Mantan Pimpinan Ponpes Abul Barokat Wannafaat Diperiksa Terkait Dugaan Kekerasan Seksual, Jumlah Korban Bertambah dan Dugaan Pelaku Lain Muncul

PRAYA – Ahmad Imanuddin Sumar (AIS), mantan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Abul Barokat Wannafahat Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, menjalani pemeriksaan intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Lombok Tengah pada Senin, 28 September. Pemeriksaan ini dilakukan menyusul laporan dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan santri-santrinya. Kasus ini telah menarik perhatian publik luas, menyoroti isu krusial mengenai perlindungan anak dan integritas institusi pendidikan keagamaan.

AIS, yang belakangan dikenal dengan sebutan Abah AIS, tiba di Polresta Lombok Tengah sekitar pukul 08.00 WITA. Ia tampak mengenakan gamis thawb berwarna cokelat muda dipadu jas hitam, lengkap dengan serban putih melingkar di kepala serta selendang putih tersampir di pundaknya. Kehadirannya ditemani oleh istrinya, berinisial H, yang juga turut diperiksa oleh pihak kepolisian. H terlihat mengenakan pakaian hitam dengan hijab merah muda bermotif, mencerminkan suasana serius dan penuh ketegangan yang menyelimuti proses pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan terhadap Abah AIS berlangsung maraton selama kurang lebih 10 jam, menandakan kedalaman dan kompleksitas kasus yang sedang ditangani. Setelah tiba di pagi hari, AIS baru keluar dari gedung Polresta sekitar pukul 18.15 WITA. Sepanjang pemeriksaan, ia didampingi oleh kuasa hukumnya, Yuda Aditia Maafta. Usai menjalani pemeriksaan yang panjang dan melelahkan, Abah AIS memilih untuk tidak memberikan pernyataan apapun kepada awak media yang telah menunggunya, selain hanya mengucapkan salam. Sikap ini menambah misteri di balik kasus yang tengah bergulir, sementara pihak kepolisian dan kuasa hukum masih belum memberikan detail yang lebih transparan kepada publik.

Detail Pemeriksaan dan Bantahan Kuasa Hukum

Yuda Aditia Maafta, kuasa hukum Abah AIS, mengungkapkan bahwa kliennya dicecar dengan sekitar 52 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut Yuda, berputar pada pemberitaan dan rekaman yang telah ditayangkan oleh sejumlah media massa, yang diduga menjadi pemicu mencuatnya kasus ini ke ranah publik. Pihak kuasa hukum menyatakan komitmennya untuk tetap fokus menangani perkara ini dengan kooperatif, sembari menegaskan bahwa saat ini mereka belum mempertimbangkan untuk melakukan laporan balik.

“Kami tetap fokus sama laporan ini dan kita kooperatif. Keterangan Abah pada prinsipnya merasa tidak pernah melakukan pelecehan. Kami berharap agar perkara ini terang benderang. Pada intinya Abah membantah,” tegas Yuda Aditia Maafta, menegaskan posisi kliennya yang membantah keras semua tuduhan kekerasan seksual. Bantahan ini menjadi inti dari strategi pembelaan yang akan ditempuh oleh Abah AIS dan tim kuasa hukumnya.

Lebih lanjut, Yuda menjelaskan bahwa penyidik juga menanyakan motif di balik penyebaran isu yang berkaitan dengan Abah AIS, khususnya yang dilakukan oleh seseorang bernama Yusron. Kliennya menerangkan bahwa Yusron adalah mantan santri yang pernah dipecat dari pondok pesantren tersebut. “Dari keterangan Abah, Yusron merupakan santri pindahan pada waktu kelas dua namun tidak pernah masuk sekolah,” jelas Yuda, memberikan konteks terkait dugaan motif di balik laporan yang melibatkan Yusron. Pernyataan ini mengindikasikan adanya konflik internal sebelumnya yang mungkin kini beririsan dengan kasus dugaan kekerasan seksual ini.

Perkembangan Jumlah Korban dan Dugaan Pelaku Kedua

Di tengah proses pemeriksaan Abah AIS, perkembangan mengejutkan datang dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram, Joko Jumadi. Ia menyampaikan bahwa jumlah korban dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Abah AIS terus bertambah. Hingga Minggu malam, 27 September, sehari sebelum pemeriksaan Abah AIS, LPA Mataram telah menerima laporan dari 16 orang yang mengaku sebagai korban Abah AIS di Ponpes Abul Barokat Wannafaat Bunkate. Dari jumlah tersebut, 12 korban di antaranya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik kepolisian.

Fakta yang lebih mengkhawatirkan terungkap dari hasil pemeriksaan terhadap 12 korban awal. Mereka tidak hanya mengarah pada Abah AIS sebagai terduga pelaku, melainkan juga menunjuk salah seorang pengajar lain di ponpes tersebut yang berinisal M. “Jadi tidak hanya satu, tapi diduga ada dua pelaku. Karena dari alat bukti dan korban cukup kuat mengarah ke dua pelaku,” tegas Joko Jumadi, menggarisbawahi potensi adanya jaringan pelaku dalam kasus ini. Hal ini memperluas cakupan penyelidikan dan menambah kompleksitas penanganan kasus.

