Kenaikan Harga Tiket Pesawat Domestik 9-13 Persen Picu Lonjakan Biaya Avtur, Dampak ke Lombok Terasa

Pemerintah Indonesia secara resmi telah memberikan lampu hijau kepada maskapai penerbangan untuk menaikkan tarif tiket pesawat domestik sebesar 9 hingga 13 persen. Keputusan ini merupakan konsekuensi langsung dari melonjaknya harga avtur (bahan bakar pesawat terbang) yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Lonjakan harga bahan bakar ini secara otomatis berimbas pada kenaikan harga tiket penerbangan dari dan menuju berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kabar mengenai kenaikan tarif tiket pesawat ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar. Dalam pernyataannya kepada Radar Lombok, Ervan mengakui bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan, bahkan ia secara pribadi merasakan imbasnya. "Iya betul (harga tiket pesawat naik, red). Makanya saya tidak pernah ke mana-mana," ungkapnya dengan nada prihatin.

Ervan Anwar lebih lanjut menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan kisaran penyesuaian tarif antara 9 hingga 13 persen. Seluruh maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi ketentuan ini tanpa terkecuali. Pemerintah daerah, termasuk Pemprov NTB, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan penetapan harga tiket pesawat tersebut. "Kita hanya mengikuti kebijakan pusat. Tidak bisa intervensi harga tiket pesawat," tegasnya.

Akar Masalah: Lonjakan Harga Avtur Global

Penyebab utama di balik kenaikan harga tiket pesawat ini adalah lonjakan harga avtur yang terjadi secara global. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakstabilan pasokan akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, yang merupakan salah satu produsen minyak mentah terbesar di dunia. Fluktuasi harga minyak mentah dunia secara langsung memengaruhi biaya operasional maskapai penerbangan, di mana avtur menjadi salah satu komponen biaya terbesar.

Menurut data yang dirangkum, lonjakan harga avtur dilaporkan mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu antara 70 hingga 80 persen. Mengingat komponen bahan bakar menyumbang sekitar 35 hingga 40 persen dari total biaya operasional tiket pesawat, kenaikan harga avtur yang drastis ini mau tidak mau akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga tiket.

Kronologi Kebijakan dan Penyesuaian Tarif

Kebijakan penyesuaian tarif tiket pesawat ini tidak muncul begitu saja. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan dasar hukum yang mengizinkan kenaikan tersebut. Sebelumnya, pemerintah pusat telah mengumumkan kebijakan kenaikan harga tiket pesawat melalui penyesuaian komponen biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. Penyesuaian fuel surcharge ini dilakukan sebesar 38 persen untuk semua jenis pesawat, baik yang menggunakan mesin jet maupun baling-baling (propeller).

Aturan ini secara resmi tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 83 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) akibat fluktuasi bahan bakar untuk tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 6 April 2026.

Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, dalam pernyataannya menegaskan bahwa kenaikan tarif diperbolehkan dalam rentang 9 hingga 13 persen. Batas maksimal kenaikan ini ditetapkan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan operasional industri penerbangan yang sedang menghadapi tantangan ekonomi, serta daya beli masyarakat yang menjadi pengguna utama jasa penerbangan domestik. Segmen kelas ekonomi menjadi fokus utama dalam kebijakan ini karena merupakan mayoritas pengguna jasa penerbangan di dalam negeri.

Dampak Langsung di Lombok: Tiket Melonjak, Perjalanan Tertunda

Peningkatan harga tiket pesawat ini mulai dirasakan dampaknya secara nyata oleh masyarakat, tak terkecuali di NTB. Salah seorang warga asal Pringgabaya, Lombok Timur, bernama Muhtazam, mengaku terpaksa menunda rencananya untuk melakukan perjalanan ke Tarakan, Kalimantan Utara. Ia merasa harga tiket yang ditawarkan saat ini terlalu mahal untuk dijangkau.

"Nunggu di bawah Rp2 juta dulu baru beli. Sekarang masih mahal," ujarnya dengan nada kecewa. Menurut Muhtazam, harga normal untuk rute Lombok-Tarakan biasanya berkisar antara Rp1,4 juta hingga Rp1,7 juta. Namun, saat ini harga tiket untuk rute tersebut melonjak drastis, mencapai Rp2,7 juta hingga lebih dari Rp4 juta. Perjalanan Muhtazam ke Tarakan sendiri memiliki tujuan untuk bekerja, sehingga penundaan ini tentu menimbulkan kerugian waktu dan potensi pendapatan. "Biasanya tidak semahal ini. Tunggu turun dulu baru berangkat," tambahnya.

