Ratusan Warga Kalijaga Timur Lombok Timur Tuntut Perbaikan Jalan Rusak Akibat Tambang, Wakil Bupati Janjikan Perbaikan Melalui APBD Perubahan 2026

SELONG – Kemarahan warga Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, akhirnya memuncak. Ratusan warga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur pada Kamis, 20 Agustus 2026, menuntut perhatian serius pemerintah daerah terhadap kondisi jalan yang rusak parah. Kerusakan ini diduga kuat disebabkan oleh aktivitas kendaraan pengangkut material dari sejumlah tambang galian C yang beroperasi di wilayah tersebut.

Aksi yang awalnya damai ini sempat diwarnai ketegangan. Warga terlibat adu mulut dan saling dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga di gerbang utama kantor bupati. Selain mendesak perbaikan infrastruktur jalan yang vital bagi mobilitas masyarakat, warga juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang. Debu pekat yang beterbangan akibat lalu lalang truk pengangkut material disebut telah mengganggu aktivitas sehari-hari warga, bahkan memicu keluhan kesehatan seperti sesak napas.

Kronologi Tuntutan Warga dan Akar Masalah

Kekecewaan warga Desa Kalijaga Timur bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan keterangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalijaga Timur, Mazhan, warga telah berulang kali melayangkan permintaan perbaikan jalan, namun hingga kini belum ada realisasi yang memuaskan. "Warga kami sudah lelah dengan keadaan jalan yang sampai saat ini belum kunjung diperbaiki. Janji saja. Karena itu kami tanya, kapan jalan itu akan diperbaiki?" ujar Mazhan dengan nada prihatin.

Mazhan menambahkan bahwa kondisi jalan yang rusak ini telah berlangsung cukup lama, dan dampaknya semakin memburuk seiring dengan meningkatnya aktivitas pertambangan galian C di wilayah mereka. Kendaraan berat yang mengangkut material tambang dengan frekuensi tinggi menjadi penyebab utama kerusakan jalan yang kian parah, membuat akses warga terhambat dan membahayakan keselamatan.

Lebih lanjut, Mazhan menekankan bahwa aktivitas pertambangan ini, meskipun menimbulkan masalah bagi warga, justru memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia merinci bahwa dari enam unit tambang galian C yang beroperasi di Desa Kalijaga Timur, pendapatan daerah dari sektor ini diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 3 miliar per tahun. "Dari PADes tambang di Desa Kalijaga Timur sudah banyak sumbang PAD. Pajak dan lainnya dari enam tambang yang ada di Kalijaga," ungkapnya.

Dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi yang diberikan oleh sektor pertambangan, warga mendesak pemerintah daerah untuk menjadikan perbaikan jalan sebagai prioritas utama. "Kami minta supaya perbaikan menjadi skala prioritas di tahun ini," tegas Mazhan, merefleksikan tuntutan mayoritas warga yang hadir dalam demonstrasi.

Tuntutan Spesifik Warga

Dalam aksi demonstrasi tersebut, warga Desa Kalijaga Timur secara rinci menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Daerah Lombok Timur. Tuntutan-tuntutan tersebut meliputi:

1. Realisasi Segera Perbaikan Jalan: Permintaan utama dan mendesak adalah agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak parah di Desa Kalijaga Timur.
2. Audit Teknis Dampak Kerusakan Jalan: Warga meminta dilakukannya audit teknis secara mendalam untuk mengidentifikasi secara pasti sejauh mana dampak aktivitas kendaraan tambang terhadap kerusakan jalan, serta untuk mengevaluasi kerugian yang dialami masyarakat.
3. Penindakan Tegas dan Penundaan Aktivitas Tambang: Warga mendesak pemerintah untuk melakukan penindakan tegas terhadap aktivitas pertambangan galian C, terutama bagi tambang yang tidak mengantongi izin resmi. Selain itu, mereka juga menuntut adanya penundaan sementara terhadap seluruh aktivitas pertambangan hingga masalah perbaikan jalan dan dampak lingkungan terselesaikan.
4. Penanganan Dampak Kesehatan: Tuntutan ini berfokus pada penanganan keluhan kesehatan warga akibat debu tambang, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan upaya pencegahan penyebaran debu.

Respons Pemerintah Daerah: Janji Perbaikan Melalui APBD Perubahan 2026

Menanggapi aspirasi dan tuntutan warga yang disampaikan melalui demonstrasi, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Edwin Hadiwijaya, memberikan respons langsung di lokasi. Edwin menyatakan bahwa pemerintah daerah memahami sepenuhnya keluhan masyarakat dan berkomitmen untuk segera mencari solusi.

