Mahasiswa STIS DAFA Mataram Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana PIP dan KIP Kuliah di Perguruan Tinggi

Gelombang dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di sektor pendidikan terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat sipil dan akademisi. Kali ini, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Darul Falah (STIS DAFA) Mataram secara resmi menyatakan sikap mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Langkah ini diambil menyusul adanya indikasi praktik "jual beli" kuota penerima bantuan serta politisasi anggaran pendidikan yang seharusnya menjadi hak mutlak mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Dukungan tersebut disampaikan sebagai respons atas temuan awal yang mengisyaratkan adanya celah sistemik dalam distribusi bantuan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Para mahasiswa menilai bahwa dana KIP Kuliah bukan sekadar angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan instrumen vital negara untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan tinggi yang berkeadilan. Jika dana tersebut diselewengkan oleh oknum tertentu, maka akses mobilitas vertikal bagi rakyat kecil secara otomatis terhambat.

Ahmad Muladi, perwakilan mahasiswa STIS DAFA, dalam keterangannya pada Kamis, 8 Mei 2026, menegaskan bahwa mahasiswa akan berdiri di garis depan untuk mengawal transparansi anggaran pendidikan. Menurutnya, praktik lancung dalam penyaluran dana pendidikan merupakan tindakan yang mencederai keadilan sosial dan mengkhianati amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia menekankan bahwa KPK harus bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari hak-hak mahasiswa miskin.

Urgensi Pengawasan Dana Pendidikan dan Temuan KPK

Persoalan mengenai distribusi KIP Kuliah ini mencuat setelah lembaga antirasuah melakukan kajian mendalam terhadap tata kelola bantuan sosial pendidikan. Berdasarkan data yang dihimpun dari laman resmi KPK, ditemukan adanya potensi korupsi yang signifikan, terutama pada jalur Usulan Masyarakat (Usmas). Jalur ini dinilai sangat rentan terhadap konflik kepentingan karena seringkali melibatkan aktor politik sebagai perantara antara pemerintah pusat dan institusi pendidikan di daerah.

Kajian KPK mengungkapkan bahwa dominasi jalur Usmas memperlihatkan pola di mana sebagian besar penerima KIP Kuliah berasal dari perguruan tinggi swasta yang memiliki afiliasi tertentu dengan pejabat publik atau entitas politik. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa kuota bantuan pendidikan digunakan sebagai komoditas politik untuk mendulang suara atau memberikan balas budi politik, ketimbang didasarkan pada kriteria objektif kebutuhan ekonomi mahasiswa. Bahkan, ditemukan adanya alokasi kuota yang diberikan kepada lembaga pengawas dan organisasi kemasyarakatan besar dalam jumlah yang melampaui batas maksimal yang telah diatur dalam regulasi teknis.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan distribusi. Di satu sisi, ada kampus yang mendapatkan kuota berlebih karena kedekatan politik, sementara di sisi lain, banyak kampus swasta kecil yang benar-benar membina mahasiswa dari keluarga prasejahtera justru mengalami penurunan kuota atau bahkan tidak mendapatkan alokasi sama sekali.

Dinamika Penurunan Kuota PIP di STIS DAFA Mataram

Dampak nyata dari dugaan penyelewengan dan ketidakadilan distribusi ini dirasakan langsung oleh sivitas akademika STIS DAFA Mataram. Selama lima tahun terakhir, tren penerimaan bantuan PIP di kampus tersebut menunjukkan grafik yang memprihatinkan. Gus Muzayyin Akhir, selaku Dewan Pengawas STIS DAFA, membeberkan data internal yang menunjukkan penurunan drastis jumlah mahasiswa penerima bantuan.

Berdasarkan catatan kronologis institusi, pada tahun 2021, STIS DAFA masih mencatatkan sebanyak 12 mahasiswa yang mendapatkan program PIP. Angka ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 10 orang. Namun, pada tahun 2023, sempat terjadi kenaikan signifikan di mana 20 mahasiswa berhasil mendapatkan bantuan tersebut. Ironisnya, tren positif itu patah pada tahun 2024, di mana STIS DAFA sama sekali tidak mendapatkan kuota bantuan PIP (nol kuota).

"Pada tahun 2024 kami tidak mendapat kuota, sehingga tidak ada satu pun mahasiswa kami yang mendapatkan program PIP. Kami bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan sistem distribusi ini? Mengapa kampus yang jelas-jelas memiliki mahasiswa yang membutuhkan justru diabaikan?" ungkap Gus Muzayyin dengan nada penuh tanya.

Memasuki tahun 2025, bantuan kembali mengalir namun dalam jumlah yang sangat terbatas, yakni hanya untuk 8 orang mahasiswa. Fluktuasi yang tidak menentu ini memperkuat dugaan adanya permainan di tingkat pengambil kebijakan atau perantara program yang tidak mengedepankan asas pemerataan dan transparansi. Penurunan kuota ini berdampak langsung pada keberlangsungan studi para mahasiswa yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk biaya kuliah dan biaya hidup.

Seruan Terhadap Wakil Rakyat dan Penyelenggara Program

Pihak STIS DAFA Mataram juga memberikan peringatan keras kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB). Mengingat adanya jalur Usulan Masyarakat yang melibatkan anggota dewan, muncul kekhawatiran bahwa program ini disalahgunakan untuk kepentingan elektoral oknum tertentu.

Gus Muzayyin mendesak agar para wakil rakyat dari NTB tidak menjadikan program PIP sebagai "mainan" politik. Ia mendorong KPK untuk berani mengungkap jika memang ditemukan adanya keterlibatan anggota DPR RI dalam skandal penyelewengan kuota bantuan ini. Menurutnya, program PIP dan KIP Kuliah adalah program strategis nasional yang juga menjadi fokus utama dalam visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Jangan sampai ada oknum-oknum yang menyalahgunakan program Presiden Prabowo ini hanya untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Kami berharap penyelenggara lebih terbuka dan memperhatikan keberadaan kampus-kampus swasta di daerah. Ke depannya, kami berharap proses verifikasi dilakukan lebih objektif agar kampus seperti STIS DAFA bisa mendapatkan alokasi yang proporsional sesuai kebutuhan nyata di lapangan," tambahnya.

Analisis Celah Korupsi dalam Sistem Penyaluran Bantuan

Secara teknis, penyaluran KIP Kuliah dan PIP melibatkan rantai birokrasi yang panjang, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau Kementerian Agama (Kemenag), hingga ke tingkat perguruan tinggi dan bank penyalur. Celah korupsi biasanya muncul pada beberapa titik kritis:

1. Proses Verifikasi dan Validasi: Seringkali data kemiskinan yang digunakan tidak diperbarui secara berkala (real-time). Hal ini dimanfaatkan oleh oknum untuk memasukkan nama-nama mahasiswa yang sebenarnya mampu secara ekonomi namun memiliki kedekatan dengan pihak pengusul.
2. Intervensi Pihak Ketiga: Dalam jalur Usulan Masyarakat, pihak ketiga atau perantara seringkali memotong dana bantuan dengan dalih "biaya administrasi" atau mewajibkan penerima untuk menyetor sebagian uang sakunya kepada organisasi tertentu.
3. Transparansi Kuota: Tidak adanya pengumuman publik yang transparan mengenai jumlah kuota per kampus dan dasar penetapannya membuat publik sulit melakukan fungsi pengawasan.
4. Konflik Kepentingan Pemilik Yayasan: Adanya perguruan tinggi swasta yang dimiliki atau berafiliasi dengan tokoh politik memudahkan pengalihan kuota bantuan secara masif ke institusi tersebut sebagai bentuk pencitraan politik.

KPK sendiri telah merekomendasikan agar sistem penyaluran bantuan ini direformasi total dengan mengintegrasikan data penerima secara langsung ke dalam sistem berbasis NIK yang terverifikasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara ketat, guna meminimalisir intervensi manual dari pihak manapun.

Implikasi Luas dan Harapan Masa Depan Pendidikan

Jika dugaan korupsi dana PIP ini tidak segera diselesaikan, dampaknya akan sangat luas bagi kualitas pendidikan nasional. Pertama, meningkatnya angka putus kuliah (drop-out) di kalangan mahasiswa prasejahtera karena ketiadaan biaya. Kedua, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan lembaga legislatif. Ketiga, terjadinya ketidakadilan sistemik di mana kualitas pendidikan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki koneksi politik atau ekonomi.

Dukungan dari mahasiswa STIS DAFA Mataram ini diharapkan menjadi pemantik bagi kampus-kampus lain di seluruh Indonesia untuk berani bersuara dan melaporkan jika ditemukan kejanggalan serupa. Pengawasan publik adalah kunci utama dalam memastikan setiap rupiah uang negara sampai ke tangan yang berhak.

Pihak kampus berharap langkah hukum yang diambil oleh KPK dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi para pelaku. Selain penindakan, perbaikan sistem verifikasi yang lebih akuntabel dan pelibatan publik dalam pengawasan anggaran pendidikan menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Masa depan generasi muda Indonesia tidak boleh digadaikan demi kepentingan politik sesaat, dan akses terhadap pendidikan tinggi harus tetap menjadi hak yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Dengan pengawalan ketat dari mahasiswa dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum, diharapkan Program Indonesia Pintar dapat kembali ke khitahnya sebagai jembatan emas bagi anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih cerah, bebas dari bayang-bayang praktik korupsi yang merusak tatanan bangsa.