Aksi Tuntut Pemecatan Bupati Dompu dari Gerindra Akibat Dugaan Skandal Amoral

MATARAM – Sejumlah pemuda yang menamakan diri Persatuan Pemuda Nusa Tenggara Barat (PEDANG NTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) NTB di Jalan Mapajahit, Kota Mataram, pada Senin (30/3). Massa aksi menuntut pencopotan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, dari keanggotaan partai berlogo kepala garuda itu. Tuntutan ini dipicu oleh mencuatnya dugaan skandal amoral yang melibatkan Bambang Firdaus, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Dompu. Ia dituding melakukan pelanggaran etik berat berupa perselingkuhan dengan perempuan yang berstatus sebagai istri sah orang lain.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA ini menarik perhatian pengguna jalan dan awak media yang bertugas di sekitar lokasi. Para demonstran membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka, serta meneriakkan yel-yel untuk menarik perhatian pengurus DPD Gerindra NTB. Koordinator aksi menyatakan bahwa tindakan Bambang Firdaus tidak hanya mencoreng nama baik pribadi, tetapi juga merusak citra partai dan institusi pemerintahan di mata masyarakat.

Kronologi Kejadian dan Tuntutan Massa

Aksi PEDANG NTB berawal dari laporan masyarakat dan pemberitaan yang beredar mengenai dugaan perselingkuhan yang melibatkan Bupati Dompu. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh PEDANG NTB dengan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk desakan agar partai mengambil tindakan tegas.

Dalam orasinya, Direktur PEDANG NTB, Abdul Halik, dengan tegas menyatakan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap sebagai urusan pribadi semata. Menurutnya, ketika seorang pejabat publik, apalagi seorang kepala daerah, tersandung isu asusila, hal tersebut secara otomatis melukai integritas jabatan publik yang diembannya. Hal ini juga dianggap mencederai muruah partai di mata rakyat NTB.

“Kami mendesak DPD Gerindra NTB untuk segera memproses dan mengadili Ketua DPC Gerindra Dompu. Skandal ini telah mencederai muruah partai di mata rakyat NTB,” teriak Abdul Halik di hadapan massa aksi, yang disambut gemuruh dukungan para demonstran.

Lebih lanjut, Abdul Halik juga menyerukan agar Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra di tingkat pusat tidak tinggal diam. Ia mendesak agar MKP segera mengeluarkan rekomendasi pemberhentian tetap bagi kader yang terbukti melakukan pelanggaran etika berat.

“MKP harus tegas. Copot Bupati Dompu sebagai kader jika ingin menjaga marwah partai tetap bersih,” tambah Halik, menekankan perlunya ketegasan dalam menjaga etika politik partai.

Senada dengan Halik, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Doali, yang juga dikenal sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menyoroti aspek moralitas kepemimpinan. Ia berpendapat bahwa kepala daerah seharusnya menjadi kompas moral bagi masyarakatnya.

“Pelanggaran etika ini menunjukkan adanya krisis integritas yang sangat serius. Seorang Bupati adalah simbol daerah. Jika simbolnya saja sudah cacat moral, bagaimana masyarakat bisa menaruh kepercayaan pada institusi pemerintahan daerah?” ujar Doali dengan nada prihatin. Ia menambahkan bahwa sebagai pemimpin, Bambang Firdaus seharusnya memberikan contoh teladan yang baik, bukan justru terlibat dalam skandal yang merusak kepercayaan publik.

Para demonstran menuntut agar DPD Partai Gerindra NTB segera menindaklanjuti aspirasi mereka dengan memanggil dan meminta klarifikasi dari Bambang Firdaus. Mereka juga mendesak agar partai segera mengambil keputusan tegas berupa pemecatan jika terbukti ada pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh Bambang Firdaus.

Tanggapan Resmi DPD Gerindra NTB

Menanggapi tekanan massa yang kian memanas, pihak DPD Partai Gerindra NTB akhirnya angkat bicara. Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra NTB, Sudirsah Sujanto, menemui perwakilan demonstran dan awak media untuk memberikan klarifikasi.

Sudirsah Sujanto mencoba mendinginkan suasana dengan menyatakan bahwa partai belum bisa mengambil keputusan drastis berdasarkan tuntutan massa semata.

“Hingga detik ini, apa yang berkembang di publik masih sebatas isu. Kami di internal partai belum menerima satu pun laporan formal atau bukti otentik terkait tuduhan tersebut,” jelas Sudirsah, yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB.