Pantauan di lapangan juga menunjukkan bahwa harga tiket pesawat dari dan menuju Lombok memang masih berada pada kisaran yang tinggi. Untuk rute populer seperti Lombok-Jakarta, pada periode 13-15 April, harga tiket berkisar antara Rp1,4 juta hingga Rp1,5 juta. Sementara itu, rute Lombok-Bali dalam sepekan ke depan berada di kisaran Rp700 ribu hingga Rp800 ribu lebih. Rute Lombok-Surabaya terpantau berada di kisaran Rp800 ribu hingga lebih dari Rp1 juta. Rute yang tercatat paling tinggi adalah Lombok-Yogyakarta, di mana harga tiketnya menembus angka Rp2 juta ke atas.

Reaksi dan Antisipasi Pemerintah Daerah

Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi NTB, melalui Dinas Perhubungan, menyatakan bahwa mereka hanya bisa mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. "Kita tidak bisa intervensi harga tiket pesawat," ujar Ervan Anwar, menegaskan kembali keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini.

Meskipun belum ada rapat koordinasi khusus yang membahas penanganan lonjakan harga tiket pesawat secara mendalam di tingkat daerah, pemerintah daerah menilai bahwa angka kenaikan maksimal 13 persen masih berada dalam batas yang dapat diterima oleh regulator. "Itu kan sudah ada penetapan maksimum kenaikan harga tiket pesawat 13 persen," katanya. Namun, ia kembali menekankan bahwa angka tersebut adalah keputusan kementerian yang tidak dapat diubah oleh pemerintah daerah.

Kenaikan harga tiket pesawat ini diperkirakan tidak hanya terjadi di NTB, tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ervan Anwar enggan berspekulasi lebih jauh mengenai dampak pasti kenaikan harga tiket ini terhadap jumlah penumpang maupun sektor pariwisata di NTB. Ia menyarankan agar pihak terkait di sektor pariwisata yang lebih tepat untuk dimintai keterangan mengenai potensi dampaknya.

Analisis Implikasi Jangka Pendek dan Menengah

Kenaikan harga tiket pesawat ini berpotensi menimbulkan beberapa implikasi, baik dalam jangka pendek maupun menengah.

• Penurunan Jumlah Penumpang: Kenaikan harga yang signifikan, terutama untuk segmen kelas ekonomi yang sensitif terhadap harga, kemungkinan besar akan menyebabkan penurunan jumlah penumpang. Masyarakat yang memiliki anggaran terbatas mungkin akan beralih ke moda transportasi lain yang lebih terjangkau, seperti kapal laut atau bus, meskipun memakan waktu lebih lama.
• Dampak pada Pariwisata: Sektor pariwisata, yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi NTB, bisa terdampak negatif. Tingginya biaya transportasi udara dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung, terutama bagi wisatawan domestik yang jumlahnya cukup signifikan. Hal ini dapat berujung pada penurunan pendapatan bagi pelaku usaha pariwisata, mulai dari hotel, restoran, hingga penyedia jasa wisata.
• Gangguan pada Mobilitas Bisnis: Selain wisatawan, kenaikan harga tiket juga dapat memengaruhi mobilitas pelaku bisnis, pekerja, dan pelajar yang sering melakukan perjalanan antar kota. Biaya operasional bisnis yang bergantung pada perjalanan udara bisa meningkat, sementara bagi pekerja yang harus berpindah lokasi, biaya hidup bisa ikut terbebani.
• Potensi Inflasi: Kenaikan harga tiket pesawat juga dapat berkontribusi pada inflasi secara umum, mengingat biaya transportasi merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan indeks harga konsumen.

Meskipun demikian, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah berupaya menyeimbangkan antara menjaga keberlanjutan industri penerbangan dengan memperhatikan daya beli masyarakat. Penetapan batas maksimal kenaikan tarif diharapkan dapat memitigasi dampak terburuk.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kenaikan ini sudah terasa memberatkan bagi sebagian masyarakat. Perlu adanya evaluasi berkala dan strategi mitigasi yang lebih komprehensif dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa sektor transportasi udara tetap dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa mengorbankan kelangsungan operasional maskapai penerbangan di tengah fluktuasi harga energi global. Sektor pariwisata NTB, yang mulai bangkit pasca pandemi, tentu berharap agar dampak kenaikan ini dapat diminimalisir melalui berbagai kebijakan pendukung.