DPRD NTB Bersama Dishub Susun Regulasi Transportasi Mandalika Pasca Insiden Kekerasan Terhadap Sopir Online

Insiden pemukulan yang menimpa seorang sopir taksi online di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, telah memantik perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menyikapi peristiwa yang mengganggu kondusivitas pariwisata ini, DPRD NTB melalui Komisi IV berencana untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) NTB guna menyusun skema pengaturan transportasi yang lebih komprehensif. Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya gesekan serupa di antara para pelaku usaha transportasi dan memastikan kenyamanan wisatawan di salah satu destinasi wisata kelas dunia tersebut.

Latar Belakang dan Kronologi Kejadian

Peristiwa kekerasan yang dialami oleh sopir taksi online di Mandalika menjadi sorotan tajam, menyoroti potensi konflik yang timbul akibat belum adanya regulasi yang jelas dan tegas mengenai operasional transportasi di kawasan pariwisata prioritas nasional tersebut. Meskipun belum ada kronologi rinci yang dipublikasikan secara luas mengenai insiden spesifik ini, laporan awal menunjukkan bahwa bentrokan terjadi antara pengemudi transportasi konvensional dengan pengemudi transportasi online yang diduga melakukan penjemputan penumpang di area yang dianggap sebagai zona eksklusif oleh pihak lain.

Mandalika, sebagai KEK yang menjadi pusat perhatian internasional, terutama setelah kesuksesan penyelenggaraan berbagai ajang balap motor bergengsi seperti MotoGP dan World Superbike, terus berupaya menarik lebih banyak wisatawan. Namun, geliat ekonomi yang dibawa oleh sektor pariwisata ini juga berpotensi memicu persaingan yang ketat di antara penyedia jasa transportasi. Ketidakjelasan aturan main dapat menjadi pemicu gesekan yang dapat merusak citra pariwisata NTB secara keseluruhan.

Tanggapan Legislatif: Mendesak Penataan Regulasi Transportasi

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Sudirsah Sujanto, menegaskan perlunya penetapan regulasi yang jelas dan terstruktur untuk operasional transportasi di kawasan wisata seperti Mandalika. Menurutnya, kawasan kelas dunia membutuhkan aturan yang jelas, terutama terkait jenis kendaraan yang diizinkan beroperasi di dalam kawasan untuk menghindari gesekan antarpelaku usaha maupun gangguan terhadap kenyamanan wisatawan.

"Kawasan wisata memang memerlukan aturan yang jelas, terutama terkait kendaraan yang boleh beroperasi di dalam kawasan," ujar Sudirsah Sujanto kepada Radar Lombok.

Sudirsah Sujanto menambahkan bahwa Komisi IV perlu mendapatkan penjelasan mendalam dari Dinas Perhubungan sebagai mitra kerja mengenai aturan pembatasan transportasi online di kawasan pariwisata. Hingga saat ini, pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti apakah sudah ada regulasi spesifik yang melarang operasional transportasi online, termasuk ojek online, dalam menjemput penumpang di kawasan Mandalika.

"Selama ini kami mengetahui bahwa pengemudi ojek online belum dapat masuk ke kawasan tersebut, tetapi ternyata belum ada aturan yang secara spesifik mengaturnya," ungkapnya, menyoroti adanya celah dalam implementasi peraturan yang ada.

Politisi Partai Gerindra ini menyayangkan terjadinya aksi kekerasan yang menimpa sopir taksi online tersebut. Ia memandang insiden ini sebagai momentum penting untuk mengevaluasi sistem pengelolaan transportasi di Mandalika. Evaluasi ini diharapkan dapat menentukan apakah nantinya akan diberlakukan pembatasan terhadap jenis kendaraan tertentu atau justru seluruh moda transportasi dapat beroperasi dengan mekanisme pengaturan yang lebih jelas dan transparan.

Namun, Sudirsah Sujanto menekankan bahwa persoalan ini tidak dapat diputuskan secara sepihak. Mengingat kewenangan pengaturan regulasi berada di tangan Dinas Perhubungan, Komisi IV DPRD berencana untuk membahasnya secara khusus melalui rapat kerja bersama instansi terkait.

