Polda NTB Ungkap Penyelewengan 800 Liter Solar Subsidi di Sumbawa: Modus Operandi dan Dampaknya terhadap Distribusi Energi di Nusa Tenggara Barat

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) melalui Tim Khusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil membongkar praktik penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa. Operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Sabtu (4/4) tersebut menjadi sinyal kuat komitmen kepolisian dalam mengawal ketersediaan energi bagi masyarakat kecil, menyusul maraknya laporan mengenai kelangkaan dan kebocoran stok BBM subsidi di tingkat pengecer. Dalam penggerebekan yang berlokasi di Kecamatan Alas tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial JH beserta beberapa orang rekannya yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi ilegal solar bersubsidi.

Keberhasilan pengungkapan ini bermula dari keresahan masyarakat setempat yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar untuk kebutuhan pokok, sementara di sisi lain, terlihat aktivitas pengangkutan BBM dalam skala besar menggunakan kendaraan non-industri yang mencurigakan. Petugas yang melakukan pengintaian di lapangan mendapati satu unit kendaraan roda tiga yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengangkut ratusan liter solar dalam jeriken. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, ditemukan sekitar 800 liter solar subsidi yang baru saja dibeli dari salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kecamatan Alas tanpa dokumen pendukung yang sah untuk distribusi komersial.

Kronologi Penangkapan dan Penyelidikan Timsus Ditreskrimsus

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, dalam keterangan resminya pada Senin (6/4), menjelaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil dari penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh tim khusus. Berdasarkan laporan intelijen dan aduan warga, tim bergerak ke titik rawan di Kecamatan Alas untuk memantau pergerakan distribusi BBM di beberapa SPBU lokal. Pada Sabtu sore, petugas menghentikan sebuah kendaraan roda tiga yang membawa muatan berat tertutup terpal. Saat diperiksa, kendaraan tersebut mengangkut puluhan jeriken berisi solar bersubsidi dengan total volume mencapai 800 liter.

Terduga pelaku utama, JH, tidak dapat menunjukkan izin usaha niaga atau dokumen penugasan yang membolehkan pengangkutan BBM subsidi dalam jumlah besar. Berdasarkan pengakuan awal, JH dibantu oleh beberapa rekan dalam melakukan pengisian di SPBU secara berulang atau dengan metode tertentu untuk mengelabui petugas pengawas. Setelah diamankan di lokasi, JH beserta barang bukti berupa 800 liter solar dan unit kendaraan operasional langsung dibawa ke markas Polda NTB di Mataram untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik subdit tindak pidana tertentu (Tipidter).

Modus Operandi: Eksploitasi Selisih Harga dan Target Pasar Nelayan

Penyelidikan kepolisian mengungkap skema ekonomi yang dijalankan oleh para pelaku untuk meraup keuntungan pribadi di atas penderitaan masyarakat. JH diketahui membeli solar bersubsidi di SPBU dengan harga resmi pemerintah sebesar Rp6.800 per liter. Solar tersebut kemudian dikumpulkan dan diangkut menuju kawasan pesisir untuk dijual kembali kepada para nelayan di Pulau Bungin, sebuah wilayah padat penduduk yang akses energinya sangat bergantung pada pasokan dari daratan utama Sumbawa.

Para pelaku menjual kembali solar tersebut dengan harga Rp8.000 per liter, menciptakan margin keuntungan sebesar Rp1.200 per liter. Jika dikalkulasikan dari satu kali pengangkutan sebanyak 800 liter, pelaku mampu meraup keuntungan kotor hampir satu juta rupiah dalam sekali jalan. Meskipun angka tersebut terlihat kecil dalam skala industri, praktik yang dilakukan secara masif dan berulang ini menyebabkan distorsi harga di tingkat konsumen akhir dan memicu kelangkaan stok di SPBU bagi kendaraan umum dan logistik yang seharusnya mendapatkan hak subsidi tersebut.

Pulau Bungin sendiri dipilih sebagai target pasar karena lokasinya yang terisolasi secara geografis namun memiliki kebutuhan solar yang sangat tinggi untuk mesin kapal nelayan. Ketergantungan nelayan terhadap BBM menjadikan mereka sasaran empuk bagi para spekulan yang memanfaatkan celah distribusi. Dengan menjual di atas harga eceran tertinggi (HET), pelaku secara langsung telah mencederai program subsidi energi pemerintah yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat kelas bawah dan produktivitas sektor perikanan.

