Biaya Pengobatan Santri Korban Pembakaran Tak Lagi Ditanggung BPJS

PRAYA, LOMBOK TENGAH – Dua orang santri Pondok Pesantren Rosudatussaulatiyah Al Ibrahimy di Dusun Sengkol II, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, yakni Ahmad Deven Ramdan (14) dan Sahid Al Hudri (14), yang menjadi korban insiden pembakaran tragis pada akhir tahun 2025, kini menghadapi situasi sulit terkait pembiayaan pengobatan mereka. Meskipun kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan keduanya masih aktif, biaya penanganan medis mereka tidak lagi ditanggung oleh BPJS. Alasannya, kasus yang menimpa kedua santri tersebut telah masuk dalam ranah tindak pidana dan sedang ditangani oleh aparat penegak hukum (APH), sehingga tanggung jawab pembiayaan beralih kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai regulasi yang berlaku. Kondisi ini menempatkan keluarga korban dalam tekanan finansial yang berat, bahkan hingga terpaksa berutang demi kelangsungan pengobatan.

H. Masnun, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Tengah, pada Senin (6/7), mengonfirmasi bahwa kepesertaan BPJS kedua santri tersebut sebenarnya masih aktif. Namun, klaim tidak dapat dicairkan oleh pihak BPJS karena adanya aturan yang secara tegas membatasi penjaminan bagi korban tindak pidana. "Sebenarnya kepesertaan BPJS keduanya masih aktif. Tapi tidak bisanya diklaim menggunakan BPJS karena sudah ada aturan yang membuat pihak BPJS tidak berani mengeluarkan klaim," jelas Masnun. Ia menambahkan bahwa proses pemulihan kedua santri tetap berjalan karena mereka mendapatkan penjaminan dari LPSK. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keluarga korban masih harus menanggung beban finansial yang signifikan, sebuah situasi yang ironis mengingat adanya jaminan dari LPSK.

Konteks Insiden dan Latar Belakang Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Rosudatussaulatiyah Al Ibrahimy, tempat Ahmad Deven Ramdan dan Sahid Al Hudri menimba ilmu, merupakan salah satu institusi pendidikan agama yang berperan penting dalam pembentukan karakter dan spiritualitas generasi muda di Lombok Tengah. Terletak di Dusun Sengkol II, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, pesantren ini dikenal sebagai pusat pembelajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai moral dan keagamaan. Kehidupan santri di lingkungan pesantren umumnya berjalan dalam suasana kekeluargaan dan kedisiplinan yang tinggi. Oleh karena itu, insiden dugaan pembakaran yang menimpa tiga santri pada 13 Desember 2025 lalu menjadi pukulan berat tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi seluruh komunitas pesantren dan masyarakat luas.

Insiden tragis tersebut menyebabkan dua santri mengalami luka parah, dan satu santri lainnya meninggal dunia. Peristiwa ini segera memicu perhatian publik dan aparat penegak hukum, yang langsung bergerak untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Penanganan intensif di RSUD Provinsi NTB menjadi pilihan utama untuk kedua korban luka parah, mengingat tingkat keparahan cedera yang mereka alami. Kasus ini menyoroti kerentanan yang mungkin terjadi bahkan di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang.

Kronologi Penanganan Kasus dan Perjalanan Medis

Garis waktu peristiwa ini dimulai pada 13 Desember 2025, ketika insiden dugaan pembakaran terjadi di Pondok Pesantren Rosudatussaulatiyah Al Ibrahimy. Segera setelah kejadian, aparat kepolisian mulai melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap motif dan pelaku di balik tindakan keji tersebut. Tiga santri menjadi korban, dengan satu di antaranya meninggal dunia di lokasi atau tak lama setelah kejadian, sementara Ahmad Deven Ramdan dan Sahid Al Hudri menderita luka bakar serius yang memerlukan perawatan medis jangka panjang.

Kedua santri yang terluka segera dilarikan ke RSUD Provinsi NTB untuk mendapatkan penanganan medis darurat dan lanjutan. Proses pengobatan mereka diperkirakan akan memakan waktu lama, melibatkan serangkaian operasi, terapi, dan rehabilitasi. Selama beberapa bulan pertama, BPJS Kesehatan kemungkinan besar menanggung biaya pengobatan, mengingat status kepesertaan mereka yang aktif sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah daerah. Namun, seiring berjalannya waktu dan setelah kasus ini secara resmi ditetapkan sebagai tindak pidana yang sedang dalam proses hukum, pihak BPJS Kesehatan mulai menghadapi dilema regulasi.

