Banjir Bandang Wera dan Ambalawi: SEMMI NTB Desak Tanggap Darurat dan Solusi Nyata dari Pemprov NTB

BIMA, NTB – Tujuh bulan pasca bencana banjir bandang yang meluluhlantakkan Kecamatan Wera dan Ambalawi di Kabupaten Bima pada 2 Februari 2025, kondisi para korban hingga kini dilaporkan masih sangat memprihatinkan. Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMIMI) Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Barat (PW SEMMI NTB) melayangkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB atas dinilai minimnya kepedulian dan respons yang lamban dalam penanganan pascabencana. Banjir dahsyat yang dipicu oleh intensitas hujan ekstrem ini tidak hanya merenggut tujuh nyawa, tetapi juga menghancurkan berbagai infrastruktur vital dan merampas rumah puluhan warga.

Muhammad Rizal Ansari, Ketua PW SEMMI NTB, dalam sebuah pernyataan tegas, menyoroti bahwa banyak korban banjir masih terpaksa bertahan hidup di tenda-tenda darurat atau sisa bangunan yang rusak. Kondisi ini diperparah dengan minimnya bantuan yang memadai dari pemerintah daerah. "Sudah lebih dari tujuh bulan sejak bencana itu terjadi, namun tak terlihat keseriusan dari Pemprov NTB maupun DPRD NTB untuk memberikan solusi nyata bagi korban. Mereka seolah menutup mata terhadap penderitaan warga Wera dan Ambalawi," ujar Rizal Ansari, menyuarakan kekecewaan mendalam dari komunitasnya.

Kritik serupa juga dilayangkan terkait lambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak. Jembatan penghubung antar desa, yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, hingga kini belum juga diperbaiki. Kerusakan parah pada jalan provinsi turut memperburuk situasi, menghambat distribusi logistik esensial dan membatasi mobilitas warga. "Kami menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Jangan hanya hadir saat kampanye, tapi menghilang saat rakyat butuh bantuan," tegasnya, menggarisbawahi harapan agar pemerintah lebih responsif dan hadir di tengah kesulitan rakyat.

PW SEMMI NTB mendesak Pemprov NTB dan DPRD NTB untuk segera mengambil tindakan konkret. Mereka menuntut agar pihak eksekutif dan legislatif provinsi tersebut segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, mempercepat proses pemulihan infrastruktur yang rusak, serta menyalurkan bantuan yang dibutuhkan agar warga terdampak tidak terus-menerus hidup dalam ketidakpastian.

Latar Belakang Bencana: Hujan Ekstrem dan Dampak Luas

Banjir bandang yang melanda Kecamatan Wera dan Ambalawi pada awal Februari 2025 lalu merupakan peristiwa tragis yang meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat setempat. Peristiwa ini dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi dalam periode waktu yang singkat, menyebabkan meluapnya sungai-sungai di wilayah tersebut. Air bah yang datang tiba-tiba menyapu bersih permukiman, infrastruktur, dan lahan pertanian.

Data awal yang dihimpun dari berbagai sumber menunjukkan bahwa banjir tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian material yang sangat besar, tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Setidaknya tujuh orang dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus atau tertimpa reruntuhan bangunan. Ribuan warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka yang rusak parah atau bahkan hilang tersapu banjir.

Kerusakan infrastruktur yang terjadi sangat signifikan. Jembatan-jembatan vital yang menjadi akses utama antar desa menjadi tidak dapat dilalui, memutus jalur transportasi dan komunikasi. Jalan provinsi yang menjadi urat nadi perekonomian wilayah tersebut juga mengalami kerusakan parah, sehingga menyulitkan mobilisasi barang dan orang. Puluhan rumah warga dilaporkan hanyut terbawa arus, meninggalkan keluarga tanpa tempat tinggal dan harta benda. Kondisi ini menciptakan krisis kemanusiaan yang membutuhkan penanganan segera dan terintegrasi.

Kronologi Penanganan Pascabencana: Kesenjangan Respons Pemerintah

Peristiwa banjir bandang terjadi pada tanggal 2 Februari 2025. Sejak saat itu, berbagai upaya penanganan darurat telah dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari pemerintah daerah, badan penanggulangan bencana, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat setempat. Upaya awal difokuskan pada pencarian dan penyelamatan korban, evakuasi warga yang terdampak, serta penyaluran bantuan logistik dasar seperti makanan, air bersih, dan tenda pengungsian.