"Hingga saat ini belum ada aspirasi resmi yang masuk dari masyarakat, tetapi kami akan mendiskusikannya lebih lanjut. Harapannya, kejadian serupa di kawasan wisata tidak terus berulang karena dapat mengganggu sektor pariwisata NTB," tuturnya.

Sudirsah Sujanto juga mengakui bahwa penyebab utama bentrokan tersebut belum diketahui secara pasti, apakah dipicu oleh persaingan mencari penumpang atau faktor lainnya. Oleh karena itu, pihak legislatif berencana memanggil Dinas Perhubungan untuk mendapatkan klarifikasi menyeluruh, mengingat instansi tersebut memiliki kewenangan dalam mengatur lalu lintas dan operasional transportasi di kawasan wisata.

Selain Dinas Perhubungan, DPRD juga akan melibatkan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola KEK Mandalika dalam pembahasan ini. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dinilai krusial agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif.

"Semua pihak terkait perlu duduk bersama untuk membahas regulasi yang tepat, termasuk apakah transportasi online akan dibatasi, diprioritaskan bagi pelaku usaha lokal, atau semua jenis transportasi dapat beroperasi dengan aturan tertentu," jelas Sudirsah Sujanto.

Ia menyatakan bahwa pada prinsipnya memang diperlukan pembatasan operasional transportasi di kawasan wisata. Namun, pembatasan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan polemik atau konflik baru di lapangan. Oleh karena itu, DPRD akan mengundang seluruh pihak terkait untuk merumuskan kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keamanan kawasan wisata.

"Kami juga ingin memastikan keamanan wisatawan tetap terjaga sehingga tidak terjadi lagi gesekan atau konflik seperti yang terjadi sebelumnya," tegasnya.

Sudirsah Sujanto menambahkan bahwa Komisi IV DPRD NTB tetap mendukung pemberdayaan pelaku usaha lokal. Namun, regulasi yang disusun nantinya harus mampu mengakomodasi seluruh kepentingan tanpa menimbulkan gejolak baru. Sebagai destinasi wisata berkelas dunia, Mandalika membutuhkan aturan transportasi yang adil, transparan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan tanpa merugikan masyarakat, khususnya warga lokal.

Ia berharap masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari sektor pariwisata, sementara wisatawan tetap merasa aman dan nyaman selama berkunjung ke Mandalika. "Sehingga nanti akan tercipta hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme antara masyarakat lokal, pelaku usaha, pengelola kawasan, dan wisatawan," pungkasnya.

Posisi Dinas Perhubungan NTB dan Rencana Harmonisisasi Regulasi

Menanggapi isu yang berkembang, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub NTB, Khaerus Sobri, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada dasar hukum maupun regulasi yang secara eksplisit melarang kendaraan online atau angkutan sewa khusus (ASK) untuk menjemput maupun mengantar penumpang di Kawasan Mandalika.

"Sampai saat ini, kami belum menerima informasi mengenai adanya aturan khusus tersebut. Sepemahaman kami, aturan yang dimaksud belum ada," ujar Khaerus Sobri.

Hal ini senada dengan pernyataan Sudirsah Sujanto yang menyebutkan belum adanya regulasi spesifik yang mengatur larangan tersebut. Ketiadaan aturan yang jelas ini menjadi akar permasalahan yang memicu potensi konflik.

Pemerintah Provinsi NTB sendiri dilaporkan tengah menjalin kerja sama dengan ITDC untuk menyusun kajian terkait sistem transportasi yang optimal di kawasan wisata Mandalika. Selain itu, Dishub NTB bersama Kementerian Perhubungan sedang dalam proses harmonisasi Rencana Umum Jaringan Trayek (RUJT). Dokumen RUJT ini nantinya akan menjadi landasan hukum yang mengatur jaringan angkutan umum, mulai dari titik naik dan turun penumpang hingga jadwal operasionalnya.

