Wakil Gubernur NTB Imbau Masyarakat Berpartisipasi Aktif dalam Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Fondasi Pembangunan

MATARAM – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, secara tegas mengimbau seluruh elemen masyarakat di Bumi Gora untuk memberikan partisipasi penuh dan aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Imbauan ini disampaikan dengan penekanan pada krusialnya data yang akurat dan valid sebagai pilar fundamental dalam perumusan kebijakan strategis serta implementasi program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun di tataran daerah.

Ajakan seruan ini mengemuka pada momentum kunjungan resmi petugas sensus dari BPS Provinsi NTB ke Pendopo Wakil Gubernur pada hari Senin, 15 Juni 2026. Dalam kesempatan yang sarat makna tersebut, Hj. Indah Dhamayanti Putri, yang akrab disapa Umi Dinda, tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga secara simbolis menjadi responden pertama. Beliau dengan sukarela menjalani proses pendataan yang dilakukan langsung oleh petugas sensus, didampingi oleh Kepala BPS NTB, Ir. Wahyudin, M.M. Keikutsertaan Umi Dinda ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pengumpulan data ekonomi yang komprehensif.

Proses Pendataan yang Efisien dan Transparan

Proses pendataan yang dijalani oleh Wakil Gubernur berlangsung dengan lancar dan tertib. Umi Dinda menunjukkan sikap kooperatif dan keterbukaan yang tinggi dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh petugas sensus. Sikap proaktif ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang secara serentak dimulai di seluruh penjuru wilayah NTB. Partisipasi pimpinan daerah diharapkan dapat menular dan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

Dalam pernyataannya, Wagub Dinda menekankan bahwa hasil dari sensus ekonomi ini akan menjadi rujukan strategis yang tak ternilai harganya bagi pemerintah. Data yang terkumpul akan menjadi landasan esensial dalam merancang berbagai kebijakan pembangunan yang inklusif dan program-program prioritas nasional yang tepat sasaran. "Ini sangat penting karena kita berbicara pada tingkat nasional. Hari ini sejumlah program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sampai ke tingkat daerah membutuhkan data yang pasti," ujar Wagub Dinda, menyoroti urgensi data yang akurat dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Beliau melanjutkan, akurasi data merupakan kunci agar setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah benar-benar mencerminkan realitas kondisi masyarakat di lapangan. Kegagalan dalam memperoleh data yang valid dapat berujung pada perancangan kebijakan yang kurang efektif atau bahkan tidak relevan. Oleh karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan semata-mata menjadi tanggung jawab BPS, melainkan sebuah upaya kolektif yang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Optimisme terhadap Jangkauan Sensus dan Kolaborasi Lintas Sektoral

Wagub Dinda mengungkapkan optimisme yang tinggi terhadap metodologi pendataan yang telah disiapkan oleh BPS. Beliau yakin bahwa metode yang diterapkan mampu menjangkau seluruh segmen masyarakat, tanpa terkecuali, termasuk kelompok-kelompok yang mungkin berada di wilayah terpencil atau memiliki akses terbatas. "Kami yakin apa yang dilakukan oleh BPS melalui kegiatan sensus ini bisa menjangkau sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah," tuturnya dengan nada penuh keyakinan.

Lebih lanjut, Wagub Dinda menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang kuat di antara seluruh tingkatan pemerintahan dalam menyukseskan gelaran sensus ini. Dukungan penuh dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga jajaran pemerintah di tingkat desa menjadi elemen krusial. "Kita semua wajib mendukung, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat desa. Semuanya harus memberikan dukungan agar dalam waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, sensus ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses," tegasnya.

Selain itu, Wagub Dinda juga melayangkan imbauan khusus kepada seluruh masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk menyambut kehadiran petugas sensus dengan baik. Beliau meminta agar masyarakat memberikan waktu yang cukup dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan jujur, berdasarkan kondisi yang sebenarnya. "Saya mengimbau kepada masyarakat, ASN, maupun masyarakat umum untuk menerima petugas sensus dengan baik, meluangkan waktu, serta memberikan jawaban yang jujur atas pertanyaan yang diajukan," serunya. Beliau menambahkan, partisipasi masyarakat dalam menyajikan data yang akurat adalah bentuk kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan. "Karena ini sangat penting untuk Indonesia," pungkasnya.

BPS Kerahkan Ribuan Petugas dan Jaminan Kerahasiaan Data

Kepala BPS Provinsi NTB, Ir. Wahyudin, M.M., dalam kesempatan yang sama, memaparkan kesiapan pihaknya dalam melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Beliau mengungkapkan bahwa BPS Provinsi NTB telah mengerahkan sebanyak 5.210 petugas sensus yang akan bertugas selama periode dua setengah bulan ke depan, terhitung sejak dimulainya sensus. "Hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan sensus. Kami memilih kepala daerah sebagai simbol dimulainya kegiatan ini, sementara petugas lainnya sudah bekerja sejak pagi," ungkap Wahyudin.

