Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Mataloko: Klarifikasi Luas Lahan, Keterlibatan Adat, dan Manfaat Lingkungan

MATARAM – Perdebatan dan kekhawatiran mengenai pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya terkait persepsi luas lahan yang digunakan, mendapatkan klarifikasi mendalam dari para ahli dan pihak pengembang. Ahli geothermal Institut Teknologi Bandung (ITB), Ali Ashat, secara tegas meluruskan pemahaman masyarakat mengenai konsep Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan kebutuhan lahan aktual untuk pembangunan fasilitas energi terbarukan ini.

Ali Ashat menjelaskan bahwa luas WKP yang ditetapkan pada tahap awal eksplorasi, yang memang bisa mencapai puluhan ribu hektare, sangat berbeda dengan area yang benar-benar dimanfaatkan secara fisik untuk pembangunan fasilitas PLTP. "Saat eksplorasi luas WKP cukup luas, namun akan mengecil saat produksi," ujar Ali Ashat. "WKP dapat mencapai puluhan ribuan hektar, tetapi pemanfaatan lahannya sangat minim dan hanya digunakan untuk fasilitas tertentu seperti jalan akses, wellpad, jalur pipa, fasilitas pembangkit, serta sarana penunjang operasi," tambahnya.

Luas Lahan Aktual Sangat Efisien Dibandingkan Potensi WKP

Data gambaran umum pengembangan PLTP Mataloko menunjukkan bahwa luas WKP mencapai sekitar 996,2 hektare. Namun, dari total luas tersebut, kebutuhan lahan aktual untuk pengembangan PLTP Mataloko hanya sekitar 13,3 hektare. Angka ini merepresentasikan hanya sekitar 1,3 persen dari total luas WKP. Efisiensi pemanfaatan lahan ini menjadi sorotan penting, terutama mengingat rata-rata kebutuhan lahan untuk PLTP menurut data dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) adalah sebesar 0,9 hektare per Megawatt (MW). Dengan kapasitas PLTP Mataloko sebesar 2×10 MW (total 20 MW), kebutuhan lahan sebesar 13,3 hektare menunjukkan bahwa setiap MW hanya membutuhkan sekitar 0,665 hektare, yang berarti lebih efisien dari rata-rata nasional.

Klarifikasi ini penting untuk meredakan kekhawatiran masyarakat yang mungkin berasumsi bahwa seluruh area WKP akan dikonversi menjadi area industri panas bumi, yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang lebih luas. Fokus pemanfaatan lahan pada fasilitas-fasilitas pendukung operasional secara langsung meminimalkan jejak fisik proyek.

Infrastruktur Pendukung Tahap Awal Rampung 100 Persen

Di sisi lain, progres pembangunan infrastruktur pendukung untuk pengembangan PLTP Mataloko telah menunjukkan capaian yang signifikan. Adrys Silaban, Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) sekaligus Assistant Manager Project Site PLTP Mataloko dari Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 2, mengonfirmasi bahwa rencana pengembangan WKP Mataloko telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur pendukung tahap awal dengan progres mencapai 100 persen.

Infrastruktur yang telah rampung meliputi pembangunan wellpad A, B, C, dan D, laydown area (area penampungan material), jalan akses (access road), serta sistem penyediaan air (supply water system). Kesiapan infrastruktur ini merupakan tonggak krusial yang menandai selesainya fase persiapan sebelum proyek memasuki tahapan krusial berikutnya, yaitu pengeboran (drilling). Pengeboran merupakan tahap yang membutuhkan presisi tinggi dan persiapan matang, di mana infrastruktur yang memadai akan sangat menunjang kelancaran dan keamanan proses tersebut.

Keterlibatan Masyarakat Adat dan Penghormatan Kearifan Lokal

Salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam pengembangan PLTP Mataloko adalah komitmen terhadap pelibatan masyarakat adat dan penghormatan terhadap nilai-nilai, norma, serta mekanisme adat yang berlaku di wilayah setempat. Adrys Silaban menegaskan bahwa setiap tahapan pengembangan proyek selalu dilaksanakan dengan pendekatan yang mengedepankan komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.

