Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Mendesak Penuntasan Kasus Kekerasan Santri di Lombok Tengah dan Evaluasi Sistem Pengawasan Pesantren

Kasus dugaan kekerasan ekstrem yang menimpa tiga orang santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah memicu gelombang keprihatinan luas di tingkat nasional. Tragedi yang mengakibatkan satu orang santri meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka bakar serius ini menjadi sorotan tajam setelah fakta-fakta memilukan mulai terungkap ke publik. Wakil Ketua DPR RI, Hj. Sari Yuliati, memberikan atensi khusus terhadap peristiwa ini dengan mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi menyeluruh tanpa pandang bulu, guna memastikan keadilan bagi para korban dan keluarganya.

Peristiwa yang mengguncang dunia pendidikan berbasis agama di Lombok ini bermula dari dugaan tindakan pembakaran yang dilakukan terhadap tiga santri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu santri dilaporkan menghembuskan napas terakhir akibat luka yang dideritanya, sementara dua santri lainnya, yakni Devan (13 tahun) asal Sintung Tengah, Desa Karang Sidemen, dan AL (13 tahun) asal Desa Setiling, Kecamatan Batukeliang Utara, kini harus berjuang pulih dari luka bakar serius di kediaman masing-masing dengan pengawasan medis yang ketat.

Kronologi dan Latar Belakang Terungkapnya Kasus

Hal yang paling mengejutkan dari kasus ini adalah rentang waktu antara terjadinya peristiwa dengan pelaporan resmi kepada pihak berwenang. Berdasarkan data yang tersedia, dugaan aksi kekerasan ini sebenarnya terjadi pada tahun 2025. Namun, selama hampir satu tahun, kasus ini seolah tertutup rapat dari jangkauan hukum dan pemberitaan media. Keberanian orang tua korban untuk bersuara pada pertengahan tahun 2026 akhirnya memecah kebuntuan tersebut.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB kini telah turun tangan memberikan pendampingan hukum dan psikososial kepada keluarga korban. Munculnya kasus ini ke permukaan menunjukkan adanya hambatan struktural atau sosial yang sebelumnya membuat keluarga ragu untuk melapor, baik karena adanya tekanan tertentu maupun kekhawatiran akan stigma. Kini, dengan dukungan LPA dan pengawasan dari DPR RI, kasus ini mulai memasuki babak baru di ranah hukum.

Pernyataan Resmi dan Desakan Wakil Ketua DPR RI

Hj. Sari Yuliati, yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Pulau Lombok, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas tragedi kemanusiaan ini. Dalam pernyataan resminya pada Senin, 8 Juni 2026, ia menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun, terutama yang berujung pada hilangnya nyawa, tidak memiliki tempat di lingkungan pendidikan, terlebih di institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

"Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa seseorang, terlebih terhadap santri-santri yang sedang menuntut ilmu," tegas Sari Yuliati. Ia menambahkan bahwa keadilan harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tidak runtuh.

Lebih lanjut, Sari meminta aparat kepolisian untuk mengungkap kasus ini secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku langsung maupun pihak institusi yang terbukti lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan, harus dimintai pertanggungjawaban hukum. "Saya meminta aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelaku maupun pihak yang terbukti lalai sehingga peristiwa ini dapat terjadi. Keadilan harus ditegakkan dan keluarga korban berhak mendapatkannya," ujarnya dengan nada tegas.

Analisis Dampak dan Perlunya Evaluasi Sistemik

Tragedi di Lombok Tengah ini menjadi alarm keras bagi sistem pengawasan di lingkungan pondok pesantren dan lembaga pendidikan berasrama lainnya. Secara sosiologis, pesantren di NTB memiliki posisi yang sangat terhormat sebagai pilar pembentukan karakter generasi muda. Namun, ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat terkait keamanan dan perlindungan anak dapat menciptakan celah bagi terjadinya penyimpangan atau kekerasan.

Sari Yuliati menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pesantren. Ia berpendapat bahwa kasus ini harus menjadi momentum bagi Kementerian Agama (Kemenag) dan Pemerintah Daerah untuk memperketat regulasi pengawasan. Pengawasan tidak hanya menyangkut aspek kurikulum pendidikan, tetapi juga aspek keamanan fisik, kesejahteraan mental santri, dan integritas para pengasuh atau pengajar.