Wahyudin menegaskan komitmen BPS untuk tidak mengecualikan satu kelompok masyarakat pun dari proses pendataan. Seluruh rumah tangga, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, akan didata. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang holistik dan menyeluruh mengenai lanskap ekonomi dan sosial masyarakat NTB. "Kalau kepala daerah saja bersedia didata, tentu masyarakat juga tidak perlu ragu untuk menerima petugas sensus. Semua warga akan menjadi bagian dari pendataan ini," ujarnya, mencoba membangun kepercayaan publik.

Ruang Lingkup Sensus Ekonomi 2026 yang Lebih Luas

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya berfokus pada pencatatan aktivitas usaha masyarakat. Lebih dari itu, sensus ini juga dirancang untuk menghimpun berbagai informasi sosial rumah tangga yang sangat vital. Informasi tersebut mencakup aspek pendidikan, status kesehatan, kondisi tempat tinggal, hingga karakteristik demografis dan sosial seluruh anggota keluarga. "Yang didata adalah kegiatan ekonomi masyarakat dan kondisi sosial rumah tangga. Misalnya pendidikan, kesehatan, kondisi rumah, dan berbagai aspek lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat," jelas Wahyudin.

Data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi basis informasi yang krusial bagi pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. BPS menargetkan untuk memperoleh berbagai keluaran data strategis, antara lain:

• Jumlah unit usaha berdasarkan klasifikasi kategori usaha.
• Struktur ekonomi daerah yang memberikan gambaran distribusi sektor ekonomi.
• Perkembangan tren ekonomi digital yang semakin masif.
• Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan keberlanjutan.

"Output yang akan kita peroleh antara lain jumlah kegiatan ekonomi berdasarkan kategori usaha, struktur ekonomi daerah, statistik ekonomi, termasuk ekonomi digital dan ekonomi lingkungan," papar Wahyudin.

Jadwal Pelaksanaan dan Jaminan Kerahasiaan Data

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah NTB dijadwalkan akan berlangsung hingga tanggal 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, ribuan petugas sensus akan secara aktif mendatangi rumah-rumah penduduk di seluruh penjuru kabupaten dan kota di NTB.

Menjawab potensi kekhawatiran masyarakat terkait privasi data, Wahyudin memberikan jaminan penuh bahwa seluruh data yang diberikan oleh responden akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Petugas sensus, menurutnya, terikat oleh kode etik statistik yang ketat dan dilarang keras untuk membocorkan informasi sekecil apapun yang diperoleh dari responden. "Data masyarakat dijamin kerahasiaannya. Petugas tidak boleh membocorkan informasi yang diperoleh saat sensus. Ini dilindungi undang-undang dan menjadi bagian dari kode etik statistik yang wajib dipatuhi," tegasnya, menutup penjelasan dengan penekanan pada integritas pelaksanaan sensus.

Peran Sensus Ekonomi dalam Pembangunan Nasional

Sensus Ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala besar yang diselenggarakan oleh BPS setiap sepuluh tahun sekali. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data fundamental mengenai seluruh aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Data ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri, perdagangan, jasa, hingga sektor informal.

Secara historis, Sensus Ekonomi telah menjadi sumber informasi vital bagi pemerintah dalam memahami struktur dan dinamika perekonomian nasional. Hasil sensus sebelumnya telah digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi makro, perencanaan pembangunan infrastruktur, identifikasi potensi ekonomi daerah, hingga evaluasi program-program pemerintah.

Implikasi dari Sensus Ekonomi 2026 ini sangat luas. Data yang akurat akan memungkinkan pemerintah untuk:

1. Merumuskan Kebijakan Fiskal yang Tepat: Memahami basis pajak yang sesungguhnya dan potensi penerimaan negara.
2. Meningkatkan Efektivitas Program Subsidi: Memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak bocor ke pihak yang tidak berhak.
3. Mendorong Investasi: Menyediakan data yang kredibel bagi investor domestik maupun asing untuk melihat peluang bisnis.
4. Mengembangkan Sektor Unggulan Daerah: Mengidentifikasi kekuatan ekonomi setiap daerah dan merancang strategi pengembangannya.
5. Memantau Pertumbuhan Ekonomi: Memberikan gambaran akurat mengenai PDB dan kontribusi setiap sektor terhadapnya.
6. Mengatasi Ketimpangan Ekonomi: Memetakan wilayah-wilayah yang memerlukan intervensi pembangunan lebih intensif.
7. Mempersiapkan Indonesia Emas 2045: Data ekonomi yang komprehensif menjadi peta jalan untuk mencapai target pembangunan jangka panjang.

Dengan partisipasi aktif masyarakat dan komitmen kuat dari pemerintah, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan realitas ekonomi Indonesia, menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan bangsa yang lebih maju dan sejahtera.