DPRD Lombok Barat Terbelah dalam Sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025: WTP BPK Versus Penolakan Legislatif

GIRI MENANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat menghadapi momen krusial yang menyoroti dinamika politik dan tata kelola pemerintahan ketika sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan gabungan komisi dan pendapat fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJP APBD) Tahun Anggaran 2025 berakhir dengan hasil yang terbelah. Dalam sidang yang digelar pada Sabtu, 18 Juli 2026, empat fraksi menyatakan menerima laporan tersebut, sementara lima fraksi lainnya secara tegas menolak untuk mengesahkan peraturan daerah terkait pelaksanaan APBD 2025. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengingat pihak eksekutif sebelumnya telah mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah tahun yang sama. Meskipun demikian, pihak eksekutif menyatakan bahwa penolakan legislatif ini tidak akan mengganggu jalannya roda pembangunan daerah.

Kronologi Sidang dan Perpecahan Fraksi

Sidang paripurna yang menjadi sorotan publik ini berlangsung di gedung DPRD Lombok Barat, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Barat, Lalu Ivan Indaryadi. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha, serta jajaran pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sejak awal, suasana sidang telah diwarnai dengan perbedaan pandangan yang cukup mencolok, terutama saat juru bicara dewan membacakan kesimpulan dari masing-masing fraksi. Puncak ketegangan terjadi ketika hasil akhir menunjukkan perpecahan yang signifikan di antara anggota dewan.

Secara spesifik, empat fraksi yang menyatakan menerima LPJP APBD 2025 adalah Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Mereka umumnya mendasarkan penerimaan pada kepatuhan terhadap regulasi dan hasil audit BPK yang memberikan opini WTP. Di sisi lain, lima fraksi yang dengan suara bulat menolak penetapan Perda pelaksanaan APBD 2025 meliputi Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Penolakan ini menandai sebuah konsolidasi kekuatan yang signifikan di tubuh legislatif, merefleksikan ketidakpuasan terhadap kinerja eksekutif dalam beberapa aspek pembangunan.

Alasan Penolakan dan Penerimaan dari Sudut Pandang Legislatif

Fraksi-fraksi yang menolak LPJP APBD 2025 mengemukakan sejumlah alasan yang mendasari keputusan mereka. Dalam pandangan mereka, pelaksanaan pembangunan di Lombok Barat selama tahun 2025 dianggap belum maksimal dan belum memenuhi harapan masyarakat secara menyeluruh. Kritikan tajam dilayangkan terhadap kualitas pelayanan publik yang dinilai masih jauh dari optimal, infrastruktur yang belum merata dan belum menjangkau seluruh pelosok daerah, serta serapan anggaran yang di beberapa sektor masih rendah.

Sebagai contoh, juru bicara dari salah satu fraksi penolak secara hipotetis menyatakan, "Meskipun angka-angka dalam laporan keuangan terlihat baik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak proyek infrastruktur vital, seperti perbaikan jalan desa di Kecamatan Sekotong dan Narmada, masih tertunda atau kualitasnya diragukan. Layanan kesehatan di beberapa Puskesmas masih mengalami kekurangan tenaga medis dan fasilitas. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat." Mereka juga menyoroti program-program pemberdayaan ekonomi yang dianggap belum menyentuh akar rumput, serta masalah kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Sebaliknya, fraksi-fraksi yang menerima laporan tersebut berargumen bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah berupaya maksimal dalam menjalankan program-program pembangunan. Mereka menekankan bahwa pencapaian opini WTP dari BPK merupakan indikator kuat bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kami memahami bahwa tantangan pembangunan selalu ada, namun kita harus melihat progres yang telah dicapai. Opini WTP bukan sesuatu yang mudah didapatkan, ini menunjukkan komitmen Pemda terhadap transparansi dan akuntabilitas. Kritik harus konstruktif, namun penolakan terhadap keseluruhan laporan tanpa mempertimbangkan aspek kepatuhan keuangan adalah hal yang perlu dipertimbangkan kembali," ujar perwakilan dari fraksi penerima. Mereka juga menyoroti bahwa beberapa kendala dalam pembangunan mungkin disebabkan oleh faktor eksternal atau regulasi yang lebih tinggi, di luar kendali penuh pemerintah daerah.

