Polda NTB Geledah Kantor Dikbudpora Bima, Sita Puluhan Dokumen Terkait Dugaan Pungli dan Pemerasan Guru Daerah Terpencil

MATARAM – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga (Dikbudpora) Kabupaten Bima pada Kamis, 5 Maret 2026. Tindakan ini merupakan bagian dari penyelidikan mendalam terkait dugaan pungutan liar (pungli) dan praktik pemerasan yang diduga dilakukan terhadap guru penerima Tunjangan Khusus Daerah Terpencil (TKDT). Sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan praktik ilegal tersebut berhasil disita oleh tim penyidik.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, S.IK, menjelaskan bahwa penggeledahan ini dilakukan untuk mengamankan bukti-bukti fisik yang krusial dalam mengungkap kasus tersebut. "Penggeledahan ini dilakukan oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda NTB guna mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan dugaan Pungutan Liar (Pungli) dan pemerasan terhadap guru penerima Tunjangan Khusus Daerah Terpencil (TKDT) oleh terduga IR, Kabid PTK Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima," ujar Kombes Pol FX Endriadi di Mataram pada Sabtu, 7 Maret 2026.

Terduga pelaku, yang diidentifikasi sebagai Kabid PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima berinisial IR, telah ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Februari 2026. Penetapan tersangka ini menjadi dasar bagi Polda NTB untuk melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut, termasuk penggeledahan untuk mengumpulkan bukti pendukung.

Kronologi Penggeledahan dan Penyitaan Dokumen

Menurut keterangan Kombes Pol FX Endriadi, tim penyidik Ditreskrimsus Polda NTB tiba di kantor Dikpora Bima dipimpin langsung oleh Kasubdit III Tipidkor (Tindak Pidana Korupsi) Polda NTB, AKBP Muhaemin, SH., S.IK., M.IK. Setibanya di lokasi, tim penyidik langsung menemui Sekretaris Dikpora untuk menunjukkan Surat Perintah (Sprint) Penggeledahan yang sah.

Proses penggeledahan kemudian dilaksanakan di ruang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Di tempat inilah tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen yang diduga kuat berkaitan dengan praktik pungli dan pemerasan. "Di TKP tim penyidik langsung menyita sejumlah dokumen di ruang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)," jelas Kombes Pol FX Endriadi.

Puluhan dokumen penting yang disita tersebut mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan tunjangan guru terpencil, termasuk bukti-bukti yang diduga mengindikasikan adanya praktik pungli, pemerasan, dan potensi korupsi. Tim penyidik melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap setiap dokumen secara cermat dan teliti sebelum akhirnya mengamankannya sebagai barang bukti.

Setelah seluruh proses administrasi berita acara penggeledahan selesai dilaksanakan, tim Ditreskrimsus Polda NTB langsung meninggalkan Bima dan kembali menuju Markas Polda NTB untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen yang telah disita.

Latar Belakang Kasus: Kesejahteraan Guru Daerah Terpencil dan Perjuangan Melawan Pungli

Kasus dugaan pungli dan pemerasan terhadap guru penerima TKDT di Kabupaten Bima ini menyoroti persoalan krusial terkait kesejahteraan tenaga pendidik, terutama mereka yang bertugas di daerah terpencil. Tunjangan Khusus Daerah Terpencil (TKDT) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk memberikan insentif tambahan bagi guru yang mengabdi di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, minim fasilitas, dan memiliki tantangan geografis serta sosial yang lebih besar. Tunjangan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, kesejahteraan, dan kualitas pengajaran di daerah-daerah tersebut.

Namun, harapan baik ini tampaknya dicederai oleh praktik oknum yang diduga menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pungli dan pemerasan dalam konteks ini tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah profesi guru dan program pemerintah yang bertujuan mulia. Dampaknya sangat merugikan, tidak hanya secara finansial bagi para guru yang menjadi korban, tetapi juga secara moral dan psikologis. Guru yang seharusnya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, justru terbebani oleh urusan administrasi yang tidak semestinya dan bahkan potensi kehilangan hak-hak mereka.