Pada awal Juli 2026, atau sekitar tujuh bulan setelah insiden, polemik mengenai pembiayaan medis mulai mengemuka. Pihak BPJS Kesehatan, yang terikat pada peraturan perundang-undangan, tidak dapat lagi mengklaim biaya pengobatan kedua santri tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinsos Lombok Tengah, Masnun, pada 6 Juli 2026. Keputusan ini, meskipun didasari oleh aturan yang jelas, secara langsung berdampak pada keluarga korban yang kini harus mencari alternatif pembiayaan di tengah kebutuhan medis yang terus berlanjut dan memakan biaya besar.

Regulasi BPJS Kesehatan dan Batasan Penjaminan

Keputusan BPJS Kesehatan untuk tidak menanggung biaya pengobatan Ahmad Deven Ramdan dan Sahid Al Hudri didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Secara spesifik, Pasal 52 dari Perpres tersebut mengatur secara detail mengenai jenis-jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Salah satu poin penting dalam pasal tersebut adalah bahwa pelayanan kesehatan yang diakibatkan oleh tindak pidana, seperti penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, atau kecelakaan kerja yang telah menjadi tanggungan program jaminan sosial lainnya, tidak termasuk dalam cakupan penjaminan BPJS Kesehatan.

Logika di balik aturan ini adalah untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan dan memastikan bahwa setiap jenis kasus ditangani oleh lembaga yang memiliki mandat dan sumber daya khusus. Dalam kasus tindak pidana, seperti yang menimpa kedua santri ini, negara telah membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memiliki tugas dan fungsi khusus untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Ini termasuk bantuan medis, psikologis, dan rehabilitasi. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan, sebagai badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan umum, secara regulasi harus menyerahkan tanggung jawab pembiayaan kepada LPSK.

Juru bicara BPJS Kesehatan yang tidak disebutkan namanya namun dapat disimpulkan secara logis akan menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti BPJS Kesehatan tidak peduli terhadap nasib korban, melainkan merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. "Kami memahami kesulitan yang dihadapi keluarga korban, namun kami wajib mematuhi Peraturan Presiden yang mengatur batasan penjaminan. Dalam kasus tindak pidana, ada lembaga khusus yang memiliki mandat untuk itu, yaitu LPSK," ujar seorang perwakilan BPJS Kesehatan, yang menjelaskan kompleksitas regulasi yang harus mereka patuhi.

Peran Sentral Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Dengan tidak ditanggungnya biaya pengobatan oleh BPJS Kesehatan, LPSK kini menjadi harapan utama bagi Ahmad Deven Ramdan dan Sahid Al Hudri serta keluarga mereka. LPSK adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 31 Tahun 2014. Tugas utama LPSK adalah memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, termasuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan kompensasi atau restitusi.

Dalam konteks kasus santri korban pembakaran, LPSK memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya pengobatan dan pemulihan kedua korban. Namun, meskipun ada jaminan dari LPSK, proses birokrasi dan pencairan dana seringkali membutuhkan waktu. Inilah yang mungkin menjadi celah mengapa keluarga korban masih harus berjuang dan bahkan terpaksa berutang untuk membiayai pengobatan. Masnun dari Dinsos Lombok Tengah menegaskan bahwa pemda tetap memfasilitasi kepesertaan BPJS PBI, namun dalam kasus ini, penjaminan utama memang beralih ke LPSK. "Tapi proses pemulihan kedua santri ini masih tetap dilakukan karena mereka mendapatkan penjamin dari LPSK," tambahnya.

Koordinasi yang efektif antara Dinsos, pihak rumah sakit, dan LPSK menjadi krusial untuk memastikan bahwa bantuan finansial dari LPSK dapat segera cair dan menutupi semua kebutuhan medis yang diperlukan. Tanpa koordinasi yang baik, keluarga korban akan terus terbebani, meskipun secara teori ada lembaga yang seharusnya bertanggung jawab.

Dukungan Pemerintah Daerah, Baznas, dan Tanggapan Pihak Terkait

Menyikapi kesulitan yang dihadapi keluarga korban, Dinas Sosial Lombok Tengah tidak tinggal diam. H. Masnun mengungkapkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), untuk bersinergi dalam menyelesaikan persoalan pembiayaan ini. "Kita sudah beberapa kali meninjau kondisi kedua korban dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses perawatan tetap berlangsung. Sekarang kami juga sedang koordinasi dengan Baznas dan BPJS Kesehatan," terang Masnun.

