Giri Menang – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hj. Sari Yuliati, seorang legislator yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 2 yang meliputi seluruh Pulau Lombok, secara langsung menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda resesnya pada Selasa, 4 Agustus 2026. Kunjungan ini berpusat di Kecamatan Sekotong dan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, di mana ia tidak hanya berdialog dengan warga tetapi juga menegaskan komitmennya dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan melalui penyaluran berbagai program bantuan strategis. Kehadiran beliau disambut antusias oleh masyarakat setempat yang mengharapkan solusi konkret atas berbagai permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Memahami Esensi Reses: Jembatan Aspirasi Rakyat Agenda reses merupakan salah satu periode penting dalam kalender kerja anggota DPR RI. Secara konstitusional, reses adalah masa di mana para legislator kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk berkomunikasi langsung dengan konstituen, menyerap aspirasi, dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan. Tujuan utama reses adalah memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirumuskan di tingkat pusat benar-benar relevan dan menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah. Hj. Sari Yuliati, sebagai Wakil Ketua DPR RI, memanfaatkan momen ini untuk tidak hanya mendengarkan tetapi juga secara proaktif menghadirkan solusi konkret. Peran beliau yang strategis di parlemen nasional memungkinkan adanya jembatan langsung antara kebutuhan masyarakat Lombok dengan alokasi anggaran dan program-program pemerintah pusat. Kunjungan reses kali ini menjadi bukti nyata komitmennya untuk tidak sekadar menjadi perwakilan di Jakarta, melainkan juga agen perubahan di daerah pemilihannya. Bantuan Sembako: Respon Cepat terhadap Kebutuhan Dasar Dalam kunjungan resesnya di Sekotong dan Lembar, Hj. Sari Yuliati memulai serangkaian kegiatan dengan menyalurkan bantuan sosial berupa seribu paket sembako. Bantuan ini dibagikan secara langsung kepada warga yang membutuhkan, sebuah langkah yang secara signifikan memberikan keringanan beban ekonomi bagi keluarga penerima manfaat. "Untuk saat ini bantuan yang saya berikan sebanyak seribu paket bantuan sembako," ujar Sari Yuliati, menekankan skala prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Distribusi sembako ini tidak hanya menjadi kegiatan tunggal, melainkan bagian dari rencana jangka panjang yang lebih terstruktur. Hj. Sari Yuliati memaparkan bahwa program pembagian sembako ini direncanakan akan mencakup seluruh desa secara berkala di masa mendatang. "Hari ini kita membagikan seribu paket sembako. Kedepannya, program ini akan dijadwalkan menyasar setiap desa dengan durasi kegiatan sekitar dua hingga tiga hari secara berkeliling di wilayah Kecamatan Sekotong," jelasnya. Ambisi program ini adalah menargetkan seribu paket sembako di masing-masing desa di Kecamatan Sekotong pada tahun depan. Pendekatan berkelanjutan ini menunjukkan komitmen untuk memberikan dampak yang lebih merata dan berkesinambungan, bukan hanya solusi instan, melainkan dukungan yang terencana untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Program Kesejahteraan Berkelanjutan: Mengangkat Harkat dan Martabat Masyarakat Selain bantuan sembako, Hj. Sari Yuliati membawa berbagai program strategis lainnya yang dirancang untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sekotong dan Lembar. Program-program ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pembangunan, menyentuh aspek-aspek krusial seperti perumahan, pendidikan, dan pertanian. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Salah satu fokus utama adalah program perbaikan RTLH bagi warga yang membutuhkan di Kecamatan Sekotong dan Lembar. Program ini bertujuan untuk memberikan hunian yang layak dan aman, yang merupakan hak dasar setiap warga negara. Untuk tahun ini, sekitar 200 unit rumah telah dialokasikan untuk perbaikan, dengan masing-masing unit menerima anggaran sekitar Rp 20 juta. Dengan demikian, total alokasi dana untuk program RTLH di wilayah ini mencapai sekitar Rp 4 miliar pada tahun ini. "Tahun ini ada sekitar 200 unit untuk bantuan perbaikan rumah dengan anggaran masing-masing sekitar Rp 20 juta," kata Sari Yuliati. Program ini bukan hanya sekadar merenovasi bangunan, tetapi juga mengembalikan harkat dan martabat keluarga, meningkatkan kualitas kesehatan, dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. Data menunjukkan bahwa di banyak wilayah pedesaan Indonesia, termasuk di Lombok Barat, masih banyak rumah yang belum memenuhi standar kelayakan huni, sehingga program RTLH menjadi sangat vital. Penyaluran Program Beasiswa: Pendidikan adalah investasi masa depan. Menyadari pentingnya akses pendidikan yang merata, Hj. Sari Yuliati juga mengusung program beasiswa bagi anak-anak sekolah. Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, sehingga anak-anak di Sekotong dan Lembar memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak. Beasiswa ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah, dan diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan dan Perbaikan Sistem Irigasi: Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi bagi sebagian besar masyarakat di Lombok. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan sistem irigasi menjadi program strategis untuk mendukung sektor pertanian lokal. Sistem irigasi yang baik adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memastikan ketersediaan air yang cukup untuk lahan pertanian, dan mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani, menjaga ketahanan pangan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian di Sekotong dan Lembar. Akuntabilitas dan Transparansi: Pilar Penggunaan Anggaran Negara Hj. Sari Yuliati secara tegas mengingatkan bahwa pemenuhan semua bantuan dan program tersebut memerlukan kelengkapan administratif dari para penerima manfaat. Syarat administrasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan elemen krusial untuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Administrasinya memang harus lengkap karena kita menggunakan dana APBN. Hal ini penting agar seluruh penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari," tegasnya. Penekanan pada akuntabilitas ini merupakan cerminan dari komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Proses verifikasi data yang ketat dan kelengkapan dokumen administrasi menjadi jaminan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak dan mencegah potensi penyalahgunaan dana. Apresiasi dan Sinergi dari DPD Golkar Lombok Barat Kehadiran Hj. Sari Yuliati di tengah masyarakat Sekotong mendapatkan apresiasi mendalam dari Ketua DPD Partai Golkar Lombok Barat, Lalu Ivan Indaryadi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Lombok Barat. Menurut Ivan, kunjungan pimpinan DPR RI tersebut menjadi bukti nyata komitmen kader Partai Golkar yang selalu mendengar dan memahami kondisi masyarakat hingga ke tingkat tapak. "Pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang hanya dirancang dari atas, melainkan pembangunan yang mau mendengar suara dan aspirasi masyarakat di bawah," ujar Lalu Ivan, menggarisbawahi pentingnya pendekatan partisipatif dalam setiap program pembangunan. Lalu Ivan menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar ajang silaturahmi dan pembagian sembako, melainkan bentuk nyata dari "kerja kerakyatan" yang diusung oleh Partai Golkar. Ia secara khusus mengungkapkan bahwa program aspirasi Rumah Layak Huni (RLH) yang diperjuangkan oleh Hj. Sari Yuliati telah memberikan dampak nyata dan positif bagi masyarakat Lombok Barat. Program RLH ini telah berhasil mengubah kehidupan banyak keluarga, memberikan mereka tempat tinggal yang layak dan stabil, yang menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Sinergi antara wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah, seperti yang ditunjukkan oleh Hj. Sari Yuliati dan Lalu Ivan, sangat krusial dalam memastikan program-program pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien. Visi Masa Depan: Target Ambisius RLH Tahun 2027 Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak berhenti pada program-program yang sedang berjalan. Sinergi antara DPR RI dan DPD Golkar Lombok Barat ditargetkan akan semakin solid dan ambisius pada tahun 2027 mendatang. Lalu Ivan Indaryadi memaparkan proyeksi program RLH yang menunjukkan peningkatan signifikan. "Tahun 2027, dari aspirasi Bu Hj. Sari Yuliati ditargetkan ada 300 unit rumah, ditambah 200 unit dari aspirasi kami di DPRD Lombok Barat. Sehingga total akan ada lebih dari 500 unit Rumah Layak Huni yang disalurkan untuk masyarakat Sekotong dan Lembar," jelas Lalu Ivan. Target lebih dari 500 unit RLH untuk tahun 2027 ini merupakan loncatan besar dari 200 unit pada tahun ini, menandakan skala prioritas yang tinggi terhadap perbaikan kualitas perumahan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa baik legislator pusat maupun daerah memiliki visi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan perumahan di Lombok Barat. Angka ini juga merefleksikan adanya koordinasi dan perencanaan yang matang antara berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga legislatif. Pentingnya Validasi Data dan Harapan untuk Masa Depan Menyikapi target ambisius ini, Ketua DPD Golkar Lombok Barat meminta seluruh kepala desa (kades) dan kepala dusun (kadus) di wilayah Sekotong dan Lembar untuk segera menyatukan dan memvalidasi data penerima manfaat pada pertengahan Agustus ini. "Tahun depan saya minta agar Kades dan Kadus untuk melakukan perbaikan data para warga yang berhak menerima bantuan perbaikan rumah," tutupnya. Permintaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa program-program bantuan, khususnya RLH, benar-benar tepat sasaran dan menjangkau keluarga-keluarga yang paling membutuhkan. Data yang akurat dan terbarukan adalah kunci keberhasilan setiap program sosial dan pembangunan. Tanpa data yang valid, risiko salah sasaran atau tumpang tindih bantuan dapat terjadi, yang pada akhirnya akan mengurangi efektivitas program dan menimbulkan ketidakadilan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang diwujudkan melalui sinergi antara DPR RI dan DPRD Lombok Barat, diharapkan dapat terus terjalin dan semakin erat. Sinergi ini merupakan fondasi penting untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah pelosok Lombok Barat yang masih menghadapi berbagai tantangan. Melalui program-program yang terencana, terarah, dan akuntabel, diharapkan kualitas hidup masyarakat di Sekotong dan Lembar dapat meningkat secara signifikan, menciptakan komunitas yang lebih mandiri, berdaya, dan sejahtera di masa depan. Post navigation Mantan Asisten II Setda Lombok Barat Diperiksa Maraton oleh KPK: Penyelidikan Diduga Terkait Tambang Ilegal Sekotong dan Kasus Korupsi Eks Bupati
