Penguatan Sinergi Pemkab Dompu dan PT STM Melalui Nota Kesepakatan PPM Lima Tahun untuk Pembangunan Berkelanjutan

DOMPU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan PT Sumbawa Timur Mining (STM) telah mengukuhkan komitmen bersama untuk memajukan daerah melalui penandatanganan nota kesepakatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Perjanjian strategis ini, yang berlaku untuk lima tahun ke depan, tepatnya periode 2026-2031, menandai babak baru dalam upaya menyelaraskan inisiatif PPM STM dengan agenda pembangunan strategis Pemkab Dompu, dengan tujuan akhir mewujudkan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Acara penandatanganan bersejarah ini diselenggarakan di Aula Pendopo Bupati Dompu, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan penting.

Latar Belakang dan Konteks Kemitraan Strategis

Kabupaten Dompu, yang terletak di bagian timur Pulau Sumbawa, NTB, dikenal dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga pertambangan. Namun, seperti banyak daerah lain di Indonesia, Dompu juga menghadapi tantangan dalam mencapai pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks inilah, peran investasi swasta, khususnya dari sektor pertambangan, menjadi sangat krusial. PT Sumbawa Timur Mining (STM) adalah salah satu pemain utama dalam eksplorasi mineral di wilayah ini, khususnya melalui Proyek Hu’u yang berfokus pada potensi tembaga. Proyek eksplorasi ini memiliki prospek jangka panjang yang signifikan, tidak hanya bagi Dompu tetapi juga bagi perekonomian nasional.

PPM merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diamanatkan oleh regulasi pemerintah, khususnya bagi perusahaan di sektor pertambangan. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa kehadiran perusahaan tambang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dalam bentuk royalti dan pajak, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional. Bagi STM, PPM bukan sekadar kewajiban, melainkan sebuah investasi sosial yang strategis untuk membangun "izin sosial" (social license to operate) yang kuat dan memastikan keberlanjutan operasional dalam jangka panjang. Sebelum kesepakatan terbaru ini, STM dan Pemkab Dompu telah menjalin sinergi melalui berbagai program yang telah berjalan, menunjukkan bahwa fondasi kerja sama telah terbangun dengan baik. Nota kesepakatan yang baru ini memperkuat dan melembagakan sinergi tersebut, memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan terukur untuk implementasi program-program di masa mendatang.

Delapan Pilar Utama PPM: Cetak Biru Pembangunan Inklusif

Kerangka program PPM STM untuk periode 2026-2031 dirancang secara komprehensif, mencakup delapan bidang prioritas yang selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Dompu. Delapan pilar ini mencerminkan pendekatan holistik terhadap pembangunan masyarakat, yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan lingkungan. Pilar-pilar tersebut adalah:

1. Pendidikan: Fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Program dapat mencakup pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah, penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi, penyediaan sarana dan prasarana belajar yang modern, serta program literasi digital. Tujuannya adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

2. Kesehatan: Bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ini bisa diwujudkan melalui program imunisasi massal, penyediaan fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas pembantu atau posyandu, pelatihan kader kesehatan, kampanye hidup bersih dan sehat, penyuluhan gizi seimbang, serta dukungan terhadap program penanganan stunting. Akses terhadap air bersih dan sanitasi juga menjadi bagian integral dari pilar ini.

3. Peningkatan Pendapatan dan Pekerjaan: Fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Program dapat meliputi pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar (misalnya, perbengkelan, menjahit, pariwisata), fasilitasi akses ke informasi lowongan kerja, serta dukungan bagi pengembangan kewirausahaan lokal.

4. Kemandirian Ekonomi: Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Program dapat mencakup penyediaan modal usaha mikro, pelatihan manajemen bisnis dan pemasaran produk, fasilitasi akses pasar, serta pendampingan dalam pengembangan produk unggulan lokal. Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

5. Pelestarian Lingkungan: Berkomitmen pada praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan pelestarian ekosistem. Program dapat meliputi reboisasi lahan kritis, pengelolaan sampah dan limbah, edukasi lingkungan kepada masyarakat, konservasi sumber daya air, serta inisiatif energi terbarukan berskala kecil. Ini penting untuk memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan hidup.

