Mantan Gubernur NTB Bantah Terima Aliran Dana Hibah Rp 31 Miliar untuk NTB Care, Tantang Audit Menyeluruh

Mataram – Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018-2024, Dr. H. Zulkieflimansyah, angkat bicara terkait isu miring yang menuduhnya menerima aliran dana hibah senilai Rp 31 miliar dari Pemerintah Provinsi NTB yang disalurkan kepada lembaga NTB Care. Isu ini beredar kencang dan menimbulkan spekulasi di masyarakat, bahkan memicu desakan untuk diauditnya anggaran hibah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Bang Zul, sapaan akrabnya, menegaskan bantahannya dan menyatakan kesiapannya untuk diaudit secara menyeluruh.

Bantahan Tegas dan Pertanyaan Motif

Dalam unggahan di akun media sosialnya, @BungZulkieflimansyah, pada Senin (4/5/2026), Bang Zul mengungkapkan kegusarannya atas rumor yang menurutnya sudah berlalu. Ia merasa terpaksa merespons agar isu tersebut tidak semakin meluas dan menimbulkan persepsi yang keliru. "Saya sebenarnya agak malas merespon hal-hal yang sudah berlalu. Tapi kadang terpaksa juga harus melakukan agar tidak melebar ke sana kemari," tulisnya.

Bang Zul menilai bahwa jika tuduhan tersebut tidak segera diklarifikasi, dikhawatirkan akan dianggap sebagai kebenaran oleh sebagian masyarakat. "Karena kalau tidak direspon lama-lama orang bisa mempersepsikannya sebagai sebuah kebenaran. Apalagi dilakukan dengan framing dengan tujuan tertentu," ujarnya.

Ia merasa heran dan terusik dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya, terutama mengenai besaran dana yang disebut-sebut mencapai Rp 31 miliar. "Tiba-tiba ada tuduhan dana NTB Care mengalir 31 M ke saya pribadi. Ini keterlaluan juga. Maksudnya apa begini2 ini?" tanyanya retoris, menunjukkan kekecewaan dan kebingungannya atas motif di balik tuduhan tersebut.

Tantangan Audit dan Klarifikasi Bantuan Riil

Menghadapi tudingan fantastis tersebut, Bang Zul secara terbuka mempersilakan dilakukannya audit terhadap penggunaan dana hibah NTB Care. Ia menegaskan bahwa tidak perlu ada keributan yang berlarut-larut jika memang ada yang ingin diklarifikasi. "Kalau mau diaudit, audit saja. Nggak usah ribut sana sini," tegasnya.

Lebih lanjut, Bang Zul memberikan klarifikasi mengenai bantuan yang pernah diberikan kepada NTB Care selama masa kepemimpinannya. Ia mengaku hanya pernah memberikan bantuan berupa satu unit sepeda motor yang diperuntukkan untuk operasional NTB Care. Klarifikasi ini didukung oleh penelusuran yang dilakukannya terhadap mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Rizal Dilaga, pada masa jabatannya.

"Saya barusan telp Pak Rizal Dilaga Mantan Kepala BPKAD waktu saya menjabat dulu. Nggak ada kata beliau, kita pernah kasih hibah-hibah sampai ratusan miliar ke NTB Care. Kita cuma pernah bantu 1 sepeda motor utk operasional NTB Care, itu saja katanya," jelas Bang Zul dalam tulisannya yang mendapatkan banyak respons dari warganet.

Latar Belakang Pembentukan dan Peran NTB Care

Bang Zul juga menjelaskan mengenai latar belakang pembentukan NTB Care pada periode kepemimpinannya. Menurutnya, kehadiran NTB Care adalah sebagai respons terhadap masih banyaknya masyarakat NTB yang belum terlayani dengan baik oleh berbagai sistem yang ada, baik karena keterbatasan akses, birokrasi, maupun faktor lainnya. NTB Care hadir sebagai sebuah wadah untuk menyalurkan aspirasi dan keluhan masyarakat, serta memberikan solusi cepat atas berbagai kebutuhan mendesak.

"Kita berinteraksi dengan NTB Care karena masyarakat kita masih banyak yg tidak terlayani dan tersentuh dengan baik krn berbagai alasan. Jadi ya baguslah program-programnya," tuturnya. Ia menggambarkan NTB Care sebagai sebuah gerakan sosial dan gerakan moral yang dapat menjembatani kebutuhan masyarakat dengan berbagai pihak, termasuk dinas sosial, dinas perhubungan, hingga rumah sakit.

"Jadi NTB Care itu seperti gerakan sosial dan gerakan moral. Kalau ada yg butuh kursi roda ya kalau ada di bantu oleh dinas sosial. Kalau mau nyeberang gratis minta bantuan Dishub. Kalau nggak ada biaya rumah sakit ya NTB Care telp dokter Jack (dr. Lalu Herman Mahaputra – Direktur Utama RSUP NTB) untuk minta bantuan. simple-simple saja," paparnya.

Implikasi dan Harapan Penutup

Kekecewaan Bang Zul semakin mendalam melihat bagaimana inisiatif mulia seperti NTB Care kini dikaitkan dengan isu korupsi berskala besar. Ia menyayangkan tudingan yang seolah menggambarkan adanya praktik korupsi ratusan miliar. "Kok sekarang seram-seram amat seakan-akan ada korupsi ratusan miliar dan lain-lain. Ampun deh," keluhnya.

Ia meyakini bahwa isu negatif ini tidak berasal dari Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini, namun mungkin berasal dari pihak-pihak yang memiliki niat tertentu. Oleh karena itu, ia berharap agar pihak-pihak yang memberikan masukan atau "pembisik" agar tidak sampai kebablasan dalam menyebarkan informasi yang tidak benar.

Tulisan Bang Zul ini dibagikan puluhan kali di media sosial, memicu diskusi hangat di kalangan publik dan menunjukkan betapa isu transparansi dan akuntabilitas anggaran publik menjadi perhatian serius masyarakat, terlebih menjelang atau sesudah masa jabatan seorang kepala daerah.

Data Pendukung dan Konteks Latar Belakang

Lembaga NTB Care, meskipun tidak memiliki badan hukum formal layaknya yayasan atau LSM besar, pada masanya berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung. Program-program yang dijalankan NTB Care seringkali bersifat responsif dan berfokus pada kebutuhan mendesak seperti bantuan medis, biaya pengobatan, alat bantu disabilitas, hingga bantuan logistik bagi keluarga kurang mampu.

Pemberian hibah dari pemerintah daerah kepada berbagai organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat bukanlah hal yang baru. Mekanisme ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memperluas jangkauan program-program pemerintah yang tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh instansi birokrasi semata. Namun, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah ini menjadi kunci utama untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan menjaga kepercayaan publik.

Pada periode kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wagub NTB saat itu, fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu prioritas. Berbagai program digulirkan, baik melalui dinas-dinas terkait maupun melalui kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat. Kehadiran NTB Care dapat dilihat sebagai salah satu bentuk inovasi dalam menjangkau masyarakat yang mungkin luput dari perhatian program-program konvensional.

Kronologi dan Analisis Singkat Implikasi

1. Munculnya Rumor: Isu mengenai aliran dana hibah senilai Rp 31 miliar dari Pemprov NTB kepada NTB Care dan diduga mengalir ke rekening pribadi mantan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mulai beredar luas di masyarakat.
2. Desakan Audit: Spekulasi yang berkembang memicu desakan dari berbagai pihak agar anggaran hibah yang disalurkan kepada NTB Care diaudit secara mendalam.
3. Tanggapan Mantan Gubernur: Menanggapi rumor yang kian membesar, Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan klarifikasi tegas melalui akun media sosialnya.
4. Bantahan dan Tantangan Audit: Bang Zul membantah keras tuduhan tersebut, menyatakan bahwa dana yang dituduhkan tidak benar adanya, dan mempersilakan audit menyeluruh. Ia mengklarifikasi bahwa bantuan riil yang pernah diberikan hanya berupa satu unit sepeda motor untuk operasional NTB Care.
5. Penjelasan Peran NTB Care: Ia turut menjelaskan latar belakang pembentukan NTB Care sebagai gerakan sosial untuk membantu masyarakat yang belum terlayani.

Implikasi:
Tuduhan semacam ini, meskipun dibantah, dapat berdampak negatif pada persepsi publik terhadap pengelolaan keuangan daerah dan integritas pejabat publik. Isu ini juga menyoroti pentingnya transparansi yang lebih baik dalam penyaluran dana hibah, bahkan untuk program-program yang bersifat sosial. Klarifikasi yang dilakukan oleh Bang Zul secara langsung melalui media sosial merupakan langkah proaktif untuk meredam spekulasi. Namun, tuntutan audit yang mungkin muncul dari masyarakat perlu ditanggapi secara profesional oleh lembaga terkait untuk memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas yang sesungguhnya.

Fenomena ini juga menggarisbawahi perlunya edukasi publik yang lebih baik mengenai mekanisme penyaluran dana hibah dan peran lembaga-lembaga yang didukung oleh pemerintah, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi. Kejelasan narasi dan pembuktian fakta akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik.