Sorotan terhadap Peran LPA Mataram dalam Kasus Santri Terbakar: Keseimbangan Perlindungan Anak di Ujung Tanduk

MATARAM – Penanganan kasus kebakaran tragis di Pondok Pesantren Raudatussaulatiyah Al Ibrahimy, Lombok Tengah, yang menyebabkan seorang santri meninggal dunia dan dua lainnya luka parah, kini memasuki babak baru dengan sorotan tajam terhadap peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram. Kuasa hukum salah satu tersangka, MR (14), menilai LPA belum menunjukkan perhatian yang berimbang antara korban dan anak yang berhadapan dengan hukum, memicu perdebatan mengenai prinsip perlindungan anak yang komprehensif. Kasus ini tidak hanya mengungkap insiden mengerikan tetapi juga menyoroti kompleksitas sistem peradilan pidana anak dan tanggung jawab berbagai pihak dalam menjamin hak-hak setiap anak, terlepas dari status mereka sebagai korban atau terduga pelaku.

Polemik Keseimbangan Perlindungan Anak

Fauzi Yoyok, kuasa hukum MR (14), secara terbuka menyayangkan sikap LPA Mataram yang dinilai cenderung lebih memfokuskan pendampingan pada korban. Menurut Yoyok, prinsip dasar perlindungan anak mengamanatkan bahwa setiap anak yang terlibat dalam sebuah kasus, baik sebagai korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Kritik ini mengemuka di tengah kekhawatiran akan kondisi psikologis MR, seorang remaja yang kini menyandang status tersangka dalam insiden yang menggemparkan publik.

"Dalam setiap kasus yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, seharusnya dirangkul dua-duanya. Itu prinsip perlindungan anak," tegas Yoyok, mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kedua regulasi ini secara eksplisit menggariskan pentingnya pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis. Yoyok menambahkan bahwa tanpa intervensi psikologis yang tepat, kondisi mental MR dikhawatirkan akan semakin memburuk, mengingat tekanan yang dialaminya sebagai seorang anak yang terlibat dalam proses hukum dan menghadapi tuduhan serius. "Jangan sampai kondisi sekarang ini justru memperparah psikologis anak. Dia juga butuh pendampingan," ujarnya.

Lebih jauh, Yoyok berpendapat bahwa LPA semestinya dapat mengambil posisi sebagai penengah yang netral, membantu meredakan ketegangan dan mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Namun, ia mengaku belum melihat langkah konkret dari LPA dalam memberikan dukungan psikologis kepada MR. "Upaya ke arah itu belum terlihat," tandasnya, menyiratkan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas di lapangan. Kritik ini mengundang perdebatan tentang bagaimana lembaga perlindungan anak menavigasi kasus-kasus sensitif yang melibatkan anak, di mana batas antara simpati terhadap korban dan hak-hak terduga pelaku seringkali menjadi abu-abu di mata publik.

Kronologi Tragis dan Klaim Kelalaian

Tim kuasa hukum MR juga membeberkan kronologi versi mereka, yang berbeda dari narasi awal yang mungkin beredar di masyarakat. Peristiwa kebakaran memilukan tersebut disebut terjadi pada 13 Desember 2025, tak lama setelah salat zuhur. Pada saat itu, empat santri, termasuk MR, berada di dalam kamar pondok pesantren. Mereka disebutkan sedang melakukan aktivitas mengecat dinding kamar dan membuat ketapel, sebuah kegiatan yang lazim dilakukan remaja.

Salah satu santri kemudian diminta untuk membeli bensin, yang rencananya akan digunakan sebagai campuran cat agar menghasilkan tekstur atau warna yang diinginkan. Setelah proses pengecatan selesai, sisa bensin yang masih ada dalam wadah digunakan untuk membersihkan noda cat yang menempel di kamar ustaz. Di sinilah awal mula tragedi terjadi. Menurut keterangan kuasa hukum, saat salah satu santri mencoba membakar plastik sisa, api disebut tiba-tiba membesar dan menyambar botol bensin yang tidak tertutup rapat dan berada di dekatnya. Reaksi api yang cepat dan tak terduga inilah yang menjadi pemicu utama insiden.