Landasan Hukum dan Atensi Nasional Operasi Bersih

Tindakan tegas yang diambil oleh Ditreskrimsus Polda NTB ini selaras dengan instruksi langsung dari Kapolri dan Bareskrim Polri melalui "Operasi Bersih". Operasi ini dirancang khusus untuk memberantas praktik ilegal di sektor minyak dan gas bumi (Migas), termasuk penyalahgunaan Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kg dan BBM jenis Bio Solar. Di tengah fluktuasi harga energi global, pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas harga domestik melalui subsidi, sehingga segala bentuk penyelewengan dianggap sebagai kejahatan serius terhadap ketahanan energi nasional.

JH dan rekan-rekannya kini terancam hukuman berat. Penyidik menerapkan jeratan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Berdasarkan regulasi terbaru, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Kombes Pol FX Endriadi menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan berhenti pada penangkapan kurir atau pengumpul kecil saja. Penyidik saat ini tengah mendalami kemungkinan adanya keterlibatan oknum petugas SPBU di Kecamatan Alas yang membiarkan atau memfasilitasi pembelian BBM subsidi dalam jumlah yang tidak wajar menggunakan jeriken atau kendaraan modifikasi. "Kami akan menelusuri dari mana asal barang ini secara detail dan apakah ada kerja sama dengan pihak pengelola SPBU. Jika terbukti ada kelalaian atau kesengajaan, pihak SPBU juga bisa dikenai sanksi administratif hingga pidana," tegas Endriadi.

Dampak Sosial-Ekonomi dan Pentingnya Pengawasan Distribusi

Penyelewengan BBM bersubsidi di wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki dampak domino yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi daerah. Provinsi NTB, dengan karakteristik geografis kepulauan dan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian serta perikanan, sangat sensitif terhadap perubahan pasokan solar. Ketika solar subsidi "dilarikan" ke pasar gelap atau dijual dengan harga spekulatif, biaya operasional nelayan membengkak, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga komoditas pangan di pasar.

Data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan bahwa kuota BBM subsidi untuk setiap daerah telah dihitung berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Adanya praktik penimbunan dan penjualan ilegal seperti yang dilakukan JH menyebabkan kuota tahunan seringkali habis sebelum waktunya, memaksa pemerintah daerah untuk mengajukan tambahan kuota yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain dampak ekonomi, tindakan ini juga menimbulkan ketidakadilan sosial. Masyarakat kecil yang seharusnya menikmati harga subsidi justru dipaksa membeli dengan harga lebih mahal dari tengkulak karena stok di SPBU resmi seringkali kosong akibat aksi borong oleh para spekulan. Pengungkapan di Kecamatan Alas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi oknum-oknum lain yang mencoba mencari keuntungan instan melalui jalur ilegal.

Analisis Fakta dan Langkah Preventif ke Depan

Kasus di Sumbawa ini menggarisbawahi tantangan besar dalam pengawasan distribusi BBM di wilayah terpencil. Meskipun Pertamina telah mengimplementasikan sistem subsidi tepat sasaran melalui kode QR (QR Code) di setiap SPBU, celah keamanan masih ditemukan melalui manipulasi identitas kendaraan atau koordinasi bawah tangan dengan operator lapangan. Polda NTB mengimbau masyarakat untuk tetap proaktif memberikan informasi jika melihat aktivitas bongkar muat BBM yang mencurigakan di luar jam operasional atau di lokasi-lokasi yang tidak semestinya.

Langkah preventif yang akan dilakukan pasca pengungkapan ini meliputi peningkatan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan Pertamina Regional Jatimbalinus untuk melakukan audit mendadak ke SPBU yang berada di jalur-jalur rawan penyelewengan. Selain itu, sosialisasi mengenai sanksi hukum bagi penimbun BBM perlu terus digalakkan agar masyarakat memahami risiko berat di balik bisnis ilegal ini.

Kini, JH bersama barang bukti 800 liter solar dan kendaraan roda tiganya mendekam di ruang tahanan Polda NTB. Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrent effect) sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi energi nasional. Kepolisian berkomitmen untuk terus mengawal ketersediaan solar subsidi di NTB, memastikan bahwa setiap liter minyak yang disubsidi negara benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan, yakni para nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro di pelosok Bumi Gora.