Kunjungan 18 Direksi BPR se-DIY ke BPR NTB: Berbagi Strategi Penguatan dan Inovasi di Tengah Tantangan Industri Perbankan

MATARAM – Forum Komunikasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan kunjungan kerja ke PT BPR NTB Perseroda pada Sabtu, 5 September 2020. Rombongan yang terdiri dari 18 direksi BPR se-DIY ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan menggali strategi inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi industri perbankan, khususnya BPR milik pemerintah daerah. Agenda utama pertemuan mencakup diskusi mengenai inovasi produk, penguatan lini bisnis, implementasi digitalisasi, hingga peningkatan tata kelola BPR yang efektif.

Kunjungan strategis ini disambut hangat oleh jajaran petinggi Pemerintah Provinsi NTB dan manajemen BPR NTB Perseroda. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abdul Chair, didampingi oleh Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Izzudin Mahilli, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Selain itu, Komisaris Utama BPR NTB Perseroda, Lalu Kholid Iskandar, dan Direktur Utama BPR NTB Perseroda, Muhamad Faisal, beserta jajaran komisaris dan direksi BPR NTB Perseroda juga turut menerima rombongan.

Sekda NTB, Abdul Chair, dalam sambutannya, mengapresiasi inisiatif Forum Komunikasi BPR DIY untuk menjalin silaturahmi dan berbagi pengetahuan. Ia menekankan pentingnya forum seperti ini sebagai sarana pertukaran informasi dan pengembangan strategi dalam menghadapi lanskap industri perbankan yang terus berevolusi. Abdul Chair menyoroti karakteristik unik BPR milik pemerintah daerah yang memiliki dua mandat utama: menjaga keberlanjutan bisnis dan berkontribusi pada program pembangunan daerah.

"BPR milik pemerintah daerah mesti berada di dua kaki, yakni di sisi bisnis dan mendukung program pemerintah daerah. Kedua sisi ini harus berimbang," tegas Abdul Chair. Ia menjelaskan bahwa BPR daerah tidak dapat hanya berfokus pada pencapaian profit semata, namun juga harus mampu menjalankan fungsi pembangunannya. Namun, di sisi lain, upaya mendukung program pembangunan daerah juga tidak boleh mengorbankan kesehatan finansial dan operasional perusahaan. Jika salah satu aspek diabaikan, kinerja BPR akan terhambat.

"Kalau hanya mendukung bisnis dan mengabaikan pembangunan pemerintah daerah, maka kakinya akan pincang. Karena itu, keduanya mesti berjalan beriringan," imbuhnya. Abdul Chair memberikan contoh konkret peran BPR daerah dalam mendukung pembangunan, salah satunya melalui penyaluran pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta implementasi program-program yang memberikan dampak langsung dan positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Membuka Ruang Kolaborasi dan Pembelajaran Strategis

Komisaris Utama BPR NTB Perseroda, Lalu Kholid Iskandar, menyambut baik kedatangan rombongan direksi BPR se-DIY. Ia menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan momentum berharga untuk saling belajar dan bertukar praktik terbaik yang dapat diterapkan di masing-masing BPR. "Banyak hal yang bisa kita berbagi atau sharing pengalaman baik, yang bisa kami terapkan di BPR NTB dan begitu juga sebaliknya," ujar Lalu Kholid.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi BPR Pemda DIY, Bambang Suryo Wibowo, memaparkan tantangan yang semakin kompleks yang dihadapi oleh BPR saat ini. Perubahan drastis dalam perilaku nasabah mendorong peningkatan permintaan terhadap layanan digital. Di samping itu, BPR juga harus bersaing ketat dengan lembaga keuangan lain, menghadapi tekanan kondisi ekonomi makro, serta kenaikan biaya operasional yang terus meningkat.

"Kami ingin bersama-sama belajar dan berbagi pengalaman bagaimana menghadapi tantangan yang ada," ujar Bambang. Ia menambahkan bahwa persoalan BPR tidak hanya terbatas pada aspek digitalisasi. Penguatan permodalan, perbaikan tata kelola perusahaan, pengawasan yang efektif, serta peningkatan infrastruktur teknologi informasi merupakan area krusial yang perlu diperkuat.

