DPRD NTB Dukung Aspirasi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa di Tengah Tantangan Moratorium Pemekaran Wilayah

Aksi massa yang dilakukan oleh Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, kembali menyita perhatian publik serta jajaran legislatif di tingkat provinsi. Pergerakan ini merupakan manifestasi dari aspirasi jangka panjang masyarakat di wilayah Pulau Sumbawa yang menginginkan kemandirian administratif melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Menyikapi dinamika tersebut, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Daerah Pemilihan VI, Akhdiansyah, menegaskan dukungannya terhadap hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tersebut secara damai dan tertib.

Latar Belakang dan Urgensi Pemekaran PPS

Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukan merupakan agenda baru dalam konstelasi politik daerah di Nusa Tenggara Barat. Gagasan ini telah mengemuka selama lebih dari satu dekade sebagai upaya untuk mempercepat akselerasi pembangunan, efisiensi birokrasi, serta pemerataan kesejahteraan di wilayah yang secara geografis terpisah dari Pulau Lombok. Pulau Sumbawa sendiri mencakup wilayah administratif yang cukup luas, terdiri dari Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

Para pengusung ide pembentukan PPS berargumen bahwa dengan menjadi provinsi sendiri, akses pelayanan publik dapat lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, potensi sumber daya alam yang melimpah di wilayah tersebut, mulai dari sektor pertambangan, pertanian, hingga pariwisata, dipandang akan lebih optimal dikelola jika pengambilan kebijakan dilakukan secara otonom di tingkat provinsi. Namun, realitas politik di tingkat pusat sering kali menjadi tembok penghalang utama bagi aspirasi tersebut.

Kronologi dan Hambatan Kebijakan Moratorium

Secara historis, perjuangan pembentukan PPS telah melalui berbagai tahapan formal. Pada masa kepemimpinan Gubernur NTB periode sebelumnya, yakni Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, usulan ini sempat menjadi pembahasan serius di Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Diskusi tersebut sempat memberikan secercah harapan bagi masyarakat di Pulau Sumbawa bahwa pemekaran wilayah adalah langkah yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat.

Namun, proses tersebut terhenti akibat kebijakan moratorium (penghentian sementara) pembentukan DOB yang diterapkan pemerintah pusat. Kebijakan moratorium ini pertama kali dicanangkan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan terus berlanjut hingga saat ini dengan pertimbangan kemampuan keuangan negara serta evaluasi efektivitas daerah hasil pemekaran sebelumnya. Moratorium ini secara praktis membekukan seluruh usulan pemekaran wilayah, termasuk PPS, meskipun aspirasi di tingkat akar rumput terus bergelora hingga saat ini.

Pandangan Legislatif Terhadap Dinamika Aksi Massa

Akhdiansyah, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menekankan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks aksi di Pelabuhan Poto Tano, ia berharap para peserta aksi dapat menjalankan haknya tanpa mengganggu ketertiban umum dan tetap berada dalam koridor hukum. Menurut Akhdiansyah, menyampaikan aspirasi secara santun dan elegan justru akan memberikan kesan positif dan menunjukkan kedewasaan politik masyarakat Pulau Sumbawa dalam memperjuangkan hak-hak otonomi mereka.

Lebih lanjut, ia mendorong agar pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap aspirasi yang terus berkembang ini. Akhdiansyah menilai bahwa evaluasi terhadap kebijakan moratorium DOB perlu dilakukan secara berkala. Ia berpendapat bahwa pemerintah pusat harus mempertimbangkan kembali apakah moratorium tersebut masih relevan untuk dipertahankan secara total, ataukah perlu ada pengecualian bagi wilayah-wilayah yang secara administratif dan ekonomis telah memenuhi persyaratan dasar pemekaran.

