GIRI MENANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hj. Sari Yuliati, S.E., M.I.R., secara langsung menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2, yang mencakup seluruh wilayah Pulau Lombok. Kunjungan kerja dalam rangka masa reses ini berlangsung pada Selasa, 4 Agustus 2026, dengan fokus utama di Kecamatan Sekotong dan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Agenda reses ini menjadi platform strategis bagi Hj. Sari Yuliati untuk tidak hanya mendengarkan langsung berbagai persoalan dan harapan warga, tetapi juga mengimplementasikan serangkaian program konkret yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Komitmen kuat untuk membantu masyarakat ditunjukkan melalui penyaluran berbagai bentuk bantuan, menandai upaya nyata dalam mendekatkan parlemen dengan konstituennya. Reses: Jembatan Aspirasi dan Implementasi Program Nyata Masa reses adalah periode di mana anggota DPR RI kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk berkomunikasi dengan konstituen, menyerap aspirasi, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan. Bagi Hj. Sari Yuliati, yang dikenal sebagai politisi Partai Golkar dengan rekam jejak kepedulian sosial yang tinggi, reses bukan sekadar formalitas, melainkan kesempatan emas untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan mengawal implementasi program-program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Dapil NTB 2, yang meliputi Pulau Lombok, adalah wilayah yang kaya akan potensi alam dan budaya, namun juga menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, terutama di sektor ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan. Kecamatan Sekotong dan Lembar, sebagai bagian dari Lombok Barat, merupakan daerah dengan karakteristik pedesaan yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, serta memiliki potensi pariwisata yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari para pemangku kebijakan, termasuk dari legislator tingkat nasional seperti Hj. Sari Yuliati. Dalam kunjungannya, Sari Yuliati secara terbuka menegaskan komitmennya untuk terus membantu masyarakat melalui berbagai program, dimulai dengan penyaluran bantuan langsung. "Untuk saat ini bantuan yang saya berikan sebanyak seribu paket bantuan sembako," ujarnya di hadapan ratusan warga yang antusias menyambut kehadirannya. Pembagian seribu paket sembako ini menjadi langkah awal yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga yang membutuhkan, terutama di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok dan tantangan ekonomi pasca-pandemi yang masih terasa di beberapa sektor. Distribusi Bantuan Sembako: Urgensi dan Target Masa Depan yang Ambisius Program penyaluran sembako menjadi salah satu prioritas utama karena menyentuh langsung aspek ketahanan pangan keluarga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan di NTB terus menurun, masih ada kelompok masyarakat yang rentan terhadap guncangan ekonomi, terutama di daerah pedesaan. Bantuan sembako, yang berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan makanan lainnya, berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Hj. Sari Yuliati tidak hanya berhenti pada pembagian seribu paket awal. Ia merancang sebuah program yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk masa depan. "Hari ini kita membagikan seribu paket sembako. Kedepannya, program ini akan dijadwalkan menyasar setiap desa dengan durasi kegiatan sekitar dua hingga tiga hari secara berkeliling di wilayah Kecamatan Sekotong," paparnya. Target yang lebih ambisius diungkapkan untuk tahun depan, yaitu penyaluran seribu paket sembako di masing-masing desa di Kecamatan Sekotong secara berkala. Ini menunjukkan visi jangka panjang untuk memastikan bahwa bantuan tersebut dapat menjangkau lebih banyak keluarga dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup di seluruh pelosok Sekotong. Jika Kecamatan Sekotong memiliki puluhan desa, maka target ini berarti puluhan ribu paket sembako akan didistribusikan setiap tahunnya, sebuah angka yang substansial untuk daerah tersebut. Program Strategis Peningkatan Kesejahteraan: Dari Rumah Hingga Irigasi Selain bantuan sembako, Hj. Sari Yuliati juga membawa serta berbagai program strategis lainnya yang dirancang untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sekotong dan Lembar. Program-program ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pembangunan, yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan dasar tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, pendidikan, dan sektor ekonomi produktif. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Pondasi Kesejahteraan Keluarga Salah satu program unggulan yang menjadi perhatian serius adalah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga yang membutuhkan. Ketersediaan hunian yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi indikator penting dalam indeks pembangunan manusia. Di banyak daerah pedesaan, termasuk di Lombok Barat, masih banyak rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan huni, baik dari segi konstruksi, sanitasi, maupun akses air bersih. "Tahun ini ada sekitar 200 unit untuk bantuan perbaikan rumah dengan anggaran masing-masing sekitar Rp 20 juta," kata Sari Yuliati. Anggaran sebesar Rp 20 juta per unit merupakan bantuan yang signifikan untuk melakukan perbaikan dasar seperti dinding, atap, lantai, atau fasilitas sanitasi, sehingga rumah menjadi lebih aman, sehat, dan nyaman. Program ini diharapkan dapat secara langsung meningkatkan kualitas hidup ratusan keluarga di Kecamatan Sekotong dan Lembar, memberikan mereka tempat tinggal yang layak dan mengurangi risiko kesehatan yang seringkali terkait dengan hunian yang tidak memadai. Program RTLH ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang seringkali disinergikan dengan aspirasi anggota legislatif. Beasiswa Pendidikan: Investasi Masa Depan Generasi Muda Penyaluran program beasiswa bagi anak-anak sekolah juga menjadi fokus penting. Pendidikan adalah kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik. Namun, banyak anak-anak di daerah pedesaan menghadapi kendala finansial untuk melanjutkan pendidikan, mulai dari biaya sekolah, seragam, buku, hingga transportasi. Program beasiswa ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua dan mendorong lebih banyak anak untuk menyelesaikan pendidikan mereka, bahkan hingga jenjang yang lebih tinggi. Dengan berinvestasi pada pendidikan, Hj. Sari Yuliati menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di NTB. Beasiswa ini bisa berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah atau program beasiswa lain yang disalurkan melalui jalur aspirasi. Pembangunan dan Perbaikan Sistem Irigasi: Menopang Sektor Pertanian Lokal Mengingat bahwa sebagian besar masyarakat di Sekotong dan Lembar bergantung pada pertanian, pembangunan dan perbaikan sistem irigasi menjadi program yang sangat vital. Sistem irigasi yang baik adalah tulang punggung pertanian modern, memastikan pasokan air yang stabil untuk lahan pertanian, meningkatkan produktivitas panen, dan mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan. Program ini akan mendukung ketahanan pangan lokal, meningkatkan pendapatan petani, dan secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Perbaikan infrastruktur irigasi juga sejalan dengan agenda nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Transparansi dan Akuntabilitas: Pilar Penyaluran Bantuan APBN Dalam setiap program bantuan yang disalurkan, Hj. Sari Yuliati sangat menekankan pentingnya kelengkapan administratif dari para penerima manfaat. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab semua program yang ia perjuangkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Administrasinya memang harus lengkap karena kita menggunakan dana APBN. Hal ini penting agar seluruh penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari," tegasnya. Pernyataan ini mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi prioritas. Kelengkapan data dan dokumen penerima bantuan adalah prasyarat untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, mencegah potensi penyimpangan, dan memastikan bahwa penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga audit. Proses ini juga melibatkan verifikasi data di lapangan oleh pihak terkait, seperti pemerintah desa dan dinas sosial, untuk menghindari tumpang tindih bantuan dan memastikan keadilan. Tanggapan dan Apresiasi dari Pemangku Kepentingan Lokal Kehadiran dan kepedulian Hj. Sari Yuliati mendapat sambutan positif dan apresiasi mendalam dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua DPD Partai Golkar Lombok Barat, Lalu Ivan Indaryadi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Lombok Barat. Lalu Ivan menyatakan bahwa kunjungan pimpinan DPR RI tersebut menjadi bukti nyata komitmen kader Golkar