Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, Pemprov NTB Raih Penghargaan Creative Financing 2026 Terbaik I

GIRI MENANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Terbaik I dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Penghargaan bergengsi ini diberikan dalam kategori Creative Financing pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara, yang diselenggarakan di Hotel Merumatta Senggigi pada Selasa malam, 19 Mei 2026. Keberhasilan ini tidak hanya menempatkan NTB di puncak apresiasi regional, tetapi juga menegaskan komitmen dan inovasi Pemprov NTB dalam mengelola keuangan daerah secara kreatif dan efektif.

Acara yang dihadiri oleh jajaran menteri, pimpinan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota dari wilayah regional tersebut, menjadi saksi bisu penganugerahan berbagai penghargaan bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja luar biasa. Selain Pemprov NTB, tiga daerah lain di NTB juga turut unjuk gigi. Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram berhasil meraih peringkat I pada kategori masing-masing, sementara Kabupaten Lombok Timur memboyong peringkat II, menunjukkan sinergi dan performa positif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di NTB.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Turut hadir dalam momen penting ini sejumlah tokoh nasional dan regional, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago; Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian; Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena; dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan betapa pentingnya ajang apresiasi ini sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Mekanisme Baru Penghargaan: Insentif Fiskal Sebagai Stimulan Inovasi

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, M. Tito Karnavian, dalam pidatonya menekankan adanya perubahan signifikan dalam mekanisme pemberian penghargaan tahun ini. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya berupa trofi dan sertifikat, penghargaan kali ini juga disertai dengan insentif fiskal. Kebijakan baru ini dirancang untuk memberikan dampak yang lebih besar dan nyata bagi kapasitas keuangan daerah.

"Selama ini memang yang kita berikan adalah trofi dan sertifikat. Namun saya paham bahwa yang lebih berdampak dan lebih powerful adalah jika diberikan dalam bentuk insentif fiskal," ujar Mendagri Tito Karnavian.

Dana sebesar Rp 1 triliun telah dianggarkan pada tahun 2026 khusus untuk penghargaan insentif fiskal daerah. Rincian insentifnya pun cukup menggiurkan: pemerintah kabupaten/kota peraih peringkat I akan mendapatkan Rp 3 miliar, peringkat II Rp 2 miliar, dan peringkat III Rp 1 miliar. Skema ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa sistem penilaian ke depan akan lebih berkeadilan dengan diberlakukan penilaian per regional. Pembagian wilayah ini mencakup enam region besar di Indonesia: Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Nusa Tenggara-Maluku-Maluku Utara, Sulawesi, dan Papua. Pendekatan regional ini dinilai lebih adil, mengingat adanya perbedaan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antar daerah.

"Oleh karena itu, sistem kompetisi dan penilaian ke depan akan dilakukan per regional, yang dibagi menjadi enam wilayah," terang Mendagri.

Penghargaan ini bukan sekadar pengakuan, melainkan juga instrumen untuk memacu pemerintah daerah agar terus bekerja keras dan menghadirkan inovasi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mendagri menekankan bahwa dana insentif fiskal ini ditujukan sebagai apresiasi sekaligus tambahan anggaran bagi daerah yang memiliki APBD lebih kecil, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai pos anggaran, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT).

Apresiasi dan Motivasi dari Menko Polhukam

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, turut memberikan apresiasi mendalam kepada seluruh daerah yang berhasil meraih penghargaan. Beliau berharap prestasi yang diraih dapat membawa kebaikan dan manfaat berkelanjutan bagi daerah masing-masing.

"Mudah-mudahan apa yang didapatkan ini membawa kebaikan bagi daerah masing-masing," harap Menko Polhukam Djamari Chaniago.

Beliau menegaskan bahwa setiap pencapaian, sekecil apapun, tidak akan terwujud tanpa keberanian untuk mengambil langkah maju dan berinovasi. "Apapun bentuk pengabdian, tujuannya adalah untuk kesejahteraan bangsa, masyarakat, dan daerah masing-masing. Selamat bersaing kembali pada periode berikutnya," ujarnya, seraya memberikan semangat untuk kompetisi di masa mendatang.

Kreativitas Pembiayaan Menjadi Kunci Sukses NTB

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Nursalim, menguraikan bahwa keberhasilan Pemprov NTB meraih penghargaan Terbaik I dalam kategori Creative Financing merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan dan dukungan penuh dari masyarakat.

"Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah daerah semata, tetapi merupakan buah dari kerja sama, sinergi, dan dukungan semua pihak dalam membangun NTB yang lebih maju dan berprestasi," ujar Dr. Nursalim.

Ia menambahkan, capaian ini menjadi motivasi kuat bagi seluruh jajaran Pemprov NTB untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kepemimpinan yang visioner dan kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penentu yang mendorong NTB mampu meraih pengakuan di tingkat nasional.

"Kami bersyukur atas penghargaan ini. Semoga menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan inovasi dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat," tambahnya dengan penuh optimisme.

Kategori Creative Financing memang menjadi salah satu fokus utama dalam penilaian, di samping indikator penting lainnya seperti penurunan angka kemiskinan, pengendalian inflasi, dan penurunan tingkat pengangguran. Kategori ini secara spesifik menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menciptakan inovasi dalam skema pembiayaan pembangunan.

Indikator Penilaian Creative Financing yang Komprehensif

Penilaian dalam kategori Creative Financing mencakup berbagai aspek krusial yang mencerminkan kedalaman dan keberlanjutan inovasi keuangan daerah. Inovasi dalam sektor perpajakan daerah dan retribusi menjadi salah satu poin utama, menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mampu menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara kreatif. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang efisien dan inovatif juga menjadi tolok ukur penting, menggarisbawahi peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Lebih jauh, pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi indikator yang menunjukkan kemampuan daerah dalam menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta. Efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga tidak luput dari penilaian, menggarisbawahi pentingnya pengelolaan aset secara optimal dan profesional.

Kemampuan daerah dalam menjalin kerja sama dengan badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) menjadi bukti nyata sinergi antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan pembangunan. Selain itu, aspek digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dengan sistem keuangan, serta tata kelola keuangan yang solid dan konsisten, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), turut menjadi indikator penting dalam menentukan predikat terbaik.

Dampak dan Implikasi Lebih Luas

Penghargaan ini bukan sekadar gengsi bagi Pemprov NTB, melainkan juga sebuah pengakuan atas upaya serius dalam mengelola keuangan daerah secara inovatif dan efisien. Kategori Creative Financing menekankan pada kemampuan daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk membiayai program-program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Melalui inovasi pembiayaan, daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal. Hal ini sangat krusial, terutama bagi daerah dengan kapasitas APBD yang relatif kecil, seperti yang diakui oleh Mendagri Tito Karnavian. Insentif fiskal yang menyertai penghargaan ini akan menjadi suntikan dana segar yang dapat dialokasikan untuk berbagai program prioritas, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lebih jauh, keberhasilan NTB dalam kategori ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Model-model inovasi pembiayaan yang diterapkan oleh Pemprov NTB, serta kolaborasi yang terjalin dengan berbagai pihak, dapat direplikasi dan diadaptasi sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 ini menjadi momentum penting untuk terus mendorong semangat inovasi di seluruh penjuru negeri. Dengan kepemimpinan yang visioner, tata kelola yang baik, dan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah daerah di Indonesia diharapkan mampu terus berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan dan dedikasi Pemprov NTB dalam kategori Creative Financing ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi keuangan daerah adalah kunci untuk membuka potensi pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.