MATARAM – Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dipastikan akan kembali mengguncang Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Gelaran akbar ini kembali menempatkan Sirkuit Mandalika sebagai tuan rumah salah satu seri paling bergengsi dalam kalender balap motor dunia. Namun, kali ini, peta pendanaan untuk hosting fee mengalami pergeseran signifikan, di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menegaskan tidak akan terlibat dalam pembayaran biaya tersebut, menyerahkannya sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, secara tegas menyatakan bahwa kewenangan pembayaran hosting fee kepada Dorna Sports, pemegang hak komersial MotoGP, merupakan domain Pemerintah Pusat. "Itu urusan pemerintah pusat lah kalau hosting fee," ujar Gubernur Iqbal di Mataram pada Senin, 29 Juni lalu, menggarisbawahi pemisahan tanggung jawab finansial ini. Keputusan ini menandai perubahan dari skema sebelumnya, di mana hosting fee pernah ditanggung bersama atau sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Kronologi Pendanaan Hosting Fee MotoGP Mandalika Sejarah pendanaan hosting fee MotoGP Mandalika menunjukkan evolusi yang cukup dinamis. Pada penyelenggaraan perdana tahun 2022, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menanggung seluruh hosting fee yang mencapai angka Rp174,6 miliar. Ini menjadi langkah awal yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk membawa ajang balap kelas dunia ini ke Indonesia. Memasuki tahun 2023, skema pendanaan sedikit berubah. Hosting fee sebesar Rp176,8 miliar dibayarkan secara gabungan antara PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Kemenparekraf. Rinciannya, ITDC berkontribusi sebesar Rp98 miliar, sementara Kemenparekraf menyumbang Rp78,8 miliar. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya diversifikasi sumber pendanaan, melibatkan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pariwisata. Angka hosting fee terus menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024, biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi tuan rumah MotoGP Mandalika melonjak menjadi Rp231,29 miliar. Peningkatan ini, meskipun signifikan, tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat sesuai pernyataan Gubernur Iqbal. Alasan Pemprov NTB Tidak Terlibat dalam Pembayaran Hosting Fee Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa penolakan Pemprov NTB untuk terlibat dalam pembayaran hosting fee bukan semata-mata karena keterbatasan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa tidak ada peraturan atau ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan pemerintah daerah untuk menanggung biaya tersebut. "Memang tidak ada ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah ikut menanggung biaya tersebut," tegasnya. Meskipun tidak terlibat dalam pembayaran hosting fee, Gubernur Iqbal menekankan bahwa Pemprov NTB tetap memegang teguh tanggung jawabnya sebagai tuan rumah. Dukungan Pemprov NTB dialihkan ke bentuk-bentuk kontribusi lain yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung kesuksesan penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Pergeseran Dukungan Pemprov NTB: Fokus pada Pelayanan dan Fasilitas Selama ini, Pemprov NTB telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam berbagai aspek penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Dukungan tersebut mencakup penyediaan layanan transportasi bagi penonton dari Kota Mataram maupun Bandara Internasional Lombok di Praya menuju Sirkuit Mandalika. Selain itu, berbagai layanan pendukung lainnya juga menjadi perhatian Pemprov NTB. "Shuttle bus itu, kita bantu. Kemudian dari medical kita bantu, dari helikopter juga kita bantu, walaupun tidak punya ya minjem-minjem. Terus pagelaran kebudayaannya juga kita bantu," papar Gubernur Iqbal, merinci berbagai bentuk dukungan non-finansial yang telah diberikan. Perubahan skema ini mengindikasikan tidak adanya lagi model cost sharing (berbagi biaya) antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk hosting fee. Sebaliknya, Pemprov NTB kini berfokus pada penyediaan pelayanan dan fasilitas yang krusial bagi kelancaran acara. Pergeseran ini sudah mulai diterapkan pada penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 dan akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang, termasuk 2026. Salah satu bentuk konkret dari pergeseran dukungan ini adalah pengambilalihan tanggung jawab atas pelayanan kesehatan. Sebelumnya, pelayanan medis yang bernilai miliaran rupiah menjadi beban Pemerintah Pusat. Kini, Pemprov NTB mengambil alih tanggung jawab ini, yang berarti pembayaran kepada rumah sakit akan ditanggung oleh daerah. "Kita gratiskan dari pemerintah. Jadi nanti pemerintah daerah yang akan membayar ke rumah sakit. Jadi uangnya tetap berputar di daerah. Tapi tetap ada nilainya," jelas Gubernur Iqbal, menunjukkan bahwa dukungan ini tetap memiliki dampak ekonomi lokal. Target Penonton dan Kualitas Wisatawan MotoGP Mandalika 2026 Selain memastikan kelancaran penyelenggaraan acara dari sisi operasional dan pelayanan, Pemprov NTB juga menetapkan target yang ambisius untuk jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026. Pemerintah Provinsi menargetkan kehadiran minimal 200.000 penonton selama tiga hari penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia. Target ini dilatarbelakangi oleh kesuksesan penyelenggaraan tahun sebelumnya. MotoGP Mandalika 2025 berhasil mencatatkan rekor kehadiran lebih dari 140.000 penonton, bahkan dengan kapasitas tribun yang dilaporkan terisi penuh. "Mudah-mudahan sama dengan tahun lalu paling tidak. Karena tahun lalu itu sudah full capacity sebetulnya," ujar Gubernur Iqbal, optimis dapat mempertahankan atau bahkan melampaui angka tersebut. Namun, Gubernur Iqbal juga menegaskan bahwa target kuantitas penonton bukanlah satu-satunya fokus. Pemerintah daerah juga sangat memperhatikan kualitas wisatawan yang datang ke Mandalika. "Jadi sebetulnya yang kita harapkan itu bukan sekadar angkanya, tetapi kualitas penonton yang datang," imbuhnya. Ini menyiratkan adanya strategi untuk menarik wisatawan yang memiliki daya beli lebih tinggi dan potensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, serta menghargai keindahan dan budaya lokal. MotoGP Mandalika: Strategi Nasional Pengembangan Sport Tourism Peluncuran resmi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang dilaksanakan di Jakarta pada Kamis, 18 Juni lalu, turut dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, bersama Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Kehadiran pejabat tinggi negara ini menegaskan status MotoGP Mandalika sebagai salah satu agenda prioritas dalam pengembangan pariwisata olahraga nasional. Memasuki tahun kelima penyelenggaraannya di Sirkuit Mandalika, ajang MotoGP bukan hanya sekadar tontonan olahraga kelas dunia. Ia telah bertransformasi menjadi sarana strategis untuk mempromosikan keindahan alam, kekayaan budaya, serta potensi pariwisata Lombok dan NTB kepada audiens global. Menpora Erick Thohir menekankan peran MotoGP Mandalika sebagai bagian integral dari strategi nasional untuk mengembangkan sport tourism dan industri olahraga. Menurutnya, ajang ini memiliki potensi luar biasa untuk memberikan dampak ekonomi yang luas, sekaligus menampilkan wajah terbaik Indonesia di kancah internasional. "Lebih dari sekadar balapan, MotoGP Mandalika menjadi etalase yang menampilkan keindahan alam, budaya, dan keramahan Indonesia di panggung internasional," ungkap Menpora. Manfaat Nyata bagi Daerah dan Nasional Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, turut mengamini manfaat nyata yang telah dirasakan oleh daerah dari penyelenggaraan MotoGP. Ia menyatakan bahwa setiap tahunnya, ajang internasional ini secara signifikan mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, aktivitas penerbangan, hingga perputaran roda ekonomi masyarakat. Keterlibatan lebih dari 600 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penyerapan tenaga kerja lokal menjadi bukti konkret dampak positifnya. "MotoGP Mandalika adalah kebanggaan Indonesia. Kami ingin seluruh masyarakat Indonesia memiliki rasa memiliki terhadap event ini, karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh NTB, tetapi juga bagi kemajuan pariwisata dan perekonomian nasional," ujar Wagub Indah, menekankan skala manfaat yang lebih luas. Dengan pergeseran fokus pendanaan hosting fee dan penguatan pada pelayanan serta fasilitas pendukung, penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 diharapkan dapat terus memberikan kontribusi positif bagi NTB dan Indonesia secara keseluruhan, baik dari sisi ekonomi, pariwisata, maupun citra bangsa di mata dunia. Post navigation Koalisi Pemantau Proyek Infrastruktur Indonesia dan ICW Laporkan Dugaan Korupsi Rp 20 Miliar di Proyek Mandalika ke KPK