Gubernur NTB Tegaskan Rekonstruksi Desa Adat Sade Pasca-Kebakaran Harus Jaga Keaslian Budaya dan Sejarah

PRAYA – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, secara tegas menyatakan bahwa upaya rekonstruksi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, pasca-musibah kebakaran yang melanda tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik semata. Penegasan ini menggarisbawahi pentingnya melestarikan sejarah, arsitektur tradisional, ruang hidup, dan identitas budaya yang telah menjadikan Sade sebagai warisan tak ternilai. Rumah-rumah yang ludes dilalap api memang harus dibangun kembali, namun esensi kebudayaan Sasak yang melekat pada setiap sendi kehidupan di Sade harus tetap lestari dan terjaga keasliannya.

Musibah Kebakaran dan Dampak Awal

Peristiwa kebakaran yang memilukan ini terjadi pada hari Senin, 24 Agustus 2026, sekitar pukul 14.30 WITA. Api dengan cepat menjalar di tengah permukiman padat rumah adat yang sebagian besar terbuat dari material mudah terbakar seperti atap ilalang kering, dinding bambu, dan struktur kayu. Dugaan awal penyebab kebakaran adalah korsleting listrik dari salah satu rumah warga, meskipun penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan oleh pihak berwenang. Dalam insiden tersebut, setidaknya 25 unit rumah adat, termasuk lumbung padi (bale beleq) dan berugak, hangus terbakar. Kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah, dan yang lebih penting, musnahnya sebagian kecil dari warisan budaya yang tak ternilai. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka, memaksa mereka mengungsi ke tempat penampungan sementara yang disiapkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.

Tim pemadam kebakaran dari Lombok Tengah dan sekitarnya, dibantu oleh warga setempat, berjibaku selama beberapa jam untuk memadamkan api yang cepat membesar karena hembusan angin dan material bangunan yang mudah terbakar. Pasca-kebakaran, puing-puing sisa bangunan berserakan, meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat adat Sade yang selama ini hidup berdampingan dengan tradisi dan alam. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera menetapkan status tanggap darurat dan mulai mendistribusikan bantuan awal berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya kepada para korban. Posko bantuan dan dapur umum juga didirikan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi.

Kunjungan Gubernur dan Penegasan Visi Rekonstruksi

Dua hari setelah kejadian nahas tersebut, tepatnya pada Rabu, 26 Agustus 2026, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal langsung meninjau lokasi kebakaran di Desa Adat Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kunjungan ini merupakan wujud empati dan komitmen pemerintah provinsi dalam penanganan pasca-bencana. Didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Sinta Agathia, dan Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, Gubernur Iqbal berkeliling meninjau kawasan terdampak. Ia juga berdialog langsung dengan kepala desa, tokoh masyarakat adat, serta warga yang tengah bergotong royong membersihkan sisa-sisa kebakaran.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal, yang akrab disapa Miq Iqbal, menegaskan bahwa penanganan Desa Adat Sade harus dibedakan dari penanganan kebakaran pada kawasan permukiman biasa. “Ini bukan sekadar kebakaran biasa. Ini kebakaran yang terjadi terhadap situs sejarah yang penuh budaya. Sehingga rekonstruksinya bukan membangun rumah layak huni, tetapi membangun kembali situs sejarah sedekat mungkin dengan bentuk aslinya,” tegas Miq Iqbal. Pernyataan ini menjadi landasan filosofis bagi seluruh upaya pemulihan, menempatkan nilai sejarah dan budaya di atas segala-galanya. Ia menekankan bahwa Sade bukan hanya sekumpulan bangunan, melainkan sebuah entitas hidup yang menyimpan sejarah panjang, tata ruang khas, arsitektur tradisional yang unik, serta menjadi cerminan kehidupan masyarakat Sasak dengan segala adat dan tradisinya.

Membangun Kembali "Sade-nya Sade": Pendekatan Berbasis Masyarakat

Gubernur Iqbal secara eksplisit meminta pemerintah daerah untuk tidak terburu-buru dalam menentukan model pembangunan maupun skema pembiayaan. Menurutnya, langkah awal yang krusial adalah menyepakati arah rekonstruksi bersama masyarakat adat. Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat Sade harus menjadi subjek utama dalam seluruh proses pemulihan. Pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, hadir sebagai pendamping, fasilitator, dan penguat kapasitas masyarakat, bukan sebagai pihak yang mengambil alih keputusan mengenai masa depan kampung adat tersebut.

