Polda NTB Geledah Kantor Dinas Dikbudpora Bima, Sita Puluhan Dokumen Dugaan Pungli dan Pemerasan Terhadap Guru

MATARAM – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga (Dikbudpora) Kabupaten Bima pada Kamis, 5 Maret 2026. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya penyidikan intensif terkait dugaan praktik Pungutan Liar (Pungli) dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat terhadap guru penerima Tunjangan Khusus Daerah Terpencil (TKDT).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, S.I.K., menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut dipimpin langsung oleh Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Muhaemin, S.H., S.I.K., M.I.K. Tim penyidik tiba di kantor Dikpora Kabupaten Bima dan segera menemui Sekretaris Dinas untuk menunjukkan Surat Perintah (Sprint) Penggeledahan yang sah. Setelah mendapatkan akses, tim penyidik bergerak menuju ruang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) untuk melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang relevan dengan kasus ini.

Kronologi Penyelidikan dan Penggeledahan

Kasus ini bermula dari laporan dan indikasi adanya praktik pungli dan pemerasan yang menyasar para guru, khususnya mereka yang berdedikasi mengajar di wilayah terpencil Kabupaten Bima. Tunjangan Khusus Daerah Terpencil (TKDT) yang seharusnya menjadi apresiasi dan dukungan finansial bagi para guru di daerah sulit, diduga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada akhir Februari 2026, berdasarkan bukti awal yang dikumpulkan, Ditreskrimsus Polda NTB telah menetapkan satu orang tersangka berinisial IR, yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima. Penetapan tersangka ini menjadi landasan hukum bagi tim penyidik untuk melakukan tindakan penggeledahan yang lebih mendalam guna mengumpulkan bukti-bukti otentik.

Pada hari Kamis, 5 Maret 2026, tim penyidik Ditreskrimsus Polda NTB, di bawah komando AKBP Muhaemin, tiba di kantor Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima. Kedatangan mereka disambut oleh Sekretaris Dinas, yang kemudian diperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan. Tanpa membuang waktu, tim langsung menuju lokasi yang menjadi fokus penggeledahan, yaitu ruang PTK. Di sana, puluhan dokumen penting yang diduga berkaitan langsung dengan dugaan pungli, pemerasan, dan praktik korupsi terkait tunjangan guru terpencil berhasil disita.

Proses penyitaan dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Setiap dokumen diperiksa satu per satu oleh tim penyidik untuk memastikan relevansinya dengan kasus yang sedang ditangani. Setelah semua dokumen yang dibutuhkan diamankan dan berita acara penggeledahan selesai dibuat, tim Ditreskrimsus langsung bertolak dari Bima menuju Markas Polda NTB di Mataram untuk melanjutkan proses penyelidikan lebih lanjut.

Tujuan Penggeledahan dan Ancaman Sanksi

Kombes Pol FX Endriadi menegaskan bahwa tujuan utama dari penggeledahan ini adalah untuk mengamankan bukti-bukti fisik yang kuat guna memperjelas modus operandi, aliran dana, serta pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Dokumen-dokumen yang disita diharapkan dapat memberikan gambaran rinci mengenai alur administrasi pencairan dan pendistribusian TKDT, serta bukti-bukti adanya pemotongan atau pungutan yang tidak sah.

"Penyidik bertekat segera menuntaskan perkara pungli dan pemerasan terhadap hak tunjangan guru daerah terpencil," ujar Kombes Pol FX Endriadi, Sabtu (7/3/2026) di Mataram. Ia menambahkan bahwa praktik pungli ini sangat merugikan nasib para guru di Bima, terutama mereka yang bertugas di daerah paling terluar dan terpencil, yang justru membutuhkan dukungan lebih besar.

Perbuatan pungli dan pemerasan merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman bagi pelaku dapat berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda yang sangat besar.

