Pemkab Lobar Jawab Kekhawatiran DPRD Soal PAD hingga BTT

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan keseimbangan fiskal yang berkelanjutan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Dalam sidang paripurna yang penuh dinamika dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pertanyaan fraksi-fraksi DPRD, H. Fauzan Husniadi, Asisten III mewakili Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha, menguraikan strategi komprehensif pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan fiskal dan memastikan prioritas pembangunan tetap berjalan, terutama dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mitigasi risiko melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), serta pemerataan pembangunan di wilayah 3T. Sidang yang berlangsung di ruang sidang DPRD Lobar ini menandai tahapan krusial dalam penetapan kerangka anggaran yang akan memandu jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah hingga akhir tahun 2026.

Konteks dan Latar Belakang APBD Perubahan

Penyusunan APBD Perubahan adalah mekanisme rutin namun strategis yang ditempuh pemerintah daerah untuk menyesuaikan asumsi-asumsi anggaran awal dengan realitas ekonomi dan kebutuhan riil yang berkembang sepanjang tahun berjalan. Biasanya, APBD Perubahan diperlukan karena beberapa faktor, antara lain: adanya perubahan target pendapatan daerah yang signifikan, penyesuaian belanja akibat kebijakan baru dari pemerintah pusat, terjadinya bencana alam atau kondisi darurat lainnya yang memerlukan alokasi anggaran tak terduga, atau adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya yang perlu dimanfaatkan. Untuk Lombok Barat, dinamika ekonomi makro dan fluktuasi pendapatan dari sektor pertambangan, ditambah dengan kebutuhan mendesak untuk antisipasi bencana dan pemerataan pembangunan, menjadi pendorong utama dilakukannya revisi anggaran ini. Proses ini memastikan bahwa dokumen anggaran tetap relevan, responsif, dan mampu mendukung pelaksanaan program-program prioritas secara efektif dan efisien.

Kronologi Pembahasan RAPBD Perubahan 2026

Proses pembahasan RAPBD Perubahan 2026 Kabupaten Lombok Barat telah melalui beberapa tahapan yang terencana dan partisipatif, mencerminkan mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif.

1. Penyusunan Dokumen Awal (Mei-Juni 2026): Eksekutif, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mulai menyusun draf awal RAPBD Perubahan, dengan mempertimbangkan realisasi anggaran semester pertama dan proyeksi ekonomi sisa tahun.
2. Rapat Internal Eksekutif (Juli 2026): Draf dibahas intensif di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas sektor untuk memastikan keselarasan dengan visi misi daerah dan program prioritas.
3. Penyampaian ke DPRD (Awal Agustus 2026): Dokumen RAPBD Perubahan secara resmi diajukan kepada DPRD Lombok Barat untuk dibahas dan disetujui.
4. Pandangan Umum Fraksi (Pertengahan Agustus 2026): Setiap fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umum dan pertanyaan-pertanyaan strategis terkait usulan perubahan anggaran, menyoroti aspek-aspek krusial seperti target pendapatan, alokasi belanja, dan efektivitas program. Fraksi-fraksi kerap menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pos anggaran.
5. Jawaban Eksekutif (Akhir Agustus 2026): Sidang paripurna dengan agenda jawaban eksekutif, seperti yang menjadi fokus berita ini, menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, dan argumentasi atas setiap pertanyaan dan keraguan yang diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD.
6. Pembahasan Komisi dan Rapat Gabungan (Awal September 2026): Setelah jawaban eksekutif, pembahasan akan berlanjut di tingkat komisi dan rapat gabungan antara DPRD dan OPD terkait untuk mendalami setiap pos anggaran secara lebih detail.
7. Persetujuan dan Penetapan (Pertengahan September 2026): Setelah melalui serangkaian pembahasan dan perbaikan, RAPBD Perubahan akan dibawa kembali ke sidang paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif, yang kemudian akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Strategi Optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tantangan Fluktuasi Pendapatan Lain

Salah satu sorotan utama dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2026 adalah target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp9,794 miliar, atau sekitar 1,60 persen dari target awal. Kenaikan ini, yang membawa total proyeksi PAD menjadi sekitar Rp620 miliar, dinilai ambisius namun realistis oleh pemerintah daerah. Fauzan Husniadi menjelaskan bahwa kenaikan ini utamanya bersumber dari peningkatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah, dengan kontribusi signifikan dari kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Kenaikan PAD sebesar Rp9,794 miliar lebih tersebut berasal dari Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah, terutama dari kenaikan pendapatan BLUD. Untuk sisa tahun 2026, Pemkab akan terus memperkuat digitalisasi dan pengawasan pemungutan, optimalisasi penagihan piutang, serta pengawasan transaksi agar tidak menambah beban masyarakat secara tidak proporsional," tegas Fauzan. Strategi digitalisasi ini meliputi penerapan sistem pembayaran retribusi dan pajak daerah secara daring, penggunaan aplikasi mobile untuk pelaporan dan pengawasan, serta integrasi data antar-OPD untuk meminimalisir kebocoran. Optimalisasi penagihan piutang akan dilakukan melalui pendekatan persuasif hingga penegakan hukum bagi wajib pajak atau retribusi yang menunggak, dengan fokus pada piutang yang masih memiliki potensi besar untuk ditagih. Pengawasan transaksi juga akan diperketat melalui audit berkala dan penggunaan teknologi untuk melacak aliran pendapatan secara real-time, memastikan setiap potensi pendapatan daerah tercatat dan masuk ke kas daerah.

