DPRD NTB Susun Ranperda Sumbangan Dana Pendidikan untuk Memperkuat Transparansi dan Melindungi Siswa Kurang Mampu dari Praktik Pungutan Liar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sumbangan Dana Pendidikan pada satuan pendidikan menengah. Langkah legislasi ini diambil sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum terkait partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan, sekaligus memitigasi risiko munculnya pungutan liar (pungli) yang kerap membebani orang tua siswa. Meski demikian, inisiatif ini memicu diskursus hangat di tengah masyarakat, dengan munculnya kekhawatiran bahwa regulasi tersebut justru akan menjadi pintu masuk bagi legalisasi pungutan di sekolah-sekolah negeri.

Polemik mengenai pendanaan pendidikan di tingkat SMA, SMK, dan SLB di NTB sebenarnya bukan hal baru. Sejak kewenangan pengelolaan pendidikan menengah beralih dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tantangan pembiayaan operasional sekolah menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dukungan APBD Provinsi seringkali dianggap belum mencukupi untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan program unggulan sekolah. Di sisi lain, masyarakat sangat sensitif terhadap segala bentuk biaya tambahan yang dibebankan kepada wali murid.

Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan bahwa esensi dari Ranperda ini adalah untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan. Isvie menyadari adanya kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan regulasi ini. Namun, ia membantah dengan tegas bahwa Ranperda tersebut bertujuan untuk melegalkan pungutan yang bersifat memaksa. Menurutnya, justru ketiadaan regulasi yang spesifik di tingkat daerah selama ini menciptakan celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan pungutan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa pengawasan yang memadai.

"Ranperda sumbangan dana pendidikan ini adalah inisiatif murni dari DPRD NTB. Hakikat dari raperda ini adalah agar ada pengawasan yang jelas dari publik dan otoritas terkait. Kami ingin memastikan jangan sampai muncul pungli yang memberatkan siswa, terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi tidak mampu," ujar Isvie Rupaeda dalam keterangannya di Mataram. Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa kehadiran aturan ini justru akan memilah secara tegas antara kontribusi sukarela dari masyarakat yang mampu dengan kewajiban pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi warga miskin.

Mengurai Definisi: Sumbangan vs Pungutan

Dalam konteks hukum pendidikan di Indonesia, terdapat perbedaan mendasar antara "sumbangan" dan "pungutan". Perbedaan ini seringkali menjadi titik kerancuan di lapangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh peserta didik, orang tua/wali, baik perseorangan maupun bersama-sama, secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Sebaliknya, pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua/wali yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan.

Ranperda yang sedang dibahas oleh DPRD NTB ini secara spesifik menggunakan terminologi "sumbangan". Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB, Ali Usman Ahim, menjelaskan bahwa draf regulasi ini dirancang untuk mempertegas sifat kesukarelaan tersebut. Ia menekankan bahwa dalam pasal-pasal yang sedang disusun, terdapat klausul yang melarang keras sekolah untuk menentukan jumlah nominal sumbangan atau menetapkan tenggat waktu pembayaran yang bersifat mengikat layaknya iuran bulanan atau SPP.

"Raperda ini bukan instrumen untuk melegalkan pungli. Justru melalui aturan ini, kita merumuskan secara eksplisit bahwa sumbangan harus bersifat sukarela, tidak wajib, tidak memaksa, tidak mengikat, serta tidak ditentukan jumlah dan jangka waktu pemberiannya. Jika ada sekolah yang menentukan nominal dan batas waktu, maka itu sudah melanggar aturan ini nantinya," jelas Ali Usman.

Perlindungan Bagi Kelompok Rentan

Salah satu poin krusial yang menjadi fokus dalam pembahasan Ranperda ini adalah perlindungan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Dalam draf Pasal 28, disebutkan adanya larangan bagi satuan pendidikan untuk memungut atau menerima sumbangan dalam bentuk apa pun dari peserta didik atau orang tua/wali murid yang tergolong tidak mampu secara ekonomi. Data kemiskinan di Nusa Tenggara Barat yang masih fluktuatif menjadi pertimbangan utama mengapa klausul ini dianggap sebagai harga mati.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di NTB masih memerlukan perhatian serius, meskipun terus menunjukkan tren penurunan. Oleh karena itu, DPRD NTB ingin memastikan bahwa akses terhadap pendidikan menengah tetap terbuka luas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala biaya. Dengan adanya regulasi ini, sekolah memiliki dasar hukum untuk menolak atau tidak membebankan biaya apa pun kepada siswa miskin, sementara di sisi lain, sekolah dapat mengelola kontribusi dari masyarakat mampu secara akuntabel untuk menutupi kekurangan biaya operasional yang tidak terakomodasi oleh dana BOS.

Isvie Rupaeda menekankan bahwa pengelolaan dana sumbangan ini nantinya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Alokasi dana yang terkumpul dari sumbangan masyarakat harus dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada publik, serta hanya boleh digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan yang tidak dibiayai oleh anggaran negara. Hal ini diharapkan dapat menjawab keraguan masyarakat mengenai transparansi penggunaan dana di lingkungan sekolah.

