Warga Dusun Darul Hijrah Desa Anjani Tuntut Pengalihan Jalur Truk Tambang Akibat Gangguan Lingkungan dan Infrastruktur

SELONG – Aktivitas truk pengangkut material tambang yang saban hari melintasi Dusun Darul Hijrah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, telah menimbulkan keresahan mendalam di kalangan masyarakat. Keluhan utama meliputi dampak debu yang mengotori lingkungan, merusak fasilitas umum, serta mengganggu kenyamanan warga, termasuk para pedagang dan santri. Tuntutan pengalihan jalur angkutan tambang ini akhirnya diangkat dalam forum dengar pendapat (hearing) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur pada Senin (3/8).

Akar Masalah: Polusi dan Kerusakan Akibat Truk Tambang

Kepala Dusun Darul Hijrah, H. Muhammad Jaisi, dalam forum hearing tersebut, memaparkan bahwa persoalan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan terus merenggut kualitas hidup warganya. Debu yang dihasilkan oleh truk-truk bertonase besar ini tidak hanya menurunkan estetika lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan dan mata pencaharian warga.

"Di pinggir jalan banyak warga yang berjualan makanan. Namun makanan mereka sering terkena debu. Di jalur itu juga banyak santri yang setiap hari melintas dan membeli makanan," ujar H. Muhammad Jaisi, menggambarkan kondisi yang dialami warganya sehari-hari. Ia menambahkan bahwa para pedagang kecil mengalami kerugian karena dagangan mereka tidak lagi menarik akibat terkontaminasi debu. Selain itu, para santri yang merupakan pelanggan setia warung-warung di pinggir jalan juga terpaksa harus lebih berhati-hati saat beraktivitas.

Lebih lanjut, H. Muhammad Jaisi mengemukakan bahwa keluhan tidak berhenti pada masalah debu semata. Truk-truk tambang tersebut juga disebut sebagai biang kerok utama rusaknya infrastruktur jalan di wilayahnya. Jalan yang seharusnya menjadi akses utama bagi masyarakat, termasuk para santri menuju kawasan Darul Hijrah, kini mengalami kerusakan parah. Bahkan, pipa saluran air yang vital bagi kebutuhan sehari-hari warga juga turut rusak akibat beban berat dan getaran yang ditimbulkan oleh truk-truk tersebut.

"Jarak dari Darul Hijrah menuju lokasi tambang sekitar 1,8 kilometer. Sementara jika dialihkan melalui jalur Gapuk yang tembus ke Pringgasela, jaraknya hanya sekitar 500 meter," jelas H. Muhammad Jaisi, menawarkan solusi alternatif berupa pengalihan jalur. Ia menekankan bahwa pengalihan ini tidak hanya akan mengurangi beban lalu lintas di Dusun Darul Hijrah, tetapi juga secara geografis lebih efisien. Dukungan dari Kepala Dusun Gapuk Daya yang menyatakan kesiapan membantu semakin memperkuat usulan ini.

Tanggapan Instansi Terkait: Kewenangan dan Pencarian Solusi

Menanggapi keluhan warga, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur, Salmun Rahman, mengakui bahwa persoalan aktivitas tambang dan distribusinya memang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Ia menegaskan bahwa kegiatan pertambangan secara prinsip diperbolehkan, namun harus tetap memperhatikan dan tidak merugikan masyarakat di sekitarnya.

"Masalah izin tambang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Siapa yang mengeluarkan izin, itu pula yang memiliki kewenangan mencabut atau menutup kegiatan tambang," kata Salmun Rahman, menjelaskan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan provinsi. Ia menambahkan bahwa Satpol PP hanya dapat melakukan penghentian sementara apabila ditemukan pelanggaran. "Jika muatan truk melebihi ketentuan, tentu bisa kami tindak," tegasnya. Hal ini menyiratkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran teknis seperti kelebihan muatan masih menjadi ranah kewenangan Satpol PP.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Lombok Timur, M. Syafwan, menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk persoalan ini. Ia menggarisbawahi kompleksitas penanganan yang harus mempertimbangkan status berbagai ruas jalan yang dilalui, mulai dari jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional. Masing-masing status jalan memiliki aturan kapasitas muatan yang berbeda.

"Kami mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur penggunaan jalan berdasarkan statusnya," ujar M. Syafwan. Ia merinci bahwa batas maksimal muatan untuk ruas jalan tertentu adalah delapan ton. Meskipun lokasi tambang yang beroperasi saat ini diklaim telah mengantongi izin, M. Syafwan tetap menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. "Kendaraan pengangkut material juga wajib menggunakan terpal penutup. Jika aktivitas angkutan berlangsung hingga 24 jam, sebaiknya intensitasnya dikurangi," tambahnya, memberikan solusi teknis terkait operasionalisasi truk.