“Yang punya desa ini adalah masyarakat, masyarakat adat yang ada di sini. Sehingga kita perlu mengajak mereka bicara dan memutuskan bersama apa yang harus kita lakukan,” ujarnya. Dialog yang intensif dan mendalam dengan para pemangku adat, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga menjadi kunci untuk mencapai kesepahaman bersama. Dalam dialog awal tersebut, mengemuka kesepahaman bahwa rekonstruksi Desa Adat Sade perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat (community-based approach). Artinya, warga tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif sejak tahap penyusunan konsep, perencanaan detail, hingga pelaksanaan pembangunan. Partisipasi aktif ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepemilikan yang kuat dan memastikan bahwa hasil rekonstruksi sesuai dengan harapan dan nilai-nilai luhur masyarakat adat.

Prinsip utama yang disepakati adalah mengembalikan Sade sedekat mungkin dengan bentuk dan karakter aslinya. Hal ini mencakup penggunaan material tradisional yang autentik, tata ruang yang sesuai dengan adat istiadat, serta mempertahankan ciri khas arsitektur Sasak yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, rekonstruksi ini juga harus menjadi momentum untuk memperbaiki aspek keselamatan dan mitigasi kebencanaan, tanpa merusak identitas kawasan.

Sade: Jantung Kebudayaan Sasak dan Destinasi Wisata Dunia

Desa Adat Sade bukan sekadar desa biasa di Lombok Tengah. Terletak di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, desa ini telah menjadi ikon budaya dan pariwisata Provinsi NTB. Sebagai salah satu desa adat Suku Sasak yang paling terkenal, Sade menawarkan gambaran otentik kehidupan masyarakat Sasak yang masih memegang teguh tradisi leluhur mereka. Sejarah Desa Sade diyakini telah ada sejak abad ke-16, dengan masyarakatnya yang merupakan keturunan langsung dari Suku Sasak asli. Rumah-rumah tradisional yang disebut "Bale Tani" atau "Bale Lumbung" dengan arsitektur khasnya – atap kerucut dari ilalang, dinding anyaman bambu, lantai dari tanah liat yang dipadatkan dan diolesi kotoran kerbau sebagai penguat – menjadi daya tarik utama.

Selain arsitektur, kehidupan sosial dan budaya di Sade juga sangat kental dengan tradisi. Masyarakat Sade dikenal dengan keahlian menenun kain songket, yang menjadi salah satu mata pencaharian utama mereka. Proses menenun yang masih menggunakan alat tradisional dan pewarna alami menjadi tontonan menarik bagi wisatawan. Berbagai ritual adat, seperti upacara perkawinan adat Sasak, tari-tarian tradisional, dan musik gamelan, masih lestari dijalankan.

Sebelum musibah kebakaran, Desa Adat Sade menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di NTB, menarik ratusan ribu wisatawan setiap tahunnya, baik domestik maupun mancanegara. Kehadiran wisatawan ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat melalui penjualan hasil tenun, kerajinan tangan, dan jasa pemandu wisata, tetapi juga membantu melestarikan budaya mereka. Kebakaran ini, oleh karena itu, tidak hanya menghancurkan bangunan fisik tetapi juga mengancam kelangsungan ekonomi dan kelestarian budaya yang telah terbangun selama berabad-abad. Pemulihan Sade adalah pemulihan bagi jiwa NTB dan warisan budaya Indonesia.

Harmonisasi Tradisi dan Mitigasi Bencana

Tantangan utama dalam rekonstruksi Sade adalah bagaimana menyeimbangkan keaslian dan tradisi dengan kebutuhan modern akan keamanan dan mitigasi bencana. Gubernur Iqbal menyoroti pentingnya menciptakan "Sade versi yang lebih baik" tanpa mengorbankan identitasnya. “Kita kembalikan sedekat mungkin dengan aslinya, tetapi dalam versi yang lebih baik. Kita harus memikirkan hidran, APAR, sistem sirkulasi dan akses, sehingga apabila terjadi kebakaran, penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,” jelas Miq Iqbal.

Integrasi sistem pencegahan kebakaran seperti hidran dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) menjadi prioritas. Selain itu, perbaikan sistem sirkulasi dan akses jalan di dalam desa juga perlu dipertimbangkan agar memudahkan mobilitas, terutama saat terjadi keadaan darurat. Semua perbaikan ini harus dilakukan dengan cermat agar tidak merusak tata ruang adat yang telah ada. Misalnya, penempatan hidran harus disamarkan atau disesuaikan dengan estetika tradisional agar tidak terlihat mencolok.