Namun, seiring berjalannya waktu, perhatian dan bantuan yang datang mulai berkurang, terutama dari tingkat provinsi. Pihak PW SEMMI NTB menyoroti bahwa setelah fase tanggap darurat awal, respons dari Pemprov NTB dan DPRD NTB terasa sangat minim. Pernyataan Ketua PW SEMMI NTB, Muhammad Rizal Ansari, mengindikasikan bahwa hingga lebih dari tujuh bulan pascabencana, belum ada langkah signifikan yang diambil oleh kedua lembaga tersebut untuk memberikan solusi jangka panjang bagi para korban.

Ketiadaan kehadiran pejabat esensial dari Pemprov NTB dan anggota DPRD NTB di lokasi bencana dalam kurun waktu yang lama menimbulkan pertanyaan tentang prioritas dan komitmen mereka terhadap kesejahteraan warga NTB, khususnya di Kabupaten Bima. Keterlambatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, seperti jembatan dan jalan, menjadi bukti nyata dari lambannya penanganan di tingkat provinsi. Hal ini berdampak langsung pada kelangsungan hidup dan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak.

Data Pendukung dan Dampak Ekonomi serta Sosial

Berdasarkan laporan awal yang dihimpun, banjir bandang di Wera dan Ambalawi tidak hanya menyebabkan kehilangan nyawa dan kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang masif.

• Korban Jiwa: Setidaknya 7 orang meninggal dunia. Angka ini bisa bertambah jika ada laporan yang belum terverifikasi.
• Pengungsi: Ribuan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Mereka bergantung pada bantuan sementara, yang seringkali tidak mencukupi kebutuhan jangka panjang.
• Kerusakan Infrastruktur:
  • Puluhan rumah warga rata dengan tanah atau rusak berat.
  • Jembatan penghubung antar desa mengalami kerusakan parah, mengisolasi beberapa wilayah.
  • Jalan provinsi yang rusak menghambat akses logistik dan mobilitas ekonomi.
  • Fasilitas umum lain seperti sekolah dan fasilitas kesehatan juga dilaporkan mengalami kerusakan.
• Dampak Ekonomi:
  • Sektor pertanian dan perikanan, yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Wera dan Ambalawi, mengalami kerugian besar akibat rusaknya lahan dan alat produksi.
  • Terputusnya akses transportasi menyebabkan kelangkaan pasokan barang dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
  • Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak banjir mengalami kesulitan operasional dan kerugian finansial.
• Dampak Sosial:
  • Trauma psikologis yang dialami oleh korban, terutama anak-anak dan perempuan.
  • Gangguan terhadap aktivitas sosial dan keagamaan akibat kerusakan tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya.
  • Ketidakpastian masa depan yang memicu kecemasan dan stres di kalangan pengungsi.

Kondisi ini diperburuk dengan minimnya perhatian dari pemerintah provinsi. Keterlambatan rehabilitasi infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan provinsi tidak hanya menghambat proses pemulihan ekonomi, tetapi juga menciptakan rasa terisolasi dan terlupakan di kalangan masyarakat terdampak. Ketergantungan warga pada bantuan luar, tanpa adanya program pemulihan yang jelas dari pemerintah, berpotensi menciptakan ketergantungan jangka panjang dan memperlambat proses kemandirian.

Pernyataan dan Tuntutan PW SEMMI NTB

PW SEMMI NTB, melalui Ketua PW-nya, Muhammad Rizal Ansari, telah secara eksplisit menyampaikan kekecewaannya dan menuntut tindakan nyata dari Pemprov NTB dan DPRD NTB. Tuntutan utama yang disampaikan antara lain:

1. Kepedulian dan Kehadiran Pemerintah: Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB didesak untuk menunjukkan kepedulian nyata dengan turun langsung ke lokasi bencana, berdialog dengan korban, dan memahami kondisi riil yang mereka hadapi.
2. Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur: Mendesak agar Pemprov NTB segera mengalokasikan anggaran dan mempercepat proses perbaikan infrastruktur vital yang rusak, terutama jembatan penghubung antar desa dan jalan provinsi.
3. Penyaluran Bantuan yang Memadai: Meminta agar pemerintah provinsi memastikan penyaluran bantuan yang memadai dan berkelanjutan bagi warga terdampak, tidak hanya bantuan darurat tetapi juga program pemulihan ekonomi dan sosial.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran penanganan bencana dan akuntabilitas dari pemerintah daerah atas segala tindakan yang telah atau belum diambil.