Api dengan cepat membesar, melalap bagian dalam kamar dan menjalar ke dekat pintu keluar. Dua santri yang berada di dekat pintu berhasil menyelamatkan diri dengan cepat. Namun, tiga santri lainnya, termasuk korban M Sahril Sobirin dan Sahid Al Hudrry, terjebak di dalam kobaran api dan mengalami luka bakar serius. Situasi menjadi sangat panik, dan api baru bisa dipadamkan sekitar 30 hingga 40 menit kemudian, sebuah durasi yang cukup lama untuk menyebabkan kerusakan parah dan luka yang mematikan.

"Dari kronologi ini, peristiwa lebih mengarah pada kelalaian, bukan kesengajaan," ujar Yoyok, menekankan bahwa tidak ada niat jahat atau kesengajaan untuk membakar dari pihak MR maupun santri lainnya. Pernyataan ini menjadi inti pembelaan bagi MR, yang berusaha menunjukkan bahwa insiden tersebut merupakan kecelakaan yang tidak disengaja, akibat dari kelalaian dalam penanganan bahan bakar yang mudah terbakar, bukan tindakan kriminal yang direncanakan. Klaim ini tentunya akan menjadi fokus utama dalam persidangan nanti, di mana bukti-bukti dan keterangan saksi akan diuji untuk menentukan apakah insiden ini murni kelalaian atau ada unsur lain yang terlibat.

Tanggapan Resmi LPA Mataram: Independensi dan Rekomendasi

Menanggapi sorotan tersebut, Ketua LPA Kota Mataram Joko Jumadi memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk mengawal pemenuhan hak anak yang berstatus tersangka. Namun, LPA Mataram memilih untuk tidak terlibat secara langsung sebagai pendamping hukum bagi MR guna menghindari potensi konflik kepentingan. Keputusan ini didasari oleh prinsip independensi lembaga dan upaya untuk menjaga objektivitas dalam setiap penanganan kasus. "Kami tetap memantau. Untuk pendampingan hukum, kami rekomendasikan kepada advokat yang memahami sistem peradilan pidana anak (SPPA)," jelas Joko pada Kamis (16/7).

Joko menjelaskan bahwa LPA telah memberikan rekomendasi kepada penyidik terkait pentingnya pendamping hukum yang kompeten bagi MR, meskipun keputusan akhir mengenai siapa yang akan mendampingi secara hukum berada di tangan pihak keluarga tersangka. Selain itu, LPA juga secara aktif mendorong agar anak yang berstatus tersangka mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai. "Kami akan merekomendasikan kepada penyidik agar ada tim psikolog yang mendampingi," ujarnya. Langkah ini menunjukkan bahwa LPA Mataram, meskipun tidak terlibat langsung dalam pendampingan hukum, tetap berupaya memastikan hak-hak psikologis MR terpenuhi, sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menyeluruh.

Joko Jumadi menekankan bahwa pendekatan ini merupakan bagian integral dari tugas LPA untuk memastikan seluruh hak anak tetap terpenuhi tanpa mengorbankan independensi dan netralitas lembaga. Pendekatan ini mencerminkan dilema yang sering dihadapi lembaga perlindungan anak, di mana mereka harus menyeimbangkan antara advokasi untuk korban dan memastikan hak-hak hukum serta psikologis anak yang diduga melakukan pelanggaran juga dihormati.

Proses Hukum dan Penetapan Tersangka

Kasus ini telah mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Sebelumnya, penyidik Polres Lombok Tengah telah menetapkan dua tersangka dalam kasus kebakaran yang merenggut nyawa satu santri ini. Kedua tersangka adalah pimpinan pondok pesantren, TGH Ahmad Muzakki Rahmatullah (AMR), dan seorang santri berinisial MR (14). Penetapan tersangka ini didasarkan pada hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan secara cermat oleh pihak kepolisian.

Keduanya dijerat dengan Pasal 359 atau Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 359 KUHP mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, sementara Pasal 360 KUHP mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang merupakan KUHP baru, juga memiliki ketentuan serupa yang menegaskan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian. Ancaman hukuman maksimal yang diatur dalam pasal-pasal ini adalah lima tahun penjara.

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam kasus MR (14) menjadi sangat krusial. SPPA dirancang untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa, dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak, diversi, dan restorasi keadilan. Hal ini berarti bahwa proses hukum terhadap MR akan melibatkan tahapan khusus, seperti pendampingan oleh pekerja sosial, penasihat hukum, dan psikolog, serta mempertimbangkan opsi diversi untuk menghindari proses pengadilan formal jika memungkinkan.

Latar Belakang Tragis dan Dampak yang Meluas

Tragedi ini bermula pada November 2025, ketika tiga santri menjadi korban luka bakar berat. Peristiwa kebakaran yang sebenarnya terjadi pada 13 Desember 2025 ini telah menimbulkan duka mendalam dan dampak fisik serta psikologis yang luar biasa. Satu korban, M Sahril Sobirin, yang mengalami luka bakar sangat parah, meninggal dunia pada Februari 2026 setelah berjuang melawan luka-lukanya. Kehilangan nyawa seorang anak dalam peristiwa seperti ini tentu saja menjadi pukulan berat bagi keluarga dan komunitas pondok pesantren.

Dua korban lainnya juga mengalami luka serius dengan tingkat luka bakar yang sangat tinggi. Salah satunya, Sahid Al Hudrry, dilaporkan mengalami luka bakar mencapai 80 persen. Luka bakar tingkat tinggi seperti ini tidak hanya menyisakan bekas fisik yang permanen tetapi juga trauma psikologis mendalam yang membutuhkan penanganan jangka panjang. Proses pemulihan fisik dan mental bagi para korban yang selamat akan menjadi perjalanan panjang dan menantang, membutuhkan dukungan medis, psikologis, dan sosial yang berkelanjutan. Keluarga korban, terutama orang tua, tentu sangat terpukul dengan kondisi anak-anak mereka dan menuntut keadilan serta pertanggungjawaban atas insiden tersebut.

Dampak dari tragedi ini tidak hanya terbatas pada korban dan keluarga mereka. Insiden ini juga memicu kekhawatiran yang lebih luas tentang standar keamanan dan pengawasan di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren. Masyarakat dan berbagai pihak mulai mempertanyakan apakah fasilitas dan prosedur keamanan di pesantren sudah memadai untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Kementerian Agama dan dinas terkait di daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional dan keamanan di seluruh pondok pesantren guna memastikan lingkungan belajar yang aman bagi anak-anak.

Implikasi dan Harapan ke Depan

Kasus kebakaran di Pondok Pesantren Raudatussaulatiyah Al Ibrahimy ini menjadi pengingat pahit akan pentingnya pengawasan ketat dan penerapan standar keselamatan di semua institusi pendidikan, terutama yang menampung anak-anak di bawah umur. Implikasinya meluas dari aspek hukum, sosial, hingga psikologis. Secara hukum, kasus ini akan menguji bagaimana Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diterapkan dalam situasi yang kompleks, di mana anak-anak berada di kedua sisi spektrum – sebagai korban dan terduga pelaku. Pentingnya penegakan hukum yang adil namun tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak menjadi sorotan utama.

Dari sisi sosial, kasus ini memicu perdebatan tentang peran lembaga perlindungan anak dan bagaimana mereka dapat memberikan dukungan yang seimbang kepada semua anak yang terlibat. Komunitas pesantren juga dituntut untuk melakukan introspeksi mendalam mengenai tata kelola, pengawasan santri, dan penerapan protokol keselamatan. Keluarga korban, di satu sisi, mengharapkan keadilan dan pertanggungjawaban penuh, sementara keluarga terduga pelaku memohon agar hak-hak anak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan pendampingan psikologis tidak diabaikan.

Menteri Agama, melalui juru bicaranya, mungkin akan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Pernyataan yang mungkin disampaikan adalah komitmen pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak pesantren dan aparat penegak hukum guna memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang, serta untuk memberikan dukungan penuh kepada korban dan keluarganya. Di tingkat lokal, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif dalam memberikan pendampingan psikologis bagi semua anak yang terdampak, baik korban maupun terduga pelaku, serta keluarga mereka.

Kasus ini masih dalam proses hukum, dan kebenaran material akan terus digali melalui serangkaian penyelidikan dan persidangan. Harapan terbesar adalah agar proses hukum berjalan transparan dan adil, memberikan keadilan bagi korban, serta memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih dari itu, kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang optimal bagi setiap anak Indonesia, di manapun mereka menempuh pendidikan. (rie)