Kebuntuan Pemilihan Ketua KONI NTB 2026-2030: Tim Pemenangan Mori Hanafi Soroti Dukungan Ganda dan Ajukan Solusi Perpanjangan Masa Jabatan

MATARAM – Proses pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk periode 2026-2030 menghadapi jalan buntu setelah Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) menyatakan dua bakal calon tidak memenuhi syarat (TMS). Keputusan ini diterima oleh Tim Pemenangan Mori Hanafi, namun mereka menyayangkan terjadinya deadlock yang berpotensi mengganggu iklim olahraga daerah serta persiapan menghadapi agenda nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028 di mana NTB akan menjadi salah satu tuan rumah.

Karina De Vega, Ketua Tim Pemenangan Mori Hanafi, menyatakan sikap menerima hasil keputusan TPP KONI NTB. "Kami dari tim pemenangan Pak Mori menerima putusan itu. Karena itu merupakan peraturan, mau tidak mau harus kita terima," ujar Karina pada Selasa, 18 Agustus 2026. Meski demikian, ia mengungkapkan keprihatinan mendalam atas situasi yang terjadi. Menurutnya, kebuntuan ini seharusnya dapat dihindari demi menjaga kondusivitas dan kedamaian dalam dunia olahraga NTB.

Sorotan Terhadap Dukungan Ganda dan Implikasinya

Salah satu poin krusial yang disoroti oleh Karina De Vega adalah fenomena dukungan ganda yang diberikan oleh sejumlah ketua cabang olahraga (cabor) serta KONI kabupaten/kota. Praktik ini, menurutnya, menimbulkan pertanyaan besar dan menjadi akar permasalahan dalam proses pencalonan. "Saya pribadi menyayangkan. Kenapa harus memberikan dukungan ganda? Berarti kita bertanya, ada apa di balik ini semua," ungkapnya dengan nada prihatin.

Karina menilai kondisi ini sebagai sebuah ironi, mengingat setiap pemilik suara dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB seharusnya memiliki hak suara yang murni dan tidak terintervensi. "Kalau kita punya suara, kenapa suara itu harus hilang? Itu menjadi pertanyaan besar bagi saya. Apa yang melatarbelakangi kawan-kawan ketua cabor memberikan dukungan ganda," tambahnya. Fenomena dukungan ganda ini diduga kuat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dua bakal calon tidak memenuhi syarat, lantaran adanya dualisme dukungan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dampak Kebuntuan Terhadap Persiapan Olahraga Daerah

Lebih lanjut, Karina De Vega menyoroti dampak negatif dari deadlock pemilihan ini terhadap kesiapan olahraga NTB dalam menghadapi berbagai agenda penting, khususnya PON. "Dengan adanya deadlock ini, tidak ada calon yang maju. Otomatis memengaruhi kesiapan kami dari cabor-cabor dalam menghadapi PON. Termasuk beberapa rangkaian seperti mutasi atlet dan lainnya," jelasnya.

Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang dapat menghambat proses pembinaan dan persiapan atlet. Persoalan kepengurusan KONI yang berlarut-larut dikhawatirkan akan mengalihkan fokus dan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung para atlet.

Kronologi dan Latar Belakang Situasi

Proses pemilihan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 memang telah mengalami beberapa kali penundaan. Musorprov yang seharusnya diselenggarakan lebih awal, harus ditunda karena berbagai dinamika yang terjadi dalam internal KONI NTB, termasuk proses penjaringan dan verifikasi bakal calon. Penundaan ini, ditambah dengan dinamika politik internal, menciptakan kompleksitas tersendiri.

Penjaringan bakal calon Ketua KONI NTB telah melalui tahapan awal, termasuk pengumpulan dukungan dari anggota KONI. TPP bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan legalitas dukungan yang diajukan oleh para bakal calon. Dalam proses inilah, teridentifikasi adanya kejanggalan terkait dukungan ganda yang berujung pada ketidakpemenuhan syarat bagi sebagian bakal calon.

