Polda NTB Ungkap Penyelewengan BBM Bersubsidi di Sumbawa: Modus Operandi dan Dampak Ekonomi Distribusi Ilegal Solar ke Sektor Kelautan

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) melalui Tim Khusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) secara resmi mengungkap praktik penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang beroperasi di wilayah Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Sabtu (4/4) tersebut berhasil mengamankan ratusan liter bahan bakar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan sektor produktif kecil, namun justru dialihkan untuk kepentingan komersial pribadi demi meraup keuntungan sepihak. Pengungkapan ini menjadi bukti nyata komitmen aparat penegak hukum dalam mengawal kebijakan energi nasional, terutama di tengah ketatnya pengawasan terhadap distribusi energi bersubsidi yang sering kali menjadi sasaran empuk praktik mafia migas skala kecil maupun besar.

Dalam operasi penggerebekan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial JH beserta beberapa orang rekannya yang diduga kuat terlibat dalam rantai distribusi ilegal ini. Selain mengamankan para terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti fisik yang krusial, di antaranya satu unit kendaraan roda tiga yang dimodifikasi untuk mengangkut muatan berat, serta sekitar 800 liter solar subsidi yang dikemas dalam jeriken-jeriken besar. Berdasarkan hasil investigasi awal, BBM tersebut baru saja dibeli dari salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kecamatan Alas sebelum akhirnya dicegat oleh petugas kepolisian yang telah melakukan pengintaian berdasarkan laporan masyarakat yang resah akan kelangkaan solar di wilayah tersebut.

Kronologi Penangkapan dan Penyelidikan Tim Khusus Ditreskrimsus

Langkah hukum yang diambil oleh Ditreskrimsus Polda NTB ini tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses pengumpulan informasi dan surveilans yang matang. Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari warga setempat mengenai adanya aktivitas mencurigakan di salah satu SPBU di Kecamatan Alas. Masyarakat melaporkan adanya pengisian BBM dalam volume yang tidak wajar menggunakan kendaraan roda tiga secara berulang kali, yang diduga kuat bukan untuk konsumsi pribadi melainkan untuk ditimbun atau dijual kembali dengan harga tinggi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Khusus Ditreskrimsus dikerahkan untuk melakukan observasi lapangan. Pada Sabtu sore, tim mendeteksi pergerakan kendaraan roda tiga yang membawa muatan penuh tertutup terpal. Setelah dilakukan penghadangan dan pemeriksaan, petugas menemukan 800 liter solar dalam tangki-tangki penampungan sementara. JH, yang mengemudikan kendaraan tersebut, tidak mampu menunjukkan dokumen resmi atau izin angkut niaga yang sah untuk membawa BBM subsidi dalam jumlah besar. Atas dasar bukti permulaan yang cukup, JH dan rekan-rekannya langsung digiring ke Mapolda NTB di Mataram untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Kombes Pol FX Endriadi menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari instruksi langsung pimpinan Polri dan Bareskrim Polri melalui "Operasi Bersih". Operasi ini menargetkan segala bentuk praktik ilegal di sektor minyak dan gas bumi, termasuk penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg dan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa subsidi yang dialokasikan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak, bukan justru dinikmati oleh para spekulan yang mencari keuntungan di atas kesulitan rakyat.

Modus Operandi: Eksploitasi Selisih Harga dan Target Pasar Nelayan

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap terduga pelaku JH, terungkap bahwa modus operandi yang dijalankan adalah dengan memanfaatkan selisih harga antara harga subsidi pemerintah dengan harga pasar di tingkat eceran. Para pelaku membeli solar di SPBU dengan harga resmi subsidi sebesar Rp6.800 per liter. Solar tersebut kemudian dikumpulkan dan diangkut menuju daerah pesisir, khususnya untuk dijual kepada para nelayan di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa.

Pulau Bungin sendiri dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di dunia dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Ketergantungan masyarakat nelayan terhadap solar untuk bahan bakar kapal motor menjadikan wilayah ini sebagai pasar yang sangat menggiurkan bagi para pengecer ilegal. JH dan kelompoknya menjual kembali solar tersebut dengan harga Rp8.000 per liter, atau mengambil margin keuntungan sebesar Rp1.200 per liter. Jika dalam satu kali angkut mereka berhasil membawa 800 liter, maka keuntungan kotor yang didapat mencapai Rp960.000 per pengiriman. Jika aktivitas ini dilakukan setiap hari, maka kerugian negara dan beban ekonomi yang ditanggung nelayan menjadi sangat signifikan dalam hitungan bulan.