Joko menjelaskan bahwa kemunculan korban-korban baru ini terjadi setelah adanya klarifikasi atau bantahan dari pimpinan ponpes melalui sebuah video. Video tersebut, yang seharusnya meredam isu, justru memicu para alumni yang diduga sebagai korban untuk memberanikan diri dan buka suara. “Jadi ketika ada video yang bilang itu bohong (bantahan pimpinan ponpes) malah itu yang mendorong para korban untuk buka suara,” bebernya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana upaya penolakan atau penyangkalan justru dapat menjadi katalis bagi korban untuk mencari keadilan dan mengungkapkan kebenaran yang selama ini terpendam.

Modus Operandi dan Lokasi Kejadian

LPA Mataram juga merinci modus operandi yang diduga digunakan oleh para terduga pelaku. Para korban yang sebagian besar adalah alumni ponpes, membongkar cara-cara yang dilakukan oleh Abah AIS dan terduga pelaku M. Joko Jumadi mengungkapkan bahwa sebagian besar terduga korban awalnya ditawari untuk menjadi istri kedua. Setelah adanya penawaran tersebut, kemudian terjadi sentuhan-sentuhan fisik yang mengarah pada tindakan kekerasan seksual.

Dugaan kekerasan yang lebih mengerikan mencakup permintaan kepada korban untuk melakukan oral seks, bahkan diminta untuk menelan sperma. “Ada juga yang dimasukkan jari sampai pendarahan,” terang Joko, menggambarkan tingkat kekejaman yang diduga dialami oleh para korban. Semua aksi bejat ini diduga kuat dilakukan di rumah Abah AIS, baik di rumah lama maupun di rumah baru.

Sementara itu, untuk terduga pelaku berinisal M, modusnya sedikit berbeda. M diduga melancarkan aksinya dengan dalih melatih silat. Dugaan kuat mengindikasikan bahwa pria berinisal M ini merupakan orang dekat atau memiliki hubungan erat dengan mantan pimpinan ponpes, Abah AIS. Keterlibatan orang dekat pimpinan ponpes ini semakin memperkeruh suasana dan menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan internal di institusi pendidikan keagamaan tersebut.

Konteks Latar Belakang dan Implikasi Sosial

Kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Abul Barokat Wannafahat ini bukan hanya sekadar berita kriminal biasa, melainkan sebuah peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap institusi pendidikan keagamaan dan para pemimpinnya. Pondok pesantren memiliki posisi sentral dalam masyarakat Indonesia, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai benteng moral dan spiritual. Kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan pondok pesantren, yang seringkali dianggap sebagai figur ulama atau guru spiritual, sangatlah tinggi. Mereka dipercaya untuk mendidik, membimbing, dan melindungi santri-santrinya.

Oleh karena itu, ketika muncul dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren, dampaknya jauh melampaui individu-individu yang terlibat. Ini dapat merusak citra pesantren secara keseluruhan, menimbulkan trauma mendalam bagi para korban, dan mengikis kepercayaan orang tua untuk menitipkan anak-anak mereka di lembaga pendidikan serupa. Lingkungan pondok pesantren, dengan sistem asrama dan hierarki yang kuat, seringkali menempatkan santri dalam posisi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan jika tidak ada sistem pengawasan dan perlindungan yang memadai. Para santri, terutama yang masih di bawah umur, bergantung sepenuhnya pada pengelola ponpes untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran lembaga perlindungan anak seperti LPA Mataram dalam mendampingi dan memberanikan korban untuk bersuara. Seringkali, korban kekerasan seksual, terutama di lingkungan yang tertutup seperti ponpes, merasa takut, malu, atau terancam untuk mengungkapkan apa yang mereka alami. Adanya lembaga independen yang memberikan dukungan hukum dan psikologis sangat krusial dalam membantu korban mendapatkan keadilan dan memulai proses pemulihan.

Tanggapan Resmi dan Langkah Selanjutnya

Pihak kepolisian, melalui Kasatreskrim Polresta Lombok Tengah maupun Kanit PPA, memilih untuk tidak memberikan keterangan langsung kepada media. Mereka menyampaikan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui Humas Polresta, sebuah prosedur standar untuk memastikan informasi yang terkoordinasi dan akurat dalam kasus-kasus sensitif. Sikap hati-hati ini menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam menangani kasus, mengingat implikasinya yang luas dan kebutuhan untuk menjaga integritas penyelidikan.

Dengan adanya bantahan dari Abah AIS dan munculnya korban-korban baru serta dugaan pelaku kedua, proses penyelidikan dipastikan akan berlangsung panjang dan mendalam. Polisi akan terus mengumpulkan bukti, keterangan saksi, dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap semua pihak yang terkait. Penting bagi semua pihak untuk menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang inkrah.

Langkah selanjutnya akan melibatkan serangkaian investigasi forensik, psikologis, dan hukum. Para korban akan terus didampingi untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai. Sementara itu, Abah AIS dan terduga pelaku M akan menghadapi proses hukum yang ketat. Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh institusi pendidikan, khususnya yang berbasis keagamaan, untuk memperketat sistem pengawasan, membangun mekanisme pelaporan yang aman bagi santri, dan memastikan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan. Publik menanti kejelasan dan keadilan dalam kasus yang telah meresahkan ini, berharap agar kebenaran dapat terungkap dan para korban mendapatkan pemulihan yang layak.