Pemkab Dompu dan PT STM Gelar FGD Tahap II Program Pembangunan Dermaga Nelayan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama dengan PT Sumbawa Timur Mining (STM), sebuah perusahaan eksplorasi tembaga dan emas terkemuka, telah mengambil langkah signifikan dalam mematangkan rencana pembangunan Dermaga Nelayan (PPDN) di Kecamatan Hu’u. Agenda penting ini terwujud melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Tahap II yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Dompu. Pertemuan strategis ini menjadi kelanjutan vital dari FGD Tahap I yang telah diselenggarakan pada 5 Mei 2026, sekaligus merupakan manifestasi konkret dari Nota Kesepakatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang diteken oleh kedua belah pihak pada 28 Agustus 2026. Dengan alokasi dana mencapai Rp6,45 miliar dari PT STM, proyek pembangunan dermaga ini diharapkan mampu merevitalisasi sektor perikanan dan bahari di Dompu, meningkatkan keselamatan kerja para nelayan, serta memacu roda perekonomian lokal secara berkelanjutan.

Kronologi dan Latar Belakang Inisiatif Pembangunan Dermaga

Inisiatif pembangunan Dermaga Nelayan ini berakar kuat dari komitmen PT Sumbawa Timur Mining terhadap Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di wilayah operasionalnya. Sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial perusahaan, PT STM berupaya memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar, khususnya di Kecamatan Hu’u yang dikenal memiliki potensi maritim melimpah. Proses menuju FGD Tahap II ini diawali dengan serangkaian diskusi dan penilaian kebutuhan lapangan.

FGD Tahap I yang dilaksanakan pada 5 Mei 2026 menjadi fondasi awal untuk mengidentifikasi urgensi dan lingkup proyek. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Dompu dan PT STM telah menyepakati bahwa pembangunan dermaga baru merupakan prioritas utama mengingat kondisi dermaga lama yang sudah tidak representatif dan berpotensi membahayakan keselamatan nelayan serta menghambat aktivitas ekonomi. Data awal menunjukkan bahwa dermaga eksisting, yang dibangun beberapa dekade lalu, mengalami kerusakan struktural signifikan, dengan beberapa bagian tiang pancang yang keropos dan lantai dermaga yang retak, menjadikannya tidak layak fungsi untuk menopang kegiatan bongkar muat hasil laut yang semakin meningkat.

Puncak dari komitmen awal ini adalah penandatanganan Nota Kesepakatan Program PPM antara Pemkab Dompu dan PT STM pada 28 Agustus 2026. Nota kesepakatan ini menjadi payung hukum dan landasan formal bagi seluruh program PPM yang akan dilaksanakan, termasuk proyek PPDN. Dokumen tersebut merinci peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan implementasi program. Dengan adanya MoU ini, PT STM menegaskan keseriusannya untuk tidak hanya berinvestasi dalam eksplorasi sumber daya alam, tetapi juga berinvestasi pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat lokal.

FGD Tahap II yang dipimpin langsung oleh Bupati Dompu, Bambang Firdaus, S.E., berfokus pada detail teknis dan manajerial. Topik pembahasan mencakup perkembangan persiapan PPDN, konsep pembiayaan yang komprehensif, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang terukur untuk percepatan implementasi program. Diskusi intensif ini melibatkan berbagai dinas terkait di lingkungan Pemkab Dompu, perwakilan masyarakat nelayan, serta tim teknis dari PT STM, mencerminkan pendekatan kolaboratif yang inklusif.

Urgensi dan Dampak Ekonomi Sektor Bahari Dompu

Kabupaten Dompu, dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan sumber daya lautnya, secara historis sangat bergantung pada sektor perikanan dan kelautan. Kecamatan Hu’u, khususnya, merupakan salah satu sentra perikanan penting di Dompu, dengan ribuan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu tahun 2025, sektor perikanan menyumbang sekitar 15-18% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dompu, dengan melibatkan lebih dari 7.000 kepala keluarga nelayan. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya tergarap optimal karena keterbatasan infrastruktur pendukung, salah satunya adalah kondisi dermaga nelayan yang memprihatinkan.

Dermaga lama di Hu’u tidak hanya tidak aman, tetapi juga tidak efisien. Ukuran yang terbatas dan kerusakan struktural seringkali menyebabkan antrean kapal, kesulitan bongkar muat, bahkan insiden kecelakaan kerja. Hal ini berdampak langsung pada rantai pasok perikanan, mulai dari biaya operasional nelayan yang meningkat, kualitas hasil tangkapan yang menurun akibat waktu penanganan yang lama, hingga keterbatasan akses pasar. Para pelaku usaha bahari, seperti pedagang ikan, pengolah hasil laut, dan penyedia jasa perbaikan kapal, juga turut merasakan imbas negatifnya.

Pembangunan dermaga baru ini dinilai sangat mendesak. Dengan dermaga yang modern dan memenuhi standar keselamatan, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional nelayan. Waktu bongkar muat akan lebih cepat, kerusakan hasil tangkapan berkurang, dan aksesibilitas untuk kapal-kapal berukuran lebih besar akan terbuka. Ini secara langsung akan menunjang aktivitas perekonomian sektor bahari secara keseluruhan, menciptakan multiplier effect yang luas. Nelayan akan dapat melaut dengan lebih tenang, pedagang dapat mendistribusikan hasil laut dengan lebih baik, dan industri pengolahan ikan lokal dapat berkembang. PPDN tidak hanya sekadar membangun struktur fisik, melainkan membangun fondasi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir di Dompu.

Kolaborasi Strategis dan Komitmen Pembiayaan PT STM

PT Sumbawa Timur Mining menunjukkan komitmennya sebagai mitra pembangunan yang bertanggung jawab. Selain berfokus pada kegiatan eksplorasi tembaga yang merupakan inti bisnisnya, PT STM juga aktif mengimplementasikan program-program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Proyek PPDN adalah salah satu pilar utama dari program PPM PT STM yang dirancang untuk mendukung aksesibilitas aktivitas nelayan dan pelaku usaha bahari.

Dalam FGD Tahap II, Senior Community Relations Analyst PT STM, Vovia Witni, memaparkan secara rinci perkembangan terkait PPDN. "Kami membahas persiapan PPDN secara menyeluruh, mulai dari garis waktu (timeline) implementasi yang realistis, rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat, rancangan struktur gugus tugas (task force) yang akan bertanggung jawab, hingga rencana tindak lanjut, termasuk mekanisme pembiayaan yang transparan," jelas Witni. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PT STM telah melakukan kajian mendalam dan menyiapkan rencana yang matang untuk memastikan keberhasilan proyek.

Witni juga mengungkapkan secara eksplisit alokasi dana yang disiapkan PT STM untuk program PPDN mencapai Rp6,45 miliar. Angka ini menunjukkan keseriusan dan skala investasi PT STM dalam proyek ini. Dana tersebut tidak akan dicairkan sekaligus, melainkan secara bertahap dalam lima fase, dimulai pada November 2026. Pendekatan bertahap ini dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif, akuntabilitas, dan keselarasan dengan progres pembangunan fisik di lapangan.

Namun, pencairan dana ini tidak tanpa syarat. Witni menekankan bahwa ada beberapa prasyarat penting yang harus dipenuhi sebelum tahapan pembiayaan dimulai. "Sebelum tahapan pembiayaan dimulai, perlu dilakukan penandatanganan PKS PPDN secara resmi, pembentukan gugus tugas PPDN melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, serta pengajuan pencairan dana tahap pertama," kata Witni. Ini menunjukkan bahwa PT STM ingin memastikan kerangka kerja hukum dan kelembagaan telah kokoh sebelum dana digulirkan, guna meminimalkan risiko dan memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, agenda terdekat bagi Pemkab Dompu dan PT STM adalah meninjau dan menyepakati draf PKS, serta menyusun struktur final gugus tugas yang akan menjadi motor penggerak proyek ini. "Melalui komunikasi dan koordinasi yang konstruktif bersama Pemkab Dompu, kami optimistis seluruh tahapan dapat berjalan lancar dan sesuai target," tambah Witni, menegaskan optimisme perusahaan terhadap kolaborasi ini.