Analisis Implikasi Pemekaran Wilayah

Jika dilihat dari perspektif tata kelola pemerintahan, pemekaran wilayah membawa implikasi ganda. Di satu sisi, pemekaran dapat mengurangi rentang kendali (span of control) pemerintahan yang selama ini dianggap terlalu jauh antara ibu kota provinsi di Mataram (Pulau Lombok) dengan wilayah-wilayah di Pulau Sumbawa. Dengan adanya pemerintah provinsi baru, diharapkan koordinasi pembangunan dapat lebih sinkron dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Di sisi lain, terdapat tantangan besar terkait kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara, serta keberlanjutan fiskal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, banyak daerah otonomi baru hasil pemekaran pada dekade 2000-an masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan syarat ketat agar daerah baru mampu mandiri secara finansial melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.

Implikasi politik dari pembentukan PPS juga cukup signifikan. Jika terwujud, maka akan terjadi perubahan peta politik di wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk dalam hal pembagian dana transfer daerah, alokasi kursi legislatif, hingga strategi pemenangan dalam pilkada. Oleh sebab itu, pembentukan provinsi baru selalu menjadi isu yang sangat politis dan memerlukan konsensus yang kuat baik dari pemerintah daerah induk, DPRD provinsi, hingga pemerintah pusat.

Harapan Evaluasi Kebijakan Pusat

Mendorong pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan moratorium merupakan poin krusial dalam pernyataan Akhdiansyah. Langkah evaluatif yang dimaksud mencakup audit menyeluruh terhadap daerah yang sudah dimekarkan, serta penilaian objektif terhadap wilayah yang mengusulkan pemekaran, seperti PPS. Jika PPS dipandang mampu memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh undang-undang, maka seharusnya ada ruang bagi pemerintah pusat untuk memberikan diskresi atau setidaknya peta jalan (roadmap) yang jelas bagi pemekaran tersebut.

Perlu ditekankan bahwa ketidakpastian status moratorium selama bertahun-tahun sering kali memicu kekecewaan di tingkat daerah. Jika tidak dikelola dengan komunikasi politik yang baik, kekecewaan ini dapat berubah menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, dialog terbuka antara perwakilan masyarakat Pulau Sumbawa, DPRD NTB, dan pemerintah pusat menjadi sangat penting untuk dilakukan guna meredam ketegangan dan memberikan kepastian status perjuangan PPS.

Menjaga Kondusivitas dalam Perjuangan Aspirasi

Menutup pernyataannya, Akhdiansyah mengingatkan kembali pentingnya menjaga kedamaian selama proses penyampaian aspirasi berlangsung. Ia optimistis bahwa masyarakat Pulau Sumbawa adalah masyarakat yang bijak dan mampu mengedepankan cara-cara demokratis dalam menuntut perubahan. Keamanan dan ketertiban adalah modal utama agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para pemangku kebijakan di tingkat nasional.

Dengan adanya dorongan dari perwakilan rakyat di tingkat provinsi, perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa diharapkan mendapatkan momentum baru untuk kembali dibahas di meja perundingan. Meskipun kebijakan moratorium masih berlaku, sinergi antara aspirasi masyarakat, dukungan DPRD NTB, dan kesediaan pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi akan menjadi kunci penentu masa depan administratif Pulau Sumbawa di masa depan.

Secara keseluruhan, isu pemekaran PPS ini mencerminkan dinamika otonomi daerah yang masih terus mencari bentuk idealnya di Indonesia. Tantangan antara semangat pemekaran untuk kesejahteraan masyarakat dan batasan fiskal negara akan tetap menjadi perdebatan panjang. Namun, selama perjuangan dilakukan dengan cara-cara konstitusional dan berlandaskan data yang akurat, ruang dialog akan selalu terbuka bagi kemajuan daerah di masa depan. Peran aktif para pemangku kepentingan, seperti Akhdiansyah, dalam menjembatani aspirasi ini menjadi jembatan krusial untuk memastikan bahwa suara masyarakat Pulau Sumbawa tidak hilang ditelan kebijakan nasional yang stagnan.