Kabupaten Bima, seperti banyak daerah lain di NTB, memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam. Sebagian besar wilayahnya mencakup daerah pesisir, pegunungan, dan pulau-pulau kecil yang memerlukan upaya ekstra untuk dijangkau. Para guru yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil ini seringkali menghadapi kondisi hidup yang jauh dari memadai, mulai dari keterbatasan akses transportasi, komunikasi, hingga fasilitas dasar. TKDT menjadi salah satu bentuk apresiasi dan dorongan bagi mereka.

Terkait dengan penetapan tersangka IR, dugaan praktik pungli dan pemerasan ini diduga telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sebelum akhirnya terendus oleh pihak kepolisian. Informasi awal yang diperoleh penyidik kemungkinan berasal dari laporan atau aduan para guru yang menjadi korban, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut sebelum dilakukan penggeledahan dan penyitaan.

Data Pendukung dan Implikasi Lebih Luas

Meskipun artikel sumber tidak menyediakan data kuantitatif spesifik mengenai jumlah guru yang menjadi korban atau perkiraan nominal kerugian akibat pungli, penegasan bahwa puluhan dokumen penting disita mengindikasikan skala masalah yang mungkin cukup signifikan. Dokumen-dokumen tersebut kemungkinan berisi daftar penerima TKDT, bukti pembayaran, surat perintah pencairan dana, serta catatan administrasi lain yang dapat memperjelas aliran dana dan modus operandi pelaku.

Implikasi dari kasus ini sangat luas dan menyentuh berbagai aspek:

• Kesejahteraan Guru: Pungli dan pemerasan secara langsung mengurangi hak finansial guru, yang seharusnya digunakan untuk menunjang kehidupan mereka dan keluarga, serta untuk mendukung aktivitas profesional. Hal ini dapat menurunkan moral dan motivasi mengajar.
• Kualitas Pendidikan: Ketika guru terbebani masalah administrasi dan finansial akibat praktik ilegal, fokus mereka pada proses belajar mengajar dapat terganggu. Akibatnya, kualitas pendidikan di daerah terpencil berpotensi menurun.
• Kepercayaan Publik: Kasus ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan dana publik dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
• Efektivitas Program Pemerintah: Keberhasilan program TKDT sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam penyalurannya. Praktik pungli dapat menggagalkan tujuan program dan menimbulkan kerugian bagi negara.
• Penegakan Hukum: Tindakan tegas oleh Polda NTB dalam mengungkap dan menindak kasus ini menjadi sinyal positif bagi upaya pemberantasan korupsi dan pungli di NTB.

Komitmen Polda NTB dalam Memberantas Pungli

Kombes Pol FX Endriadi menegaskan komitmen penyidik untuk menuntaskan perkara ini. "Penyidik bertekat segera menuntaskan perkara pungli dan pemerasan terhadap hak tunjangan guru daerah terpencil," tegasnya. Beliau juga menekankan dampak negatif dari praktik ilegal tersebut. "Pungli ini merugikan nasib guru di Bima, khususnya mereka yang bekerja di daerah terluar atau terpencil," tutupnya.

Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Polda NTB dalam memberantas tindak pidana yang merugikan masyarakat, khususnya para pendidik yang memiliki peran vital dalam pembangunan sumber daya manusia. Upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku lain dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan publik di bidang pendidikan.

Kasus ini juga membuka ruang untuk evaluasi sistemik terkait pengelolaan dan penyaluran dana TKDT di seluruh wilayah NTB, serta di daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik serupa. Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan internal, audit yang independen, serta saluran pelaporan yang aman dan efektif bagi para guru yang menjadi korban pungli atau melihat adanya praktik penyimpangan.

Perjuangan melawan pungli dan korupsi merupakan tugas bersama. Peran serta masyarakat, termasuk guru itu sendiri, dalam melaporkan setiap dugaan penyimpangan, sangatlah krusial. Dengan adanya tindakan proaktif dari aparat penegak hukum seperti Polda NTB, diharapkan praktik-praktik tidak terpuji ini dapat diberantas hingga ke akar-akarnya, demi terwujudnya kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh penjuru negeri.