Dukungan ganda ini, menurut analisis, dapat muncul dari berbagai motif. Salah satunya adalah upaya dari oknum-oknum tertentu untuk mengamankan posisi atau pengaruh dalam kepengurusan KONI mendatang, baik bagi diri sendiri maupun kelompoknya. Hal ini tentu mencederai prinsip demokrasi olahraga yang seharusnya mengedepankan independensi dan profesionalisme.

Tanggapan dan Rekomendasi Solusi

Menghadapi kebuntuan yang semakin meruncing, Karina De Vega mengemukakan harapan agar KONI Pusat dapat turun tangan untuk mencari solusi terbaik. Salah satu opsi yang dinilai paling realistis dan efektif menurutnya adalah dengan memperpanjang masa jabatan Ketua KONI NTB yang menjabat saat ini, Mori Hanafi, hingga Musorprov dapat diselenggarakan dengan lancar dan menghasilkan kepengurusan yang definitif.

"Kami menyarankan KONI Pusat mengambil alih dan memperpanjang Pak Mori. Itu harapan kami," tegas Karina. Ia berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan akan jauh lebih efisien dan meminimalkan potensi penundaan lebih lanjut, dibandingkan dengan upaya membentuk TPP baru, membuka kembali proses penjaringan, dan mengulang seluruh tahapan dari awal.

"Daripada proses TPP baru lagi, penjaringan lagi dan sebagainya. Sementara waktu semakin mepet dengan beberapa agenda cabor," tuturnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas kepengurusan yang sangat dibutuhkan oleh KONI NTB dalam menghadapi agenda-agenda penting.

Implikasi Jangka Panjang dan Persiapan Tuan Rumah PON XXII 2028

Persoalan kepengurusan KONI NTB ini memiliki implikasi yang jauh lebih luas, terutama mengingat NTB akan menjadi salah satu tuan rumah PON XXII pada tahun 2028. Sebagai tuan rumah, NTB dituntut untuk menunjukkan kesiapan infrastruktur, manajemen, serta pembinaan atlet yang matang. Kepastian kepengurusan KONI menjadi elemen krusial dalam koordinasi dengan pemerintah daerah, induk organisasi olahraga nasional, serta berbagai pihak terkait lainnya.

"Kita menghadapi pekerjaan besar, pekerjaan nasional. Kita akan menjadi tuan rumah dan menyambut kontingen dari 37 provinsi lainnya. Saya rasa ini membutuhkan kepastian dan stabilitas," pungkas Karina De Vega. Stabilitas kepengurusan KONI akan memungkinkan perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang tepat, serta sinergi yang kuat antarlembaga demi suksesnya perhelatan akbar tersebut.

Selain itu, proses mutasi atlet yang memiliki tenggat waktu juga menjadi perhatian serius. Keterlambatan dalam penyelesaian urusan administrasi kepengurusan KONI dapat berdampak pada mobilitas dan legalitas atlet yang akan berkompetisi di berbagai ajang, baik nasional maupun internasional.

Dengan adanya deadlock ini, fokus KONI dan cabor terpecah antara persiapan Musorprov yang tertunda dan agenda pembinaan atlet. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi dunia olahraga NTB yang sedang berupaya keras untuk meningkatkan prestasi dan kesiapan menjadi tuan rumah PON.

KONI Pusat diharapkan dapat segera merespons situasi ini dengan bijak dan mengambil langkah strategis yang dapat menyelesaikan kebuntuan tanpa menimbulkan gejolak baru. Kepastian kepengurusan KONI NTB bukan hanya masalah internal organisasi, melainkan juga menyangkut masa depan prestasi olahraga NTB dan reputasi daerah sebagai tuan rumah ajang olahraga nasional terbesar.

Harapan besar kini tertuju pada KONI Pusat untuk dapat memfasilitasi penyelesaian masalah ini, demi memastikan bahwa roda organisasi olahraga di NTB tetap berputar demi kemajuan dan kesejahteraan atlet serta dunia olahraga secara keseluruhan. Dinamika pemilihan ini menjadi cerminan pentingnya tata kelola organisasi yang baik, transparan, dan akuntabel, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang di kancah olahraga nasional dan internasional.