DPC PDI Perjuangan Sumbawa Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Dugaan Monopoli Lahan dan Praktik Janggal Izin Pertambangan Rakyat di Lantung

Kecurigaan publik terkait tata kelola pertambangan di wilayah Lantung, Kabupaten Sumbawa, kini memasuki babak baru. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa secara resmi mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan praktik monopoli lahan dan manipulasi proses Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang disinyalir melibatkan oknum pemangku kebijakan.

Pernyataan ini muncul setelah adanya temuan di lapangan mengenai disparitas harga yang sangat mencolok dalam transaksi lahan masyarakat. Berdasarkan informasi yang beredar, lahan masyarakat yang awalnya disewa dengan kisaran harga Rp200 juta per hektare, mendadak memiliki nilai ekonomi hingga Rp5 miliar per hektare setelah status perizinan pertambangannya diterbitkan. Selisih harga mencapai Rp4,8 miliar per hektare ini dinilai bukan sekadar fluktuasi pasar, melainkan indikasi kuat adanya "permainan" sistematis dalam konsolidasi lahan dan perizinan.

Kronologi dan Pola Penguasaan Lahan di Lantung

Isu ini berawal dari keluhan masyarakat lokal mengenai mekanisme penyewaan lahan untuk kebutuhan pertambangan. Pola yang teridentifikasi menunjukkan adanya pihak tertentu yang berperan sebagai perantara atau aktor intelektual yang melakukan konsolidasi lahan dari pemilik tanah asli. Setelah lahan terkumpul dalam skala luasan yang signifikan, proses perizinan IPR dilakukan dengan menggunakan akses atau pengaruh tertentu.

Sesaat setelah izin tersebut terbit, lahan yang telah berstatus legal untuk kegiatan pertambangan tersebut kemudian ditawarkan kembali kepada investor besar dengan nilai yang melambung tinggi. Skema ini diduga telah merugikan masyarakat pemilik tanah awal, karena mereka tidak mendapatkan nilai tambah yang proporsional dari kenaikan harga lahan yang dipicu oleh terbitnya izin tersebut.

Jika dirunut, proses ini melibatkan beberapa tahapan kritis yang harus diinvestigasi:

1. Tahap Konsolidasi: Pengumpulan lahan dari warga dengan nilai sewa yang relatif murah.
2. Tahap Legalitas: Proses pengurusan IPR yang diduga melibatkan kemudahan akses oleh oknum pejabat.
3. Tahap Monetisasi: Penjualan atau pengalihan hak kelola kepada investor dengan margin keuntungan yang sangat besar.
4. Tahap Aliran Dana: Distribusi keuntungan yang diduga tidak transparan dan berpotensi melibatkan pihak-pihak dengan konflik kepentingan.

Analisis Ekonomi dan Aspek Konflik Kepentingan

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menekankan bahwa jika asumsi luas lahan yang dikonsolidasikan mencapai puluhan hektare, maka potensi kerugian atau aliran dana gelap yang dihasilkan bisa mencapai angka ratusan miliar rupiah. Secara ekonomi, kenaikan harga dari Rp200 juta menjadi Rp5 miliar menunjukkan adanya "nilai tambah" yang artifisial, yang tercipta bukan karena peningkatan kualitas tanah, melainkan karena penguasaan akses izin.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, keterlibatan oknum pejabat dalam proses ini—jika terbukti—merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi. Konflik kepentingan terjadi ketika pihak yang memiliki otoritas dalam menerbitkan atau memfasilitasi perizinan juga memiliki kepentingan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung dalam lahan yang dikelola.

Tanggapan Resmi dan Tuntutan Transparansi

Abdul Rafiq menegaskan bahwa langkah DPC PDI Perjuangan Sumbawa bukan didasari oleh keinginan untuk menghakimi pihak tertentu tanpa dasar. Sebaliknya, langkah ini adalah upaya untuk menegakkan prinsip keadilan sosial bagi masyarakat pemilik tanah.

"Kami meminta KPK tidak hanya melihat persoalan tambang di daerah lain, tetapi juga memberikan perhatian terhadap informasi yang berkembang di Lantung. Kalau ada indikasi penyalahgunaan kewenangan dan keuntungan pribadi dari proses perizinan pertambangan rakyat, maka harus diusut berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Abdul Rafiq dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).

PDI Perjuangan Sumbawa menuntut agar aparat penegak hukum melakukan audit forensik terhadap seluruh dokumen perizinan, termasuk:

• Perjanjian sewa-menyewa antara warga dan pihak pengelola.
• Bukti pembayaran dan arus kas transaksi lahan.
• Dokumen pendukung permohonan IPR, termasuk kepemilikan saham dalam entitas pemegang izin.
• Hubungan afiliasi antara pemegang izin dan investor yang masuk ke wilayah Lantung.

Dampak Terhadap Program Pertambangan Rakyat

Pertambangan Rakyat (IPR) sejatinya dibentuk untuk memberikan ruang bagi masyarakat lokal agar dapat mengelola sumber daya alam di daerahnya secara mandiri dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Namun, jika skema ini dibajak oleh oknum untuk kepentingan spekulasi lahan, maka esensi dari pertambangan rakyat akan hilang.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat pemilik tanah, tetapi juga oleh kredibilitas iklim investasi di Kabupaten Sumbawa. Ketidakpastian hukum dan praktik monopoli yang tidak sehat akan menciptakan ketakutan bagi investor yang berniat masuk dengan cara yang benar, sekaligus memicu kecemburuan sosial yang dapat berujung pada konflik horizontal di tingkat akar rumput.

Implikasi Hukum dan Harapan ke Depan

Langkah hukum yang diharapkan adalah investigasi yang bersifat menyeluruh (holistik). Penegak hukum diharapkan tidak hanya berhenti pada level pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri aktor di balik layar (mastermind) yang memfasilitasi proses perizinan tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip equality before the law (kesamaan di hadapan hukum) harus dikedepankan. Abdul Rafiq menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan khusus bagi pihak manapun yang terlibat, terlepas dari jabatan atau pengaruh yang mereka miliki. Jika ditemukan pelanggaran, maka tindakan tegas harus diambil sebagai efek jera agar praktik serupa tidak terulang di masa depan.

"Prinsip kami sederhana, siapapun yang terlibat, usut tuntas. Kalau tidak bersalah, tentu harus dibuktikan tidak bersalah. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran hukum, jangan ada intervensi dan jangan ada perlakuan khusus," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menanti langkah nyata dari aparat penegak hukum. Transparansi dalam proses ini menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola sektor pertambangan di Sumbawa. Tanpa adanya tindakan yang tegas dan objektif, potensi kerugian negara dan penindasan ekonomi terhadap masyarakat kecil di Lantung akan terus menjadi ancaman serius bagi pembangunan daerah yang berkeadilan.

Kesimpulan

Kasus yang terjadi di Lantung ini adalah alarm bagi pemerintah daerah dan pusat untuk lebih memperketat pengawasan terhadap proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat. Pengawasan tidak boleh hanya terbatas pada aspek administratif di atas kertas, tetapi juga harus mencakup pemeriksaan mendalam terhadap integritas proses di lapangan.

PDI Perjuangan Sumbawa telah meletakkan bola panas ini di meja aparat penegak hukum. Kini, publik menanti apakah kasus ini akan diproses hingga tuntas ke pengadilan, atau justru menguap karena adanya intervensi pihak tertentu. Yang jelas, keadilan bagi masyarakat Lantung harus diutamakan di atas kepentingan segelintir pihak yang ingin meraup keuntungan berlipat di tengah penderitaan rakyat. Investigasi ini diharapkan menjadi preseden hukum yang baik untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam di Sumbawa benar-benar dikelola untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya oknum yang memiliki akses kekuasaan.