Miq Iqbal juga membuka ruang untuk membicarakan penataan kawasan secara lebih komprehensif, termasuk kemungkinan pengaturan ruang hidup masyarakat di luar kawasan inti adat. Ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kepadatan di dalam area adat dan memberikan ruang bagi pertumbuhan penduduk, sekaligus meminimalkan risiko bencana di masa depan. Namun, Gubernur kembali menegaskan bahwa seluruh opsi tersebut belum menjadi keputusan final dan harus terlebih dahulu dibahas bersama masyarakat adat. Konsensus dari masyarakat adat adalah kunci utama sebelum setiap langkah konkret diambil.

Langkah Selanjutnya: Kolaborasi dan Pembiayaan Berkelanjutan

Untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan sesuai harapan, Gubernur Iqbal meminta kawasan bekas kebakaran untuk sementara tetap diamankan. Ini penting karena masih terdapat material yang berpotensi membahayakan warga dan relawan. Selain itu, bantuan dari masyarakat luas juga diharapkan disalurkan melalui posko dan mekanisme yang telah disiapkan. Hal ini bertujuan agar penanganannya tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan riil para korban, menghindari penumpukan atau salah sasaran bantuan.

“Sade bukan lagi hanya milik warga yang tinggal di sini. Sade adalah milik NTB, bahkan bagian dari warisan Indonesia. Karena itu, wajar kalau semua orang memiliki rasa memiliki dan ingin ikut membantu,” kata Miq Iqbal, menyerukan semangat kolaborasi nasional. Pernyataan ini membuka pintu bagi berbagai pihak, baik pemerintah pusat, swasta melalui program CSR, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat umum, untuk berkontribusi dalam proses rekonstruksi.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, masyarakat adat, dan berbagai pihak terkait akan terus mematangkan arah rekonstruksi. Setelah konsep disepakati, langkah berikutnya adalah menyusun kebutuhan pembiayaan dan membuka ruang kolaborasi bagi berbagai pihak yang ingin berkontribusi. Sumber pembiayaan kemungkinan besar akan berasal dari kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta donasi dari berbagai pihak. Koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan instansi terkait lainnya juga akan diintensifkan untuk memastikan dukungan yang komprehensif.

Gubernur Miq Iqbal juga mengingatkan agar proses pemulihan tidak tergesa-gesa hanya untuk mengejar agenda pariwisata maupun berbagai kegiatan besar yang akan berlangsung di NTB, seperti MotoGP atau event internasional lainnya. Kecepatan pemulihan memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keaslian dan nilai sejarah yang menjadikan Desa Adat Sade memiliki arti khusus. “Kesepakatannya kita tentukan dulu arahnya. Jangan terburu-buru membangun. Setelah arah rekonstruksinya jelas dan disepakati masyarakat, baru kita pikirkan bersama dari mana sumber pembiayaannya,” tegasnya.

Sade Milik Bersama: Pesan untuk Indonesia

Bagi Miq Iqbal, membangun kembali Sade bukan sekadar mengganti rumah-rumah yang telah terbakar. Lebih dari itu, yang harus dipulihkan adalah ruang hidup masyarakat dan warisan budaya yang menjadikannya istimewa di mata dunia. Sade harus segera bangkit dari keterpurukan, tetapi ketika nanti kembali berdiri megah, jangan sampai Sade kehilangan ‘Sade-nya’. Pesan ini adalah refleksi mendalam tentang pentingnya menjaga identitas dan akar budaya di tengah arus modernisasi dan tantangan bencana.

Kejadian di Sade menjadi pelajaran berharga bagi pengelolaan desa adat lainnya di Indonesia. Ini menyoroti urgensi perencanaan mitigasi bencana yang terintegrasi dengan pelestarian budaya. Diharapkan, rekonstruksi Sade dapat menjadi model percontohan bagaimana sebuah warisan budaya dapat dipulihkan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur dan melibatkan penuh partisipasi masyarakat adat, sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa depan. Semangat gotong royong dan kepedulian dari berbagai pihak akan menjadi kekuatan utama dalam membangkitkan kembali Desa Adat Sade, menjadikannya kembali bersinar sebagai permata budaya di Nusantara.