Polda NTB Terus Rampungkan Berkas Perkara Misri Puspita Sari Terkait Kasus Kematian Brigadir Muhammad Nurhadi di Gili Trawangan

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) hingga saat ini masih melakukan upaya intensif untuk melengkapi berkas perkara terhadap tersangka Misri Puspita Sari. Misri merupakan salah satu tokoh kunci yang terseret dalam pusaran kasus kematian tragis Anggota Propam Polda NTB, Brigadir Muhammad Nurhadi, yang terjadi di kawasan wisata Gili Trawangan. Fokus utama penyidik saat ini adalah memastikan seluruh alat bukti dan keterangan saksi terpenuhi sebelum berkas tersebut dilimpahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Tinggi NTB.

Kepala Subdirektorat Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Catur Erwin Setiawan, menegaskan bahwa penanganan perkara ini tetap menjadi prioritas meskipun terdapat beberapa dinamika hukum yang menyertainya. Menurut AKBP Catur, koordinasi dengan pihak kejaksaan terus berjalan guna menyelaraskan petunjuk-petunjuk hukum yang diperlukan agar berkas perkara tidak dikembalikan atau dinyatakan P-19. Upaya penyelesaian ini dilakukan secara cermat untuk memastikan keadilan bagi korban dan kepastian hukum bagi tersangka.

Status Tersangka dan Jeratan Pasal 221 KUHP

Dalam perkembangan terbaru, penyidik menegaskan tidak ada perubahan terkait pasal yang disangkakan kepada Misri Puspita Sari. Ia tetap dijerat dengan Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini secara spesifik mengatur tentang tindakan seseorang yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau memberikan pertolongan kepada pelaku untuk melarikan diri, serta tindakan merusak, menghilangkan, atau menyembunyikan benda-benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau yang menjadi bukti kejahatan dengan maksud untuk menghalang-halangi penyidikan (obstruction of justice).

Dalam konteks kasus ini, Misri diduga kuat berperan dalam upaya mengaburkan fakta persidangan dan penyidikan, termasuk dugaan keterkaitannya dengan perusakan barang bukti berupa telepon seluler milik korban atau pihak terkait lainnya yang berada di lokasi kejadian. Penyidik menekankan bahwa tindakan menghalang-halangi proses hukum merupakan pelanggaran serius karena menghambat pengungkapan kebenaran materiel dalam sebuah tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Misri. AKBP Catur menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum subjektif dan objektif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena ancaman hukuman dalam Pasal 221 KUHP berada di bawah lima tahun penjara, maka syarat objektif untuk melakukan penahanan tidak terpenuhi. Selain itu, selama proses penyidikan berlangsung, Misri dinilai bersikap kooperatif, selalu memenuhi panggilan penyidik, dan tidak menunjukkan indikasi akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti lebih lanjut.

Tantangan Penyidikan dan Keberadaan Saksi Kunci

Salah satu kendala yang dihadapi penyidik dalam merampungkan berkas perkara Misri adalah belum terlaksananya pemeriksaan tambahan terhadap saksi Melani Putri. Melani diketahui merupakan salah satu orang yang berada di lokasi saat peristiwa maut tersebut terjadi. Namun, hingga saat ini pemeriksaan belum bisa dilakukan karena yang bersangkutan masih berada di luar daerah. Kehadiran Melani dianggap krusial untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika yang terjadi di dalam vila privat sebelum Brigadir Nurhadi ditemukan tewas.

Selain menunggu kesaksian Melani, penyidik juga berencana kembali memanggil Misri Puspita Sari untuk dimintai keterangan tambahan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengonfrontasi temuan-temuan baru yang didapatkan penyidik dari hasil persidangan dua terdakwa lainnya yang sudah lebih dulu masuk ke meja hijau. Penyidik berkomitmen untuk tidak menambah jumlah saksi secara acak, melainkan fokus pada penguatan kualitas kesaksian dari saksi-saksi yang sudah ada agar konstruksi hukum menjadi semakin solid.

Di sisi lain, proses hukum ini juga dipengaruhi oleh tahapan hukum yang sedang ditempuh oleh terdakwa utama dalam kasus ini. Saat ini, perkara tersebut tengah berada dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini memberikan pengaruh terhadap ritme penyidikan terhadap Misri, karena penyidik perlu memperhatikan apakah ada fakta-fakta hukum baru yang muncul dalam putusan tingkat kasasi tersebut yang dapat memperkuat atau justru mengubah arah penyidikan terhadap tindakan obstruction of justice yang dilakukan oleh tersangka.

Kronologi Peristiwa Berdarah di Gili Trawangan

Kasus yang mengguncang institusi Polri di NTB ini bermula pada 16 April 2025. Brigadir Muhammad Nurhadi ditemukan tidak bernyawa di kolam renang sebuah hotel di kawasan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Kawasan yang dikenal sebagai destinasi wisata internasional tersebut mendadak gempar. Awalnya, kematian korban sempat diduga sebagai kecelakaan murni akibat tenggelam. Namun, keluarga korban dan rekan-rekan sejawat mencium adanya kejanggalan pada kondisi fisik jenazah.