Konteks Tunjangan Khusus Daerah Terpencil (TKDT)

Tunjangan Khusus Daerah Terpencil (TKDT) merupakan salah satu bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada guru-guru yang mengabdi di daerah-daerah yang sulit dijangkau, memiliki kondisi geografis yang menantang, atau memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas dan layanan publik. Pemberian TKDT ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, menarik minat para pendidik untuk bertugas di daerah terpencil, serta menjaga mutu pendidikan di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

Di Kabupaten Bima, seperti di banyak daerah terpencil lainnya di Indonesia, guru-guru yang mengajar di lokasi-lokasi seperti pegunungan, pulau-pulau kecil, atau daerah perbatasan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari kesulitan transportasi, keterbatasan sarana prasarana, hingga minimnya akses terhadap informasi dan dukungan. TKDT diharapkan dapat sedikit meringankan beban mereka dan memotivasi mereka untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan.

Namun, praktik pungli dan pemerasan yang diduga terjadi di Dinas Dikbudpora Bima ini justru mencederai tujuan mulia dari pemberian TKDT. Alih-alih dinikmati sepenuhnya oleh para guru yang berhak, tunjangan tersebut diduga telah dipotong atau bahkan diperas oleh oknum pejabat yang seharusnya melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini tentu menimbulkan kekecewaan mendalam dan rasa ketidakadilan di kalangan para pendidik di daerah terpencil.

Dampak dan Implikasi yang Lebih Luas

Kasus dugaan pungli dan pemerasan terhadap guru penerima TKDT ini memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar kerugian finansial bagi para korban.

Pertama, demotivasi para guru. Ketika guru merasa hak-hak mereka tidak dihargai atau bahkan dirampas, semangat mengajar mereka dapat menurun drastis. Hal ini tentu akan berimbas pada kualitas pembelajaran yang mereka berikan kepada siswa.

Kedua, kerusakan moral dan etika. Praktik pungli dan pemerasan oleh oknum pejabat publik menunjukkan adanya degradasi moral dan etika dalam birokrasi. Hal ini menciptakan preseden buruk dan dapat menumbuhkan budaya korupsi di lingkungan pemerintahan.

Ketiga, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan pemerintahan. Kasus seperti ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Dikbudpora serta aparatur penegak hukum yang bertugas untuk memberantas korupsi. Jika masyarakat merasa bahwa institusi yang seharusnya melayani justru menyalahgunakan wewenangnya, maka akan timbul apatisme dan ketidakpercayaan.

Keempat, terhambatnya pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan adalah kunci pembangunan bangsa. Jika guru-guru yang berada di garis depan pendidikan di daerah terpencil tidak mendapatkan dukungan yang semestinya, maka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut akan terhambat.

Langkah Polda NTB dan Harapan Masyarakat

Polda NTB melalui Ditreskrimsus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi, termasuk pungli yang merugikan para pendidik. Penggeledahan kantor Dikbudpora Bima dan penyitaan dokumen merupakan langkah krusial dalam proses pembuktian.

"Penyidik bertekat segera menuntaskan perkara pungli dan pemerasan terhadap hak tunjangan guru daerah terpencil," tegas Kombes Pol FX Endriadi. Pernyataan ini memberikan harapan bagi para guru dan masyarakat bahwa keadilan akan ditegakkan.

Masyarakat, khususnya para guru di Kabupaten Bima, tentu berharap agar proses hukum ini berjalan transparan, adil, dan tuntas. Diharapkan agar pelaku utama dan pihak-pihak lain yang terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, serta aset hasil korupsi dapat dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak.

Lebih dari itu, kasus ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan TKDT di seluruh wilayah NTB, bahkan secara nasional. Perlu ada pengawasan yang lebih ketat, mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh guru, dan sanksi tegas bagi siapa pun yang mencoba mempermainkan hak-hak para pendidik.

Polda NTB diharapkan tidak hanya berhenti pada penuntasan kasus ini, tetapi juga dapat melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada para aparatur sipil negara (ASN), khususnya di lingkungan pendidikan, mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari praktik pungli dan korupsi. Dengan demikian, diharapkan praktik serupa tidak terulang di masa mendatang, dan para guru dapat mengabdikan diri sepenuhnya tanpa dibebani oleh pungutan liar yang tidak semestinya.

Penggeledahan ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sekecil apapun dampaknya, adalah sebuah keharusan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.