Nurul Adha Lantik Pamannya Jadi Penjabat Sekda Lombok Barat

H. Saeful Ahkam secara resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat pada Senin, 7 September 2026. Upacara pelantikan berlangsung khidmat di Ruang Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, dihadiri oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Lombok Barat. Penunjukan Ahkam sebagai Pj Sekda ini menarik perhatian publik, tidak hanya karena posisi strategis yang diembannya, tetapi juga karena statusnya sebagai paman dari Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha Muharrar. Dalam sambutan pertamanya, Ahkam langsung menyoroti pentingnya integritas dan menegaskan komitmennya untuk tidak memanfaatkan jabatan tersebut demi kepentingan pribadi atau karier, serta memprioritaskan percepatan proses seleksi Sekda definitif.

Profil dan Latar Belakang Karier H. Saeful Ahkam

H. Saeful Ahkam bukanlah nama baru dalam kancah birokrasi Lombok Barat. Ia telah mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN) selama sekitar dua dekade, membangun rekam jejak yang solid di berbagai tingkatan jabatan. Sebelum dipercaya menjabat sebagai Pj Sekda, Ahkam telah menduduki serangkaian posisi penting, mulai dari kepala seksi, kepala bidang, hingga kepala bagian, dan pernah bertugas di tiga dinas berbeda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Pengalaman luas ini memberinya pemahaman mendalam tentang seluk-beluk administrasi pemerintahan daerah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan wilayah.

Ahkam secara tegas menyatakan bahwa perjalanan kariernya sebagai ASN dibangun jauh sebelum Hj. Nurul Adha Muharrar menjabat sebagai Wakil Bupati. Pernyataan ini menjadi penting untuk menepis potensi persepsi negatif terkait nepotisme atau kolusi, mengingat hubungan kekeluargaannya dengan pimpinan daerah. Ia menegaskan bahwa semua jabatan yang pernah diembannya diperoleh berdasarkan meritokrasi dan dedikasi yang telah ia tunjukkan selama puluhan tahun. “Alhamdulillah saya telah menduduki aneka jabatan sebelum Bu Wabup Lombok Barat bernama ‘Ummi Nurul’,” ujarnya, menekankan bahwa kesempatan saat ini adalah bagian dari "dorongan sejarah yang secara aturan legal dan bahkan etis."

Komitmen Integritas dan Anti-KKN: Sebuah Janji Publik

Salah satu poin paling krusial yang disampaikan Ahkam adalah komitmennya terhadap integritas. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa dirinya tidak ingin jabatan Pj Sekda dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau untuk memajukan kariernya secara tidak etis. Ahkam menyadari penuh perbedaan mendasar antara posisi Pj Sekda dan pejabat definitif, terutama terkait durasi masa jabatannya yang terbatas. Ia menegaskan, "Saya hanya Pj. Bukan definitif. Biarpun saya layak mendaftar, pantang bagi saya mengorbankan integritas yang saya punya selama 20-an tahun menjadi PNS jika harus dikategorikan KKN." Pernyataan ini mencerminkan kesadaran akan sensitivitas posisinya dan upaya untuk menjaga kepercayaan publik.

Lebih jauh, Ahkam mengungkapkan bahwa prinsip integritas ini telah ia pegang teguh jauh sebelum penunjukannya sebagai Pj Sekda. Ia bercerita bahwa ketika Nurul Adha memutuskan untuk maju sebagai calon wakil bupati, dirinya secara sadar memilih untuk "mengendapkan sebagian cita-cita karier." Keputusan ini diambil demi menjaga integritas keluarga, terlepas dari hasil Pilkada yang akan dihadapi Nurul Adha. Bagi Ahkam, menjaga kehormatan dan integritas keluarga adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. "Salah satu pengorbanan yang saya ambil, saat itu Bu Wabup bernama Nurul Adha Muharrar menjadi calon wakil bupati, adalah saya harus mengendapkan sebagian dari cita-cita karier, entah dalam posisi beliau menang atau kalah dalam Pilkada. Beliau kalah atau menang, bagi saya sama, yaitu komitmen integritas keluarga adalah segalanya," tegasnya.

