Pengembangan Jalur Dua Kopang-Praya di Lombok Tengah Terhambat Anggaran Besar dan Prioritas Nasional, Pemkab Berjuang untuk Pendanaan Pusat

Rencana ambisius Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk merealisasikan pembangunan jalur dua yang vital, membentang dari Kecamatan Kopang menuju Biao Kota Praya, kini menghadapi tantangan serius. Proyek infrastruktur krusial ini terhambat oleh masalah pendanaan yang signifikan dan statusnya yang belum masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (ProSN). Estimasi anggaran fantastis sebesar Rp 700 miliar dibutuhkan hanya untuk pembebasan lahan yang terdampak pelebaran jalan, sebuah angka yang saat ini memberatkan kas daerah dan menunda realisasi proyek infrastruktur yang sangat dinanti ini.

Jalan Terjal Proyek Jalur Dua Kopang-Praya

Inisiatif pembangunan jalur dua Kopang-Praya bukanlah gagasan baru. Pra-studi kelayakan (pre-feasibility study/pre-FS) untuk proyek ini telah rampung dikerjakan beberapa waktu lalu, menandakan keseriusan Pemkab Lombok Tengah dalam merencanakan peningkatan konektivitas di wilayahnya. Hasil studi tersebut menggarisbawahi kebutuhan anggaran yang sangat besar, terutama untuk pembebasan lahan yang menjadi prasyarat mutlak sebelum konstruksi fisik dapat dimulai. Angka Rp 700 miliar untuk pembebasan lahan ini mencerminkan kompleksitas dan luasnya area yang akan terdampak, meliputi potensi pemindahan permukiman, lahan pertanian, hingga fasilitas umum di sepanjang koridor jalan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah, H Lalu Wiranata, secara terbuka mengakui bahwa kepastian waktu realisasi pembangunan jalur dua ini masih buram. "Jadi rencana pembangunan jalur dua Praya-Kopang ini masih sampai perhitungan awal untuk pembebasan lahan dan belum ada lanjutan dari yang dulu. Karena kita masih baru menghitung nilai pembebasan, jadi belum dapat kita pastikan kapan dimulai karena anggaran belum ada," ungkap H Lalu Wiranata pada Senin (6/4). Pernyataan ini menegaskan bahwa proyek tersebut belum dapat bergerak maju ke tahap berikutnya, yaitu pengadaan lahan dan konstruksi, karena kendala anggaran yang belum tersedia.

Tersendatnya proyek ini juga disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah, mengingat skala proyek yang membutuhkan investasi kolosal. Prioritas anggaran daerah kerap kali harus dibagi untuk berbagai sektor esensial lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dasar. Dalam kondisi demikian, proyek infrastruktur berskala besar yang membutuhkan alokasi dana pembebasan lahan yang masif seringkali harus mengalah. Pembebasan lahan sendiri merupakan tahapan yang paling rumit dan memakan waktu dalam proyek infrastruktur di Indonesia, melibatkan negosiasi dengan banyak pemilik lahan, penentuan harga yang adil, serta penyelesaian potensi sengketa. Faktor-faktor ini, ditambah dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, menjadikan pembangunan jalur dua Kopang-Praya belum dapat diprioritaskan dalam waktu dekat.

Mengapa Jalur Kopang-Praya Begitu Strategis?

Meskipun terhambat, urgensi pembangunan jalur dua Kopang-Praya tidak dapat disangkal. Ruas jalan ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi konektivitas regional dan pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah, bahkan Nusa Tenggara Barat (NTB) secara keseluruhan. Wiranata menjelaskan bahwa jalur ini dapat menjadi alternatif utama bagi arus lalu lintas logistik, khususnya truk-truk pengangkut barang dari Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur menuju Pelabuhan Lembar di Lombok Barat, dan sebaliknya. Saat ini, beberapa truk pengangkut barang sudah banyak yang melalui jalur tersebut, menunjukkan potensinya sebagai koridor logistik vital.

Peningkatan kapasitas jalan menjadi jalur dua akan secara signifikan memperlancar arus barang dan jasa. Ini akan mengurangi waktu tempuh, menekan biaya operasional logistik, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Bayangkan, dengan jalur yang lebih lebar dan terpisah, kemacetan dapat diminimalisir, risiko kecelakaan menurun, dan mobilitas ekonomi akan meningkat. Hal ini sangat penting mengingat posisi NTB sebagai gerbang timur Indonesia yang strategis, dengan Pelabuhan Lembar dan Kayangan menjadi titik-titik krusial dalam jaringan transportasi laut nasional.

Selain aspek logistik, pembangunan jalur dua ini juga diyakini akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di sepanjang koridor. Dengan akses yang lebih baik, nilai ekonomi lahan di sekitar jalan akan meningkat, mendorong investasi di sektor perdagangan, jasa, dan bahkan pariwisata. Restoran, penginapan, bengkel, dan berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lainnya berpotensi tumbuh subur, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Peningkatan aktivitas ekonomi ini pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Tengah, memberikan sumber daya tambahan bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan lainnya. Wiranata menegaskan, "Peningkatan infrastruktur jalan itu pasti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah dan pelebaran jalan Biao-Kopang ini layak menjadi proyek strategis nasional."

Dinamika Proyek Strategis Nasional (ProSN) dan Tantangan Anggaran Daerah

Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan dan manfaat strategisnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana untuk mengusulkan agar pelebaran jalan Kopang-Praya dapat masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (ProSN). Proyek Strategis Nasional adalah proyek-proyek yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Proyek-proyek yang masuk dalam kategori ini mendapatkan prioritas dalam pendanaan dari APBN, kemudahan perizinan, dan percepatan implementasi.