Tanggapan Eksekutif dan Penegasan Hasil Audit BPK

Menanggapi penolakan ini, Bupati Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menunjukkan sikap yang tenang dan profesional. Usai sidang paripurna, Bupati LAZ menyatakan bahwa dinamika seperti ini adalah hal yang lumrah dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Ia menegaskan bahwa penolakan dewan tidak akan mengganggu jalannya roda pembangunan di Lombok Barat, pun demikian tidak akan merusak hubungan baik yang telah terjalin antara kedua lembaga. "Biasa saja, ini dinamika. Kalau saya hari ini tidur nyenyak, besok (kerja) lagi," ungkapnya, menunjukkan ketenangan dalam menghadapi situasi politik yang memanas.

Meski demikian, Bupati LAZ tidak menyembunyikan keheranannya terhadap keputusan legislatif. Baginya, pelaksanaan APBD 2025 sudah sesuai ketentuan dan tidak ada masalah yang fundamental. Argumen terkuat yang ia ajukan adalah hasil audit BPK yang menyatakan laporan keuangan Lombok Barat berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP adalah predikat tertinggi yang diberikan BPK, menandakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. "Ini yang tidak kita mengerti, sudah ada audit BPK dengan opini WTP, sementara di sini menolak," ungkapnya, mengindikasikan adanya perbedaan perspektif yang signifikan antara evaluasi keuangan formal dan penilaian politis terhadap kinerja pembangunan.

Konteks APBD 2025 dan Mekanisme Pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Kabupaten Lombok Barat, dengan total alokasi sekitar Rp 2,3 triliun, merupakan instrumen vital dalam menggerakkan pembangunan dan pelayanan publik. Dari jumlah tersebut, sekitar 40% dialokasikan untuk belanja pegawai, 30% untuk belanja modal yang mencakup infrastruktur, dan sisanya untuk belanja barang dan jasa serta bantuan sosial. Proses penyusunan APBD dimulai sejak pertengahan tahun sebelumnya, melibatkan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan, hingga disahkan oleh DPRD.

Setelah APBD dilaksanakan sepanjang tahun anggaran, pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian diaudit oleh BPK. Audit BPK adalah mekanisme pengawasan eksternal yang bersifat independen, bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini WTP yang diberikan BPK untuk APBD 2025 Lombok Barat, yang diumumkan pada Mei 2026, sebenarnya merupakan capaian yang membanggakan dan menjadi indikator positif bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Opini ini menegaskan bahwa tidak ditemukan salah saji material pada laporan keuangan, dan seluruh transaksi telah dicatat sesuai standar.

Setelah audit BPK selesai, LPJP APBD diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Tahapan inilah yang menjadi titik kritis dalam kasus Lombok Barat. Meskipun BPK telah menyatakan laporan keuangan wajar, DPRD memiliki mandat konstitusional untuk menilai tidak hanya aspek keuangan, tetapi juga efektivitas dan dampak program-program pembangunan terhadap masyarakat. Penolakan DPRD, dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai penilaian bahwa meskipun pengelolaan keuangan sudah sesuai aturan, hasil pembangunan di lapangan masih jauh dari harapan atau target yang ditetapkan.

Dampak dan Implikasi Politik dari Penolakan Legislatif

Penolakan LPJP APBD oleh mayoritas fraksi DPRD Lombok Barat ini memiliki implikasi yang luas, baik secara politis maupun administratif. Secara politik, ini menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam dari sebagian besar representasi rakyat terhadap kinerja eksekutif. Hal ini bisa menjadi sinyal kuat menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) berikutnya, mengindikasikan bahwa koalisi politik yang mendukung eksekutif saat ini mungkin tidak sesolid yang terlihat. Perpecahan fraksi juga mencerminkan dinamika internal partai politik dan kemungkinan adanya manuver politik untuk menekan pemerintah daerah.