Berdasarkan kejanggalan tersebut, pihak kepolisian memutuskan untuk melakukan langkah medis-legal yang serius, yakni ekshumasi (pembongkaran makam) dan autopsi ulang. Hasil dari pemeriksaan forensik inilah yang kemudian mengubah arah penyelidikan secara drastis. Dokter forensik menemukan bukti otentik bahwa korban meninggal bukan karena tenggelam secara tidak sengaja, melainkan akibat kekerasan benda tumpul yang sangat fatal.

Laporan forensik mengungkap adanya pendarahan hebat di dalam tengkorak bagian belakang kepala korban. Selain itu, ditemukan patah tulang pada bagian leher dan tulang lidah (os hyoid). Cedera pada tulang lidah sering kali menjadi indikator kuat adanya tindakan pencekikan atau tekanan hebat pada area leher. Luka-luka tersebut dikategorikan sebagai luka fatal yang menyebabkan korban kehilangan nyawa dalam waktu sangat singkat, diperkirakan kurang dari dua menit setelah serangan terjadi. Selain luka dalam, terdapat memar kehitaman yang jelas di bagian luar leher korban, memperkuat dugaan adanya tindak kekerasan fisik sebelum korban berakhir di kolam renang.

Pesta Miras dan Narkotika di Vila Privat

Penyelidikan mendalam mengungkap bahwa sebelum insiden maut tersebut, Brigadir Nurhadi bersama empat orang lainnya tengah berada di sebuah vila privat. Kelima orang tersebut adalah Kompol I Made Yogi Purusa Utama, Iptu Gede Aris Candra Widianto, Misri Puspita Sari, Melani Putri, dan korban sendiri. Dalam pertemuan tersebut, diduga kuat terjadi aktivitas pesta yang melibatkan konsumsi minuman keras serta zat terlarang berupa pil ekstasi dan obat penenang.

Kondisi di bawah pengaruh alkohol dan narkotika diduga menjadi pemicu terjadinya gesekan atau konflik di antara mereka. Situasi yang awalnya merupakan pertemuan informal berubah menjadi ajang kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa seorang anggota polisi. Kehadiran perwira menengah dan perwira pertama Polri dalam kejadian tersebut menambah kompleksitas kasus ini, mengingat mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan etika.

Vonis Berat bagi Para Pelaku Utama

Proses hukum terhadap dua rekan korban, yakni Kompol I Made Yogi Purusa Utama dan Iptu Gede Aris Candra Widianto, telah berjalan di pengadilan. Fakta-fakta persidangan mengonfirmasi adanya keterlibatan aktif mereka dalam peristiwa yang menyebabkan kematian Brigadir Nurhadi.

Kompol I Made Yogi Purusa Utama menerima vonis yang cukup berat. Pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Mataram, ia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Namun, dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Mataram, majelis hakim memutuskan untuk memperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara. Hakim menilai tindakan terdakwa sangat mencederai institusi kepolisian dan dilakukan dengan cara yang keji terhadap rekan sejawat.

Sementara itu, Iptu Gede Aris Candra Widianto divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Mataram. Pada tingkat banding, hukumannya dikurangi secara signifikan menjadi 3 tahun penjara. Perbedaan putusan ini menjadi sorotan publik dan saat ini keduanya tengah menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan tetap (inkracht).

Implikasi Hukum dan Transparansi Polri

Kasus kematian Brigadir Muhammad Nurhadi bukan sekadar perkara pidana biasa, melainkan ujian berat bagi transparansi dan akuntabilitas Polda NTB. Penanganan terhadap Misri Puspita Sari dalam dugaan obstruction of justice menjadi bagian krusial untuk menunjukkan bahwa kepolisian tidak tebang pilih dalam menindak siapa pun yang mencoba menutupi kebenaran, bahkan jika itu melibatkan lingkaran terdekat anggota Polri sendiri.

Penetapan Pasal 221 KUHP terhadap Misri mengirimkan pesan kuat bahwa setiap upaya untuk merusak barang bukti, seperti telepon seluler yang berisi data komunikasi penting, atau menyembunyikan fakta kejadian, akan diproses secara hukum. Dalam banyak kasus besar, penghilangan barang bukti digital sering kali menjadi penghalang utama dalam mengungkap motif dan perencana kejahatan.

Secara lebih luas, kasus ini memicu evaluasi internal di tubuh Polri mengenai pengawasan terhadap anggota yang berada di luar jam dinas, terutama terkait gaya hidup dan penyalahgunaan narkotika. Keterlibatan perwira dalam pesta narkoba yang berujung maut merupakan tamparan keras bagi program presisi yang dicanangkan Kapolri.

Masyarakat kini menunggu kelanjutan dari berkas perkara Misri Puspita Sari. Keberhasilan penyidik dalam melengkapi berkas ini akan menjadi penentu apakah seluruh aktor yang terlibat dalam drama berdarah di Gili Trawangan tersebut akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dengan koordinasi yang terus diperkuat antara Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi, diharapkan persidangan bagi Misri dapat segera digelar, memberikan kejelasan status hukum, dan mengakhiri spekulasi yang berkembang di tengah publik mengenai penuntasan kasus ini secara menyeluruh.