Kronologi dan Mekanisme Pembahasan Terbuka

Proses penyusunan Ranperda ini telah melalui beberapa tahapan internal di legislatif. Berawal dari identifikasi masalah di lapangan, di mana banyak sekolah menengah di NTB menghadapi kendala finansial untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler, kompetisi siswa, hingga pemeliharaan fasilitas sekolah yang melampaui plafon dana BOS. Di sisi lain, Ombudsman dan lembaga swadaya masyarakat sering menerima laporan terkait dugaan pungutan liar yang berkedok sumbangan komite.

Menyikapi hal tersebut, Bapemperda DPRD NTB mulai menyusun naskah akademik dan draf rancangan peraturan. Saat ini, pembahasan telah memasuki tahap pendalaman materi. Menyadari sensitivitas isu pendidikan, pimpinan DPRD NTB telah menginstruksikan agar proses pembahasan dilakukan secara inklusif dan partisipatif.

"Kami tidak ingin aturan ini lahir dari menara gading. Kami akan melibatkan semua elemen terkait dalam uji publik dan sosialisasi. Mulai dari unsur guru, kepala sekolah, komite sekolah, wali murid, akademisi, hingga pemerhati pendidikan dan aktivis anti-korupsi. Suara mereka sangat penting untuk menyempurnakan draf ini agar tidak ada celah hukum yang bisa disalahgunakan di kemudian hari," tegas Isvie.

Isvie juga meminta Bapemperda untuk melakukan sosialisasi secara luas melalui berbagai kanal media agar masyarakat memahami filosofi di balik Ranperda ini. Pelibatan publik ini dianggap sebagai langkah preventif untuk meredam resistensi yang didasari oleh ketidaktahuan atau misinformasi mengenai isi rancangan peraturan tersebut.

Tantangan Implementasi dan Analisis Dampak

Secara teoretis, regulasi yang mengatur sumbangan pendidikan dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi dan pengawasan di lapangan. Kritikus kebijakan pendidikan berpendapat bahwa batas antara "sumbangan sukarela" dan "pungutan terselubung" sangatlah tipis. Seringkali, tekanan sosial dalam rapat komite sekolah membuat orang tua yang secara ekonomi menengah ke bawah merasa terpaksa untuk ikut menyumbang demi menjaga martabat sosial atau karena takut anaknya mendapat perlakuan berbeda di sekolah.

Oleh karena itu, pengamat pendidikan di NTB menyarankan agar Ranperda ini juga memuat sanksi yang tegas bagi pihak sekolah atau komite yang melanggar ketentuan. Tanpa sanksi yang jelas, aturan ini dikhawatirkan hanya akan menjadi macan kertas. Selain itu, perlu ada mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh wali murid jika mereka menemukan praktik intimidasi atau pemaksaan dalam proses pengumpulan sumbangan.

Dari perspektif ekonomi makro, peningkatan kualitas pendidikan melalui pendanaan yang memadai diharapkan dapat mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB. Pendidikan menengah merupakan fase krusial bagi siswa untuk mempersiapkan diri ke jenjang perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja melalui jalur SMK. Jika sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan fasilitas praktik yang modern dan tenaga pengajar yang kompeten, maka lulusan pendidikan menengah di NTB akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Menuju Tata Kelola Pendidikan yang Akuntabel

Langkah DPRD NTB dalam menyusun Ranperda Sumbangan Dana Pendidikan ini merupakan sebuah eksperimen kebijakan yang berupaya menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan pendidikan dan keterbatasan anggaran daerah. Dengan menekankan pada aspek pengawasan publik dan perlindungan bagi warga tidak mampu, regulasi ini mencoba menawarkan solusi atas karut-marutnya pendanaan sekolah yang selama ini sering berada di wilayah abu-abu.

Keberhasilan aturan ini nantinya akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah provinsi dan legislatif mampu menjalankan fungsi kontrolnya. Transparansi adalah kunci utama; setiap rupiah yang disumbangkan oleh masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara mendetail. Jika dikelola dengan baik, sumbangan dana pendidikan ini dapat menjadi energi tambahan bagi kemajuan dunia pendidikan di Bumi Gora. Namun, jika pengawasannya lemah, risiko melegalkan praktik pungli yang selama ini dikhawatirkan masyarakat bisa menjadi kenyataan pahit.

Diskusi publik yang terus bergulir saat ini menunjukkan bahwa masyarakat NTB sangat peduli terhadap masa depan pendidikan anak-anak mereka. DPRD NTB diharapkan dapat menyerap aspirasi tersebut secara jernih dan menuangkannya ke dalam pasal-pasal yang berpihak pada keadilan sosial. Pada akhirnya, tujuan utama dari setiap kebijakan pendidikan haruslah bermuara pada satu hal: memastikan setiap anak di Nusa Tenggara Barat mendapatkan hak pendidikan yang berkualitas tanpa terhalang oleh sekat-sekat ekonomi.

Proses legislasi ini diprediksi akan terus menjadi sorotan dalam beberapa bulan ke depan hingga mencapai tahap finalisasi. Publik menanti apakah janji akan transparansi dan perlindungan siswa miskin benar-benar terakomodasi secara kuat dalam draf final peraturan daerah tersebut, ataukah kekhawatiran akan legalisasi pungutan liar akan terus membayangi dunia pendidikan di NTB. Pelibatan partisipasi masyarakat secara bermakna dalam setiap tahapan pembahasan menjadi syarat mutlak bagi lahirnya peraturan daerah yang memiliki legitimasi kuat dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah.