Komisi III DPRD NTB Apresiasi Kinerja Bank NTB Syariah 2025, Namun Mendesak Perbaikan Tata Kelola dan Keamanan Digital

MATARAM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi menyampaikan apresiasi atas kinerja Bank NTB Syariah sepanjang tahun 2025. Penilaian ini disampaikan dalam forum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, di mana bank pembangunan daerah ini dinilai masih mampu mempertahankan fondasi yang kuat meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi dan operasional yang kompleks.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, Sambirang Ahmadi, dalam pernyataannya kepada awak media pada Kamis, 2 April 2026, menggarisbawahi bahwa apresiasi tersebut bukan tanpa catatan. Ia menekankan perlunya langkah pembenahan yang serius dan terukur, terutama dalam aspek tata kelola perusahaan yang meliputi manajemen risiko, strategi pembiayaan yang berorientasi pada sektor produktif, serta penguatan fundamental sistem keamanan digital yang krusial di era transformasi perbankan modern.

Kinerja Positif di Tengah Tantangan: Fondasi Kuat Bank NTB Syariah

Dalam pemaparannya, Sambirang Ahmadi menyoroti beberapa indikator kinerja utama Bank NTB Syariah yang menunjukkan tren pertumbuhan positif. Ia menyatakan, "Kami mengapresiasi kinerja Bank NTB Syariah yang masih menunjukkan fondasi kuat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor perbankan secara umum."

Sebagai data pendukung, Sambirang Ahmadi, yang juga merupakan legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan Udayana, memaparkan pertumbuhan aset bank yang cukup signifikan. Total aset Bank NTB Syariah dilaporkan tumbuh sebesar 7,33 persen, melonjak dari Rp16,11 triliun pada akhir tahun 2024 menjadi Rp17,30 triliun pada akhir tahun 2025. Pertumbuhan ini bahkan terus berlanjut dan mencapai Rp17,85 triliun per Februari 2026, menunjukkan momentum positif di awal tahun berikutnya.

Tidak hanya aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan sumber pendanaan utama bank, juga menunjukkan peningkatan yang mengesankan. DPK tercatat meningkat sebesar 12,25 persen, dari Rp12,52 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp14,05 triliun pada tahun 2025. Angka ini kembali mengalami kenaikan menjadi Rp14,55 triliun pada awal tahun 2026. Pertumbuhan yang sangat menonjol terlihat pada komponen giro, yang melonjak hingga 98,67 persen, berkontribusi signifikan dalam memperkuat struktur dana murah bank. Dana murah ini sangat penting bagi bank untuk menjaga efisiensi biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas.

Lebih lanjut, Sambirang Ahmadi mengapresiasi kemajuan pesat yang ditunjukkan dalam pengembangan ekosistem digital bank. Jumlah merchant yang bekerjasama dengan Bank NTB Syariah mengalami peningkatan drastis, dari 6.538 merchant menjadi 10.185 merchant. Total transaksi yang difasilitasi melalui jaringan merchant ini pun mencapai 266 ribu transaksi.

"Ini artinya, Bank NTB Syariah mulai berhasil membangun jaringan transaksi berbasis digital di masyarakat, terutama melalui kerjasama dengan para merchant yang menggunakan fasilitas QRIS maupun EDC dari bank ini," jelas Sambirang Ahmadi, yang merupakan wakil rakyat jebolan daerah pemilihan V Sumbawa-Sumbawa Barat.

Ia menambahkan, "Ini merupakan pertanda bahwa Bank NTB Syariah telah bergerak menjadi bank digital yang lebih kompetitif. Kinerja di awal tahun 2026 menunjukkan tren perbaikan yang positif, dan status bank tetap berada pada predikat SEHAT, dengan peringkat komposit 2. Ini adalah pencapaian yang patut diapresiasi."

Catatan Kritis: Perlunya Pembenahan pada Sektor Tertentu

Meskipun demikian, di balik angka-angka positif tersebut, DPRD NTB juga menyoroti beberapa indikator yang mengalami penurunan atau belum mencapai target yang diharapkan. Pembiayaan produktif, yang merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tercatat mengalami penurunan. Saldo pembiayaan produktif turun dari Rp1,218 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,038 triliun pada tahun 2025.

Sektor tabungan, yang juga mencerminkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menabung, juga menunjukkan tren penurunan. Saldo tabungan berkurang dari Rp3,91 triliun menjadi Rp3,74 triliun pada tahun 2025, dan bahkan turun lebih lanjut menjadi Rp3,23 triliun per Februari 2026.

Sementara itu, pertumbuhan total pembiayaan yang berada di angka 8,12 persen dinilai masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sambirang Ahmadi memberikan pandangannya, "Kami memahami adanya tekanan kinerja pada tahun 2025 yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk dinamika yang terjadi pada sistem digital dan kondisi ekonomi makro. Namun, situasi ini justru harus menjadi momentum bagi bank untuk melakukan penguatan tata kelola perusahaan ke depan agar dapat mengatasi tantangan serupa di masa mendatang dengan lebih baik."

Mendorong Penguatan Keamanan Siber: Prioritas Utama dalam Tata Kelola

Salah satu perhatian utama DPRD NTB yang menjadi sorotan dalam LKPJ kali ini adalah aspek keamanan digital. Sambirang Ahmadi menegaskan betapa pentingnya Bank NTB Syariah mengambil langkah-langkah strategis dan terukur untuk mencegah terulangnya insiden serangan siber di masa mendatang. Insiden semacam ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat merusak reputasi bank, merugikan nasabah, dan mengganggu stabilitas operasional.

"Agar kejadian serangan siber yang tidak terdeteksi sebelumnya tidak kembali terulang di masa mendatang, kami mendesak Direksi baru Bank NTB Syariah untuk segera merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah strategis serta terukur dalam memperkuat pertahanan siber bank," tegas pria yang akrab disapa Haji Sam ini.

Rekomendasi Strategis untuk Peningkatan Keamanan dan Kinerja

Menindaklanjuti temuan dan evaluasi, Komisi III DPRD NTB telah merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang diharapkan dapat segera diimplementasikan oleh manajemen Bank NTB Syariah. Rekomendasi ini mencakup aspek penguatan keamanan siber dan pemulihan kinerja pada sektor-sektor yang mengalami penurunan.

Pertama, DPRD merekomendasikan agar keamanan siber dijadikan prioritas utama di level manajemen tertinggi, bukan hanya sebagai fungsi teknis yang dijalankan oleh departemen IT semata. Ini menyiratkan perlunya kesadaran dan komitmen dari seluruh jajaran pimpinan mengenai pentingnya perlindungan data dan sistem.

Kedua, pembentukan divisi atau bahkan direktorat khusus Cyber Security diusulkan sebagai garda terdepan dalam melindungi sistem dan data bank. Keberadaan unit khusus ini akan memastikan adanya fokus dan sumber daya yang memadai untuk menangani isu-isu keamanan siber secara komprehensif.

Ketiga, bank didorong untuk membangun sistem deteksi dini potensi serangan (early warning system). Alih-alih hanya bereaksi setelah insiden terjadi, bank perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman sejak awal sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan yang efektif.

Selanjutnya, rekomendasi mencakup pelaksanaan audit keamanan dan uji ketahanan sistem secara berkala. Pengujian ini penting untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem yang mungkin tidak terlihat dalam operasi sehari-hari. Selain itu, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan insiden yang cepat, terukur, dan akuntabel juga menjadi prioritas. SOP ini akan memastikan bahwa setiap insiden keamanan ditangani secara profesional dan transparan.

"Disisi lain, kami juga berharap agar ada penguatan kembali pada sektor pembiayaan produktif. Ini sangat krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi riil di daerah. Kami juga menekankan pentingnya perbaikan basis dana ritel, khususnya tabungan, serta pemulihan kinerja bank secara sehat dan berkelanjutan," ujar Sambirang Ahmadi.

Optimisme Menuju Masa Depan yang Lebih Tangguh

Menutup pernyataannya, Sambirang Ahmadi kembali menegaskan keyakinannya terhadap potensi Bank NTB Syariah. Ia menyatakan bahwa fondasi bank saat ini masih relatif kuat. Dengan adanya perbaikan tata kelola yang komprehensif, khususnya dalam aspek manajemen risiko dan penguatan keamanan digital, bank ini diyakini mampu untuk tumbuh lebih cepat dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi dinamika industri jasa keuangan.

"Kami optimis Bank NTB Syariah akan terus tumbuh lebih cepat, menjadi lebih tangguh, aman, serta mampu mendulang kepercayaan publik yang lebih besar. Dengan daya saing yang tinggi dalam industri jasa keuangan, bank ini memiliki potensi besar untuk terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional," pungkas Ketua Komisi III DPRD NTB tersebut. Pernyataan ini mencerminkan harapan legislatif terhadap perbaikan berkelanjutan yang akan membawa Bank NTB Syariah ke arah yang lebih baik di masa depan.