Pemerintah Provinsi NTB Proyeksikan Penguatan Fiskal Signifikan di Tahun 2027, Pendapatan Daerah Ditargetkan Capai Rp6,2 Triliun

MATARAM – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengukir proyeksi penguatan postur anggaran fiskal yang substansial untuk Tahun Anggaran 2027. Dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, pendapatan daerah diproyeksikan melonjak hingga Rp6,2 triliun. Angka ini mencerminkan peningkatan signifikan sebesar 10,69 persen dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun Anggaran 2026 yang berada di kisaran Rp5,6 triliun. Proyeksi positif ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB yang diselenggarakan di Mataram pada Selasa (14/7).

Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menyatakan optimisme tinggi terhadap kemampuan fiskal NTB di tahun mendatang. Ia menekankan bahwa struktur anggaran yang sehat menjadi fondasi krusial untuk mendorong roda pembangunan daerah ke arah yang lebih progresif dan berkelanjutan. "Kondisi fiskal pada tahun 2027 menunjukkan tren pemulihan dan peningkatan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ini memberi ruang gerak lebih bagi program-program pro-rakyat," ujar Wagub yang akrab disapa Dinda tersebut, menandakan komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dalam alokasi anggaran.

Pendapatan Daerah: Pilar Pertumbuhan Anggaran 2027

Peningkatan pendapatan daerah yang diproyeksikan mencapai Rp6,2 triliun ini ditopang oleh kontribusi dari dua sektor utama. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mengalami pertumbuhan sebesar 3,44 persen. Angka ini naik dari Rp3,02 triliun pada APBD 2026 menjadi Rp3,12 triliun pada APBD 2027. Pertumbuhan PAD ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

Kedua, pos pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan mengalami lonjakan yang lebih dramatis, yaitu sebesar 20,01 persen. Pendapatan transfer ini diperkirakan akan meningkat dari Rp2,48 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp2,98 triliun pada Tahun Anggaran 2027. Peningkatan ini dapat mengindikasikan adanya alokasi dana transfer yang lebih besar dari pusat untuk mendukung program-program pembangunan dan pelayanan publik di NTB, termasuk potensi peningkatan dana alokasi khusus (DAK) atau dana transfer daerah lainnya. Sementara itu, pos pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan akan tetap stabil pada angka Rp114,12 miliar.

Belanja Daerah yang Terukur dan Surplus Anggaran

Dari sisi belanja daerah, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,06 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp300 miliar atau 5,70 persen dibandingkan dengan alokasi belanja tahun 2026 yang sebesar Rp5,73 triliun. Peningkatan belanja ini diharapkan dapat membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan.

Yang menarik dari rancangan anggaran ini adalah proyeksi surplus sebesar Rp162 miliar. Surplus ini merupakan indikator kesehatan fiskal yang baik dan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Surplus ini rencananya akan dialokasikan untuk menutup pembiayaan neto. Rincian penggunaannya mencakup:

• SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran): Sebesar Rp10 miliar akan dialokasikan dari penerimaan pembiayaan.
• Penyertaan Modal/Investasi Daerah ke BUMD: Sebesar Rp50 miliar akan diinvestasikan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat permodalan BUMD, meningkatkan efektivitas operasionalnya, dan pada akhirnya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa mendatang melalui dividen atau peningkatan kontribusi ekonomi lainnya.
• Cicilan Utang/Pembayaran Pokok Utang: Sebesar Rp122 miliar akan digunakan untuk membayar pokok utang yang jatuh tempo. Alokasi ini penting untuk menjaga kredibilitas keuangan daerah dan memastikan bahwa kewajiban finansial daerah dapat dipenuhi tepat waktu.

Arah Kebijakan Fiskal 2027: Menuju NTB Makmur Mendunia

Arah kebijakan fiskal Provinsi NTB untuk Tahun Anggaran 2027 secara tegas diselaraskan dengan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB di bawah kepemimpinan duet Gubernur H. Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri. Tema besar yang diusung dalam RKPD ini adalah “Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyiapan Ekosistem Industri Agromaritim serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan.”

