Polda NTB Selidiki Dugaan Praktik Aborsi Ilegal oleh Oknum Dokter di Kota Mataram Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum dan Perlindungan Perempuan

Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) secara resmi telah memulai langkah penyelidikan mendalam terkait munculnya dugaan praktik aborsi ilegal yang beroperasi di wilayah Kota Mataram. Kasus ini menjadi perhatian serius otoritas kepolisian karena melibatkan dugaan keterlibatan oknum tenaga medis, yakni seorang dokter yang bertugas di salah satu rumah sakit swasta terkemuka di ibu kota provinsi tersebut. Penyelidikan ini menandai komitmen Polda NTB dalam mengawal isu-isu sensitif yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, hak perempuan, dan kepatuhan hukum di sektor medis.

Direktur PPA-PPO Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujewati, dalam keterangannya kepada media pada Senin (7/9), mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah memproses informasi yang beredar di masyarakat tersebut. Menurutnya, langkah awal yang diambil oleh penyidik adalah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak yang dianggap mengetahui atau terlibat dalam rangkaian peristiwa ini. Termasuk di antaranya adalah seseorang yang mengklaim sebagai korban atau pengguna jasa praktik ilegal tersebut. Upaya klarifikasi ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan serta memetakan modus operandi yang digunakan dalam praktik yang dilarang oleh undang-undang tersebut.

Penyelidikan ini dipicu oleh informasi yang pertama kali diembuskan ke ruang publik oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram. Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, mengungkapkan bahwa praktik aborsi ilegal di Mataram bukanlah sebuah fenomena yang benar-benar baru, melainkan sebuah isu yang telah lama terendus namun sulit untuk dibuktikan secara hukum karena sifatnya yang tertutup dan transaksional. Joko Jumadi, yang juga merupakan seorang akademisi di Universitas Mataram, menegaskan bahwa pihaknya telah mendampingi saksi korban untuk memberikan keterangan langsung di hadapan penyidik PPA-PPO Polda NTB pada Jumat (4/9).

Meskipun keterlibatan LPA sangat aktif dalam mengawal kasus ini, Joko menjelaskan bahwa lembaganya tidak secara formal melayangkan laporan polisi. Hal ini dikarenakan pihak Polda NTB telah mengambil inisiatif proaktif untuk melakukan penyelidikan segera setelah informasi tersebut mencuat ke permukaan. Kepolisian memiliki kewenangan untuk memulai penyelidikan tanpa harus menunggu laporan formal (delik biasa), terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut keselamatan nyawa dan pelanggaran hukum yang bersifat publik.

Kronologi dan Modus Operandi Praktik Aborsi Ilegal

Berdasarkan data yang dihimpun dari hasil penelusuran awal LPA Kota Mataram, praktik aborsi ilegal ini diduga dilakukan dengan sangat rapi dan selektif. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa layanan ini tidak hanya ditujukan bagi kalangan tertentu, tetapi ditawarkan secara luas kepada masyarakat umum yang membutuhkan "jalan pintas" atas kehamilan yang tidak diinginkan. Salah satu temuan yang paling mengejutkan adalah besaran tarif yang dikenakan kepada pasien. Untuk sekali tindakan aborsi, oknum dokter tersebut diduga mematok biaya berkisar Rp15 juta. Angka ini dianggap cukup tinggi, yang mengindikasikan adanya eksploitasi terhadap situasi terdesak yang dialami oleh para korban.

Modus operandi yang dijalankan biasanya melibatkan komunikasi tertutup untuk menjaga kerahasiaan identitas dokter dan fasilitas kesehatan yang digunakan. Dugaan penggunaan fasilitas rumah sakit swasta untuk tindakan ilegal ini menjadi poin krusial dalam penyelidikan polisi. Jika terbukti, hal ini tidak hanya menyeret individu yang bersangkutan ke ranah pidana, tetapi juga berpotensi memberikan dampak hukum bagi manajemen rumah sakit jika ditemukan adanya pembiaran atau kelalaian dalam pengawasan operasional medis.

Kasus ini mulai terkuak setelah adanya aduan dari seorang warga yang merasa dirugikan dan mengalami trauma akibat prosedur yang dijalaninya. Keberanian korban untuk bersuara menjadi pintu masuk utama bagi kepolisian dan LPA untuk membongkar jaringan ini. Investigasi saat ini diarahkan untuk melihat sejauh mana praktik ini telah berlangsung dan berapa banyak individu yang telah menggunakan jasa ilegal tersebut.

Tinjauan Hukum: UU Kesehatan dan KUHP

Praktik aborsi di Indonesia diatur secara ketat dalam kerangka hukum nasional. Secara prinsip, aborsi adalah tindakan terlarang, kecuali dalam kondisi-kondisi darurat medis tertentu yang mengancam nyawa ibu atau janin, serta dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikologis berat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya.

Dalam Pasal 60 UU Kesehatan, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang sangat spesifik dan harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi serta di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diancam dengan hukuman penjara yang berat, baik bagi orang yang melakukan aborsi, tenaga medis yang membantu, maupun pihak yang memfasilitasi tindakan tersebut.