Secara administratif, pertanyaan besar muncul mengenai dampak penolakan ini terhadap anggaran perubahan tahun ini, yaitu APBD Perubahan 2026, serta penyusunan APBD 2027. Bupati LAZ menyampaikan bahwa eksekutif akan melaksanakan tindakan-tindakan sesuai regulasi yang ada. "Nanti kita lihat sesuai regulasi. Santai saja. Lebih baik kita nonton bola," ungkapnya sambil menyelipkan referensi Piala Dunia 2026 dan menjagokan Argentina, sebuah upaya untuk meredakan tensi politik dengan sentuhan humor. Meskipun demikian, secara hukum, penolakan LPJP APBD dapat menghambat proses pengesahan APBD Perubahan dan APBD tahun berikutnya jika tidak ada titik temu antara eksekutif dan legislatif. Tanpa Perda LPJP yang disahkan, akan ada ketidakpastian hukum terhadap landasan pelaksanaan anggaran di masa mendatang.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat, yang secara hipotetis dimintai tanggapannya, mungkin akan menjelaskan bahwa opini WTP BPK hanya mencakup kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan penilaian terhadap efektivitas kebijakan atau kualitas pembangunan secara keseluruhan. "WTP adalah cerminan dari kepatuhan administrasi dan akuntansi. Namun, efektivitas program dan dampak sosial adalah domain penilaian yang lebih luas, dan itu adalah hak serta kewajiban DPRD sebagai wakil rakyat untuk mengevaluasinya," jelasnya, memberikan konteks penting terhadap perbedaan pandangan antara BPK dan DPRD.

Pandangan Pengamat dan Langkah Selanjutnya

Seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Mataram, Dr. Ahmad Firdaus, secara hipotetis menyatakan bahwa kasus ini menyoroti kompleksitas tata kelola pemerintahan daerah. "Opini WTP BPK adalah prestasi di bidang keuangan, namun penolakan DPRD adalah alarm terkait kinerja pembangunan dan pelayanan. Ini bukan kontradiksi, melainkan dua dimensi evaluasi yang berbeda. BPK melihat angka, DPRD melihat realitas di lapangan dan aspirasi masyarakat," jelas Dr. Firdaus. Ia menambahkan bahwa penolakan ini seharusnya menjadi momentum bagi eksekutif untuk introspeksi dan memperbaiki komunikasi dengan legislatif, serta meningkatkan kinerja program yang langsung dirasakan masyarakat.

Implikasi jangka panjang dari ketegangan ini adalah potensi terganggunya sinergi antara eksekutif dan legislatif, yang krusial untuk keberlangsungan pembangunan daerah. Jika ketidaksepakatan terus berlanjut, hal ini dapat memperlambat pengambilan keputusan strategis, menghambat alokasi anggaran untuk proyek-proyek penting, dan pada akhirnya merugikan masyarakat Lombok Barat.

Langkah selanjutnya yang paling mungkin adalah upaya mediasi dan dialog intensif antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan fraksi-fraksi yang menolak laporan. Eksekutif perlu lebih proaktif dalam menjelaskan capaian, mengakui kekurangan, dan menawarkan solusi konkret terhadap masalah-masalah yang disoroti oleh DPRD. Demikian pula, fraksi-fraksi penolak perlu menyampaikan tuntutan mereka secara spesifik dan konstruktif, bukan hanya menolak secara umum. Tujuannya adalah mencapai konsensus demi kepentingan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik. Tanpa kompromi dan kerjasama, dinamika politik yang terjadi ini berpotensi menjadi hambatan serius bagi kemajuan Lombok Barat.