Sesuai dengan tema tersebut, alokasi anggaran akan didistribusikan secara ketat dan terarah pada belanja-belanja wajib (earmarked) yang telah ditetapkan, serta program-program prioritas nasional yang sejalan dengan visi pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran yang terbatas. Ia menyatakan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, harus dikelola secara transparan dan akuntabel demi membangun kepercayaan publik. "Seluruh proses perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah diarahkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat NTB," tegasnya, menggarisbawahi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Landasan Kuat di Balik Target Makro yang Ambisius

Target makro yang ambisius ini tidak lahir tanpa landasan yang kuat. Pemerintah Provinsi NTB secara konsisten terus mengakselerasi pembangunan fisik dan non-fisik di berbagai sektor strategis demi mewujudkan visi jangka panjang “NTB Makmur Mendunia.”

Salah satu tonggak penting yang memperkuat posisi NTB sebagai lumbung pangan dan penyangga ketahanan air serta energi nasional adalah peresmian Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 10 Juli lalu. Bendungan ini melengkapi lima bendungan besar lainnya yang telah beroperasi di NTB, memberikan kontribusi signifikan terhadap irigasi pertanian, pasokan air bersih, dan potensi energi terbarukan. Keberadaan infrastruktur air yang memadai ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim.

Di sisi lain, sektor pariwisata yang berbasis olahraga atau yang dikenal sebagai sport tourism terus mengukuhkan posisinya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru yang potensial bagi NTB. Kesuksesan penyelenggaraan ajang lari Pocari Sweat Run 2026, yang berhasil mendatangkan ribuan pelari dari berbagai penjuru nusantara, menjadi bukti nyata multiplier effect yang dirasakan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor perhotelan lokal. Event semacam ini tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Tren positif di sektor pariwisata berbasis olahraga ini diproyeksikan akan terus terjaga dan bahkan meningkat, seiring dengan padatnya kalender event olahraga yang akan diselenggarakan di NTB. Mulai dari perhelatan akbar balap motor MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika yang selalu dinanti, hingga Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII yang baru saja dibuka pada 16 Juli ini. Lebih jauh lagi, NTB tengah mempersiapkan diri secara matang untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII pada tahun 2028. Gelaran akbar ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi olahraga nasional, tetapi juga menjadi momentum untuk mempromosikan pariwisata dan potensi ekonomi daerah kepada khalayak yang lebih luas.

Konektivitas Antarsektor untuk Dampak Masyarakat yang Nyata

Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menutup penjelasannya dengan menekankan pentingnya sinergi dan konektivitas antarberbagai sektor pembangunan. Beliau menegaskan bahwa kemajuan tidak boleh berjalan secara terkotak-kotak, melainkan harus terintegrasi agar dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. "Kita sepakat bahwa kemajuan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus ada konektivitas antarsektor agar dampaknya terasa langsung di dompet masyarakat," pungkasnya. Pernyataan ini mengindikasikan adanya strategi pembangunan yang holistik, di mana sektor ekonomi, infrastruktur, pariwisata, dan sumber daya manusia saling mendukung untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 ini merupakan langkah awal dalam proses penyusunan APBD yang lebih rinci. Selanjutnya, rancangan ini akan dibahas lebih mendalam oleh DPRD Provinsi NTB bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah. Diharapkan, melalui proses legislasi yang partisipatif dan konstruktif, APBD 2027 dapat disahkan tepat waktu dan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan NTB menuju kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Proyeksi penguatan fiskal ini juga dapat menjadi daya tarik bagi investor, baik domestik maupun internasional, untuk menanamkan modalnya di NTB. Dengan anggaran yang lebih kuat dan program pembangunan yang jelas, NTB berpotensi menjadi destinasi investasi yang menarik, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberhasilan dalam mencapai target pendapatan dan efektivitas belanja akan menjadi tolok ukur utama dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah di tahun mendatang.