Meskipun terlihat seperti membantu akses nelayan terhadap bahan bakar, tindakan ini secara hukum tetap dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini dikarenakan distribusi BBM bersubsidi telah diatur secara ketat melalui mekanisme surat rekomendasi dari dinas terkait bagi nelayan kecil. Praktik yang dilakukan JH memotong jalur resmi dan berpotensi menciptakan kelangkaan di SPBU, yang pada akhirnya justru menyulitkan nelayan lain yang ingin membeli solar secara legal dengan harga subsidi yang asli.

Landasan Hukum dan Ancaman Pidana Berat

Penegakan hukum terhadap kasus ini didasarkan pada regulasi yang sangat ketat mengenai tata kelola energi di Indonesia. Para terduga pelaku dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal ini telah mengalami penguatan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam regulasi terbaru tersebut, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Ancaman denda yang sangat besar ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera (deterrent effect) bagi para pelaku usaha ilegal agar tidak bermain-main dengan komoditas strategis negara.

Polda NTB menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara transparan dan profesional. Penyidik saat ini tengah mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak internal SPBU dalam kasus ini. Pasalnya, pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar menggunakan jeriken atau kendaraan modifikasi seharusnya tidak diperbolehkan tanpa izin khusus. Jika ditemukan bukti adanya kerja sama antara oknum operator SPBU dengan para pelaku, maka sanksi tegas juga akan menyasar pihak pengelola SPBU, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha oleh Pertamina.

Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Penyelewengan BBM

Penyalahgunaan BBM subsidi bukan sekadar masalah pelanggaran hukum administratif, melainkan memiliki dampak sistemik terhadap perekonomian daerah dan nasional. Secara makro, setiap liter solar yang diselewengkan berarti hilangnya efektivitas subsidi yang diberikan negara. Pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah untuk menjaga harga energi tetap terjangkau bagi masyarakat miskin, petani, dan nelayan kecil. Ketika solar ini justru dijual kembali untuk keuntungan pribadi, maka tujuan sosial dari subsidi tersebut gagal tercapai.

Secara mikro di wilayah Sumbawa, praktik penimbunan dan penjualan ilegal sering kali memicu antrean panjang di SPBU. Hal ini menghambat produktivitas masyarakat yang benar-benar membutuhkan solar untuk transportasi publik atau alat mesin pertanian (alsintan). Di sektor kelautan, meskipun nelayan di Pulau Bungin mendapatkan solar dari para spekulan ini, mereka terpaksa membayar biaya operasional yang lebih mahal 17% dari harga seharusnya. Kenaikan biaya input ini secara otomatis akan menekan pendapatan bersih nelayan dan dapat memicu kenaikan harga komoditas ikan di pasar lokal.

Selain itu, pengangkutan BBM menggunakan kendaraan roda tiga yang tidak standar keamanan (safety) sangat berisiko menimbulkan kecelakaan fatal seperti kebakaran. Kendaraan modifikasi yang membawa ratusan liter bahan bakar mudah terbakar tanpa alat pemadam api ringan (APAR) yang memadai merupakan bom waktu yang mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya di wilayah Alas dan sekitarnya.

Langkah Preventif dan Pengawasan Masa Depan

Menanggapi kasus ini, pengamat ekonomi energi menyarankan agar pengawasan distribusi BBM di daerah terpencil seperti Sumbawa harus diperketat dengan pemanfaatan teknologi. Digitalisasi pengisian BBM melalui sistem QR Code (MyPertamina) harus diterapkan secara disiplin di setiap SPBU, termasuk di wilayah pelosok. Dengan sistem digital, identitas kendaraan dan volume pengisian dapat terekam secara real-time, sehingga potensi pengisian berulang oleh kendaraan yang sama dapat diminimalisir.

Di sisi lain, peran serta masyarakat dalam memberikan informasi sangat krusial. Keberhasilan Polda NTB mengungkap kasus di Kecamatan Alas ini adalah buah dari keberanian warga melaporkan kejanggalan yang mereka lihat. Kepolisian diharapkan terus membuka kanal pengaduan yang mudah diakses dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor agar praktik serupa tidak menjamur di kecamatan lain di NTB.

Kombes Pol FX Endriadi menutup keterangannya dengan mengimbau kepada seluruh pengusaha SPBU dan masyarakat untuk mematuhi aturan main dalam distribusi energi. "Kami tidak akan segan-segan menindak siapa pun yang mencoba bermain dengan hak rakyat. BBM subsidi adalah amanah negara untuk masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melanggar hukum," tegasnya.

Saat ini, JH dan barang bukti 800 liter solar tersebut masih berada di bawah pengamanan ketat di Mapolda NTB. Penyidik sedang melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi NTB agar proses persidangan dapat segera dilaksanakan. Kasus ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh elemen masyarakat di Nusa Tenggara Barat bahwa pengawasan terhadap BBM bersubsidi kini menjadi prioritas utama aparat penegak hukum demi menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.