Ahkam melihat integritas keluarga sebagai "kemewahan" yang dapat dipersembahkan kepada istri dan anak-anaknya. Kemewahan ini, menurutnya, bukanlah kekayaan materiil, melainkan sebuah nilai luhur yang hanya dapat dipahami melalui kesederhanaan hidup. Filosofi ini menunjukkan kedalaman pemikiran Ahkam dalam menempatkan nilai-nilai moral di atas ambisi duniawi, sebuah pesan yang resonan dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Tugas Prioritas dan Batas Waktu Jabatan Pj Sekda

Sebagai Penjabat, Ahkam sangat menyadari bahwa masa jabatannya memiliki batas waktu yang jelas. Sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku bagi Penjabat Sekretaris Daerah, masa tugasnya paling lama adalah tiga bulan, atau sampai pejabat definitif ditetapkan. Oleh karena itu, ia menempatkan percepatan proses seleksi Sekda definitif sebagai salah satu tugas utamanya. Komitmen ini menunjukkan bahwa Ahkam tidak berambisi untuk mempertahankan posisi tersebut, melainkan ingin memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar dan sesuai aturan.

Penunjukan Pj Sekda biasanya dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda definitif yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pensiun, mutasi, atau pemberhentian. Dalam konteks ini, Pj Sekda memiliki peran krusial sebagai jembatan transisi yang memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa hambatan. Tugas seorang Pj Sekda mencakup koordinasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan aset daerah, serta mendukung perumusan kebijakan strategis daerah. Dengan masa jabatan yang singkat, tantangan utama Pj Sekda adalah menjaga stabilitas birokrasi dan memastikan tidak ada program prioritas yang terhambat, sambil mempersiapkan proses transisi kepada Sekda definitif.

Konteks Administratif dan Hukum Penunjukan Pj Sekda

Penunjukan Pj Sekda memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Umumnya, penunjukan ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Regulasi ini menetapkan bahwa apabila posisi Sekretaris Daerah definitif kosong, kepala daerah dapat menunjuk seorang pejabat tinggi pratama untuk mengisi jabatan tersebut sebagai Penjabat Sekda. Persyaratan bagi seorang Pj Sekda biasanya meliputi pangkat/golongan, pengalaman di bidang administrasi pemerintahan, dan integritas.

Peran Sekda sangat vital dalam struktur pemerintahan daerah. Sekda adalah jabatan tertinggi di lingkungan ASN pemerintah daerah, bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah (bupati/wali kota). Fungsi Sekda meliputi:

1. Koordinasi: Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah.
2. Administrasi: Memimpin dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum.
3. Perumusan Kebijakan: Membantu kepala daerah merumuskan kebijakan daerah dan mengimplementasikannya.
4. Pelayanan Publik: Memastikan efektivitas pelayanan publik melalui koordinasi antar-OPD.

Mengingat peran strategis ini, pemilihan Pj Sekda harus dilakukan secara cermat untuk memastikan kelangsungan roda pemerintahan. Penekanan Ahkam pada percepatan seleksi Sekda definitif menunjukkan pemahaman akan urgensi untuk memiliki pejabat dengan kewenangan penuh dan legitimasi jangka panjang untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara optimal. Proses seleksi Sekda definitif sendiri merupakan tahapan yang panjang dan transparan, melibatkan panitia seleksi (Pansel) yang akan menilai kompetensi, manajerial, sosial kultural, dan integritas para calon.

Filosofi Integritas Ahkam: Tri Kaya Parisudha dan Iman-Ilmu-Ihsan

Dalam mengakhiri pernyataannya, Ahkam memberikan landasan filosofis yang kuat mengenai integritas yang ia anut. Ia mengaitkan integritas dengan prinsip Tri Kaya Parisudha, sebuah konsep yang berasal dari ajaran agama Hindu yang menekankan kesucian dalam tiga aspek: pikiran (manacika), perkataan (wacika), dan perbuatan (kayika). Bagi Ahkam, ini berarti ia ingin selalu suci dalam pikiran, suci dalam perkataan, dan suci dalam perbuatan.