Bambang juga mengaitkan pentingnya penguatan internal BPR dengan dorongan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar BPR milik pemerintah daerah memiliki fondasi yang lebih kokoh dan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pembangunan daerah masing-masing. Selain penguatan dari sisi internal, isu konsolidasi BPR milik pemerintah daerah juga menjadi perhatian. Namun, Bambang menekankan bahwa penguatan kapasitas masing-masing BPR tetap menjadi prioritas utama sebelum melangkah ke opsi konsolidasi yang lebih besar.

"Kami sudah banyak berdiskusi dengan kepala daerah dan komisaris. Ada kesamaan pandangan bahwa besar atau kecilnya BPR milik daerah, yang utama adalah bagaimana BPR tersebut bisa semakin kuat dan berkembang," tuturnya.

Kunjungan ke BPR NTB Perseroda diharapkan dapat memberikan wawasan praktis dan solusi konkret bagi BPR Pemda DIY dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi industri. Salah satu fokus pembelajaran yang ingin digali adalah strategi efektif dalam menangani isu permodalan, pengembangan layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan nasabah, penguatan struktur tata kelola yang baik, serta upaya pengendalian kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang dapat mengancam kesehatan finansial bank.

BPR NTB Perseroda menyambut positif kunjungan ini sebagai kesempatan emas untuk saling bertukar pengalaman mengenai inovasi dan strategi pengembangan BPR daerah. Pertemuan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai terobosan yang telah diimplementasikan oleh BPR NTB, tetapi juga sebagai forum diskusi mendalam mengenai tantangan yang dihadapi BPR milik pemerintah daerah di tengah dinamika industri jasa keuangan yang terus berubah.

Analisis dan Implikasi Kunjungan Strategis

Kunjungan 18 direksi BPR se-DIY ke BPR NTB Perseroda mencerminkan kesadaran kolektif para pengelola BPR daerah akan urgensi adaptasi dan inovasi di era digital dan persaingan yang semakin ketat. Pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa BPR daerah tidak lagi bisa beroperasi dengan model bisnis konvensional. Kebutuhan untuk berinovasi dalam produk dan layanan, memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, serta memperkuat fondasi tata kelola menjadi agenda prioritas.

Implikasi dari pertemuan ini diharapkan dapat mendorong sinergi antar-BPR daerah di tingkat nasional. Dengan berbagi pengalaman dan praktik terbaik, BPR daerah dapat mempercepat proses pembelajaran dan implementasi strategi yang efektif. Hal ini berpotensi meningkatkan daya saing BPR daerah, memperkuat peran mereka dalam mendukung perekonomian lokal, dan pada akhirnya, memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah.

Dalam konteks NTB, kunjungan ini juga menjadi validasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPR NTB Perseroda dalam berinovasi dan beradaptasi. Hal ini dapat meningkatkan motivasi internal dan memperkuat posisi BPR NTB sebagai salah satu BPR daerah yang memiliki potensi untuk menjadi benchmark bagi BPR lain di Indonesia.

Lebih lanjut, diskusi mengenai penguatan permodalan dan pengendalian NPL sangat relevan mengingat tantangan ekonomi global dan domestik yang masih membayangi. Keterbatasan modal seringkali menjadi kendala bagi BPR dalam mengembangkan skala bisnis dan infrastruktur teknologi. Sementara itu, NPL yang tinggi dapat menggerus profitabilitas dan stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu, strategi yang efektif dalam mengatasi kedua isu ini sangat krusial bagi keberlangsungan dan pertumbuhan BPR daerah.

Perhatian terhadap konsolidasi, meskipun masih bersifat jangka panjang, menunjukkan adanya pemikiran strategis yang lebih luas. Konsolidasi dapat menjadi salah satu opsi untuk menciptakan BPR daerah yang lebih besar, lebih kuat, dan memiliki skala ekonomi yang lebih baik. Namun, seperti yang disampaikan oleh Bambang Suryo Wibowo, penguatan individual BPR tetap menjadi prasyarat mutlak sebelum melangkah ke tahap konsolidasi.

Secara keseluruhan, kunjungan ini bukan sekadar forum silaturahmi, melainkan sebuah langkah strategis yang menunjukkan komitmen para pengelola BPR daerah untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan industri perbankan modern demi tercapainya tujuan ganda: profitabilitas bisnis dan pembangunan daerah.