yang selalu mendengar dan memahami kondisi masyarakat hingga ke tingkat tapak. "Pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang hanya dirancang dari atas, melainkan pembangunan yang mau mendengar suara dan aspirasi masyarakat di bawah," ujar Lalu Ivan, menekankan filosofi pembangunan yang partisipatif dan berorientasi pada rakyat. Lalu Ivan menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar ajang silaturahmi dan pembagian sembako, melainkan bentuk nyata dari "kerja kerakyatan" yang diusung oleh Partai Golkar. Ia secara khusus menyoroti dampak nyata dari program aspirasi Rumah Layak Huni (RLH) yang diperjuangkan oleh Hj. Sari Yuliati, yang telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat Lombok Barat. Untuk tahun ini, Kecamatan Sekotong mendapatkan alokasi lebih dari 200 unit RLH, sebuah angka yang signifikan dan akan sangat membantu keluarga-keluarga yang selama ini hidup di bawah standar kelayakan. Sinergi Pusat-Daerah: Mempercepat Pembangunan Inklusif Sinergi antara DPR RI (pusat) dan DPD Golkar Lombok Barat (daerah) ditargetkan akan semakin solid pada tahun-2027 mendatang. Lalu Ivan Indaryadi mengungkapkan target yang lebih ambisius untuk program RLH. "Tahun 2027, dari aspirasi Bu Hj. Sari Yuliati ditargetkan ada 300 unit rumah, ditambah 200 unit dari aspirasi kami di DPRD Lombok Barat. Sehingga total akan ada lebih dari 500 unit Rumah Layak Huni yang disalurkan untuk masyarakat Sekotong dan Lembar," jelas Lalu Ivan. Target 500 unit RLH untuk tahun 2027 ini menunjukkan komitmen kuat dari legislatif di tingkat pusat maupun daerah untuk mengatasi masalah permukiman tidak layak huni. Ini adalah contoh konkret bagaimana kolaborasi antara anggota DPR RI dan anggota DPRD dapat menghasilkan dampak yang jauh lebih besar bagi masyarakat. Dengan total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 10 miliar (500 unit x Rp 20 juta), program ini akan menjadi salah satu inisiatif pembangunan terbesar di sektor perumahan bagi Sekotong dan Lembar. Untuk memastikan kelancaran dan ketepatan sasaran program ini, Ketua DPD Golkar Lombok Barat tersebut meminta seluruh kepala desa dan kepala dusun di wilayah Sekotong dan Lembar untuk segera menyatukan data penerima manfaat pada pertengahan Agustus ini. "Tahun depan saya minta agar Kades dan Kadus untuk melakukan perbaikan data para warga yang berhak menerima bantuan perbaikan rumah," tutupnya. Permintaan ini penting untuk memastikan bahwa data penerima manfaat selalu diperbarui, akurat, dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga bantuan dapat disalurkan secara efektif dan efisien. Masa Depan Sekotong dan Lembar: Harapan dan Tantangan Kunjungan reses Hj. Sari Yuliati dan serangkaian program yang diusungnya membawa harapan baru bagi masyarakat Sekotong dan Lembar. Program-program ini tidak hanya memberikan bantuan instan, tetapi juga meletakkan dasar bagi pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Dengan adanya bantuan sembako, perbaikan rumah layak huni, beasiswa pendidikan, dan perbaikan irigasi, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Implikasi jangka panjang dari program ini mencakup peningkatan ketahanan ekonomi keluarga, perbaikan kesehatan masyarakat melalui hunian yang layak dan sanitasi yang baik, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta peningkatan produktivitas pertanian. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, yang direpresentasikan oleh Hj. Sari Yuliati di DPR RI dan Lalu Ivan Indaryadi di DPRD Lombok Barat, menjadi model efektif dalam mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Namun, tantangan tetap ada. Keberlanjutan program, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan implementasi akan menjadi kunci keberhasilan. Penting juga untuk memastikan bahwa data penerima manfaat selalu akurat dan transparan, sehingga tidak ada warga yang terlewat atau terjadi tumpang tindih bantuan. Dengan komitmen yang kuat dari para wakil rakyat dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, masa depan Sekotong dan Lembar diharapkan akan semakin cerah, menuju masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Post navigation Kebakaran KMP Putri Yasmin di Lintasan Padangbai-Lembar: Respons Cepat ASDP dan Upaya Evakuasi Penumpang yang Komprehensif Penyelidikan KPK Makin Dalam di Lombok Barat: Mantan Bupati Hj. Sumiatun Diperiksa Terkait Kasus Korupsi dan Dugaan Tambang Emas Ilegal