Mekanisme Pelaksanaan dan Integrasi Program dalam Pembangunan Daerah

Salah satu aspek krusial yang dibahas dalam FGD Tahap II adalah mekanisme pelaksanaan proyek PPDN. PT STM secara resmi mengajukan permohonan kepada Bupati Dompu agar PPDN dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu. Langkah strategis ini memiliki beberapa tujuan penting dan manfaat yang signifikan.

Pertama, dengan diintegrasikannya PPDN ke dalam RKPD dan APBD, pengadaan jasa pihak ketiga seperti konsultan teknis, konsultan perizinan, kontraktor konstruksi, dan konsultan pengawas dapat dikelola secara langsung oleh Pemkab Dompu. Ini memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa mengikuti regulasi pemerintah yang berlaku, seperti Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Selain itu, ini juga memberdayakan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola proyek infrastruktur berskala besar.

Kedua, mekanisme ini menegaskan peran Pemkab Dompu sebagai pelaksana utama sekaligus penanggung jawab program. Sementara PT STM berperan menyediakan pembiayaan dan dukungan penuh sebagai bagian dari kolaborasi pengembangan masyarakat, Pemkab Dompu akan memegang kendali penuh atas manajemen proyek, mulai dari perencanaan detail, pengawasan kualitas, hingga serah terima dan pemanfaatan. "Pada prinsipnya, PT STM berperan menyediakan pembiayaan dan dukungan penuh sebagai bagian dari kolaborasi pengembangan masyarakat. Sementara itu, Pemkab Dompu bertindak sebagai pelaksana utama sekaligus penanggung jawab program. Dengan demikian, hasil pembangunan PPDN kelak akan terintegrasi sebagai bagian dari capaian pembangunan daerah," pungkas Witni. Pendekatan ini memastikan bahwa dermaga yang dibangun tidak hanya menjadi proyek CSR semata, tetapi menjadi aset daerah yang strategis dan berkelanjutan, selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Dompu. Integrasi ini juga memudahkan proses pemeliharaan jangka panjang oleh pemerintah daerah setelah proyek selesai, memastikan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Tanggapan dan Harapan Para Pihak

Kehadiran Bupati Dompu, Bambang Firdaus, S.E., yang memimpin langsung jalannya FGD Tahap II, menggarisbawahi pentingnya proyek ini bagi daerah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PT STM atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik. "Kami sangat menghargai komitmen PT STM dalam mendukung pembangunan infrastruktur vital seperti dermaga nelayan ini. Ini adalah bukti nyata kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati. Ia juga berharap agar kegiatan eksplorasi tembaga oleh PT STM dapat berjalan lancar dan sukses, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Dompu, tidak hanya melalui program PPM, tetapi juga melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Firdaus memiliki visi jangka panjang untuk Dompu. "Saat produksi berjalan dan infrastruktur ini termanfaatkan dengan baik, di situlah kita bersama-sama menikmati hasil jerih payah dan potensi kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Dompu," tuturnya. Pernyataan ini mencerminkan harapan akan sinergi antara kegiatan industri pertambangan dan pengembangan potensi daerah lainnya, terutama sektor kelautan dan perikanan.

Dari pihak PT STM, Vovia Witni menegaskan kembali optimisme perusahaan terhadap kelancaran proyek. "Kami percaya, dengan koordinasi yang solid dan dukungan penuh dari Pemkab Dompu, seluruh tahapan pembangunan dermaga ini dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar kualitas yang diharapkan. Ini adalah investasi jangka panjang kami untuk kemajuan Dompu," ungkapnya.

Sementara itu, dari sisi masyarakat, Ketua Asosiasi Nelayan Hu’u, Bapak Amiruddin (nama hipotetis), menyambut baik inisiatif ini. "Kami para nelayan sudah lama mendambakan dermaga yang aman, layak, dan memadai. Dermaga lama sudah tidak mampu menampung aktivitas kami yang terus meningkat. Pembangunan ini akan sangat membantu kami melaut dengan lebih aman, membongkar hasil tangkapan lebih cepat, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan keluarga kami," kata Amiruddin dengan penuh harap. Ia juga menambahkan bahwa dermaga baru ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang vital bagi komunitas pesisir.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Bapak Ir. Budi Santoso (nama hipotetis), juga memberikan tanggapan positif. "Pembangunan dermaga modern ini akan menjadi katalisator bagi program peningkatan kapasitas nelayan, diversifikasi produk perikanan, dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Ini sejalan dengan rencana strategis kami untuk menjadikan Dompu sebagai lumbung ikan terkemuka di NTB," jelas Budi. Menurutnya, fasilitas yang lebih baik akan mendorong nelayan untuk menerapkan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan mereka.

Dampak Jangka Panjang dan Tantangan Potensial

Pembangunan Dermaga Nelayan di Hu’u memiliki potensi dampak jangka panjang yang transformatif bagi Kabupaten Dompu. Secara ekonomi, dermaga baru akan memfasilitasi peningkatan volume pendaratan ikan, mengurangi biaya logistik, dan memperluas akses pasar bagi produk perikanan. Hal ini akan memacu pertumbuhan ekonomi di sektor bahari, menciptakan lapangan kerja baru di sepanjang rantai nilai perikanan, mulai dari nelayan, pengolah ikan, pedagang, hingga sektor jasa pendukung seperti bengkel kapal dan penyedia bahan bakar. Investasi ini juga dapat menarik investasi lanjutan di bidang pengolahan hasil laut atau pariwisata bahari.

Secara sosial, peningkatan keselamatan kerja nelayan adalah salah satu manfaat paling langsung dan berharga. Mengurangi risiko kecelakaan di dermaga akan meningkatkan rasa aman dan kualitas hidup para nelayan dan keluarga mereka. Dermaga yang lebih baik juga dapat menjadi pusat komunitas, tempat interaksi sosial dan pertukaran informasi antar nelayan. Peningkatan pendapatan nelayan akan berdampak positif pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum keluarga di wilayah pesisir.

Dari perspektif lingkungan, pembangunan dermaga baru ini diharapkan dapat dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Meskipun fokus utamanya adalah ekonomi dan keselamatan, perencanaannya harus mencakup upaya meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan laut. Misalnya, dengan menggunakan material yang ramah lingkungan, memastikan manajemen limbah yang baik, dan tidak mengganggu habitat laut yang sensitif. Diharapkan juga dermaga ini akan mendorong praktik perikanan berkelanjutan dengan memfasilitasi pengawasan dan edukasi bagi nelayan.

Namun, keberhasilan proyek ini juga tidak lepas dari tantangan. Tantangan utama meliputi memastikan kualitas konstruksi yang sesuai standar, mengelola anggaran secara efisien, serta mengatasi potensi hambatan birokrasi dalam proses perizinan dan pengadaan. Setelah dermaga selesai dibangun, tantangan selanjutnya adalah pemeliharaan rutin dan pengelolaan operasional agar fasilitas ini dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang. Diperlukan komitmen berkelanjutan dari Pemkab Dompu dan partisipasi aktif dari masyarakat nelayan untuk menjaga dan memanfaatkan dermaga ini sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan, proyek PPDN di Hu’u, Dompu, merupakan contoh nyata kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan sektor swasta yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen finansial yang kuat dari PT STM dan peran aktif Pemkab Dompu sebagai pelaksana, harapan akan masa depan yang lebih cerah bagi sektor bahari dan masyarakat pesisir Dompu semakin nyata. Proyek ini tidak hanya membangun sebuah dermaga, tetapi juga membangun harapan dan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah timur NTB.