"Pemerintah daerah akan mengupayakan perbaikan ruas jalan tersebut melalui APBD Perubahan 2026," ujar Edwin di hadapan ratusan demonstran. Ia menjelaskan bahwa proses pengesahan APBD Perubahan 2026 ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat pada bulan September 2026. Setelah anggaran tersebut ditetapkan, pemerintah daerah akan segera memulai tahapan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan jalan.

Edwin merinci bahwa panjang ruas jalan yang membutuhkan penanganan serius diperkirakan mencapai sekitar 9,4 kilometer. Jika seluruh proses administrasi dan anggaran telah rampung, pemerintah memperkirakan pengerjaan perbaikan jalan ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan. "Ruas jalan 9,4 kilometer yang perlu penanganan. Paling tiga bulan selesai. Kalau belum APBD ditetapkan, tidak mungkin kita bisa kerjakan. Tahun 2026 sesuai tuntutan bapak, insyaallah akan kita selesaikan," tandasnya, memberikan kepastian kepada warga.

Lebih lanjut, Edwin juga berjanji akan menindaklanjuti tuntutan warga terkait peninjauan izin tambang dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Ia menginstruksikan jajarannya untuk melakukan verifikasi lapangan dan kajian lebih mendalam mengenai dampak lingkungan dan sosial dari operasional tambang galian C di wilayah tersebut.

Dampak Luas dan Implikasi ke Depan

Aksi demonstrasi warga Kalijaga Timur ini tidak hanya menyoroti masalah perbaikan jalan, tetapi juga membuka tabir kompleksitas antara pembangunan ekonomi melalui sektor pertambangan dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Data kontribusi pendapatan daerah yang mencapai miliaran rupiah dari sektor tambang menunjukkan potensi ekonomi yang besar, namun di sisi lain, warga harus menanggung beban kerusakan infrastruktur dan dampak kesehatan yang merugikan.

Implikasi dari peristiwa ini cukup luas. Pertama, ini menjadi ujian bagi Pemerintah Daerah Lombok Timur dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan infrastruktur yang memadai. Kemampuan pemerintah dalam menepati janji perbaikan jalan dan menindaklanjuti tuntutan lainnya akan sangat menentukan kepercayaan publik di masa mendatang.

Kedua, kasus ini juga berpotensi memicu tuntutan serupa dari wilayah lain yang mengalami dampak negatif serupa dari aktivitas pertambangan. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi terkait pengelolaan sumber daya alam, perizinan tambang, serta mekanisme kompensasi dan perbaikan lingkungan bagi masyarakat terdampak.

Ketiga, aspek kesehatan yang disuarakan warga juga perlu menjadi perhatian serius. Studi lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang debu tambang terhadap kesehatan pernapasan masyarakat perlu dilakukan, dan pemerintah perlu mengambil langkah preventif dan kuratif yang efektif.

Keberhasilan penyelesaian masalah ini tidak hanya diukur dari selesainya perbaikan jalan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan sinergi yang harmonis antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peristiwa ini menjadi momentum penting untuk evaluasi dan perbaikan tata kelola sumber daya alam di Lombok Timur agar pembangunan yang dilakukan benar-benar membawa manfaat berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Analisis Singkat: Dilema Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Kasus di Desa Kalijaga Timur ini mencerminkan dilema klasik yang sering dihadapi daerah-daerah dengan potensi sumber daya alam yang kaya. Di satu sisi, aktivitas pertambangan galian C memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, baik bagi daerah maupun bagi pelaku usaha. Pendapatan dari pajak dan retribusi tambang dapat menjadi sumber pendanaan penting bagi pembangunan daerah.

Namun, di sisi lain, dampak negatif dari aktivitas pertambangan, seperti kerusakan jalan, polusi udara (debu), dan potensi pencemaran lingkungan, seringkali tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha atau tidak terakomodasi dalam skema kompensasi yang memadai. Keterlambatan perbaikan infrastruktur publik yang rusak akibat aktivitas ini, sementara pendapatan dari tambang terus mengalir, menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat.

Tuntutan warga agar perbaikan jalan dijadikan prioritas dan penindakan terhadap tambang ilegal menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menuntut ganti rugi, tetapi juga keadilan dan penegakan hukum. Respons Wakil Bupati yang menjanjikan perbaikan melalui APBD Perubahan 2026, meskipun memberikan secercah harapan, juga menyisakan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap operasional tambang dan alokasi dana untuk perbaikan infrastruktur di masa mendatang.

Penting bagi Pemerintah Daerah Lombok Timur untuk tidak hanya merealisasikan janji perbaikan jalan, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan dan pengawasan tambang. Pembentukan mekanisme dialog yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta penegakan aturan yang tegas, menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi melalui sektor pertambangan dapat berjalan selaras dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegagalan dalam mengelola dilema ini dapat berujung pada konflik sosial yang lebih luas dan menghambat kemajuan daerah secara berkelanjutan.