Pernyataan Rizal Ansari, "Jangan hanya hadir saat kampanye, tapi menghilang saat rakyat butuh bantuan," mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap pola komunikasi dan tindakan politik yang seringkali hanya bersifat seremonial. SEMMI NTB berharap agar pemerintah dapat belajar dari kejadian ini dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan dan tindakannya.

Implikasi dan Analisis Singkat

Kritik yang dilayangkan oleh PW SEMMI NTB terhadap Pemprov NTB dan DPRD NTB memiliki implikasi yang cukup signifikan. Pertama, ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi dan persepsi antara pemerintah dan masyarakat mengenai prioritas penanganan bencana. Kehadiran dan tindakan nyata dari pemerintah pascabencana bukan hanya soal bantuan fisik, tetapi juga soal memberikan rasa aman, harapan, dan dukungan moral kepada para korban.

Kedua, lambatnya respons pemerintah dalam rehabilitasi infrastruktur berpotensi memperpanjang masa krisis dan menghambat proses pemulihan ekonomi serta sosial di wilayah terdampak. Keterisolasian akibat rusaknya jembatan dan jalan dapat berdampak negatif pada aktivitas ekonomi lokal, akses terhadap layanan kesehatan, dan pendidikan.

Ketiga, sorotan dari organisasi mahasiswa seperti SEMMI NTB dapat menjadi katalisator bagi pemerintah untuk lebih serius dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ini menunjukkan peran penting masyarakat sipil dalam melakukan fungsi kontrol dan advokasi terhadap kebijakan publik.

Analisis singkat menunjukkan bahwa penanganan pascabencana di Wera dan Ambalawi masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi Pemprov NTB. Kebutuhan mendesak adalah adanya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang jelas, alokasi anggaran yang memadai, serta implementasi yang cepat dan transparan. Keterlibatan aktif dari pemerintah provinsi, bersama dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa para korban banjir dapat kembali membangun kehidupan mereka dengan lebih baik dan tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Kegagalan dalam memberikan respons yang memadai dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih kompleks di masa depan.

Langkah ke Depan: Menuju Pemulihan Berkelanjutan

Menghadapi situasi yang masih memprihatinkan ini, langkah ke depan yang harus diambil oleh Pemprov NTB dan DPRD NTB sangat krusial. Selain menindaklanjuti tuntutan SEMMI NTB, beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan antara lain:

• Pembentukan Tim Khusus Pemulihan: Membentuk tim lintas instansi yang fokus pada pemulihan pascabencana di Wera dan Ambalawi, dengan target waktu yang jelas untuk setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
• Pendataan Ulang Kebutuhan Korban: Melakukan pendataan ulang yang komprehensif terhadap kebutuhan riil para korban, termasuk kebutuhan hunian permanen, bantuan modal usaha, dan dukungan psikososial.
• Transparansi Pengelolaan Dana: Memastikan bahwa seluruh dana yang dialokasikan untuk penanganan bencana dikelola secara transparan dan akuntabel, serta dapat diakses oleh publik.
• Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Melibatkan masyarakat lokal dalam proses rekonstruksi dan pemulihan ekonomi, sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan dan berkontribusi aktif dalam pembangunan kembali daerah mereka.
• Evaluasi dan Mitigasi Bencana: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana yang telah dilakukan, serta merumuskan strategi mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang lebih baik untuk mencegah atau meminimalkan dampak bencana di masa mendatang.

Keberhasilan pemulihan pascabencana ini akan sangat bergantung pada komitmen, kerja sama, dan tindakan nyata dari semua pihak, terutama pemerintah sebagai pemangku kebijakan utama. Harapan masyarakat Wera dan Ambalawi kini tertuju pada respons cepat dan solutif dari Pemprov NTB dan DPRD NTB agar penderitaan mereka segera berakhir dan kehidupan dapat kembali normal.