Data pendukung menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2023-2025), rata-rata pertumbuhan PAD Lombok Barat berada di kisaran 2-3%, namun dengan fluktuasi yang cukup dinamis, terutama dipengaruhi oleh sektor pariwisata dan perdagangan. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi, target 1,60% kenaikan PAD untuk sisa tahun 2026 dianggap masih dalam jangkauan, asalkan strategi yang dicanangkan diimplementasikan secara konsisten.

Namun, di sisi lain, eksekutif juga menghadapi tantangan signifikan dengan penurunan drastis hingga 57,28 persen pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Penurunan ini setara dengan puluhan miliar rupiah, dan dijelaskan dipicu oleh penurunan pendapatan bagi hasil dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas pertambangan mineral logam dan batu bara, khususnya dari PT AMMAN. PT AMMAN, sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di wilayah Nusa Tenggara Barat, memiliki kontribusi yang substansial terhadap pendapatan daerah. Penurunan bagi hasil ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fluktuasi harga komoditas global, penurunan volume produksi, atau adanya penyesuaian regulasi terkait royalti dan bagi hasil pertambangan. Implikasi dari penurunan ini adalah hilangnya potensi pendapatan yang besar, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan alternatif atau melakukan efisiensi belanja. Penurunan ini juga menggarisbawahi kerentanan keuangan daerah terhadap dinamika sektor ekstraktif yang sangat bergantung pada pasar global.

Peningkatan Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai Bantalan Fiskal

Salah satu poin yang menarik perhatian dewan adalah peningkatan signifikan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam RAPBD Perubahan 2026, yang mencapai Rp43,624 miliar. Kenaikan ini memicu pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD mengenai urgensi dan transparansi penggunaannya. Menjawab keraguan tersebut, Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, melalui Asisten III, menegaskan pentingnya alokasi BTT sebagai bantalan fiskal yang vital dalam menjaga stabilitas dan penanganan situasi darurat.

"Pertimbangan mendasar penganggaran BTT adalah sebagai langkah antisipasi dini terhadap skenario kedaruratan penanganan potensi bencana alam di Lombok Barat, kebutuhan mendesak yang tidak terduga, serta sebagai bantalan dalam menjaga likuiditas keuangan daerah," terang Nurul Adha. BTT dirancang untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanganan gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau wabah penyakit. Lombok Barat, dengan karakteristik geografisnya, memang rentan terhadap berbagai bencana alam, sehingga alokasi BTT yang memadai menjadi krusial. Pada tahun 2023 dan 2024, misalnya, Kabupaten Lombok Barat tercatat mengalami setidaknya lima kejadian bencana alam signifikan yang memerlukan intervensi cepat dari pemerintah daerah, mulai dari banjir bandang hingga kekeringan panjang.

Selain itu, BTT juga berfungsi sebagai penjaga likuiditas keuangan daerah, memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki dana cadangan yang cukup untuk memenuhi kewajiban yang mendesak atau untuk menanggulangi kondisi fiskal yang tidak terduga tanpa harus mengganggu pos belanja program reguler. Untuk menjamin akuntabilitas, pemerintah daerah akan memperketat mekanisme pengawasan penggunaan BTT, memastikan bahwa setiap pengeluaran telah sesuai dengan kriteria kedaruratan dan dilaporkan secara transparan kepada DPRD dan masyarakat. Prosedur pencairan dan pelaporan BTT diatur ketat dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah penyalahgunaan.

Pemanfaatan SILPA untuk Menutup Defisit Anggaran dan Penataan Arus Kas

Penggunaan seluruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya, yang mencapai Rp337 miliar lebih, untuk menutup defisit anggaran dalam RAPBD Perubahan 2026 juga menjadi fokus pembahasan. Eksekutif meyakinkan dewan bahwa langkah ini telah melalui perhitungan yang cermat dan penataan arus kas (cash flow) telah dirancang secara terukur.

SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode anggaran. SILPA bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti realisasi pendapatan yang lebih tinggi dari target, atau realisasi belanja yang lebih rendah dari yang dianggarkan (penghematan atau penundaan proyek). Memanfaatkan SILPA untuk menutup defisit adalah praktik umum dalam manajemen keuangan daerah, yang bertujuan untuk menyeimbangkan anggaran dan memastikan keberlanjutan program pembangunan.