Langkah DPRD: Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Warga

Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Nurhasanah, dalam forum tersebut, menegaskan kembali aspirasi masyarakat yang mendasar. "Masyarakat hanya menginginkan keadilan agar dapat hidup dengan tenang dan nyaman. Menurutnya, keselamatan warga harus menjadi prioritas dibanding kepentingan pihak tertentu," tegasnya.

Nurhasanah menekankan bahwa setiap jalan memiliki kapasitas beban yang harus dihargai. Pengalihan jalur angkutan, menurutnya, adalah solusi yang sudah lama diperjuangkan oleh masyarakat dan mendesak untuk segera direalisasikan. Ia berjanji bahwa hasil hearing ini akan segera ditindaklanjuti.

"Kami meminta Dinas Perhubungan bersama Satpol PP segera turun ke lapangan untuk mencari solusi terbaik," ujar Nurhasanah, memberikan instruksi konkret kepada instansi terkait. Ia berharap agar tindak lanjut dari hasil hearing tersebut dapat segera dilaksanakan. Tujuannya adalah agar aktivitas pertambangan tetap dapat berjalan, namun tidak lagi mengorbankan keselamatan dan kenyamanan warga Dusun Darul Hijrah.

Implikasi Lebih Luas dan Jalan Menuju Solusi Berkelanjutan

Kasus yang terjadi di Dusun Darul Hijrah, Desa Anjani, ini mencerminkan dilema klasik antara kegiatan ekonomi yang berpotensi mendatangkan manfaat ekonomi, seperti sektor pertambangan, dengan kebutuhan mendasar masyarakat akan lingkungan yang sehat dan infrastruktur yang memadai. Dampak negatif dari aktivitas tambang, terutama yang berkaitan dengan transportasi material, seringkali menjadi sumber konflik sosial.

Data pendukung mengenai frekuensi lalu lintas truk tambang di area tersebut, volume material yang diangkut per hari, serta estimasi biaya perbaikan jalan yang rusak, akan sangat membantu dalam mengukur skala masalah dan merumuskan solusi yang lebih terukur. Sayangnya, data spesifik tersebut belum diungkapkan secara detail dalam forum hearing.

Secara kronologis, keluhan warga Dusun Darul Hijrah ini telah terpendam selama bertahun-tahun. Namun, intensitas gangguan yang semakin dirasakan, terutama terkait kerusakan jalan dan dampak debu, mendorong mereka untuk akhirnya membawa persoalan ini ke ranah publik melalui DPRD. Forum hearing ini menjadi titik krusial yang diharapkan dapat memicu tindakan nyata dari pemerintah daerah.

Implikasi dari penanganan kasus ini tidak hanya terbatas pada warga Dusun Darul Hijrah. Jika solusi yang tepat dapat ditemukan, ini bisa menjadi preseden bagi pengelolaan aktivitas pertambangan di wilayah lain di Lombok Timur, bahkan di daerah lain yang memiliki permasalahan serupa. Pentingnya melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha tambang, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam setiap perumusan kebijakan, akan sangat menentukan keberhasilan solusi jangka panjang.

Analisis singkat menunjukkan bahwa ada celah dalam koordinasi dan penegakan aturan terkait aktivitas tambang. Kewenangan perizinan yang berada di tingkat provinsi, sementara dampak langsung dirasakan di tingkat kabupaten, menciptakan tantangan dalam penegakan hukum dan koordinasi. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai kapasitas jalan dan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan perlu terus ditingkatkan.

Pihak pengusaha tambang, meskipun tidak secara langsung hadir dalam kutipan berita ini, memiliki peran krusial dalam upaya penyelesaian masalah ini. Kepatuhan terhadap regulasi, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, serta kontribusi dalam pemeliharaan infrastruktur yang terdampak, menjadi tanggung jawab mereka yang tidak bisa diabaikan.

Menyikapi hal ini, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dan Satpol PP dituntut untuk segera melakukan kajian lapangan yang komprehensif. Kajian ini perlu mencakup penilaian kondisi jalan, analisis lalu lintas, serta pemetaan potensi dampak lingkungan lebih lanjut. Berdasarkan kajian tersebut, langkah-langkah konkret seperti penentuan jalur alternatif yang memadai, penyesuaian jadwal operasional truk, atau bahkan peninjauan kembali izin usaha jika memang terjadi pelanggaran berat, dapat diambil.

Peran DPRD sebagai lembaga legislatif dan pengawas juga sangat penting untuk terus memantau implementasi solusi yang disepakati. Komitmen untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait aktivitas pertambangan di Lombok Timur. Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen yang tulus, diharapkan solusi yang adil dan berkelanjutan dapat segera tercapai, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan selaras dengan kesejahteraan masyarakat.