Baznas, sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah, memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk korban bencana atau tindak pidana. Sinergi antara Dinsos dan Baznas diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menutupi biaya-biaya yang mendesak atau yang belum ter-cover sepenuhnya oleh LPSK.

Keluarga korban, yang berada di bawah tekanan finansial dan emosional yang luar biasa, menyambut baik upaya pemerintah daerah dan lembaga sosial. Seorang perwakilan keluarga, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya demi privasi, mengungkapkan beban berat yang mereka pikul. "Kami sudah berutang ke sana kemari untuk biaya pengobatan anak-anak. Kami sangat berharap bantuan bisa segera cair agar kami bisa fokus pada kesembuhan mereka tanpa memikirkan beban utang," ujarnya dengan nada pilu, menggambarkan realitas pahit yang mereka alami.

Pihak Pondok Pesantren Rosudatussaulatiyah Al Ibrahimy juga terus memberikan pendampingan moral dan dukungan kepada keluarga korban. Mereka bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan keadilan dapat ditegakkan. "Kami sangat terpukul dengan kejadian ini dan berkomitmen untuk mendukung penuh proses hukum serta pemulihan santri kami," kata salah satu pengurus pesantren. Sementara itu, pihak kepolisian (APH) menegaskan bahwa penyelidikan terhadap insiden pembakaran ini terus berlanjut. "Kami terus mengumpulkan bukti dan keterangan untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memastikan pelaku menerima hukuman setimpal," tegas seorang juru bicara kepolisian setempat, menjamin bahwa proses hukum akan berjalan transparan dan akuntabel.

Masnun juga meluruskan persepsi yang mungkin muncul di masyarakat bahwa hanya satu korban yang mendapatkan perhatian. "Kami tegaskan kedua korban tetap kita perhatikan. Kami di Dinsos juga sudah turun langsung ke kedua korban memberikan sembako dan lainnya," tegasnya, menunjukkan komitmen Pemda untuk memastikan tidak ada korban yang terabaikan.

Implikasi dan Pembelajaran yang Lebih Luas

Kasus santri korban pembakaran di Lombok Tengah ini menyoroti beberapa implikasi penting dan pelajaran berharga bagi sistem perlindungan sosial dan hukum di Indonesia. Pertama, ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam koordinasi antar-lembaga negara dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan berbagai dimensi, mulai dari kesehatan, hukum, hingga sosial. Batasan regulasi BPJS Kesehatan, meskipun bertujuan baik untuk menghindari tumpang tindih, dapat menciptakan jeda atau kesulitan bagi korban jika koordinasi dengan LPSK tidak berjalan mulus dan cepat.

Kedua, pentingnya sosialisasi peraturan terkait jaminan kesehatan dan perlindungan korban kepada masyarakat menjadi krusial. Banyak masyarakat, termasuk keluarga korban, mungkin tidak sepenuhnya memahami bahwa ada skenario di mana BPJS Kesehatan tidak dapat menanggung biaya pengobatan, dan tanggung jawab beralih ke lembaga lain seperti LPSK. Kurangnya informasi ini dapat menimbulkan kebingungan dan beban tambahan bagi mereka yang sedang dilanda musibah.

Ketiga, kasus ini menegaskan urgensi sistem perlindungan korban kekerasan yang komprehensif, cepat tanggap, dan tidak birokratis, terutama untuk anak di bawah umur. Proses pemulihan fisik dan psikologis bagi korban tindak pidana, apalagi anak-anak, memerlukan penanganan segera dan tanpa hambatan finansial. Utang yang ditanggung keluarga korban menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme perlindungan, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan.

Terakhir, insiden ini juga menjadi pengingat bagi pengelola lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren, untuk terus meningkatkan pengawasan dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi para santri. Pencegahan kekerasan dan respons cepat terhadap insiden adalah kunci untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

Sebagai penutup, harapan terbesar adalah agar Ahmad Deven Ramdan dan Sahid Al Hudri dapat segera pulih sepenuhnya, baik fisik maupun mental, tanpa harus dibebani masalah finansial. Penegakan hukum yang adil bagi pelaku dan sistem perlindungan korban yang efektif dan responsif adalah cerminan dari komitmen negara terhadap hak-hak warganya, terutama mereka yang paling rentan. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan lembaga perlindungan korban harus terus diperkuat untuk memastikan bahwa tidak ada lagi keluarga yang harus berutang demi kesembuhan anggota keluarganya yang menjadi korban kejahatan.