Proses pengusulan dan seleksi ProSN sangatlah kompetitif dan memerlukan studi kelayakan yang komprehensif, analisis dampak ekonomi dan sosial, serta keselarasan dengan rencana pembangunan nasional. Tidak semua proyek yang diusulkan daerah dapat disetujui, mengingat keterbatasan anggaran negara dan banyaknya kebutuhan pembangunan di seluruh Indonesia. Wiranata menyebutkan bahwa Pemda akan mencoba mengajukan kembali proyek ini pada tahun 2028, setelah pemangkasan anggaran yang terjadi saat ini. Penundaan ini memberi waktu bagi Pemkab untuk menyusun proposal yang lebih matang dan mengadvokasi urgensi proyek ini kepada pemerintah pusat.

Saat ini, beberapa proyek yang telah masuk dalam daftar ProSN di berbagai sektor meliputi:

1. Penanggulangan Kemiskinan: Meliputi tiga item utama, yaitu optimalisasi pelaksanaan penentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, program sekolah rakyat, dan pembangunan tiga juta rumah. Proyek-proyek ini bertujuan untuk mengurangi disparitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan.
2. Ketahanan Pangan: Mencakup pengadaan dan pengelolaan gabah beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah. Inisiatif ini krusial untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga, serta memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Kesehatan: Fokus pada Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan akses layanan kesehatan yang merata, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas.
4. Pendidikan: Berupa perluasan akses pendidikan melalui perbaikan infrastruktur sekolah dan peningkatan kualitas pengajaran.

Daftar ProSN yang ada menunjukkan bahwa pemerintah pusat memprioritaskan sektor-sektor dasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Meskipun infrastruktur jalan sangat penting, proyek seperti jalur Kopang-Praya harus bersaing dengan kebutuhan mendesak di sektor lain. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Lombok Tengah untuk meyakinkan pemerintah pusat akan urgensi dan dampak multi-sektoral dari pembangunan jalur dua ini.

Implikasi Ekonomi dan Konektivitas Regional yang Lebih Luas

Penundaan pembangunan jalur dua Kopang-Praya memiliki implikasi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional NTB. Lombok Tengah, dengan lokasinya yang strategis di tengah Pulau Lombok dan keberadaan Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid (BIL ZAM) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, adalah poros penting dalam pengembangan pariwisata dan logistik.

Jika proyek jalur dua ini dapat direalisasikan, manfaatnya akan berlipat ganda:

• Peningkatan Efisiensi Logistik: Truk-truk besar dari Pelabuhan Kayangan yang mengangkut komoditas pertanian, bahan bangunan, atau barang manufaktur, akan memiliki jalur yang lebih cepat dan aman menuju Pelabuhan Lembar untuk distribusi ke Bali atau Jawa, dan sebaliknya. Ini akan mengurangi biaya logistik yang pada akhirnya dapat menekan harga barang di pasaran.
• Mendukung Sektor Pariwisata: Meskipun jalur ini bukan rute utama menuju destinasi wisata seperti Mandalika, peningkatan konektivitas jalan secara umum akan mendukung mobilitas wisatawan dan pasokan ke hotel serta restoran. Wisatawan yang ingin menjelajahi Lombok secara menyeluruh juga akan merasakan manfaatnya.
• Pemerataan Pembangunan: Pembangunan jalur dua akan membuka akses ke daerah-daerah yang sebelumnya mungkin kurang terjangkau, mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan sepanjang koridor. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.
• Peningkatan Daya Saing Daerah: Infrastruktur yang memadai adalah salah satu faktor penarik investasi. Dengan jalan yang lebih baik, Lombok Tengah akan menjadi lebih menarik bagi investor yang mencari lokasi strategis untuk distribusi atau manufaktur.
• Pengurangan Beban Jalan Lain: Saat ini, jalan-jalan utama di Lombok Tengah, terutama yang melintasi Kota Praya, seringkali padat. Jalur dua Kopang-Praya akan menjadi jalur alternatif yang efektif, mengurangi beban lalu lintas di jalan-jalan kota dan meningkatkan kelancaran transportasi secara keseluruhan.

H Lalu Wiranata mengakui bahwa proyek ini adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi daerah. "Sekarang saja beberapa truk pengangkut barang banyak yang melalui jalur tersebut. Makanya ini kita perjuangkan meski untuk anggaran secara umum belum bisa disampaikan, karena belum dilakukan penghitungan. Ini masih tahap pengusulan, semoga bisa direspons positif pemerintah pusat," harapnya.

Harapan dan Perjuangan Menuju Realisasi

Meskipun menghadapi rintangan anggaran dan persaingan prioritas, Pemkab Lombok Tengah menunjukkan komitmen kuat untuk terus memperjuangkan pembangunan jalur dua Kopang-Praya. Penundaan hingga 2028 untuk pengajuan kembali sebagai ProSN adalah bagian dari strategi untuk memastikan proyek ini mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak dari pemerintah pusat.

Perjuangan ini tidak hanya membutuhkan advokasi yang kuat dari pemerintah daerah, tetapi juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci untuk meyakinkan pemerintah pusat akan urgensi proyek ini. Data pendukung yang kuat mengenai potensi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari proyek ini juga harus disiapkan secara matang.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, infrastruktur jalan yang memadai adalah fondasi utama. Pembangunan jalur dua Kopang-Praya bukan hanya sekadar proyek fisik, melainkan investasi strategis untuk masa depan Lombok Tengah yang lebih maju dan sejahtera. Dengan terus berupaya dan membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah pusat, harapan untuk melihat jalur vital ini terwujud pada akhirnya tetap menyala. Realisasi proyek ini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan konektivitas, memacu pertumbuhan ekonomi, dan mengangkat kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah secara menyeluruh, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan potensi ekonomi terbesar di Nusa Tenggara Barat.