Nasib Proyek Kereta Gantung Rinjani Terkatung-katung: Investor Tiongkok Menghilang, Pemprov NTB Tegas Menolak

MATARAM – Rencana ambisius pembangunan proyek kereta gantung di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) kini menghadapi ketidakpastian yang semakin mendalam. Investor asal Tiongkok, yang sebelumnya menunjukkan komitmen kuat dan bahkan telah menyetorkan dana sebesar Rp5 miliar sebagai tanda keseriusan, kini dilaporkan menghilang tanpa jejak komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB). Sikap tegas Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang secara eksplisit menolak pembangunan fasilitas tersebut di kawasan konservasi menjadi titik krusial yang tampaknya memengaruhi kelanjutan proyek.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma, membenarkan minimnya interaksi dengan pihak investor. “Belum ada komunikasi. Prinsipnya, kalau investornya tidak pernah menemui, kami tidak ada kabar lagi. Itu saja intinya,” ujar Irnadi saat ditemui di Mataram pada Rabu (29/7). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa bola kini berada sepenuhnya di tangan investor untuk mengambil langkah selanjutnya, jika memang masih berniat untuk melanjutkan proyek tersebut.

Mengenai dana awal sebesar Rp5 miliar yang telah diserahkan kepada Pemprov NTB, Irnadi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan urusan antara investor dan pemerintah. Pemprov NTB menyatakan kesiapannya untuk kembali berdiskusi jika investor berkeinginan untuk melanjutkan pembicaraan atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut mengenai status proyek. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada indikasi kuat dari pihak investor untuk melakukan langkah tersebut.

Proses administrasi proyek kereta gantung ini sendiri masih berada di tingkat pemerintah pusat, khususnya dalam tahap pengajuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Irnadi Kusuma menjelaskan bahwa meskipun Amdal nantinya disetujui oleh pemerintah pusat, dukungan dan pertimbangan dari pemerintah daerah tetap memegang peranan penting. “Biasanya pusat juga mempertimbangkan bagaimana dukungan pemerintah daerah. Artinya, pendapat pemerintah daerah ikut dipertimbangkan. Kita tunggu saja,” katanya. Hal ini menunjukkan adanya sinergi yang diharapkan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengambilan keputusan terkait proyek berskala besar yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan.

Dinamika Investasi dan Pertimbangan Non-Teknis

Munculnya ketidakpastian ini secara alami menimbulkan pertanyaan mengenai potensi dampaknya terhadap iklim investasi di NTB secara keseluruhan. Irnadi Kusuma berpendapat bahwa setiap investasi memiliki karakteristik dan pertimbangan yang berbeda. Dalam kasus proyek kereta gantung Rinjani, pemerintah tidak hanya mengedepankan aspek teknis dari sebuah investasi, tetapi juga menimbang secara mendalam faktor lingkungan, sosial, serta respons dari masyarakat lokal dan adat.

“Tidak hanya teknis sebuah investasi, tetapi faktor nonteknis juga perlu menjadi pertimbangan,” tegas Irnadi. Ia menekankan bahwa keputusan yang diambil haruslah komprehensif dan mempertimbangkan berbagai dimensi, tidak semata-mata didasarkan pada potensi keuntungan finansial.

Meskipun demikian, DPMPTSP NTB tetap menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan maksimal terhadap seluruh sektor investasi yang berkeinginan masuk ke NTB. “Kalau kami di DPMPTSP, pada prinsipnya semua sektor yang akan berinvestasi kami dukung secara maksimal. Namun, jika memang ada hal-hal lain di luar aspek teknis investasi, ya itu juga menjadi pertimbangan,” jelasnya. Komitmen ini menunjukkan bahwa Pemprov NTB berupaya menyeimbangkan antara upaya menarik investasi dengan menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kronologi dan Perubahan Sikap yang Mencolok

Perubahan sikap pemerintah yang cenderung menolak proyek ini menimbulkan pertanyaan publik, terutama mengingat bahwa proyek kereta gantung Rinjani sempat mendapatkan dukungan, bahkan hingga dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Desa Karang Sidemen, Kabupaten Lombok Tengah, pada Desember 2022. Momen groundbreaking ini tentu saja menjadi sorotan dan memberikan sinyal positif kepada investor pada saat itu.

Menanggapi hal tersebut, Irnadi Kusuma menjelaskan bahwa sejak awal, investor memang diwajibkan untuk menyusun dokumen Amdal sebelum proyek dapat dilanjutkan ke tahap implementasi. Menurutnya, seluruh investasi, bahkan yang telah mendapatkan persetujuan awal, tetap harus melalui proses evaluasi dan pengawasan yang ketat. “Semua penyelenggaraan investasi perlu evaluasi dan pengawasan. Apalagi ini belum berjalan. Yang sudah berjalan saja tetap dievaluasi, bukan berarti setelah disetujui lalu tidak ada evaluasi,” katanya.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, belum ada evaluasi substantif yang dapat dilakukan karena proyek tersebut belum benar-benar direalisasikan. “Ini mungkin baru pernah groundbreaking, tetapi sampai saat ini belum juga direalisasikan. Ini kembali kepada investor,” ujar Irnadi, kembali menegaskan bahwa langkah selanjutnya bergantung pada inisiatif investor.

Alasan Penolakan Berbasis Konservasi dan Ekologi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, H. Didik Mahmud Gunawan Hadi, turut memberikan pandangan mendalam mengenai alasan di balik penolakan pembangunan kereta gantung di kawasan TNGR. Didik secara tegas menyatakan bahwa sikap dinas sejalan dengan pernyataan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang secara terbuka menolak keberadaan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani.

“Kalau ditanya apa pandangan atau sikap kita terhadap kereta gantung ini, ya sesuai dengan kata Pak Gubernur waktu acara Geopark kemarin: menolak keberadaan kereta gantung,” tegas Didik.

Alasan utama penolakan ini terletak pada posisi strategis kawasan Gunung Rinjani sebagai Mother of Island yang memiliki nilai ekologis, konservasi, dan simbolis yang sangat tinggi. Kawasan ini merupakan benteng pertahanan keanekaragaman hayati dan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem pulau. Pembangunan infrastruktur berskala besar seperti kereta gantung dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem yang rapuh, mengubah bentang alam, dan berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan.

Proses Amdal dan Peran Pemerintah Daerah

Saat ini, seluruh proses terkait proyek kereta gantung Rinjani masih menunggu hasil akhir dari pengajuan Amdal yang sedang diproses di pemerintah pusat. Selama dokumen Amdal tersebut belum mendapatkan persetujuan resmi, proyek tidak dapat dilanjutkan ke tahap konstruksi.

Didik Mahmud Gunawan Hadi menjelaskan bahwa Pemprov NTB akan terlibat secara aktif dalam forum pembahasan bersama pemerintah pusat apabila dokumen Amdal telah selesai diproses. Dalam forum tersebut, Pemprov NTB akan menyampaikan argumentasi dan sikap resmi penolakan terhadap proyek tersebut.

“Kalau kami berproses secara administrasi. Selama mereka belum bisa menyampaikan Amdal yang disetujui oleh pemerintah pusat, selama itu pula proyek kereta gantung belum bisa berjalan,” tutup Didik. Penekanan pada proses administrasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah akan menggunakan jalur formal untuk menyuarakan keputusannya, sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah melalui kajian yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek krusial.

Implikasi Jangka Panjang dan Prospek Investasi di NTB

Kasus proyek kereta gantung Rinjani ini menjadi studi kasus penting bagi NTB dalam mengelola masuknya investasi asing. Penolakan terhadap proyek yang sempat mendapatkan groundbreaking ini mengindikasikan pergeseran prioritas pemerintah daerah, yang kini lebih mengedepankan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekologis dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata.

Langkah Pemprov NTB dalam menolak proyek di kawasan konservasi yang sangat sensitif seperti Rinjani dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi aset alam yang tak ternilai harganya. Hal ini juga bisa menjadi sinyal bagi calon investor lain bahwa NTB tidak hanya terbuka untuk investasi, tetapi juga memiliki standar yang tinggi dalam hal keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Meskipun demikian, penolakan ini juga berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor yang mungkin melihatnya sebagai ketidakpastian regulasi atau perubahan kebijakan yang mendadak. Namun, dari sudut pandang pemerintah, penolakan ini didasarkan pada pertimbangan yang matang dan demi kepentingan jangka panjang provinsi.

Ke depan, NTB perlu terus mengkomunikasikan secara jelas kriteria dan prioritas investasinya kepada para calon investor. Transparansi mengenai kawasan mana yang prioritas untuk dilindungi dan kawasan mana yang terbuka untuk pengembangan akan sangat membantu dalam membangun kepercayaan dan memastikan aliran investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Peran investor seperti yang berasal dari Tiongkok dalam proyek ini menjadi sorotan. Hilangnya komunikasi menunjukkan adanya kemungkinan bahwa investor belum sepenuhnya memahami atau menerima regulasi dan prioritas pembangunan di NTB, atau mungkin menghadapi tantangan internal yang membuat mereka tidak dapat melanjutkan komitmen.

Dengan masih berjalannya proses Amdal di tingkat pusat, nasib akhir proyek kereta gantung Rinjani masih menggantung. Namun, sikap tegas Pemprov NTB dalam menjaga kelestarian kawasan Rinjani telah menjadi pernyataan kuat mengenai komitmennya terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kasus ini akan terus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi NTB dalam merumuskan kebijakan investasi di masa mendatang.