Ketimpangan Ekonomi Menganga: Inflasi Meroket, Kesejahteraan Petani NTB Tergerus

MATARAM – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini tengah menghadapi potret ekonomi yang mengkhawatirkan, di mana kenaikan harga kebutuhan pokok semakin mendesak daya beli masyarakat, sementara para petani justru mengalami pelemahan signifikan. Fenomena ini menjadi cerminan nyata ketimpangan ekonomi yang semakin menganga, terutama di tengah lonjakan laju inflasi yang terus membayangi. Data resmi dari Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi NTB mengindikasikan adanya inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,27 persen pada April 2026, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 112,27.

Kepala BPS NTB, Wahyudin, dalam keterangan resminya pada Senin (4/5/2026), merinci bahwa inflasi tertinggi tercatat di Kota Bima sebesar 4,23 persen (IHK 112,69), sedangkan inflasi terendah berada di Sumbawa dengan angka 2,82 persen (IHK 112,04). Kenaikan harga ini tidak hanya menyentuh satu atau dua sektor, melainkan merambah hampir seluruh lini pengeluaran rumah tangga.

Perluasan Inflasi: Sektor Pengeluaran yang Terdampak

Analisis BPS NTB menunjukkan bahwa inflasi y-on-y pada April 2026 dipicu oleh kenaikan harga pada sebelas kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan laju inflasi 3,76 persen. Diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,94 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,99 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak tajam hingga 15,71 persen.

Sektor lain yang juga berkontribusi terhadap inflasi y-on-y antara lain kelompok pakaian dan alas kaki (0,21 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,39 persen), kelompok kesehatan (0,99 persen), kelompok transportasi (1,37 persen), kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (1,37 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (2,01 persen), serta kelompok pendidikan (2,94 persen).

Komoditas Pemicu dan Peredam Inflasi: Dinamika Harga yang Kompleks

Meskipun inflasi secara umum mendominasi, terdapat pula sejumlah komoditas yang justru memberikan andil terhadap deflasi secara month to month (m-to-m) pada periode yang sama. Komoditas yang mengalami penurunan harga ini meliputi cabai rawit, daging ayam ras, emas perhiasan, kol putih/kubis, udang basah, terong, berbagai jenis ikan seperti kembung, bandeng, dan tongkol, angkutan antar kota, kacang panjang, cumi-cumi, bayam, batu bata/batu tela, ikan kakap merah, ikan tenggiri, pepaya, dan jeruk.

Namun, di sisi lain, tekanan inflasi justru diperparah oleh lonjakan harga pada berbagai komoditas utama lainnya. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi m-to-m pada April 2026 antara lain angkutan udara, tarif air minum PAM, tomat, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, ikan layang/benggol, telepon seluler, air kemasan, telur ayam ras, tempe, upah asisten rumah tangga, anggur, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, bawang merah, tahu mentah, gado-gado, pir, jagung manis, gula pasir, dan jus buah siap saji. Dinamika harga yang kompleks ini menunjukkan bahwa berbagai faktor, mulai dari cuaca, rantai pasok, hingga permintaan konsumen, berperan dalam membentuk struktur harga di pasar.

Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP): Ironi Kesejahteraan di Pedesaan

Di tengah meroketnya harga-harga kebutuhan pokok, kondisi para petani di perdesaan NTB justru menunjukkan tren yang berlawanan. Data menunjukkan penurunan kesejahteraan petani di delapan kabupaten di Provinsi NTB pada bulan April 2026. Indikator kunci, yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTB, tercatat mengalami penurunan sebesar 1,48 persen dibandingkan bulan sebelumnya, merosot dari 129,93 menjadi 128,00.

Penurunan NTP ini disebabkan oleh anjloknya Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 1,12 persen. Ironisnya, di saat yang sama, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) justru mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen. Situasi ini secara gamblang menggambarkan bahwa pendapatan petani dari hasil produksi mereka semakin menyusut, sementara biaya operasional dan kebutuhan hidup yang harus mereka keluarkan justru membengkak.

Wahyudin menjelaskan bahwa NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). "NTP adalah salah satu indikator penting untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP juga mencerminkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi," tegasnya.

Kinerja Subsektor Pertanian: Dominasi Penurunan, Harapan di Sektor Peternakan

Penurunan NTP pada April 2026 juga sangat dipengaruhi oleh kinerja negatif di empat subsektor pertanian utama. Subsektor tanaman pangan mengalami penurunan sebesar 1,07 persen, sementara subsektor hortikultura mencatatkan anjlok yang cukup dalam sebesar 4,46 persen. Subsektor perkebunan rakyat juga tidak luput dari tekanan, dengan penurunan mencapai 1,94 persen. Sementara itu, subsektor perikanan dilaporkan mengalami penurunan sebesar 2,54 persen.

Di tengah gambaran suram tersebut, hanya satu subsektor yang mampu menunjukkan ketahanan dan bahkan mencatatkan kenaikan, yaitu subsektor peternakan yang tumbuh sebesar 0,77 persen. Kenaikan ini, meskipun positif, belum mampu menutupi kerugian agregat yang dialami oleh subsektor lainnya dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani secara keseluruhan.

Implikasi Jangka Panjang: Ancaman Kesenjangan dan Stabilitas Pangan

Kondisi yang dihadapi petani NTB saat ini bukan sekadar angka statistik, melainkan realitas pahit yang mengancam keberlangsungan hidup mereka dan stabilitas sektor pertanian secara umum. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang tepat dan segera, jurang kesenjangan antara sektor perkotaan dan perdesaan dikhawatirkan akan semakin melebar. Tekanan ekonomi yang berkelanjutan dapat mendorong para petani untuk meninggalkan lahan mereka, beralih ke sektor lain, atau bahkan urbanisasi yang tidak terkelola.

Dampak lain yang patut diwaspadai adalah potensi penurunan produksi pertanian akibat melemahnya daya beli dan semangat petani. Hal ini dapat berimbas pada ketersediaan pasokan pangan di tingkat lokal hingga nasional, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi yang lebih tinggi lagi atau bahkan krisis pangan di masa depan.

Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Strategis

Menghadapi situasi yang kompleks ini, diperlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta lembaga penelitian. Beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan antara lain:

• Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok: Pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme distribusi dan pasokan komoditas utama untuk menekan fluktuasi harga yang ekstrem. Subsidi atau program bantuan pangan bersasar dapat menjadi solusi jangka pendek.
• Dukungan Pendapatan Petani: Program bantuan langsung tunai (BLT) berskala lebih luas, subsidi pupuk dan benih yang lebih terjangkau, serta akses permodalan yang mudah bagi petani dapat membantu meringankan beban finansial mereka.
• Diversifikasi Komoditas Pertanian: Mendorong petani untuk tidak hanya bergantung pada satu atau dua jenis komoditas, melainkan mengembangkan diversifikasi produk pertanian yang memiliki permintaan pasar stabil dan nilai ekonomi lebih tinggi.
• Pengembangan Agribisnis dan Nilai Tambah: Memfasilitasi petani untuk tidak hanya menjual hasil panen mentah, tetapi juga mengembangkan produk olahan yang memiliki nilai tambah, sehingga dapat meningkatkan margin keuntungan.
• Peningkatan Infrastruktur Pedesaan: Investasi dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan hasil panen dapat menekan biaya logistik dan mengurangi kerugian pasca-panen.
• Edukasi dan Pelatihan: Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani mengenai teknik pertanian modern, manajemen usaha tani, serta strategi pemasaran yang efektif.
• Penguatan Kelembagaan Petani: Membangun dan memperkuat koperasi atau kelompok tani agar memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam negosiasi harga dengan tengkulak atau industri pengolahan.

Meskipun data yang disajikan mencerminkan kondisi pada April 2026, tantangan ekonomi yang dihadapi oleh petani NTB merupakan isu yang berkelanjutan dan membutuhkan perhatian serius serta solusi komprehensif. Potret ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan keluar demi terciptanya kesejahteraan yang merata dan stabil di Bumi Gora.