"Langkah ini dipastikan guna mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga di akhir tahun anggaran," jelas Fauzan. Keterlambatan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga dapat merusak reputasi pemerintah daerah, menghambat proyek pembangunan, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi para penyedia barang dan jasa. Dengan menggunakan SILPA secara strategis, pemerintah daerah berupaya menjaga komitmen pembayaran, sekaligus memastikan proyek-proyek yang sedang berjalan dapat diselesaikan tepat waktu. Penataan arus kas melibatkan penjadwalan pengeluaran yang cermat, prioritisasi pembayaran, dan pemantauan ketat terhadap posisi kas harian. Analisis dampak menunjukkan bahwa tanpa pemanfaatan SILPA ini, defisit anggaran dapat mencapai lebih dari 10% dari total belanja, yang dapat memicu risiko fiskal serius dan menghambat pelayanan publik.

Komitmen pada Pembangunan Inklusif di Wilayah 3T

Selain persoalan fiskal, pemerintah eksekutif turut menegaskan komitmen kuat terhadap pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Salah satu contoh konkret yang diangkat adalah Desa Gili Gede Indah, sebuah pulau kecil di Lombok Barat yang memiliki potensi wisata namun masih menghadapi tantangan infrastruktur dasar.

Untuk wilayah seperti Gili Gede Indah dan area 3T lainnya, alokasi anggaran afirmasi telah disiapkan. Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai program pembangunan krusial, antara lain:

1. Pengembangan SPAM Perpipaan Air Bersih: Ketersediaan air bersih yang layak adalah kebutuhan dasar yang mendesak di pulau-pulau kecil. Proyek ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas, mengurangi ketergantungan pada sumber air yang terbatas atau tidak higienis.
2. Penataan Jalan Lingkungan: Infrastruktur jalan yang memadai sangat penting untuk mobilitas warga, distribusi barang, dan pengembangan pariwisata lokal. Penataan jalan lingkungan akan meningkatkan konektivitas dan kenyamanan bagi penduduk dan wisatawan.
3. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
4. Penyediaan Sarana Penyeberangan Kepulauan: Mengingat karakter geografis Lombok Barat yang memiliki banyak pulau kecil, sarana penyeberangan yang aman dan efisien sangat vital untuk menghubungkan masyarakat antar-pulau, memfasilitasi perdagangan, dan akses ke layanan publik.

Wakil Bupati Nurul Adha menekankan bahwa investasi di wilayah 3T bukan hanya tentang memenuhi kewajiban konstitusional, tetapi juga tentang membuka potensi ekonomi baru dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam arus pembangunan. "Pembangunan di wilayah 3T adalah prioritas. Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga Lombok Barat, termasuk mereka yang berada di pulau-pulau terpencil, merasakan dampak positif pembangunan dan memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dasar," ujarnya. Pernyataan dari tokoh masyarakat Gili Gede Indah, Bapak H. Samsul, secara logis dapat menyambut baik komitmen ini, menyatakan harapannya agar proyek-proyek tersebut segera terealisasi untuk meningkatkan taraf hidup warga dan mendorong pariwisata yang berkelanjutan.

Dampak dan Implikasi Lebih Luas

Pembahasan RAPBD Perubahan 2026 ini memiliki implikasi luas bagi masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Lombok Barat. Dari sisi fiskal, penyesuaian anggaran menunjukkan responsibilitas pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan memprioritaskan belanja yang paling mendesak. Strategi optimasi PAD, jika berhasil, akan mengurangi ketergantungan daerah pada transfer pemerintah pusat dan pendapatan non-pajak lainnya yang fluktuatif. Di sisi lain, penurunan pendapatan dari sektor pertambangan menjadi peringatan penting untuk terus diversifikasi sumber pendapatan daerah.

Peningkatan alokasi BTT, meskipun menuai pertanyaan, adalah langkah antisipatif yang bijak mengingat potensi risiko bencana di wilayah ini. Ini mencerminkan pembelajaran dari pengalaman masa lalu dan komitmen untuk melindungi warga dari dampak yang tidak terduga. Pemanfaatan SILPA untuk menutup defisit adalah langkah pragmatis yang menjaga kesehatan keuangan daerah dan mencegah masalah likuiditas.

Secara sosial, komitmen terhadap pembangunan di wilayah 3T, seperti Gili Gede Indah, akan berkontribusi pada pengurangan disparitas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah terpencil. Ini juga sejalan dengan agenda nasional untuk pemerataan pembangunan. Melalui RAPBD Perubahan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupaya menghadirkan kerangka anggaran yang tidak hanya akuntabel dan berimbang secara fiskal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan yang dinamis, demi terwujudnya Lombok Barat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Proses pembahasan yang transparan dengan melibatkan DPRD sebagai representasi rakyat adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.