Dalam perspektif hukum, kasus ini bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual di lingkungan sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Jika terbukti ada kelalaian sistemik, lembaga yang bersangkutan juga dapat menghadapi sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.

Upaya Menjaga Marwah Institusi Pesantren

Meskipun mengecam keras peristiwa tersebut, Sari Yuliati mengingatkan masyarakat luas agar tetap objektif dan tidak melakukan generalisasi terhadap seluruh pondok pesantren. Ia menekankan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh oknum atau terjadi di satu titik tidak mencerminkan nilai-nilai luhur ribuan pesantren lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di Lombok yang dikenal sebagai "Pulau Seribu Masjid".

"Kita tidak boleh menghakimi seluruh pesantren hanya karena perbuatan segelintir oknum. Saya meyakini masih banyak pesantren di Lombok maupun di seluruh Indonesia yang menjadi tempat menuntut ilmu yang aman, membentuk karakter, akhlak, dan masa depan generasi muda bangsa," jelasnya. Upaya menjaga marwah pesantren ini dianggap penting agar institusi pendidikan Islam tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam membina moral bangsa, namun dengan catatan harus ada reformasi internal dalam hal keamanan santri.

Sari mengajak para tokoh agama, pengelola pesantren, dan masyarakat untuk proaktif menciptakan lingkungan yang "ramah anak". Hal ini mencakup pembentukan satgas internal perlindungan anak di setiap pesantren dan penyediaan kanal pengaduan yang aman bagi santri yang mengalami atau melihat tindakan kekerasan.

Urgensi Pendampingan Psikologis dan Pemulihan Korban

Selain fokus pada aspek hukum, perhatian juga harus diarahkan pada pemulihan dua santri yang selamat, Devan dan AL. Luka bakar yang dialami bukan sekadar cedera fisik yang memerlukan perawatan medis jangka panjang, tetapi juga trauma psikologis yang sangat dalam. Mengalami kekerasan di tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi mereka dapat menghancurkan rasa percaya diri dan masa depan mereka jika tidak ditangani dengan benar.

LPA NTB diharapkan tidak hanya mengawal kasus ini di pengadilan, tetapi juga memastikan pemerintah daerah menyediakan fasilitas trauma healing. Pemulihan psikis bagi saksi-saksi lain di lingkungan pesantren tersebut juga sangat krusial agar iklim belajar kembali kondusif dan ketakutan massal tidak menghambat proses pendidikan.

Langkah Strategis ke Depan

Menutup pernyataannya, Sari Yuliati mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat sinergi dalam pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Beberapa langkah strategis yang diusulkan meliputi:

1. Audit Keamanan Lembaga Pendidikan: Pemerintah melalui dinas terkait dan Kementerian Agama perlu melakukan audit berkala terhadap fasilitas dan sistem pengawasan di asrama-asrama santri.
2. Peningkatan Kapasitas Pengajar: Memberikan pelatihan mengenai hak-hak anak dan manajemen konflik kepada para ustaz, guru, dan pengurus pesantren agar mampu mendeteksi dini potensi kekerasan.
3. Sosialisasi Hukum: Mengedukasi orang tua dan santri mengenai hak-hak hukum mereka sehingga tidak ada lagi keraguan untuk melaporkan tindakan menyimpang secepat mungkin.
4. Transparansi Penegakan Hukum: Memastikan proses hukum terhadap pelaku berjalan cepat dan terbuka guna memberikan efek jera (deterrent effect) bagi pihak lain.

"Keselamatan dan perlindungan santri harus menjadi prioritas bersama. Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan dalam bentuk apa pun di lingkungan pesantren. Anak-anak harus dapat belajar dan menuntut ilmu dengan rasa aman serta nyaman," pungkas Sari Yuliati.

Kasus di Lombok Tengah ini kini menjadi ujian bagi komitmen bangsa dalam melindungi generasi penerusnya. Publik menunggu langkah nyata dari Kepolisian Resor Lombok Tengah dan Polda NTB untuk segera menetapkan tersangka dan mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Dengan pengawalan ketat dari legislatif dan lembaga perlindungan anak, diharapkan keadilan yang tertunda selama setahun ini dapat segera terwujud, sekaligus menjadi titik balik bagi perbaikan sistem pendidikan berbasis asrama di Indonesia.