"Seluruh proses kami laksanakan melalui koordinasi dan musyawarah bersama masyarakat adat sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Adrys Silaban. Ia memberikan contoh konkret bagaimana proses pelepasan hak atas tanah secara adat dilaksanakan melalui prosesi adat yang khas setempat, seperti Gose Ngusu Juta Lange. Demikian pula, penanaman pilar batas adat dilakukan melalui prosesi Mula Watu Ngusu yang disaksikan oleh para saksi batas dan tokoh adat. "Kami berkomitmen agar setiap tahapan pengembangan proyek berjalan selaras dengan kearifan lokal sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat," tegasnya.

Pendekatan ini tidak hanya sebatas formalitas, tetapi merupakan fondasi penting untuk memastikan keberlanjutan proyek dan mencegah potensi konflik sosial. Dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif dan menghargai sistem nilai mereka, pengembang berupaya membangun kepercayaan dan memastikan bahwa proyek berjalan dengan dukungan dan penerimaan dari komunitas lokal. Hal ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga harmoni antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya serta hak-hak masyarakat adat.

Manfaat Infrastruktur bagi Masyarakat Lokal

Kehadiran infrastruktur pendukung dalam pengembangan PLTP Mataloko tidak hanya ditujukan untuk mendukung operasional proyek semata, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Manager PT PLN (Persero) UPP Nusra 2, Avianda Edwin Fachruddin, menyampaikan pandangannya mengenai dampak positif infrastruktur ini.

Salah satu infrastruktur yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan akses jalan. Sebagai bagian dari site development proyek, PLN telah membangun akses jalan sepanjang sekitar 8 kilometer yang menghubungkan lokasi pengembangan PLTP Mataloko hingga Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Jalan ini dibangun untuk mendukung mobilisasi peralatan dan material selama masa konstruksi, namun fungsinya kini meluas menjadi sarana vital bagi aktivitas masyarakat.

Menurut Avianda, jalan yang kini beraspal ini telah meningkatkan konektivitas antara kawasan permukiman dan lahan pertanian warga. Sebelumnya, akses ke area tersebut mungkin terbatas dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Dengan adanya jalan yang memadai, aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk petani dalam mengangkut hasil panen atau menuju lahan mereka, menjadi jauh lebih mudah dan efisien.

"Kami berharap akses jalan ini dapat memperlancar mobilitas warga, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah proyek," ujar Avianda Edwin Fachruddin. Harapan ini menunjukkan bahwa PLN melihat proyek pengembangan PLTP tidak hanya dari sisi energi, tetapi juga dari sisi pembangunan sosial ekonomi masyarakat di wilayah sekitarnya. Peningkatan konektivitas seringkali menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui kemudahan akses pasar dan distribusi barang.

Peran Strategis PLTP Mataloko dalam Bauran Energi Nasional

Pengembangan PLTP Mataloko memiliki peran strategis dalam upaya PLN untuk memperkuat bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara. General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), RDW. Manurung, menegaskan komitmen PLN dalam agenda energi bersih ini.

"Kami berkomitmen memastikan pengembangan PLTP Mataloko dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan," tutup RDW. Manurung. Pemanfaatan energi panas bumi merupakan salah satu pilar penting dalam transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Panas bumi menawarkan sumber energi yang stabil dan dapat diandalkan (baseload power), yang sangat krusial untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan.

Pengembangan PLTP Mataloko juga akan berkontribusi signifikan terhadap keandalan sistem kelistrikan di Pulau Flores. Pulau-pulau di Nusa Tenggara, termasuk Flores, seringkali memiliki sistem kelistrikan yang terisolasi atau bergantung pada pembangkit listrik konvensional. Dengan adanya penambahan kapasitas dari sumber energi terbarukan seperti panas bumi, sistem kelistrikan akan menjadi lebih kuat, stabil, dan berpotensi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang harganya fluktuatif dan berdampak pada lingkungan.

Secara keseluruhan, pengembangan PLTP Mataloko mencerminkan upaya terpadu untuk memanfaatkan potensi energi terbarukan, mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, menghormati hak-hak masyarakat adat, dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat lokal. Klarifikasi mengenai luas lahan dan penjelasan detail mengenai proses pengembangan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat kepada publik, sekaligus menepis miskonsepsi yang mungkin berkembang.