Selain UU Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur sanksi bagi pelaku aborsi ilegal. Jika dalam penyelidikan Polda NTB ditemukan bukti kuat bahwa tindakan yang dilakukan tidak memenuhi unsur kedaruratan medis atau syarat legal lainnya, maka oknum dokter tersebut dapat dijerat dengan pasal berlapis. Ancaman pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi integritas profesi medis dari praktik-praktik yang melanggar sumpah dokter dan etika kemanusiaan.

Sanksi Etik dan Peran Organisasi Profesi

Selain aspek pidana, kasus ini juga menyeret persoalan etika profesi kedokteran yang sangat serius. Joko Jumadi menyatakan bahwa LPA Kota Mataram telah menjalin komunikasi intensif dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah NTB serta Dinas Kesehatan setempat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa dari sisi administratif dan etika, oknum dokter yang bersangkutan mendapatkan konsekuensi yang setimpal jika terbukti melanggar kode etik kedokteran.

Sanksi etik dari IDI bisa bervariasi, mulai dari teguran keras, pembekuan izin praktik (Surat Izin Praktik/SIP), hingga pemecatan secara tidak hormat dari keanggotaan profesi. "Kami tidak hanya melihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga bagaimana marwah profesi dokter harus dijaga. Praktik aborsi ilegal adalah pelanggaran berat terhadap sumpah medis," tegas Joko. Keterlibatan Dinas Kesehatan juga diperlukan untuk melakukan audit terhadap rumah sakit swasta yang diduga menjadi lokasi praktik, guna memastikan apakah ada prosedur operasional standar (SOP) yang dilanggar.

Hingga saat ini, pihak IDI masih menunggu hasil penyelidikan resmi dari Polda NTB sebelum mengambil tindakan disipliner lebih lanjut. Prinsip praduga tak bersalah tetap dikedepankan, namun pengawasan terhadap oknum yang bersangkutan telah diperketat agar tidak ada lagi potensi kerugian bagi masyarakat selama proses hukum berjalan.

Dampak Sosial dan Risiko Kesehatan Masyarakat

Fenomena aborsi ilegal di Kota Mataram mencerminkan adanya masalah sosial yang lebih dalam, termasuk minimnya edukasi kesehatan reproduksi dan adanya stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah. Tekanan sosial sering kali mendorong individu untuk mencari solusi instan melalui jalur ilegal tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan yang fatal.

Secara medis, aborsi yang dilakukan tidak sesuai standar atau ilegal (unsafe abortion) membawa risiko komplikasi yang sangat tinggi, mulai dari perdarahan hebat, infeksi rahim (sepsis), kemandulan permanen, hingga kematian. Penggunaan obat-obatan atau tindakan bedah oleh oknum yang mengabaikan prosedur medis standar demi keuntungan finansial adalah bentuk kejahatan kemanusiaan.

Data dari berbagai organisasi kesehatan menunjukkan bahwa aborsi yang tidak aman merupakan salah satu penyumbang angka kematian ibu (AKI) yang signifikan di Indonesia. Dengan adanya pengusutan kasus ini di Mataram, diharapkan muncul kesadaran kolektif tentang pentingnya akses layanan kesehatan yang legal dan aman, serta perlunya perlindungan bagi perempuan agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang membahayakan nyawa.

Langkah Lanjut Penyelidikan Polda NTB

Saat ini, status penanganan kasus masih berada pada tahap penyelidikan (penyelidikan). Kombes Pol Ni Made Pujewati menekankan bahwa tim penyidik tengah bekerja secara hati-hati dan profesional untuk mengumpulkan alat bukti yang sah menurut hukum. Polisi perlu memastikan rangkaian peristiwa secara kronologis, mengidentifikasi semua pihak yang terlibat—termasuk kemungkinan adanya perantara (calo)—dan mengamankan bukti-bukti medis yang relevan.

Belum ada penetapan tersangka hingga berita ini diturunkan. Namun, kepolisian memastikan bahwa proses hukum akan berjalan secara transparan. "Kami meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan ruang bagi penyidik untuk bekerja. Fokus kami adalah memastikan hukum tegak dan perlindungan terhadap perempuan serta anak benar-benar terjamin," tambah Pujewati.

Kasus ini menjadi ujian bagi Direktorat PPA-PPO Polda NTB yang baru dibentuk untuk menunjukkan taringnya dalam menangani kejahatan yang menyasar kelompok rentan. Keberhasilan dalam membongkar praktik aborsi ilegal ini akan menjadi sinyal kuat bagi para pelaku kejahatan serupa bahwa tidak ada ruang bagi praktik medis ilegal di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Dukungan publik terhadap langkah Polda NTB terus mengalir, terutama dari organisasi aktivis perempuan dan perlindungan anak. Mereka berharap agar kasus ini diusut hingga ke akar-akarnya, termasuk mengungkap jika ada jaringan yang lebih luas yang beroperasi di belakang layar. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menutup celah bagi praktik aborsi ilegal di masa depan dan mendorong penguatan sistem pengawasan medis di seluruh fasilitas kesehatan di Mataram.

Dengan terus bergulirnya penyelidikan ini, masyarakat diimbau untuk melaporkan jika memiliki informasi tambahan terkait praktik serupa. Partisipasi aktif warga menjadi kunci dalam memberantas praktik-praktik yang merusak tatanan sosial dan membahayakan keselamatan jiwa di Kota Mataram. Polda NTB berkomitmen untuk terus memberikan pembaruan informasi kepada publik seiring dengan perkembangan signifikan dalam penanganan kasus ini.