6. Sosial dan Budaya: Melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan memperkuat kohesi sosial. Program dapat mencakup dukungan terhadap kegiatan adat dan kesenian tradisional, pembangunan fasilitas olahraga dan seni, pemberdayaan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, serta inisiatif untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama.

7. Kelembagaan Masyarakat: Memperkuat kapasitas organisasi masyarakat lokal agar lebih mandiri dan partisipatif. Ini bisa melalui pelatihan kepemimpinan, dukungan operasional bagi lembaga desa dan komunitas, serta fasilitasi forum dialog antara masyarakat dan pemerintah/perusahaan.

8. Infrastruktur Penunjang: Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas masyarakat dan ekonomi lokal. Contohnya adalah pembangunan jalan desa, jembatan kecil, fasilitas air bersih dan sanitasi, penerangan jalan, serta pembangunan dermaga nelayan seperti yang direncanakan.

Setiap pilar ini dirancang untuk saling melengkapi, menciptakan efek domino positif yang akan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat Dompu. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada satu aspek, melainkan mencakup seluruh dimensi kehidupan masyarakat.

Rekam Jejak Kontribusi dan Proyek Prioritas Mendatang

PT STM telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai program PPM bahkan sebelum kesepakatan formal ini. Ulya Defretes, Community Relations Manager STM, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 saja, terdapat 17 program turunan PPM STM yang berhasil menjangkau lebih dari 21.115 penerima manfaat. Total nilai program yang digulirkan mencapai sekitar Rp9,1 miliar. Angka ini menunjukkan skala dan dampak nyata dari inisiatif STM di tahun-tahun sebelumnya.

Program-program tersebut kemungkinan besar mencakup berbagai inisiatif seperti:

• Beasiswa pendidikan: Mendukung ratusan siswa untuk melanjutkan pendidikan.
• Pelatihan keterampilan: Memberdayakan masyarakat dengan keahlian baru di bidang pertanian, perikanan, atau kerajinan.
• Bantuan kesehatan: Program pemeriksaan kesehatan gratis, penyediaan obat-obatan, atau perbaikan fasilitas posyandu.
• Pengembangan UMKM: Pemberian modal bergulir, pelatihan kewirausahaan, dan fasilitasi pemasaran produk lokal.
• Inisiatif lingkungan: Program penanaman pohon atau pengelolaan sampah di desa-desa.
• Dukungan infrastruktur kecil: Pembangunan atau perbaikan jalan setapak, fasilitas air bersih komunal, atau penerangan umum.

Keberhasilan program-program ini, menurut Ulya, tidak lepas dari dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk implementasi program PPM selanjutnya, STM berkomitmen untuk menentukan prioritas bersama dengan pemerintah dan perwakilan masyarakat Dompu, memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Salah satu implementasi prioritas PPM yang akan segera direalisasikan adalah Program Pembangunan Dermaga Nelayan (PPDN). Program ini sangat strategis karena bertujuan untuk mendukung akses aktivitas nelayan dan pengusaha bahari terkait di Kecamatan Hu’u. PPDN diharapkan dapat mempermudah mobilitas nelayan, meningkatkan efisiensi waktu melaut, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, dermaga yang representatif juga dapat membuka peluang pengembangan sektor pariwisata bahari lokal. Pembicaraan awal mengenai PPDN telah dimulai melalui Forum Group Discussion (FGD) tahap pertama pada bulan Mei lalu, menunjukkan keseriusan dan tahapan perencanaan yang matang. Proses ini akan terus dilanjutkan agar program PPDN dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir di Kecamatan Hu’u.

Apresiasi dan Harapan dari Pemerintah Daerah

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada manajemen STM atas inisiatif kerja sama ini. Beliau menyoroti kepedulian STM untuk bersama-sama membangun daerah, meskipun proyek eksplorasi tembaga di Hu’u belum memasuki fase produksi. "Meskipun STM belum menghasilkan (operasi produksi), tetapi ada upaya dalam rangka merangkul, melihat kondisi pemberdayaan masyarakat kita. Mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, UMKM, hingga sosial dan budaya," ujar Bupati. Pernyataan ini menegaskan bahwa komitmen STM melampaui kewajiban finansial semata, melainkan juga mencakup investasi sosial yang berkelanjutan.