Selain itu, Ahkam juga menghubungkan integritas dengan nilai-nilai keislaman melalui trilogi Iman, Ilmu, dan Ihsan. Ia menjelaskan bahwa Ihsan berarti Allah menjadi saksi atas setiap tindakan dan niatnya. "Islamku mengajarkanku Iman-Ilmu-Ihsan. Ihsan itu berarti Allah menjadi saksiku. Allah SWT melindungi kami sekeluarga, insya Allah," pungkasnya. Perpaduan antara nilai-nilai luhur dari berbagai sumber ini menunjukkan kedalaman spiritual dan moral Ahkam dalam memahami dan mengimplementasikan integritas dalam kehidupan profesional dan pribadinya. Ini bukan sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen yang berakar pada keyakinan mendalam.

Dampak dan Implikasi yang Lebih Luas

Penunjukan H. Saeful Ahkam sebagai Pj Sekda Lombok Barat membawa beberapa implikasi penting. Pertama, komitmennya terhadap integritas dan penolakannya terhadap KKN, terutama di tengah sorotan hubungan kekeluargaan, dapat menjadi preseden positif bagi tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi dan mendorong transparansi.

Kedua, fokus Ahkam pada percepatan seleksi Sekda definitif menunjukkan profesionalisme dan pemahaman akan kebutuhan stabilitas jangka panjang dalam birokrasi. Proses yang transparan dan akuntabel dalam pemilihan Sekda definitif sangat krusial untuk memastikan pejabat yang terpilih memiliki kapabilitas dan integritas yang mumpuni. Hal ini juga penting untuk menghindari kekosongan kepemimpinan yang berlarut-larut yang dapat menghambat program-program pembangunan.

Ketiga, keberadaan Pj Sekda dengan batasan waktu yang jelas menekankan pentingnya efisiensi dan fokus pada tugas-tugas esensial. Selama masa jabatannya, Ahkam diharapkan dapat menjaga koordinasi yang baik antar-OPD, memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, dan mempersiapkan landasan yang kuat bagi Sekda definitif yang akan datang.

Harapan dari Berbagai Pihak

Meskipun belum ada pernyataan resmi dari Bupati Lombok Barat atau perwakilan OPD lainnya, secara logis dapat disimpulkan bahwa penunjukan Ahkam ini diharapkan membawa stabilitas dan efisiensi dalam roda pemerintahan. Bupati tentu mengharapkan Pj Sekda dapat menjalankan tugas-tugas administrasi dengan baik, menjaga koordinasi, dan membantu mempercepat proses seleksi definitif tanpa hambatan.

Dari kalangan ASN dan masyarakat, ada harapan besar agar komitmen integritas yang digaungkan Ahkam dapat benar-benar terwujud dalam setiap kebijakan dan tindakan. Kehadiran seorang Pj Sekda yang berintegritas dan profesional sangat penting untuk menjaga moralitas birokrasi dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan semata-mata demi kepentingan publik. Ahkam sendiri menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas di bawah siapa pun yang nantinya menjadi Bupati Lombok Barat, menunjukkan profesionalisme dan dedikasi yang tidak terikat pada afiliasi pribadi atau keluarga. "Doakan saya bisa menjalankan tugas yang diamanahkan, siapapun bupatinya. Entah dia keluarga saya atau bukan. Saya hanya ingin memperjuangkan integritas diri keluarga saya," tegasnya, mengakhiri pesannya dengan janji pengabdian yang tulus.

Secara keseluruhan, pelantikan H. Saeful Ahkam sebagai Pj Sekda Lombok Barat menandai babak baru dalam administrasi pemerintahan daerah. Dengan latar belakang karier yang panjang, komitmen kuat terhadap integritas, dan fokus pada percepatan transisi, Ahkam mengemban amanah yang signifikan. Keberhasilannya dalam menjaga roda pemerintahan tetap stabil dan memastikan proses seleksi definitif berjalan lancar akan menjadi ukuran utama dalam masa jabatannya yang terbatas namun krusial ini.