Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Mataram resmi digelar pada Sabtu (7/1/2026) di Bangunan Serbaguna Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Agenda ini menjadi titik krusial dalam peta konsolidasi partai di tingkat daerah, yang bertujuan untuk melakukan revitalisasi struktur organisasi dari tingkat kecamatan hingga anak ranting. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus teras, anggota legislatif, serta kader akar rumput yang menjadi motor penggerak partai di Kota Mataram.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat, yang juga merupakan politisi senior dan anggota DPR RI Dapil NTB II, membuka langsung forum strategis tersebut. Kehadirannya didampingi oleh tokoh-tokoh penting PDI Perjuangan NTB lainnya, termasuk Made Slamet (Anggota DPRD NTB), I Gede Wiska (Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram), serta seluruh fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Mataram.

Membangun Militansi dan Disiplin Organisasi

Dalam arahannya, H. Rachmat Hidayat menekankan bahwa Musancab bukan sekadar formalitas administratif dalam siklus partai. Ia menegaskan bahwa agenda ini merupakan upaya serius untuk membumikan ideologi partai ke seluruh pelosok Kota Mataram. Baginya, PDI Perjuangan adalah partai kader yang menuntut militansi dan disiplin tinggi sebagai modal utama dalam berpolitik.

"PDI Perjuangan adalah partai ideologis dan partai wong cilik. Kita tidak bisa bergerak tanpa disiplin. Struktur organisasi yang solid adalah nafas perjuangan kita. Jika organisasi lemah, maka perjuangan untuk membela rakyat kecil akan kehilangan arah," ujar Rachmat di hadapan ratusan kader yang hadir.

Rachmat secara simbolis memberikan perhatian khusus pada tingkat anak ranting. Ia mengibaratkan struktur di tingkat paling bawah ini sebagai "busur panah perjuangan" partai. Menurutnya, keberhasilan partai dalam memenangkan hati rakyat sangat bergantung pada seberapa efektif anak ranting bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat sehari-hari. Ia meminta seluruh pengurus tidak meremehkan kerja-kerja politik di tingkat basis, karena di sanalah kedaulatan partai sesungguhnya diuji.

Menolak Keras Wacana Pilkada via DPRD

Salah satu poin krusial yang ditegaskan dalam Musancab ini adalah sikap tegas PDI Perjuangan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. PDI Perjuangan secara konsisten menolak mekanisme tersebut karena dianggap sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.

Rachmat Hidayat menyatakan bahwa pemilihan langsung oleh rakyat adalah manifestasi tertinggi dari kedaulatan demokrasi yang harus dipertahankan. Mengalihkan hak pilih kepada DPRD, menurutnya, adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan sejarah perjuangan bangsa.

"Pilkada langsung adalah cara kita memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan nasib daerahnya sendiri. Jika kita mengembalikan pemilihan ke DPRD, artinya kita sedang membonsai demokrasi dan menjauhkan pemimpin dari akar legitimasinya. PDI Perjuangan akan tetap berada di garda terdepan untuk menjaga kedaulatan rakyat tersebut," tambahnya dengan nada tegas.

Pandangan ini sejalan dengan platform nasional PDI Perjuangan yang memandang demokrasi sebagai instrumen pendidikan politik. Pemilihan langsung memberikan edukasi kepada warga negara mengenai pentingnya partisipasi, akuntabilitas, dan keberanian dalam menentukan masa depan daerah.

Penghargaan Tinggi untuk Dedikasi Politik

Dalam forum tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, I Gede Wiska, memberikan apresiasi mendalam atas kepemimpinan Rachmat Hidayat. Ia menyoroti penghargaan tertinggi yang diterima Rachmat dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sebagai bukti nyata atas loyalitas dan pengabdian panjang sang tokoh.

PDI Perjuangan Kota Mataram Konsolidasi Kader, Tegas Tolak Pilkada Melalui DPRD

"Penghargaan dari Ibu Ketua Umum adalah pengakuan atas dedikasi luar biasa Bapak Rachmat Hidayat. Ini menjadi inspirasi bagi kami di Kota Mataram untuk terus setia pada garis perjuangan partai," tutur Gede Wiska.

Ia menambahkan bahwa kepemimpinan Rachmat Hidayat di NTB telah berhasil menjaga soliditas partai di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif. Wiska berkomitmen untuk menerjemahkan arahan tersebut ke dalam kerja-kerja nyata di tingkat kota, dengan fokus pada penguatan struktur dan peningkatan perolehan kursi pada pemilihan legislatif mendatang.

Konteks dan Implikasi Politik di Kota Mataram

Secara historis, PDI Perjuangan di Kota Mataram telah menunjukkan konsistensi dalam mempertahankan basis dukungannya. Dengan dinamika penduduk yang urban dan heterogen, partai ini dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan perilaku pemilih, terutama kaum muda dan kelas menengah perkotaan.

Musancab ini merupakan bagian dari siklus konsolidasi nasional yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menyambut agenda politik ke depan. Pasca-reformasi, PDI Perjuangan secara konsisten menerapkan sistem partai kader yang mewajibkan adanya penjenjangan bagi setiap anggota. Langkah ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas internal, meskipun seringkali menghadapi tantangan dari arus globalisasi dan disrupsi informasi.

Data menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di Kota Mataram pada beberapa perhelatan politik terakhir cenderung meningkat. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi partai untuk terus hadir dalam setiap denyut nadi rakyat. Melalui Musancab, PDI Perjuangan Kota Mataram memetakan ulang kekuatan basis, memperkuat militansi kader, serta memastikan bahwa setiap unit kerja partai memiliki program aksi yang menyentuh isu-isu kerakyatan seperti ekonomi rakyat, pendidikan, dan akses kesehatan.

Masa Depan Partai di Tengah Tantangan Zaman

Dalam menghadapi tantangan politik yang kian kompleks, Rachmat Hidayat mengingatkan kader untuk tidak terjebak dalam politik transaksional yang pragmatis. Ia mendorong agar setiap kader PDI Perjuangan mengedepankan politik beretika yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila 1 Juni.

"Kita hidup di era disrupsi teknologi di mana perubahan terjadi sangat cepat. Namun, jangan sampai kita kehilangan jati diri sebagai partai perjuangan. Kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuan akhir kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Rachmat.

Implikasi dari konsolidasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Mataram dalam mengawal kebijakan publik. Dengan struktur yang lebih solid dan ideologi yang lebih membumi, PDI Perjuangan Kota Mataram optimistis dapat memperluas jangkauan pengaruhnya dan tetap menjadi representasi utama dari aspirasi wong cilik.

Sebagai penutup, kegiatan ini menegaskan kembali posisi PDI Perjuangan sebagai partai pelopor yang terus bergerak melakukan pembenahan internal. Dengan semangat gotong royong, DPC PDI Perjuangan Kota Mataram berkomitmen untuk terus menjadi rumah besar bagi rakyat, memperjuangkan hak-hak warga, dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan di atas rel konstitusi yang benar.

Musancab ini pun diakhiri dengan ikrar kesetiaan seluruh kader terhadap ideologi partai dan komitmen untuk memenangkan agenda-agenda politik rakyat di Kota Mataram ke depannya. (rl)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *