Organda NTB Mendesak Kejelasan Tata Kelola Transportasi Menjelang MotoGP 2026 di Mandalika

Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat (NTB) melayangkan desakan serius kepada Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Pemerintah Provinsi NTB untuk segera memberikan kejelasan definitif mengenai skema tata kelola transportasi yang akan diterapkan menjelang dan selama pelaksanaan MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap sejumlah persoalan krusial yang dinilai belum terselesaikan, serta potensi terulangnya kendala yang dihadapi pada penyelenggaraan sebelumnya, yang dapat berdampak pada kelancaran acara dan keberlanjutan usaha para pelaku transportasi lokal.

Persoalan utama yang disorot oleh Organda NTB mencakup belum adanya kepastian mengenai siapa yang akan bertanggung jawab mengelola operasional shuttle bus di dalam kawasan sirkuit. Selain itu, maraknya praktik percaloan kendaraan rental juga menjadi perhatian serius. Organda NTB menekankan bahwa penetapan kebijakan dan pengumuman pihak pengelola secara dini sangat penting. Hal ini memberikan waktu yang memadai bagi para pelaku usaha transportasi di NTB untuk melakukan persiapan armada, sumber daya manusia, serta aspek pendukung lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan yang diprediksi akan meningkat tajam seiring dengan gelaran internasional tersebut.

Keterbatasan Armada Lokal dan Urgensi Koordinasi

Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, secara tegas meminta ITDC untuk segera mengumumkan pihak yang ditunjuk sebagai pengelola shuttle bus di area sirkuit. Keterlambatan dalam penetapan ini, menurut Junaidi, berisiko mengulang permasalahan yang terjadi pada gelaran MotoGP sebelumnya, di mana pengumuman seringkali dilakukan sangat mendekati hari pelaksanaan.

"Kebutuhan shuttle bus di dalam sirkuit itu sekitar 130 unit, sementara ketersediaan bus medium pariwisata di Lombok hanya sekitar 50 sampai 60 unit. Jangan sampai seperti tahun lalu, H-1 minggu baru diumumkan. Jika diberi kepastian lebih awal, pengusaha angkutan daerah bisa mengatur kesiapan armada," ungkap Junaidi Kasum, Senin (7/9).

Junaidi menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah armada bus pariwisata medium di Lombok menjadi alasan utama mengapa koordinasi sejak jauh hari sangatlah vital. Apabila kebutuhan shuttle bus di dalam sirkuit tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh armada lokal, Organda NTB berharap ada skema yang memungkinkan pengusaha transportasi daerah untuk melakukan antisipasi dengan menyiapkan armada tambahan dari luar daerah secara terencana. Ini termasuk menjalin komunikasi dan negosiasi dengan penyedia jasa transportasi dari provinsi lain, sehingga prosesnya dapat berjalan lebih efisien dan terukur.

Skema Transportasi di Luar Sirkuit dan Keadilan Bisnis

Selain persoalan pengelolaan transportasi di dalam kawasan sirkuit, Organda NTB juga menyoroti skema pengadaan transportasi di luar area sirkuit yang berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Organda NTB mendesak pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pola kerja sama yang diterapkan bersifat adil dan mengedepankan prinsip business-to-business (B2B) yang profesional.

Junaidi Kasum mengkhawatirkan adanya potensi ketidakadilan di mana pengusaha transportasi lokal hanya diminta untuk membantu dengan tarif yang sangat rendah, sementara operator transportasi dari luar daerah justru mendapatkan skema pembayaran yang lebih menguntungkan. Hal ini dianggap dapat merugikan pelaku usaha transportasi lokal yang telah berinvestasi dan siap berkontribusi.

"Kami berharap tidak ada lagi budaya ‘minta tolong’ atau minta sumbangan armada dengan tarif semurah-murahnya ke pengusaha lokal, sementara ke pengusaha transportasi luar dijalankan bisnis murni. Supaya adil. Jangan kendaraan luar dibayar tinggi, kendaraan lokal dimintai tolong saja," tegas Junaidi.

Ia menekankan pentingnya kesetaraan dalam perlakuan bisnis. Jika armada dari luar daerah dapat dioperasikan dengan skema bisnis yang menguntungkan, maka armada lokal pun harus mendapatkan perlakuan yang serupa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP.

Kesiapan Armada Lokal dan Kebutuhan Armada Tambahan

Menjelang gelaran MotoGP 2026, Junaidi Kasum memperkirakan bahwa kesiapan armada transportasi lokal di NTB saat ini berada pada kisaran 60 hingga 70 persen dari total kebutuhan yang diprediksi. Angka ini menunjukkan adanya potensi kekurangan yang perlu diantisipasi.

Oleh karena itu, Organda NTB mengakui bahwa keterlibatan armada dari luar daerah, termasuk dari Bali yang memiliki potensi pasokan armada yang lebih besar, kemungkinan masih diperlukan untuk menutup kekurangan kuota tersebut. Namun, Junaidi menekankan bahwa prioritas utama harus tetap diberikan kepada armada milik pengusaha lokal dalam setiap skema transportasi yang disiapkan selama ajang internasional tersebut.

"Armada luar daerah mungkin tetap dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan. Tetapi jangan sampai armada lokal justru terpinggirkan. Kami berharap ada keberpihakan yang proporsional kepada pengusaha daerah," ujar Junaidi.

Dampak Ekonomi dan Peluang bagi Pengusaha Lokal

Keberadaan MotoGP di Mandalika tidak hanya diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata NTB, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi seluruh pelaku usaha, termasuk sektor transportasi. Organda NTB memandang ajang ini sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan pendapatan dan kapasitas usaha para anggotanya.

Namun, peluang ini dapat terwujud secara optimal hanya jika ada kebijakan yang berpihak dan skema kerja sama yang adil. Organda NTB berupaya agar ajang sebesar MotoGP dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal, bukan justru mendominasi peluang bisnisnya oleh pihak luar daerah tanpa memberikan kontribusi yang berarti bagi pengusaha lokal.

Latar Belakang dan Kronologi Perkembangan

Pelaksanaan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjadi tuan rumah ajang balap motor kelas dunia. Proyek Sirkuit Mandalika sendiri merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika yang digagas oleh pemerintah.

• 2019-2021: Proses pembangunan Sirkuit Mandalika intensif dilakukan. Pemerintah terus berupaya menarik investor dan memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk aksesibilitas dan akomodasi.
• 2021: Sirkuit Mandalika pertama kali menjadi tuan rumah ajang World Superbike (WSBK). Pelaksanaan ini menjadi uji coba awal untuk melihat kesiapan berbagai sektor, termasuk transportasi. Beberapa kendala terkait transportasi mulai teridentifikasi, seperti kebutuhan shuttle bus dan koordinasi armada.
• Maret 2022: MotoGP pertama kali diselenggarakan di Sirkuit Mandalika. Meskipun sukses menarik jutaan penonton, penyelenggaraan ini kembali mengungkap beberapa tantangan dalam pengelolaan transportasi, termasuk isu percaloan dan efektivitas shuttle bus.
• 2023-2025: Menjelang penyelenggaraan MotoGP 2026, Organda NTB mulai meningkatkan advokasinya untuk memastikan perbaikan dan penyelesaian isu-isu yang muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Desakan ini semakin menguat seiring dengan semakin dekatnya jadwal pelaksanaan.
• September 2023: Pernyataan dari Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, yang menyoroti urgensi kejelasan tata kelola transportasi menjelang MotoGP 2026, menjadi bukti nyata dari upaya proaktif Organda untuk mengawal persiapan acara ini.

Data Pendukung dan Implikasi

Menurut data dari Dinas Perhubungan NTB pada tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan transportasi selama gelaran MotoGP di Mandalika dapat mencapai ribuan kendaraan, mulai dari bus pariwisata, mobil penumpang, hingga kendaraan roda dua. Jumlah penonton yang diperkirakan hadir bisa mencapai ratusan ribu orang dalam beberapa hari penyelenggaraan.

Implikasi dari kelalaian dalam tata kelola transportasi bisa sangat luas:

• Pengalaman Wisatawan: Ketidaknyamanan akibat minimnya transportasi, tarif yang tidak jelas, atau sulitnya akses dapat menurunkan kepuasan wisatawan, yang berpotensi mengurangi minat mereka untuk kembali ke Lombok.
• Reputasi Daerah: Kegagalan dalam mengelola aspek logistik dasar seperti transportasi dapat merusak citra NTB sebagai destinasi pariwisata internasional yang profesional.
• Kerugian Ekonomi Lokal: Jika pengusaha transportasi lokal tidak dilibatkan secara adil atau bahkan terpinggirkan, potensi pendapatan yang seharusnya mengalir ke daerah akan hilang.
• Potensi Kecelakaan dan Ketidakamanan: Manajemen transportasi yang buruk, termasuk maraknya percaloan tanpa pengawasan, dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan potensi tindak kriminalitas.

Tanggapan Resmi (Prediksi Berbasis Pernyataan Organda)

Meskipun belum ada pernyataan resmi langsung dari ITDC atau Pemprov NTB yang dikonfirmasi dalam artikel sumber, Organda NTB mengharapkan adanya respons positif dan tindakan konkret. Idealnya, tanggapan resmi akan mencakup:

• Penetapan Jadwal Pengumuman: ITDC dan Pemprov NTB akan mengumumkan jadwal pasti kapan pihak pengelola shuttle bus dan skema transportasi lainnya akan diumumkan.
• Pembentukan Tim Koordinasi: Pembentukan tim bersama yang melibatkan Organda NTB, ITDC, Dinas Perhubungan, dan stakeholder terkait untuk merumuskan kebijakan transportasi yang inklusif.
• Transparansi Skema Bisnis: Penjelasan rinci mengenai skema tarif dan pembayaran untuk armada lokal maupun dari luar daerah, dengan penekanan pada prinsip keadilan B2B.
• Sosialisasi dan Edukasi: Program sosialisasi dan edukasi bagi para pengusaha transportasi lokal mengenai standar operasional, perizinan, dan potensi kerja sama.

Organda NTB menegaskan bahwa keterlibatan dan keberpihakan yang proporsional terhadap pengusaha daerah adalah kunci utama untuk memastikan kesuksesan penyelenggaraan MotoGP 2026 tidak hanya dari sisi acara balapnya, tetapi juga dari sisi dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat NTB.