Bupati Bambang Firdaus berharap bahwa melalui penandatanganan kesepakatan PPM ini, STM akan terus menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Dompu. Beliau juga memberikan instruksi tegas kepada jajaran terkait di Pemkab Dompu untuk memberikan dukungan penuh terhadap program PPM STM agar dapat terlaksana secara optimal. "Nanti supaya kita ikut mengarahkan niat baik teman-teman STM," ungkapnya, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan.

Lebih lanjut, Bupati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Dompu untuk bersama-sama mendukung iklim investasi yang kondusif di daerah. Beliau menekankan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk investor. "Kita harus sadari bahwa kita membutuhkan pihak lain untuk membantu mengelola potensi yang kita miliki demi mewujudkan cita-cita bersama. Dompu Maju hanya akan menjadi sebuah slogan belaka, kalau kita tidak implementasikan apa yang menjadi potensi kita hari ini," ucapnya. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan pemanfaatan potensi daerah secara maksimal untuk mencapai visi "Dompu Maju" yang menjadi aspirasi bersama.

Sosialisasi Rencana Induk PPM (RIPPM) dan Kepatuhan Regulasi

Selain penandatanganan nota kesepakatan, acara tersebut juga diisi dengan sosialisasi Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) STM. Sesi sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Dompu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, perwakilan pemerintah kecamatan dan desa di Kecamatan Hu’u, perguruan tinggi setempat, serta berbagai unsur masyarakat lainnya. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen STM terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pelaksanaan program PPM.

RIPPM yang disosialisasikan merupakan kerangka besar program sosial STM yang tidak hanya didasarkan pada kebutuhan lokal, tetapi juga selaras dengan regulasi nasional dan rencana pembangunan daerah. Secara khusus, RIPPM ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPM. Regulasi ini memberikan panduan yang jelas mengenai standar, metodologi, dan pelaporan program PPM bagi perusahaan pertambangan, memastikan bahwa program yang dijalankan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Selain itu, RIPPM STM juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Keselarasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa program PPM STM mendukung target-target pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga terjadi harmonisasi antara program perusahaan dan agenda pembangunan daerah. Sosialisasi ini menjadi platform penting bagi STM untuk menjelaskan dasar-dasar programnya, mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, dan membangun pemahaman bersama tentang visi dan misi PPM. Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk turut berkontribusi membangun masyarakat berlandaskan hasil studi, kesesuaian regulasi, keterbukaan informasi, serta kesediaan menerima saran publik demi pelaksanaan program yang semakin baik.

Implikasi Lebih Luas bagi Pembangunan Regional dan Nasional

Kemitraan antara Pemkab Dompu dan PT STM ini memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi Kabupaten Dompu tetapi juga bagi Provinsi NTB dan bahkan menjadi model bagi pembangunan nasional.

• Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan, PPM STM diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan IPM di Dompu, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
• Diversifikasi Ekonomi: Melalui program peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi, masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor primer, tetapi juga didorong untuk mengembangkan UMKM dan sektor jasa, menciptakan ekonomi lokal yang lebih resilient dan beragam.
• Penciptaan Lapangan Kerja: Proyek eksplorasi dan potensi operasi produksi di masa depan, ditambah dengan program pelatihan keterampilan, akan membuka banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan daya beli.
• Model Kemitraan Publik-Swasta: Kesepakatan ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dan sektor swasta dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola dampak sosial dari proyek investasi besar.
• Perlindungan Lingkungan: Komitmen pada pilar pelestarian lingkungan menunjukkan kesadaran akan pentingnya praktik pertambangan yang bertanggung jawab, sejalan dengan agenda pembangunan hijau yang dicanangkan pemerintah.
• Penguatan Tata Kelola: Transparansi dalam penyusunan RIPPM dan keselarasan dengan regulasi serta rencana pembangunan daerah menunjukkan praktik tata kelola yang baik, yang esensial untuk keberlanjutan proyek dan kepercayaan publik.

Meskipun potensi tantangan dalam implementasi selalu ada, seperti koordinasi antarlembaga, adaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, dan memastikan distribusi manfaat yang merata, fondasi kemitraan yang kuat antara Pemkab Dompu dan PT STM memberikan optimisme besar. Dengan dukungan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, kesepakatan PPM lima tahun ini diharapkan akan menjadi katalisator bagi transformasi positif di Kabupaten Dompu, mewujudkan visi pembangunan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.