Jenazah Pekerja Migran Indonesia Asal Lombok Timur Tiba di Tanah Air, Disambut Isak Tangis Keluarga

SELONG – Kepergian Sahabudin, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Dusun Bengkung, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur, menyisakan duka mendalam bagi keluarganya. Jenazah Sahabudin, yang meninggal dunia di tempat kerjanya di Kuala Kubu Bharu, Selangor, Malaysia, pada Minggu (28 Juni 2020), akhirnya tiba di tanah air pada Kamis siang, 2 Juli 2020, sekitar pukul 14.00 WITA. Kedatangan jenazah di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok disambut dengan isak tangis pilu oleh keluarga yang telah menanti.

Peristiwa ini kembali menyoroti isu pelik terkait nasib para pekerja migran Indonesia, terutama mereka yang bekerja di luar negeri tanpa melalui jalur prosedural. Meskipun Sahabudin berstatus sebagai PMI non-prosedural, pemerintah tetap menunjukkan komitmennya dalam memfasilitasi pemulangan jenazahnya, sebuah upaya yang diapresiasi oleh keluarga besar.

Kronologi Pemulangan Jenazah: Koordinasi Lintas Instansi

Proses pemulangan jenazah Sahabudin melibatkan koordinasi intensif antara berbagai pihak. Setelah menerima informasi duka, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur segera bergerak cepat. Kepala Disnakertrans Lombok Timur, H. Suroto, menjelaskan bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi NTB dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).

"Setelah mendapatkan informasi, kami langsung berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi dan BP3MI, termasuk dengan KBRI di Malaysia dan pemerintah setempat untuk mengurus kepulangan jenazah," ujar Suroto. Koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia menjadi krusial untuk memastikan seluruh administrasi dan proses kepulangan berjalan lancar sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tujuan.

Setibanya di BIZAM Lombok, peti jenazah Sahabudin langsung diangkut menggunakan ambulans yang telah difasilitasi oleh BP3MI NTB. Perjalanan darat menuju rumah duka di Dusun Bengkung ditempuh dengan pengawalan yang memastikan jenazah segera tiba di pelukan keluarga. Proses pemulangan ini tidak hanya dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, tetapi juga oleh perwakilan Disnakertrans Provinsi NTB dan BP3MI, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus seperti ini.

Penyebab Kematian: Serangan Jantung Diperkuat Bukti Forensik

Berdasarkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang Malaysia, penyebab utama kematian Sahabudin adalah serangan jantung atau Myocardial Infarction. Hasil investigasi forensik yang dilakukan oleh Unit Forensik Hospital Kuala Kubu Bharu, Selangor, memperkuat diagnosis ini. Informasi ini memberikan kejelasan bagi keluarga mengenai penyebab kepergian almarhum yang mendadak.

Status Non-Prosedural: Tantangan Perlindungan PMI

Pemerintah melalui Disnakertrans Lombok Timur mengungkapkan bahwa Sahabudin berstatus sebagai PMI non-prosedural atau undocumented. Status ini seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan perlindungan maksimal kepada para pekerja migran. PMI non-prosedural rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, upah yang tidak layak, serta minimnya akses terhadap hak-hak hukum dan jaminan sosial.

Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen memfasilitasi pemulangan jenazah atas permintaan resmi dari keluarga, yang diwakili oleh Muhamad Fawdil bin Baba. "Almarhum ini statusnya PMI yang non-prosedural. Meskipun demikian, pemerintah tetap memfasilitasi pemulangan jenazahnya," tegas Suroto. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan dasar, terutama dalam urusan pemulangan jenazah warga negara Indonesia.

Peringatan dan Edukasi: Pentingnya Jalur Resmi Bekerja ke Luar Negeri

Kasus meninggalnya Sahabudin menjadi pengingat penting bagi masyarakat, khususnya yang berencana bekerja di luar negeri. Kepala Disnakertrans Lombok Timur, H. Suroto, kembali menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang benar saat bekerja ke luar negeri.

"Kami terus mengedukasi masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui jalur yang resmi, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perlindungan terhadap PMI dan keluarganya bisa lebih maksimal," tandasnya. Bekerja melalui jalur resmi tidak hanya memastikan legalitas keberadaan pekerja di negara tujuan, tetapi juga memberikan jaminan hak-hak dasar seperti perlindungan hukum, akses terhadap asuransi, serta penanganan yang layak jika terjadi musibah.

