berbagai daerah mengalami intimidasi sistematis. Rachmat mencontohkan kondisi di Lombok Timur, di mana PDI saat itu berhasil meraih enam kursi di DPRD. Meskipun secara prosedur konstitusional mereka berhak mendapatkan kursi pimpinan dewan, hak tersebut dirampas dan diberikan kepada partai lain sebagai bentuk hukuman politik. "Perlawanan tidak selalu dilakukan dengan teriakan. Kadang cukup dengan tetap berdiri ketika semua orang diminta berlutut," ujar Rachmat, menggambarkan resistensi sunyi para kader PDI kala itu. Ia menekankan bahwa demokrasi yang dinikmati masyarakat Indonesia hari ini adalah buah dari perjuangan panjang yang dibayar dengan nyawa dan pengorbanan. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar generasi muda tidak menganggap kebebasan berpolitik sebagai sesuatu yang biasa atau hadiah yang turun begitu saja dari langit. Kritik Budayawan dan Tuntutan Keadilan Hukum Dalam peringatan tersebut, budayawan Kongso Sukoco memberikan sentilan tajam melalui monolog satir. Ia menyoroti ironi bahwa meski peristiwa ini sudah diperingati selama 30 tahun, proses hukum yang tuntas terhadap para aktor intelektual di balik penyerbuan tersebut masih jauh dari harapan. Menurutnya, peringatan sejarah kehilangan esensinya jika negara gagal memberikan keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan. "Peristiwa Kudatuli paling hebat urusan memperingati. Yang dilupakan justru proses hukumnya. Kalau 30 tahun hanya didorong, mestinya sudah sampai ke angkasa luar," sindir Kongso yang disambut tepuk tangan riuh para hadirin. Kritik ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa utang masa lalu terkait pelanggaran HAM harus segera diselesaikan agar bangsa ini bisa melangkah maju tanpa beban sejarah yang tersumbat. Perspektif Akademisi: Kudatuli sebagai Simbol Perlawanan Sipil Senada dengan kritik tersebut, Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mataram, Lalu Saepudin Gayep, menekankan bahwa Kudatuli harus dibaca dalam konteks yang lebih luas. Ia menolak jika peristiwa ini hanya dikategorikan sebagai konflik internal partai. "Kudatuli adalah pertarungan masyarakat sipil melawan kekuasaan yang represif. Megawati Soekarnoputri saat itu menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap praktik kekuasaan Orde Baru yang otoriter," papar Gayep. Ia menambahkan bahwa Kudatuli merupakan tonggak sejarah demokrasi nasional yang menjadi pemicu gerakan reformasi 1998 yang nantinya meruntuhkan rezim Orde Baru. Diskusi ini juga menghadirkan kesaksian langsung dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB, I Made Slamet. Ia menceritakan pengalaman traumatisnya sebagai aktivis yang pernah menjadi target aparat, mulai dari rumah kos yang dibakar hingga penangkapan paksa. Baginya, bekas luka fisik dan mental yang ia bawa adalah bukti otentik bahwa demokrasi pernah diperebutkan di bawah bayang-bayang ketakutan. Peran Generasi Muda dan Digitalisasi Sejarah Menanggapi relevansi Kudatuli bagi generasi Z dan milenial, Ketua DPP GMNI Bidang Kecerdasan Buatan dan Pusat Data, Satya Ubaya Sakti, menekankan pentingnya literasi sejarah. Ia mengakui bahwa generasi muda saat ini mungkin tidak mengalami langsung peristiwa tersebut, namun mereka adalah pewaris utama nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan dalam Kudatuli. "Kalau sejarah berhenti diperingati, generasi setelah kita akan kehilangan ingatan tentang bagaimana demokrasi diperjuangkan. Penting bagi kita untuk menggunakan teknologi dan pusat data untuk menjaga agar fakta-fakta sejarah tidak dimanipulasi atau dilupakan oleh zaman," ujar Satya. Peringatan di NTB ini juga diisi dengan pemutaran video dokumenter yang menampilkan suasana mencekam pada 27 Juli 1996. Visualisasi tersebut menjadi pengingat visual yang kuat bagi para peserta, terutama mahasiswa yang hadir, tentang bagaimana ruang publik dan kantor partai pernah menjadi medan tempur bagi kebebasan berekspresi. Implikasi bagi Demokrasi Masa Kini Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB, Hakam Ali Niazi, dalam penutupnya menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama untuk memperkuat komitmen menjaga nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan keadilan sosial. Menurutnya, tantangan demokrasi hari ini mungkin berbeda bentuknya dengan 30 tahun lalu, namun esensinya tetap sama: perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan pada supremasi hukum. Implikasi dari peringatan Kudatuli di NTB ini menunjukkan bahwa meskipun waktu telah berlalu tiga dekade, tuntutan akan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu tetap menjadi agenda yang relevan dalam wacana politik nasional. Peristiwa Kudatuli bukan sekadar arsip di perpustakaan, melainkan api yang harus tetap dijaga agar demokrasi di Indonesia tetap berpijak pada prinsip-prinsip keadilan, bukan sekadar prosedur elektoral. Peringatan ini menjadi bukti bahwa PDI Perjuangan, khususnya di daerah, tetap konsisten dalam menjaga narasi sejarahnya. Dengan melibatkan akademisi, budayawan, dan aktivis muda, DPD PDIP NTB berhasil menggeser fokus peringatan dari sekadar ritual kepartaian menjadi diskusi publik yang lebih luas mengenai arah masa depan demokrasi Indonesia. Sejarah, sebagaimana ditegaskan dalam forum tersebut, bukanlah beban yang harus dibuang, melainkan kompas bagi bangsa untuk memastikan kesalahan masa lalu tidak terulang kembali di masa depan. Post navigation DPP PAN Perintahkan Kader di Lombok Barat Kawal Pemerintahan Nurul Adha dan Fokus pada Stabilitas Transisi Daerah
