DPRD NTB Matangkan Ranperda Sumbangan Pendidikan Guna Perkuat Kepastian Hukum dan Cegah Praktik Pungutan Liar di Sekolah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini tengah melakukan pembahasan intensif mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sumbangan Dana Pendidikan yang Bersumber dari Masyarakat pada Satuan Pendidikan Menengah. Langkah legislasi ini diambil sebagai respons atas dinamika pembiayaan pendidikan yang selama ini sering menjadi zona abu-abu, memicu perdebatan publik, hingga berujung pada persoalan hukum bagi penyelenggara pendidikan. Fokus utama dari regulasi ini adalah untuk memberikan koridor hukum yang jelas, membedakan antara sumbangan sukarela dan pungutan liar (pungli), serta menjamin keberlangsungan mutu pendidikan di tingkat SMA, SMK, dan SLB di bawah naungan pemerintah provinsi.

Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi, memberikan penegasan bahwa kehadiran Ranperda ini merupakan kebutuhan mendesak bagi ekosistem pendidikan di NTB. Menurutnya, tanpa aturan yang spesifik di tingkat daerah, sekolah seringkali berada dalam posisi yang rentan. Di satu sisi, sekolah dituntut untuk meningkatkan kualitas layanan dan prestasi siswa, namun di sisi lain, anggaran dari pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kerap tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional dan pengembangan sekolah yang semakin kompleks.

Didi Sumardi meyakini bahwa dengan adanya regulasi ini, mekanisme penggalangan dana dari masyarakat akan memiliki standar operasional prosedur yang baku. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir, bahkan menghapus praktik pungli yang sering meresahkan orang tua siswa. Politikus Partai Golkar tersebut menyatakan bahwa kepastian hukum adalah kunci agar kepala sekolah dan tenaga pendidik dapat bekerja dengan tenang tanpa bayang-bayang kriminalisasi atas kebijakan yang diambil demi kepentingan kemajuan sekolah.

Urgensi Perlindungan Hukum bagi Tenaga Pendidik

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan di Nusa Tenggara Barat kerap diwarnai dengan pemberitaan mengenai dugaan pungutan liar di berbagai sekolah menengah. Hal ini seringkali berujung pada pemanggilan kepala sekolah oleh aparat penegak hukum (APH) atau pemeriksaan oleh inspektorat. Didi Sumardi menyoroti bahwa framing media dan opini publik seringkali terbentuk sebelum persoalan dipahami secara menyeluruh secara administratif dan substantif.

Kondisi tersebut, menurut Didi, menciptakan iklim pendidikan yang tidak sehat. Kepala sekolah menjadi ragu untuk melakukan inovasi atau memperbaiki fasilitas sekolah karena takut dikategorikan melakukan pungli jika melibatkan partisipasi orang tua. Oleh karena itu, Ranperda ini dirancang untuk melindungi sekolah, kepala sekolah, maupun tenaga pendidik dari berbagai persoalan hukum yang muncul akibat kekosongan regulasi yang detail. Dengan aturan yang jelas, setiap dana yang masuk dari masyarakat akan tercatat, terkelola secara transparan, dan memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.

Didi, yang juga merupakan mantan Ketua DPRD Kota Mataram, menekankan pentingnya menjaga marwah institusi pendidikan. Ia mengingatkan bahwa ketika sebuah isu pungutan muncul di media massa, dampaknya sangat cepat memicu reaksi negatif dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya regulasi yang memayungi mekanisme sumbangan, maka sekolah akan terus berada dalam posisi defensif yang pada akhirnya merugikan kualitas pendidikan siswa itu sendiri.

Kategorisasi Mutu Sekolah dan Tantangan Biaya

Salah satu poin menarik yang disampaikan oleh Didi Sumardi dalam pembahasan Ranperda ini adalah mengenai klasifikasi atau "grade" sekolah. Ia menjelaskan bahwa realitas di lapangan menunjukkan adanya perbedaan kualitas layanan pendidikan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Sekolah yang menyandang kategori unggulan atau "Grade A" memiliki beban kerja dan tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan sekolah dengan kategori di bawahnya.

Sekolah-sekolah berprestasi ini dituntut untuk mempertahankan capaian akademik dan non-akademik mereka, yang tentu saja membutuhkan dukungan finansial yang tidak sedikit. Program-program seperti pengembangan laboratorium, partisipasi dalam kompetisi internasional, hingga penyediaan fasilitas teknologi informasi mutakhir memerlukan dana tambahan yang seringkali tidak terakomodasi sepenuhnya oleh anggaran negara. Didi menilai, sumbangan masyarakat menjadi salah satu solusi yang rasional asalkan dilakukan secara sukarela, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan Ranperda ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan tidak ada klausul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dalam Permendikbud tersebut, secara jelas dibedakan antara "pungutan" yang bersifat mengikat dan "sumbangan" yang bersifat sukarela serta tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktunya.

Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Publik

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB, Ali Usman Ahim, menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam menyempurnakan draf Ranperda ini. Salah satu lembaga yang dilibatkan secara aktif adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB. Masukan dari Ombudsman dianggap sangat krusial mengingat lembaga tersebut memiliki data dan perspektif mengenai laporan-laporan masyarakat terkait pelayanan publik di sektor pendidikan.

Ali Usman menegaskan bahwa semangat dari regulasi ini bukanlah untuk membebani orang tua siswa, melainkan untuk memberikan kepastian mengenai batasan-batasan partisipasi masyarakat. Dalam draf yang sedang dibahas, ditekankan bahwa sumbangan tidak boleh bersifat memaksa dan tidak boleh dikaitkan dengan aspek akademik siswa, seperti penerimaan siswa baru, ujian, atau pembagian ijazah.

Regulasi ini juga akan mengatur mengenai mekanisme pelaporan dan audit dana sumbangan. Setiap dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah harus dikelola melalui rekening resmi dan dilaporkan secara berkala kepada orang tua siswa dan Dinas Pendidikan. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga akuntabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat diharapkan akan lebih tergerak untuk berkontribusi secara sukarela demi kemajuan sekolah anak-anak mereka.

Latar Belakang: Kesenjangan Anggaran Pendidikan di NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana sektor pendidikan menjadi salah satu pilar utamanya. Namun, tantangan geografis dan keterbatasan fiskal daerah menjadi hambatan tersendiri. Meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan, distribusinya ke daerah-daerah seringkali masih menyisakan celah kebutuhan yang besar.

Di NTB, anggaran pendidikan dalam APBD provinsi sebagian besar terserap untuk gaji guru dan tenaga kependidikan serta biaya operasional rutin. Untuk program-program peningkatan mutu yang bersifat akseleratif, sekolah membutuhkan dukungan pendampingan dana. Selama ini, banyak sekolah yang memanfaatkan peran Komite Sekolah untuk menghimpun dana, namun karena payung hukum di tingkat daerah belum mendetail, muncul banyak interpretasi yang berbeda-beda di lapangan.

Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa biaya pendidikan per siswa (unit cost) untuk mencapai standar pelayanan minimal seringkali melampaui jumlah dana BOS yang diberikan pemerintah. Selisih inilah yang kemudian coba ditutup melalui sumbangan masyarakat. Namun, tanpa regulasi seperti Ranperda yang sedang dibahas ini, sekolah-sekolah di NTB berisiko terjebak dalam praktik yang dianggap ilegal oleh Satgas Saber Pungli.

Analisis Implikasi dan Dampak Luas

Jika Ranperda ini berhasil disahkan dan diimplementasikan dengan baik, terdapat beberapa implikasi positif yang dapat diharapkan. Pertama, terciptanya standarisasi mekanisme sumbangan di seluruh wilayah NTB. Tidak akan ada lagi sekolah yang merasa "takut" atau "bingung" dalam menerima bantuan dari masyarakat atau alumni yang ingin memajukan almamaternya.

Kedua, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan. Dengan adanya kepastian hukum, sekolah-sekolah "Grade A" dapat terus berinovasi dan meningkatkan kualitasnya, sementara sekolah-sekolah di kategori lain dapat menggunakan sumbangan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur. Hal ini secara makro akan berdampak pada peningkatan kualitas lulusan SMA/SMK di NTB agar lebih kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

Ketiga, penguatan peran Komite Sekolah. Ranperda ini akan memperjelas fungsi Komite Sekolah sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat, bukan sekadar sebagai alat untuk melegitimasi penarikan dana. Komite akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyusun program kerja dan penggalangan dana yang sesuai dengan koridor hukum.

Namun, tantangan terbesar tetap berada pada pengawasan. DPRD NTB dan Pemerintah Provinsi NTB harus memastikan bahwa sumbangan benar-benar bersifat sukarela. Jangan sampai regulasi ini menjadi pintu masuk bagi "pungutan yang dibungkus sumbangan". Pengawasan ketat dari Inspektorat dan keterlibatan aktif orang tua dalam memantau penggunaan dana menjadi syarat mutlak keberhasilan peraturan daerah ini.

Kesimpulan dan Langkah Kedepan

Pembahasan Ranperda tentang Sumbangan Dana Pendidikan ini merupakan langkah berani dan strategis dari DPRD NTB untuk membenahi sengkarut pembiayaan pendidikan di daerah. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum, diharapkan tidak ada lagi kegaduhan mengenai pungutan liar yang merusak citra dunia pendidikan.

Proses legislasi ini masih terus berjalan dengan mendengarkan pendapat ahli, praktisi pendidikan, dan perwakilan orang tua siswa. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang mandiri, bermutu, dan berkeadilan, di mana partisipasi masyarakat dihargai sebagai bentuk gotong royong nasional, namun tetap melindungi hak-hak siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

DPRD NTB berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan ini dengan cermat dan tepat waktu, sehingga pada tahun ajaran mendatang, sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Barat sudah memiliki panduan yang jelas dalam mengelola sumbangan masyarakat demi masa depan generasi penerus bangsa yang lebih baik. (yan)