Meskipun demikian, Sudirsah memastikan bahwa partai tidak akan menutup mata terhadap isu yang beredar. Ia berjanji akan melakukan mekanisme klarifikasi atau tabayyun kepada Bambang Firdaus untuk mendengar langsung duduk perkara dari sisi yang bersangkutan.

“Langkah awal adalah klarifikasi. Kami tidak bisa memecat seseorang hanya berdasarkan desakan massa tanpa proses internal yang benar. Soal pemanggilan resmi, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Ketua DPD,” tutur legislator dari daerah pemilihan Lombok Utara dan Lombok Barat tersebut.

Sudirsah menekankan pentingnya proses internal partai dalam menangani setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan kadernya. Ia menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah akan tetap dijunjung tinggi hingga ada bukti konkret yang memberatkan.

Laporan Polisi dan Aspek Hukum

Di sisi lain, publik juga menyoroti langkah Bupati Dompu yang telah melaporkan sejumlah akun media sosial, termasuk suami dari perempuan yang diduga terlibat dalam skandal tersebut, ke Polres Dompu atas tuduhan pencemaran nama baik.

Terkait dengan pelaporan ke ranah hukum ini, Sudirsah Sujanto menegaskan bahwa Partai Gerindra tidak akan mencampuri urusan hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Menurutnya, laporan polisi tersebut adalah hak pribadi Bambang Firdaus untuk membela diri secara hukum.

“Kalau soal laporan ke kepolisian, itu ranahnya beliau secara pribadi atau kedinasan. Fokus kami di partai adalah pada mekanisme internal organisasi. Selama belum ada keputusan inkrah atau bukti pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang nyata, kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” pungkas Sudirsah.

Pernyataan Sudirsah ini mengindikasikan bahwa Partai Gerindra akan menunggu hasil investigasi internal partai yang akan dilakukan setelah proses klarifikasi, dan juga akan memperhatikan perkembangan proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.

Implikasi dan Analisis Singkat

Kasus yang melibatkan Bupati Dompu ini menimbulkan berbagai implikasi, baik bagi partai politik maupun bagi tatanan pemerintahan daerah.

Pertama, dari sisi partai politik, tuntutan pemecatan ini menjadi ujian bagi konsistensi Partai Gerindra dalam menegakkan etika dan moralitas kadernya. Tekanan dari publik dan aktivis sosial seperti PEDANG NTB akan menguji sejauh mana partai bersedia mengambil tindakan tegas terhadap kadernya yang tersangkut masalah serius, terutama jika hal tersebut berpotensi merusak citra partai. Jika partai terlihat lamban atau cenderung melindungi kadernya, hal ini dapat menimbulkan kekecewaan di kalangan konstituen dan simpatisan.

Kedua, dari sisi pemerintahan daerah, isu skandal amoral yang menimpa seorang kepala daerah dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Bupati adalah representasi dari pemerintah di tingkat daerah. Jika pemimpinnya sendiri dianggap tidak memiliki integritas moral, maka sulit bagi masyarakat untuk mempercayai jalannya roda pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini dapat berdampak pada partisipasi publik dalam pembangunan dan ketidakpercayaan terhadap birokrasi.

Ketiga, terkait dengan laporan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Bupati Dompu, hal ini menunjukkan adanya upaya untuk membela diri melalui jalur hukum. Namun, pelaporan tersebut juga berpotensi menimbulkan polemik baru, apakah ini merupakan upaya untuk membungkam kritik atau benar-benar upaya untuk membersihkan nama baik. Proses hukum di kepolisian akan menjadi salah satu faktor penentu dalam menguak fakta sebenarnya.

Kejadian ini juga menyoroti peran penting masyarakat sipil, seperti PEDANG NTB, dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan perilaku pejabat publik. Aksi unjuk rasa menjadi salah satu bentuk ekspresi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka.

Ke depan, penyelesaian kasus ini akan sangat bergantung pada bagaimana DPD Gerindra NTB dan DPC Gerindra Dompu mengelola proses internal partai, serta bagaimana perkembangan proses hukum yang sedang berjalan di Polres Dompu. Transparansi dan ketegasan dalam penanganan kasus ini akan menjadi kunci untuk menjaga marwah partai dan kepercayaan publik. (AHMAD YANI/RADAR LOMBOK)