"Harapannya, ke depan seluruh destinasi wisata di NTB, tidak hanya Mandalika, akan dilayani oleh angkutan umum atau angkutan massal," jelas Khaerus Sobri, menunjukkan visi jangka panjang untuk pengelolaan transportasi publik yang terintegrasi.

Implikasi dan Analisis Dampak

Insiden di Mandalika bukan hanya sekadar konflik antar sopir, melainkan refleksi dari tantangan pengelolaan pariwisata di era digital. Kemunculan transportasi berbasis aplikasi online telah mengubah lanskap mobilitas, namun seringkali belum dibarengi dengan adaptasi regulasi yang memadai di destinasi wisata.

Dampak dari tidak adanya regulasi yang jelas dapat berimplikasi luas:

1. Gangguan Kenyamanan Wisatawan: Bentrokan antar penyedia jasa transportasi dapat menciptakan rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi wisatawan, yang pada akhirnya dapat menurunkan daya tarik destinasi.
2. Citra Destinasi Pariwisata: Peristiwa negatif yang terekspos media dapat merusak citra Mandalika dan NTB sebagai destinasi pariwisata yang aman dan profesional. Hal ini tentu berlawanan dengan upaya promosi besar-besaran yang telah dilakukan.
3. Ketidakpastian Usaha: Para pelaku usaha transportasi, baik konvensional maupun online, berada dalam ketidakpastian. Tanpa aturan yang jelas, potensi konflik dan kerugian usaha semakin besar.
4. Potensi Kerugian Ekonomi: Sektor pariwisata yang terganggu dapat berdampak pada kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal yang bergantung pada pendapatan dari pariwisata.

Oleh karena itu, langkah DPRD NTB dan Dishub NTB untuk segera merumuskan regulasi baru sangatlah tepat. Pendekatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lokal, penyedia transportasi online, ITDC, dan pemerintah daerah, akan menjadi kunci keberhasilan. Kebijakan yang dihasilkan harus mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi, pemberdayaan ekonomi lokal, dan keberlanjutan sektor pariwisata.

Pembentukan tim kerja bersama yang terdiri dari perwakilan DPRD, Dishub, ITDC, dan perwakilan komunitas transportasi, serta tokoh masyarakat, dapat menjadi wadah efektif untuk menyerap aspirasi dan merumuskan solusi yang komprehensif. Kajian mengenai model pengelolaan transportasi di destinasi wisata internasional lainnya juga dapat menjadi referensi berharga.

Pada akhirnya, tujuan utama adalah menciptakan ekosistem transportasi yang harmonis di Mandalika, yang tidak hanya mendukung kelancaran mobilitas para wisatawan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat NTB, seraya menjaga citra dan reputasi NTB sebagai destinasi pariwisata yang unggul dan aman.

Data Pendukung Tambahan:

• Potensi Ekonomi Pariwisata NTB: Sektor pariwisata NTB terus menunjukkan tren pertumbuhan positif. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik setiap tahunnya sebelum pandemi. Pasca pandemi, pemerintah terus berupaya memulihkan dan mengembangkan sektor ini, dengan Mandalika sebagai salah satu lokomotif utamanya.
• Peran ITDC: ITDC selaku pengembang dan pengelola KEK Mandalika memiliki peran strategis dalam merancang tata ruang dan infrastruktur kawasan, termasuk aspek transportasi. Kerjasama ITDC dengan pemerintah daerah dan pusat sangat krusial untuk menciptakan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
• Perkembangan Transportasi Online: Sejak hadirnya platform transportasi online, telah terjadi pergeseran signifikan dalam cara masyarakat bertransportasi. Di daerah wisata, keberadaan layanan ini seringkali menjadi pilihan utama wisatawan karena kemudahan dan kepraktisannya. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan regulasi terkait izin operasional, tarif, dan persaingan dengan moda transportasi konvensional yang telah ada sebelumnya.

Melalui langkah-langkah proaktif ini, diharapkan konflik serupa dapat dihindari, dan Mandalika dapat terus berkembang sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang aman, nyaman, dan memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat NTB.