Data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat bahwa hingga saat ini, masih banyak PMI yang bekerja secara non-prosedural. Hal ini seringkali disebabkan oleh minimnya informasi mengenai prosedur resmi, biaya yang dianggap lebih mahal, atau bahkan adanya sindikat penempatan ilegal. Pemerintah terus berupaya meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjadi PMI prosedural.

Kisah Haru Sang Istri: Rindu yang Terputus dan Rasa Syukur

Bagi Sakiyah, istri almarhum Sahabudin, kabar duka ini bagaikan petir di siang bolong. Ia menceritakan bahwa suaminya telah bekerja di Malaysia selama kurang lebih empat tahun. Sebelum kabar duka datang, komunikasi terakhir terjalin beberapa hari sebelumnya.

"Terakhir telepon, suami saya menanyakan kondisi anak-anak. Dia juga sempat memberitahukan saya kalau badannya terasa pegal-pegal. Karena tidak pernah sakit parah, saya kaget ketika dikabari jika suami saya sudah meninggal," terang Sakiyah dengan suara bergetar. Rasa khawatir sempat menghantuinya, terutama mengenai kemungkinan jenazah suaminya tidak dapat dipulangkan ke tanah air.

Namun, kepastian dari pemerintah dan pihak terkait memberikan sedikit kelegaan. "Intinya saya bersyukur bisa melihat jenazah suami saya dibawa pulang," tutupnya. Momen haru tak terhindarkan saat jenazah Sahabudin tiba di rumah duka. Tangis keluarga yang pecah menjadi saksi bisu dari kehilangan yang begitu dalam.

Implikasi yang Lebih Luas: Perlindungan PMI dan Peran Pemerintah

Kasus Sahabudin bukan sekadar cerita duka individu, melainkan cerminan dari isu yang lebih besar terkait perlindungan pekerja migran Indonesia. Angka kematian PMI di luar negeri, meskipun didominasi oleh penyebab alami seperti penyakit, tetap menjadi perhatian serius.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini mencakup:

1. Penguatan Sistem Penempatan PMI Prosedural: Mempermudah akses informasi dan mengurangi biaya administrasi untuk calon PMI.
2. Peningkatan Pengawasan: Menindak tegas agen atau sindikat penempatan ilegal yang merugikan calon PMI.
3. Kerja Sama Internasional: Memperkuat kerja sama dengan negara-negara penempatan PMI untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi.
4. Dukungan Pasca-Pemulangan: Memberikan pendampingan dan dukungan bagi keluarga PMI yang mengalami musibah, baik materiil maupun psikologis.

Pemerintah Provinsi NTB, melalui Disnakertrans dan BP3MI, telah menunjukkan langkah nyata dalam penanganan kasus ini. Namun, upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di akar rumput perlu terus digalakkan. Pemahaman yang komprehensif mengenai risiko bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi harus tertanam kuat agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat demi keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Kepergian Sahabudin menjadi pengingat bahwa di balik peluang ekonomi yang ditawarkan oleh pekerjaan di luar negeri, terdapat risiko yang nyata. Oleh karena itu, kesadaran dan tindakan proaktif dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga terkait, hingga masyarakat itu sendiri, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan PMI yang lebih kokoh dan efektif di masa depan.

Data Pendukung:

• Jumlah PMI: Berdasarkan data BP2MI, jumlah penempatan PMI legal ke luar negeri terus mengalami fluktuasi, namun tetap menjadi salah satu kontributor devisa negara yang signifikan. Sayangnya, angka PMI non-prosedural sulit diestimasi secara akurat namun diperkirakan masih cukup tinggi.
• Negara Tujuan Utama: Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama PMI asal Indonesia, diikuti oleh negara-negara seperti Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Arab Saudi.
• Penyebab Kematian: Data menunjukkan bahwa penyakit alami (serangan jantung, stroke, dll.) menjadi penyebab kematian terbanyak PMI di luar negeri, diikuti oleh kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan kekerasan.

Kejadian ini menegaskan kembali urgensi untuk terus mendorong para calon PMI agar menggunakan jalur resmi. Perlindungan yang diberikan melalui jalur resmi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup jaminan keselamatan, kesehatan, dan hak-hak ketenagakerjaan yang diakui secara internasional.